Perdagangan
( 594 )Pemerintah Pertahankan Surplus Perdagangan
Kinerja perdagangan Indonesia pada September 2024 mencatat surplus sebesar US$3,26 miliar, yang merupakan surplus ke-53 secara berturut-turut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pentingnya mempertahankan surplus ini, dengan menekankan bahwa ekspor harus dijaga dan impor disesuaikan untuk mendukung kegiatan produksi.
Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, mengungkapkan bahwa surplus ini didorong oleh ekspor yang mencapai US$22,08 miliar, sementara impor turun menjadi US$18,82 miliar. Komoditas utama yang menyumbang surplus antara lain bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, dengan Amerika Serikat, India, dan Filipina sebagai tiga negara penyumbang surplus terbesar.
Meskipun surplus meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, angka ini lebih rendah dibandingkan September 2023. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan China, Australia, dan Thailand. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pemerintah perlu terus berupaya menjaga dan meningkatkan kinerja perdagangan untuk mencapai target ekonomi yang lebih baik.
Melemahnya Kinerja Ekspor Nonmigas
Trade Expo Indonesia 2024 Mencapai US$ 22 Miliar
Total transaksi sementara pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 mencapai US$ 22,73 miliar atau sekitar 353,88 triliun. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebesar US$ 15 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerangkan, unutuk rincian dari total transaksi sementara tersebut yakni untuk rincian barang jasa senilai US$ 3,4 miliar. "Adapun capaian total transaksi sementara tercatat sebesar US$ 22,73 miliar," ujar dia. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini mengungkapkan, TEI ke-39 diikuti sebanyak 1.460 pelaku bisnis dengan jumlah buyer mancanegara sebanyak 8.042 buyer.
Sementara negara dengan transaksi terbesar selama TEI-ke 39 adalah India dengan catatan transaksi besar US$ 7,46 miliar dengan presentase 37,9%, Vietnam US$ 3,67 miliar (18,64%); Belanda US$ 2,76 miiar (14,03%); Filipina US$ 2,25 miliar (11,46%); serta Mesir US$ 623,40 juta (3,17%). Adapun produk paling diminati selama TEI tahun ini diantaranya batu bara dengan capaian transaksi senilai US$ 7,34 miliar dengan persentase 37,29%; baja US$ 2,72 miliar (13,85%); minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya US$ 1,76 miliar (8,94%); serta kertas US$ 1,05 miliar (5,34%). (Yetede)
Prediksi Membaiknya Perdagangan di Tahun 2025
Fluktuasi Harga Komoditas Masih Berlanjut
Upaya Meningkatkan Perdagangan di Tengah Tantangan Global
Kinerja perdagangan Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perang dagang dan restriksi impor dari 19 negara, yang membuat volume perdagangan global menyusut. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Mardyana Listyowati, menyatakan bahwa pemerintah berupaya memperluas pasar melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) untuk menurunkan hambatan tarif dan nontarif serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Mardyana optimis kinerja ekspor Indonesia bisa tetap positif dengan upaya FTA dan pengakuan standar bersama (MRA).
Presiden Joko Widodo juga optimis bahwa meski banyak negara melakukan restriksi dan inflasi global tinggi, Indonesia tetap memiliki peluang meningkatkan ekspor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung optimisme ini, mencatat bahwa ajang seperti Trade Expo Indonesia (TEI) telah berhasil meningkatkan transaksi perdagangan hingga USD 30,5 miliar pada 2023, dibandingkan dengan USD 1,42 miliar pada 2014.
Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya dua langkah utama: meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi dan memperluas pasar melalui diplomasi ekonomi. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economic (Core) menyarankan pengembangan pasar di Afrika Utara dan Pakistan, mengingat potensi demografis dan prospek ekonomi di negara-negara ini. Namun, Yusuf juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam perjanjian perdagangan dengan China, yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Tantangan Baru dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil langkah tegas dengan memblokir aplikasi e-commerce asal China, Temu, yang dimiliki oleh Pinduoduo Inc., untuk melindungi pasar lokal dan UMKM. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan karena Temu tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Tindakan ini adalah respons cepat terhadap keluhan pelaku UMKM yang khawatir akan terganggunya pasar oleh produk murah dari Temu yang langsung dijual dari pabrik ke konsumen tanpa perantara, yang bisa merusak rantai pasok lokal dan mengancam lapangan pekerjaan.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyuarakan kekhawatiran bahwa skema bisnis Temu berpotensi merusak pasar lokal dan mengurangi daya saing UMKM. Mereka mendesak pemerintah memperketat aturan impor di platform e-commerce asing.
Selain itu, kehadiran Temu di Indonesia masih mungkin terjadi. Fiki Satari dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan bahwa Kemenkop UKM akan segera berkoordinasi dengan Kemendag dan Kemenkominfo untuk mengatasi dampak e-commerce asing terhadap UMKM. Peneliti dari Momentum Works, Sabrina Chong, juga memandang pasar Indonesia sebagai target potensial bagi Temu, terutama dengan dinamika politik terkait transisi ke pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dapat berpengaruh pada kebijakan e-commerce.
Potensi Bergabungnya 100 Perusahaan di IDX Carbon
IDX Carbon mengintegrasikan platform mereka dengan sistem perdagangan sertifikat karbon PLTU di Kementerian ESDM. Bursa kar-bon Indonesia yang telah setahun berdiri membuka kesempatan pada lebih banyak perusahaan energi yang memiliki rencana menyeimbangkan emisi karbon. Strategi ini dilakukan dengan tujuan menambah kepesertaan dan perdagangan dalam bursa karbon yang bersifat wajib. Penyelenggara bursa karbon Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) di bawah Bursa Efek Indonesia (BEI), mengumumkan, sejak diresmikan pada 26 September 2023, mereka telah memperjualbelikan efek unit karbon yang setara dengan 614.000 ton CO2 ekuivalen (tCO2e) senilai Rp 37 miliar, sampai dengan awal Oktober ini. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkap, transaksi itu didapat dari perdagangan efek unit karbon Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).
Perdagangan itu dilakukan berbagai sektor pelaku usaha secara sukarela. ”Pengguna jasa karbon naik, dari awal terdaftar sebanyak 16 pengguna jasa, saat ini sudah ada 81,” kata Imam kepada wartawan di sela acara perayaan ”Satu Tahun Bursa Karbon Indonesia” di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (3/10/2024). Dari jumlah tersebut, saat ini, terdapat empat proyek yang berlaku sebagai penjual efek, antara lain proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU Muara Karang milik PLN, dan PLTM Gunung Wugul milik grup PLN. Mereka telah menjual efek dari kegiatan mereka dalam mengurangi emisi karbon senilai 1.777.141 tCO2e pada 26 September 2024, dengan 1.357.112 tCO2e unit karbon yang masih tersedia setelah retirement. Karena itu, para pemangku kepentingan masih berupaya untuk meningkatkan volume transaksi dan jumlah kepesertaan di masa depan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, dalam sambutannya pada acara yang sama, menyampaikan, mereka telah mempersiapkan perdagangan efek Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE- PU) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berbeda dengan SPE-GRK. yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), transaksi PTBAE-PU bersifat mandatory atau wajib dijual oleh unit pembangkit listrik yang ditugaskan. Perdagangan sertifikat karbon itu berlangsung di platform Apple-Gatrik sejak awal 2023. (Yoga)
Permohonan Indonesia Gabung Blok Dagang Besar
Pada awalnya, CPTPP bernama Trans Pacific Partnership (TPP) yang digagas Amerika Serikat (AS). Dimotori Presiden Barack Obama, TPP dinilai merupakan instrumen bagi Washington guna berperan dalam dinamika Asia-Pasifik yang berkontribusi besar bagi perekonomian dunia. Sebagai ilustrasi, pada 2015-2021,Asia menyumbang 57 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global. Selain itu, pada 2021, sebanyak 42 persen PDB global (berdasarkan purchasing power parity) disumbangkan oleh Asia. Akan tetapi, TPP menjadi bulan-bulanan dalam kampanye Pilpres AS tahun 2016. Upaya Obama menancapkan kuku AS di Asia melalui TPP akhirnya dikandaskan Presiden Donald Trump.
Polemik Kadin Masih Berlanjut
Pilihan Editor
-
Paradoks Ekonomi Biru
09 Aug 2022 -
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022









