Aksi rights issue PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI kebanjiran permintaan. Hal itu tercermin dari penawaran saham rights issue BRIS yang kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,4 kali. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan jumlah saham beredar ( free float ), juga menunjukan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental BSI. “Rights issue diserap oleh investor institusi baik domestik maupun asing serta publik. Terjadi kelebihan permintaan atau atas saham yang diterbitkan sebanyak 1,4 kali pada saat penawaran," terang Hery Gunardi dalam keterangan resminya, Senin (26/12). Pada rights issue ini, Bank Mandiri selaku pemilik 50,83% saham BSI melaksanakan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) miliknya. Sementara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang memiliki 24,85% saham BRIS telah melaksanakan sebagian HMETD atau sebanyak 500 juta saham. Sedangkan bank pelat merah lainnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), masih dalam proses rights issue dengan target dana Rp 4,13 triliun. Jumlah target dana ini sudah mencakup penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2,48 triliun.

Bank BCA Syariah memacu pembiayaan ke sektor berkelanjutan, terutama kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tercatat penyaluran pembiayaan pada sektor usaha berkelanjutan mencapai Rp 2,5 triliun atau 34,11% dari total pembiayaan di November 2022. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMKM sebesar Rp1,6 triliun hingga September 2022. Nilai itu berkontribusi 22,4% dari total pembiayaan perusahaan sebesar Rp7,2 triliun. Guna memacu pembiayaan itu, BCA Syariah menggelar WEpreneur Summit 2022. Direktur BCA Syariah, Houda Muljanti mengatakan, hampir 60% UMKM Indonesia dikelola oleh perempuan, mayoritas masih berada di level mikro dan kecil.

JAKARTA, ID – Industri perbankan berhasil menyalurkan kredit korporasi sebesar Rp 3.234,9 triliun per November 2022. Nilai tersebut meningkat pesat 15% secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi pada Oktober 2022 yang tumbuh 14% (yoy). Sementara itu, secara total, perbankan nasional mencatat outstanding kredit menembus Rp 6.317,7 triliun per November 2022 yang ditopang kredit konsumsi. Penyaluran kredit tersebut meningkat 10,8% (yoy), cenderung melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 11,7% (yoy). Berdasarkan data Uang Beredar Bank Indonesia (BI) yang dirilis Jumat (23/12/2022), perkembangan kredit terjadi pada debitur korporasi yang mencatat pertumbuhan 15% (yoy) mencapai Rp 3.234,9 triliun dan debitur perorangan yang tumbuh 8,1% (yoy) mencapai Rp 3.034,6 triliun, serta debitur lainnya Rp 48,1 triliun per November 2022. Sementara itu, dari jenis penggunaan, perkembangan penyaluran kredit pada November disebabkan kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) yang tumbuh melambat, sedangkan kredit konsumsi tumbuh lebih tinggi. (Yetede)

Pengelolaan inflasi yang solid, serta kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang terus mengendur, memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menyimpan amunisi menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan. Buktinya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (22/12), BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis points (bps), lebih rendah ketimbang kebijakan pada bulan-bulan berikutnya. Keputusan yang selaras dengan arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) itu diharapkan dapat menguatkan senjata BI untuk mengelak dari dampak resesi dunia pada tahun depan. Apalagi, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kenaikan suku bunga The Fed akan berlanjut pada 2023, dan berada pada tingkat yang tinggi dalam jangka panjang. Sejauh ini, inflasi yang menjadi pertimbangan utama BI dalam mengatrol suku bunga pun perlahan terkendali seiring dengan ditebalkannya program bantuan sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alhasil, BI pun merevisi prospek inflasi pada tahun ini dari 6% menjadi 5,4%, sedangkan pada tahun depan inflasi inti diharapkan terkendali di bawah 4% pada semester I/2023, dan menuju titik tengah di 3% pada akhir tahun.

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun ini tembus 3% secara year on year (yoy), namun akan menurun pada tahun depan di level 2,6%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak lepas dari masih  meningkatnya ketidakpastian global dan adanya potensi resesi di sejumlah negara. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan hingga investasi akibat ketegangan geopolitik yang berlanjut dan pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (22/12/2022). Ia mengatakan hingga Desember, hasil asesmen BI menunjukkan kondisi ekonomi global masih akan diliputi meningkatnya ketidakpastian. Alhasil hal itu akan berdampak pada sisi perlambatan ekonomi tahun 2023. “Ekonomi global 2023 melambat, sebagaimana perkiraan risiko resesi global di beberapa negara AS dan Eropa sehingga ekonomi global turun menjadi
2,6% di tahun 2023,” tegas dia.

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan kebutuhan uang tunai menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) sebesar Rp 117,7 triliun. Uang kas yang disiapkan tersebut meningkat 5,8% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. "Jumlah tersebut telah mempertimbangkan perkiraan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, belanja pemerintah dan bantuan sosial tunai, Juga rata-rata kenaikan outflow beberapa tahun terakhir yang mencapai 4,8%,” kata Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (22/12/2022). BI memastikan kelancaran sistem pembayaran, tercermin dari minggu kedua Desember ini, perbankan sudah menarik Rp 54,77 triliun, atau 47% dari uang yang disediakan BI. Selain itu, BI juga menyediakan akses uang tersebut kepada masyarakat, dengan memberikan layanan kas di seluruh kantor perwakilan BI. Lalu ada juga kas keliling ritel 55 kali di 47 titik layanan. BI melakukan monitoring pelayanan di wilayah yang merayakan natal dan tahun baru termasuk daerah wisata. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung peningkatan kinerja industri jasa keuangan. Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan hal itu pada pertemuan dengan Indonesia Risk Management Professional Association (Irmapa) di kantor OJK, Jakarta, Selasa (20/12). (Yoga)

Sektor perbankan paling berisiko dimanfaatkan pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, karena perbankan memiliki fasilitas lengkap yang memberikan kemudahan transaksi dan memiliki jaringan yang luas. Sistem control dan integritas sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan untuk mencegah kejahatan korupsi dan pencucian uang. Riset ”Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi 2022” yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sektor industri yang berisiko tinggi dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi adalah perbankan. Sektor perbankan menjadi satu-satunya yang berisiko tinggi dari 27 sektor jasa keuangan menurut penilaian PPATK. Adapun 26 sektor jasa keuangan lainnya, seperti valuta asing, perusahaan efek, dan perusahaan properti, dinilai berisiko rendah.

Berdasarkan data PPATK, selama periode Januari-November 2022, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 82.731, sebanyak 51.925 laporan berasal dari perbankan atau setara 62,76 % total LTKM. Terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, perbankan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor, seperti perbankan, memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena pihak pelapor merupakan ujung tombak (front liner) dalam rezim anti pencucian uang. ”Sektor perbankan berisiko tinggi digunakan untuk TPPU hasil korupsi karena memiliki fasilitas transaksi yang lengkap dan mudah serta memiliki jaringan yang luas,” ujar Plt. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam webinar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Selasa (20/12). Pola transaksi, seperti pemindahbukuan, pembelian/produk investasi, juga transfer via mobile banking, marak digunakan sebagai sarana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. (Yoga)

Dua bank yang terkait dengan pemerintah sedang dalam proses melakukan rights issue saat ini, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Prospek rights issue BTN tampaknya menarik lantaran ada pembeli siaga. Bank spesialis KPR ini telah menetapkan harga pelaksanaan rights issuenya sebesar Rp 1.200 per saham. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan BTN, Kamis (15/12), CIMB Niaga Sekuritas yang menjadi salah satu penjamin emisi rights issue itu akan bertindak sekaligus sebagai pembeli siaga. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan, investor asing cukup antusias dengan berbagai inisiatif strategis BBTN dalam meningkatkan profitabilitas Antusiasme ini terlihat saat perseroan roadshow ke investor institusi di Amerika Serikat, Eropa dan Singapura. Sementara dalam rights issue BSI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan belum ada investor strategis yang bakal masuk ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kabar yang beredar di pasar bahwa investor Dubai bakal masuk ke bank syariah terbesar di Tanah Air itu. Muhammad Khoerur Roziqin, Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN, mengatakan rights issue BSI saat ini difokuskan untuk menambah jumlah saham beredar di publik atau free float. Dalam rights issue BSI kali ini, lanjutnya, Bank Mandiri akan mengeksekusi haknya. Lalu Bank BNI akan mengeksekusi sebagian haknya sehingga akan terdulusi sebagian. Sedangkan Bank BRI akan terdilusi namun akan mempertahankan kepemilikan saham tidak kurang dari 15%.

Sejumlah bank berupaya mengejar target mengantongi modal inti Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini. Beberapa emiten bank, di antaranya, berupaya mendapatkan dana segar dari pasar modal. Corporate Secretary PT Bank Aladin Syariah Tbk Indira Indah, Selasa (20/12), mengatakan, pihaknya melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (private placement) dengan transaksi Rp 1,19 triliun. (Yoga)