Intensifikasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi dari relokasi perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh konflik ini. Sejak 2018, Indonesia telah menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari berbagai perusahaan global yang berjumlah US$14,7 miliar, dengan sektor-sektor seperti manufaktur, makanan, elektronik, dan tekstil yang menjadi sasaran. Pemerintah Indonesia, melalui BKPM, berfokus pada peningkatan daya saing dan iklim investasi, terutama di sektor-sektor prioritas seperti pengolahan sumber daya alam, riset dan inovasi, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama karena Indonesia lebih berbasis pada komoditas, sedangkan negara-negara dengan sektor manufaktur yang lebih kuat, seperti Vietnam dan Malaysia, cenderung lebih diuntungkan oleh pergeseran rantai pasok global. Kendati demikian, Indonesia masih memiliki peluang, seperti dalam menerima relokasi pabrik tekstil dari Vietnam. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China dan AS juga menunjukkan bahwa Indonesia berupaya memperkuat hubungan investasi dengan kedua negara tersebut, yang menghasilkan kesepakatan investasi signifikan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam memanfaatkan peluang dari perang dagang ini, Indonesia dapat memanfaatkan dinamika geoekonomi untuk memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi alternatif.

Meskipun program subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia telah membantu meningkatkan adopsi motor listrik di masyarakat, ketergantungan pada subsidi masih menjadi tantangan besar bagi produsen. Pada tahun 2024, habisnya kuota subsidi untuk motor listrik menandakan adanya minat yang besar dari konsumen terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, namun ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di masa depan dapat mengurangi antusiasme konsumen karena harga jual yang lebih mahal tanpa dukungan subsidi.

Para produsen motor listrik, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy dan PT Electra Mobilitas Indonesia (ALVA), mengakui pentingnya subsidi dalam memperkenalkan produk ke pasar. Meskipun demikian, mereka juga percaya bahwa keberlanjutan industri motor listrik memerlukan inovasi dan kualitas produk yang tinggi serta kerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk tetap mempertahankan gairah pasar. Purbaja juga meyakini bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik bagi efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, permintaan motor listrik akan tetap berkembang meskipun tanpa subsidi pemerintah.

Produsen lain seperti Kevin Phang dari Smoot Motor Indonesia dan Wilson Wirawan dari PT Ninetology Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan subsidi dengan syarat ketat, seperti peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), agar produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Meskipun beberapa perusahaan, seperti Electrum, menghadapi kendala kuota subsidi yang terbatas, mereka terus fokus pada inovasi dan pengembangan produk untuk menarik konsumen tanpa mengandalkan subsidi.

Di sisi lain, Okie Octavia Kurniawan dari Volta menekankan bahwa penentuan jumlah unit yang mendapat subsidi harus berdasarkan kajian mendalam, mempertimbangkan target adopsi kendaraan listrik nasional, anggaran pemerintah, kapasitas pasar, dan strategi pengembangan industri otomotif.

Secara keseluruhan, meskipun subsidi telah memberikan dorongan awal yang signifikan bagi pasar motor listrik di Indonesia, keberlanjutan industri ini memerlukan perbaikan dalam kebijakan, inovasi produk, dan peningkatan kualitas untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah.

Sektor perdagangan Indonesia tengah mendapatkan sentimen positif, terlihat dari kenaikan peringkat Sustainable Trade Index (STI) ke posisi 18 dunia menurut Hinrich & International Institute for Management Development (IMD). Peringkat ini mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengelolaan lingkungan. Meskipun berhasil mengungguli India dan Rusia, Indonesia masih berada di belakang negara-negara seperti Singapura dan Thailand.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), Fajarini Puntodewi, menyatakan bahwa kenaikan peringkat ini menunjukkan soliditas kinerja perdagangan nasional. Namun, tantangan seperti stabilitas politik dan angka harapan hidup perlu diperhatikan. Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, berharap pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dapat memperluas perjanjian dagang untuk meningkatkan ekspor, khususnya dengan negara-negara nontradisional.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menekankan pentingnya kemitraan ekonomi dan menyebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa sebagai prioritas. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti bahwa perdagangan internasional Indonesia belum cukup memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi dan sosial, menandakan perlunya perbaikan di sektor infrastruktur perdagangan dan diversifikasi.

Secara keseluruhan, meski ada pencapaian yang membanggakan, pemerintah dan pelaku industri diharapkan terus berupaya meningkatkan daya saing perdagangan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.