;
Tags

Perbankan

( 2293 )

Industri Asuransi Mencatatkan Pendapatan Premi Sebesar Rp 55,84 Triliun

KT1 18 Jun 2025 Investor Daily
Industri asuransi umum dan reasuransi mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 55,84 triliun per April 2025, tumbuh 5,79% secara yoy. Dari nilai itu, lini usaha harta benda (properti) menjadi tulang punggung dari pendapatan premi. Kenaikan premi terbesar berasal dari lini usaha harta benda sebesar 9,08% (yoy) diikuti oleh lini usaha kesehatan yang meningkat 20,94% (yoy). OJK mencatat, asuransi umum dan reasuransi mencatatkan sejumlah premi pada lini usaha harta benda (properti) sebesar Rp 18,2 triliun atau naik 9,08% (yoy). Asuransi harta benda masih mendominasi premi asurandi umum dan reasuransi dengan porsi sebesar 32,59% dari total premi. "Penurunan suku bunga aduan Bank Indonesia menjadi 5,5% pada Mei 2025 dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumuhan lebih lanjut di sektor asuransi properti," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono. Penurunan suku bunga acuan BI dipandang sebagai katalis positif yanag mampu memacu aktivitas pembangunan dan pembelian properti. Semakin banyak pproperti yang diangun dan dibeli, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan perlindungan asuransi, baik dri risiko bencaa alam, kebakaran, hingga kerusakan fisik. (Yetede)

Performa Livin' by Mandiri Terus Mencatatkan Pertumbuhan

KT1 17 Jun 2025 Investor Daily

Dalam lima bulan pertama tahun ini, performa Livin' by Mandiri terus mencatatkan pertumbuhan. Hingga Mei 2025, total frekuensi transaksi sebesar 1,8 miliar kali dan nilai transaksi mencapai Rp1.744 triliun, tumbuh 12% secara yoy. Bank Mandiri mencatatkan jumlah pengguna aktif telah mencapai 31,6 juta per Mei 2025. Bank berlogo pita emas ini terus mengakselerasi inovasi pelayanan finansial berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri resmi meluncurkan tampilan terbaru aplikasi Livin' By Mandiri. Pembaruan ini, menjadi bagian dari komitmen dan strategi perseroan dalam menjawab tantangan pengembangan fitur  yang semakin kompleks dengan berfokus pada peningkatan pengalaman informasi.

Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama menjelaskan, pembaruan ini dirancang untuk menghadirkan desain antarmuka yang lebih sederhana namun komprehensif, guna mempermudah nasabah dalam mengelola berbagai produk dan layanan finansial melalui satu aplikasi. "Dengan bertambahnya fitur yang kami hadirkan di Livin' by Mandiri, tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan agar tetap simpel, efisien, dan mudah diakses. Melalui pembaruan ini, nasabah dapat mengakses seluruh kebutuhan finansial yang bersinergi dalam satu tampilan, dengan navigasi yang lebih intuitif dan personal," jelas Tim. (Yetede)

BI Melaporkan Nilai ULN Mencapai US$ 431,5 Miliar

KT1 17 Jun 2025 Investor Daily
BI melaporkan nilai utang luar negeri (ULN) mencapai US$ 431,5 miliar pada April 2025, meningkat 8,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tahunan pada April tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 6,4%. "Perkembangan posisi ULN April 2025 bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menjelaskan, rasio ULN Domestik  terhadap PDB yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," imbuh Ramdan. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI, dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN Peran ULN juga karena terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Yetede)

BI Melaporkan Nilai ULN Mencapai US$ 431,5 Miliar

KT1 17 Jun 2025 Investor Daily
BI melaporkan nilai utang luar negeri (ULN) mencapai US$ 431,5 miliar pada April 2025, meningkat 8,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tahunan pada April tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 6,4%. "Perkembangan posisi ULN April 2025 bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menjelaskan, rasio ULN Domestik  terhadap PDB yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," imbuh Ramdan. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI, dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN Peran ULN juga karena terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Yetede)

Bank Syariah Tancap Gas

KT1 17 Jun 2025 Investor Daily

Di tengah dominasi bank konvensional raksasa, geliat perbankan syariah mulai terlihat semakin nyata. Beberapa bahkan tengah menyiapkan proses kelahiran bakal calon bank syariah besar yang diharapkan bisa mempercepat peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. OJK tidak lagi mau jalan perlahan, mereka memilih tancap gas. Mendorong pangsa pasar perbankan syariah bisa tembus dua digit, dari posisi saat ini yang masih  berada di angka 7,36%. Angka yang menunjukkan progres dari jebakan market share 5%, tapi masih jauh dari potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai suatu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Setelah mega merjer tiga bank syariah milik bank pelat merah dilakukan pada 2021 silam menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), gini gilirian PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang melakukan aksi korporasi, usai mengakuisisi Bank Victoria Syariah Indonesia Tbk (BVSI), langka selanjutnya adalah menyapih unit usaha syariah (UUS) BTN untuk menjadi bank umum syariah (BUS) dan digabungkan ke BVIS yang menjadi cangkangnya. "Konsolidasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah nasional, meningkatkan ekspansi usaha, dan mendorong pangsa pasar syariah menjadi minimal 10% dari total industri perbankan nasional," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)

OJK Susun Aturan Baru untuk Bunga Kredit UMKM

HR1 17 Jun 2025 Kontan
Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.

Melihat tren yang lemah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan menyusun aturan baru untuk mengatur kewajaran bunga kredit UMKM, termasuk mengevaluasi berbagai komponen biaya tambahan seperti provisi, administrasi, asuransi, hingga biaya lainnya yang kerap membebani pelaku UMKM.

Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah mengakui bahwa bunga kredit adalah pertimbangan utama bagi pelaku UMKM dalam mengambil pinjaman. Ia menekankan pentingnya evaluasi bunga berdasarkan profil risiko, serta menyarankan pemanfaatan skema penjaminan sebagai solusi untuk menekan bunga, meski ini akan lebih mudah diterapkan oleh bank besar dibanding bank kecil. OK Bank sendiri mencatat SBDK UMKM sebesar 8,25%-8,98% per Juni 2025, naik tipis dari Januari.

Sementara itu, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyatakan bahwa bunga kredit UMKM di Maybank berada pada level yang kompetitif dan stabil, yakni 9,66%, dengan penentuan bunga disesuaikan dengan kondisi keuangan dan jaminan dari nasabah.

Dari sisi bank BUMN, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyampaikan bahwa bunga kredit non-subsidi di Mandiri ditetapkan dengan prinsip kewajaran berbasis risiko. Bank Mandiri telah menyalurkan kredit UMKM senilai Rp 136 triliun per Maret 2025, naik Rp 11 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Tantangan utama pertumbuhan kredit UMKM terletak pada tingginya beban bunga dan biaya tambahan. Oleh karena itu, kebijakan OJK diharapkan bisa menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih adil dan inklusif, guna mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan UMKM nasional.

Suku Bunga Digital Masih Jadi Beban Kreditur

HR1 16 Jun 2025 Kontan
Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Sebagai contoh, Bank Amar Indonesia (AMAR) menetapkan SBDK hingga 24,04% per April 2025, dengan biaya overhead tinggi mencapai 16,21%. Menurut David Wirawan, SVP Finance Amar Bank, bunga tinggi ini disebabkan oleh profil risiko tinggi nasabah UMKM dan individu yang belum terlayani perbankan konvensional. Ia menegaskan bahwa penetapan bunga tidak serta-merta mengikuti BI rate, melainkan memperhitungkan risk-based pricing dan daya serap pasar.

Krom Bank (BBSI) juga menaikkan SBDK dari 8,13% menjadi 9,45%, dengan alasan peningkatan margin keuntungan. Direktur Utama Anton Hermawan menyatakan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara selektif berdasarkan profil risiko, agar kualitas portofolio tetap terjaga.

Sementara itu, Allo Bank Indonesia (BBHI) bahkan mematok SBDK hingga 26,75% untuk kredit konsumsi non-KPR. Menurut Indra Utoyo, Direktur Umum Allo Bank, skema bunga yang tinggi merupakan bentuk kompensasi atas risiko gagal bayar, terutama pada produk kredit tanpa agunan. Ia juga menambahkan bahwa bunga bukan satu-satunya pertimbangan nasabah dalam mengajukan pinjaman—faktor seperti kemudahan proses, fleksibilitas tenor, dan limit kredit juga berperan penting.

Meskipun suku bunga acuan menurun, tingkat suku bunga kredit bank digital masih tinggi karena risiko nasabah, tingginya biaya overhead, dan strategi bisnis yang berbasis kehati-hatian. Para tokoh seperti David Wirawan, Anton Hermawan, dan Indra Utoyo sepakat bahwa pendekatan bunga harus mempertimbangkan risiko individual debitur, bukan hanya kondisi makro seperti BI rate.

Batas Kemiskinan Global Naik, Jumlah Miskin Ikut Melejit

HR1 16 Jun 2025 Kontan
Laporan terbaru World Bank mengenai kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan publik karena menunjukkan lonjakan angka kemiskinan jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang baru. Misalnya, berdasarkan kategori upper middle income, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 60,3% menjadi 68,3%, dan dari 15,6% menjadi 19,9% pada kategori lower middle income. Namun, World Bank menegaskan bahwa peningkatan ini bukan karena kemiskinan sebenarnya bertambah, melainkan karena ambang batas kemiskinan global telah dinaikkan seiring perubahan metode PPP (purchasing power parity) dari 2017 ke 2021.

Meski begitu, World Bank tetap menyarankan agar Indonesia menggunakan data resmi BPS untuk kebijakan sosial karena lebih sesuai dengan konteks domestik. Saat ini, garis kemiskinan nasional versi BPS adalah Rp 595.242 per kapita per bulan. Dengan rata-rata 4,71 anggota keluarga, total pengeluaran minimum untuk keluarga miskin adalah sekitar Rp 2,8 juta per bulan.

Namun, Agung Pardini, peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), menilai standar nasional tersebut sudah tidak relevan karena tidak pernah direvisi sejak krisis 1998. Menurut simulasi IDEAS, jika menggunakan garis kemiskinan Rp 632.000 per kapita, maka jumlah orang miskin bisa mencapai 40 juta jiwa (14,35%). Bahkan, Agung menyarankan agar garis kemiskinan ekstrem dinaikkan menjadi Rp 758.000 per kapita, atau Rp 3,5 juta per rumah tangga.

Agung menekankan bahwa menaikkan garis kemiskinan akan berdampak signifikan pada anggaran negara, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat prioritas penyaluran bantuan agar tepat sasaran, terutama kepada kelompok paling miskin dan paling rentan.

Perdebatan ini mencerminkan pentingnya menyesuaikan standar kemiskinan nasional dengan realitas ekonomi, agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan inklusif.

OJK Menilai Fundamental Perbankan Nasional Saat Ini Masih Solid

KT1 16 Jun 2025 Investor Daily (H)

OJK menilai fundamental perbankan nasional saat ini masih solid, utamanya di sisi permodalan yang cukup tebal. Hal ini sejalan dengan hasil stress test yang dilakukan regulator maupun bank secara individu yang menunjukkan kondisi terjaga. Mengacu data OJK, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per April 2025 berada di level 25,43%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 25,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa permodalan industri perbankan masih cukup tebal untuk mendukung ekspansi dan mengantisipasi dampak dari risiko ketidakpastian global. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, posisi April 2024 CAR industri perbankan berada di level 25,97% dan meningkayt di kahir 2024 menjadi 26,68%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbanakan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tingginya ketidakpastian global yang antara lain disebabkan lambannya laju penurunan suku bunga acuan khusus Fed Fund Rate eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masihh terjadi di beberapa kawasan, memang sedikit banyak telah mempengaruhi ekonomi global maupun domestik. Hingga akhir-akhir ini, salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman atau investasi di sektor yang dinilai aman (safe haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi. (Yetede)

ICH Resmi Terdaftar sebagai Lembaga Kliring

KT1 16 Jun 2025 Investor Daily (H)
Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing  House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung  berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)