PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) mendapat mandat mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 36,5 triliun di tahun 2023. BNI akan fokus menyalurkan kredit murah itu pada sektor produksi. Sekretaris Perusahaan Bank BNI, Okki Rushartomo mengungkapkan, BNI berupaya mendorong ekosistem UMKM Go Global dengan melakukan penyaluran kredit secara klaster. "Tahun ini, KUR akan tetap kami dorong untuk dapat terus membantu UMKM naik kelas sekaligus mendorong go global, ujar Okki secara tertulis pada Senin (9/1). Klaster-klaster baru tersebut antara lain pembiayaan taksi alat dan mesin pertanian, perkebunan, perikanan, pasar, ekonomi kreatif dan kerajinan.

Aneka tantangan ekonomi tahun ini rupanya tak membikin bank daerah kurang girah. Contohnya, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk. (Bank Sumut) yang tengah memburu waktu untuk menggelar initial public offering (IPO). Bank Sumut akan menjadi BPD keempat yang melantai di bursa. Kendati diwarnai polemik pergantian direktur utama di tengah rencana IPO, langkah Bank Sumut untuk go public diyakini bakal memantik minat bank pembangunan daerah lainnya untuk turut meramaikan pasar modal. Apalagi, pasar modal menjadi salah satu opsi potensial untuk meraup dana dalam rangka penebalan modal sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulator saat ini memang terus memompa kinerja bank daerah melalui sejumlah strategi, salah satunya konsolidasi bisnis. Bank Sumut memecah kebuntuan setelah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. menjadi emiten BPD terakhir yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) 11 tahun silam. Bank Sumut juga menyusul PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS). Bedanya, Bank Banten masuk ke bursa setelah melakukan akuisisi PT Bank Pundi Indonesia Tbk. (Lihat infografik) Ada sejumlah BPD yang secara aset lebih besar dari Bank Sumut seperti PT Bank Pembangunan Daerah DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, punya prospek besar untuk bisa melantai di BEI. Bank Sumut yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar IPO, sahamnya dimiliki oleh 33 pemerintah daerah yang terdiri 1 pemerintah provinsi dan 32 pemerintah kabupaten/kota. Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan paparan publik dalam rangka IPO pada Senin, 9 Januari 2023 di Medan, Sumatra Utara.

SAHAM bank-bank besar menjadi salah satu satu saham yang membuat IHSG tengkurap dua hari terakhir. Padahal, kinerja perbankan 2022 mentereng. Bahkan laba bank lokal melampaui bank di Asia. Ini pula yang membuat sejumlah bank besar memutuskan membagi dividen interim untuk pemegang sahamnya. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memutuskan akan membagi dividen interim sebesar Rp 8,63 triliun atau Rp 57 per saham. Sementara cum date di pasar tunai dan recording date hingga 11 Januari 2023 dan pembayaran dividen 27 Januari 2023. Direktur Keuangan BRI, Viviana Dyah Ayu Retno bilang, dari Rp 8,63 triliun itu, sebanyak Rp 4,59 triliun masuk ke kas negara, sisanya ke investor publik. Dividen ini komitmen BRI memberikan economic value ke para stakeholders, terutama ke penerimaan negara," kata Viviana, Kamis (5/1). PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sudah membagi dividen interim tunai Rp 4,31 triliun atau Rp 35 per saham Desember 2022. BCA konsisten membagi dividen interim beberapa tahun ini. Pada 2021, BCA membagi dividen interim Rp 3,08 triliun atau Rp 25 per saham.

Bankir optimistis kredit kendaraan bermotor (KKB) akan semakin bergairah di tahun 2023 seiring pasar otomotif yang semakin membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), KKB mencatat pertumbuhan kredit terbesar di segmen konsumsi, yakni naik 16,4% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 116,2 triliun per November 2022. Sementara kredit pemilikan rumah (KPR) naik 7,7% yoy dan kredit multiguna meningkat 9,1% yoy. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) misalnya, mencatatkan portofolio pembiayaan kendaraan ritel di tahun 2022 tumbuh sebesar 15% yoy. SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri, Josephus K. Triprakoso mengatakan, sejalan dengan relaksasi loan to value (LTV) 100% untuk kendaraan bermotor yang diperpanjang BI di 2022, Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan uang muka 0% untuk KKB sejak tahun 2021.

Setelah bank umum dipersyaratkan memenuhi modal inti minimal Rp 3 triliun hingga Desember 2022, kini giliran bank milik pemda atau bank pembangunan daerah (BPD) wajib memenuhi syarat tersebut hingga 31 Desember 2024. Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Ryan Kiryanto, Selasa (3/1) berpendapat, upaya pemenuhan modal inti BPD memiliki tantangan berbeda dibandingkan bank umum. Opsi yang dimiliki BPD untuk modal relatif terbatas. (Yoga)

Bank-bank besar melanjutkan digitalisasi layanan dan penguatan sisi keamanan sistem dalam menghadapi era transaksi perbankan yang berbasis digital. Karena itu, anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) teknologi informasi (TI) perbankan di tahun ini bakal meningkat. PT Bank Mandiri Tbk, misalnya, menganggarkan capex TI lebih dari Rp 2,5 triliun. Angka itu naik dibandingkan alokasi untuk tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun. Direktur TI Bank Mandiri, Timothy Utama mengatakan, alokasi capex untuk meningkatkan kapabilitas reliability, availability, security dan scalability (RASS) sistem.Termasuk peningkatan kapasitas TI  agar tepat  mengakomodasi pertumbuhan bisnis, serta memodernisasi teknologi jaringan dan keamanan secara end-to-end. “Alokasi capex itu tentu bisa bertambah sesuai dinamika kebutuhan pengembangan teknologi pada 2023.” tutur dia ke KONTAN, Jumat (30/12). Tahun lalu, capex TI Bank Mandiri mengalir untuk pengembangan super apps Livin, super platform Kopra, smart branch, serta perbaikan operasional dan reenginering proses bisnis. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan capex tahun ini naik 10% dari anggaran di tahun lalu, Rp 4,5 triliun. Capex tersebut  akan dipakai untuk meningkatkan kemampuan melayani nasabah yang jumlahnya besar. "Digital dan TI akan tetap jadi tulang punggung BRI mengakomodasi pertumbuhan bisnis pada 2023," kata Arga M. Nugraha, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI.

Sektor perbankan masih paling gencar menggelar aksi penawaran saham secara terbatas atau rights issue sepanjang tahun ini. Dominasi bank menggalang dana itu bertahan dalam kurun 3 tahun terakhir. Aksi rights issue oleh bank didorong oleh adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2020 yang mewajibkan bank memiliki modal inti minimal Rp3 triliun yang wajib dipenuhi secara bertahap hingga 31 Desember 2022.Alhasil, bank yang modalnya masih kurang dari Rp3 triliun, memperkuat permodalan untuk memenuhi ketentuan itu. Bahkan, ada beberapan bank yang dalam 1 tahun menggelar penawaran saham hingga lebih dari sekali demi mengejar pemenuhan modal inti. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 20 entitas bank telah menggelar rights issue sampai dengan pekan pertama Desember 2022. Nilai emisi yang tercatat senilai Rp29,12 triliun atau 40% dari total emisi rights issue di pasar modal yang mencapai Rp72,76 triliun.Porsi rights issue oleh bank terus dominan dari hampir 59% pada 2020, lalu meningkat menjadi 74,84% pada 2021. Minat investor terhadap rights issue emiten bank syariah dengan kode BRIS itu tergolong tinggi karena mencatat kelebihan permintaan hingga 1,4 kali.Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan bahwa selain berhasil meningkatkan free float sesuai dengan ketentuan, aksi korporasi ini juga menunjukan kepercayaan investor yang makin kuat terhadap kinerja fundamental perseroan. Sementara itu, PT Bank Bumi Arta Tbk. mengumumkan transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh PT Dana Graha Agung pada aksi rights issue dengan menyerap 94,08 juta unit saham.Laporan pembelian itu disampaikan oleh Herman Surya Husada selaku perwakilan seluruh direksi perseroan terbatas PT Dana Graha Agung.

JAKARTA, ID – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bakal meluncurkan Super App New BTN Mobile awal tahun depan. Super App yang merupakan gabungan dari seluruh channel layanan digital BTN dimaksudkan untuk mempermudah nasabah mendapatkan layanan Digital Mortgage Ecosystem perseroan. Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, saat ini BTN telah memiliki berbagai layanan digital seperti mobile banking BTN, internet banking BTN, btnproperti, btnproperti for developer, SMART Residence, hingga rumahmurahbtn.co.id. “Nantinya seluruh layanan digital tersebut akan kami integrasikan ke dalam satu aplikasi Super App BTN Mobile yang rencananya akan diluncurkan awal tahun 2023 mendatang,” kata Nixon saat Media Luncheon BTN di Jakarta, Selasa (27/12/2022). (Yetede)

Menjelang tutup tahun, bisnis perbankan di Tanah Air masih dinaungi cerlang. Pasokan likuiditas yang sempat tersendat kini direspons dengan permintaan kredit yang meningkat. Selain itu, penggalangan dana pihak ketiga tumbuh di atas realisasi tahun lalu. Dengan dua indikator vital yang masih moncer itu, bank cukup percaya diri bahwa target yang dipatok pada awal tahun ini bahkan berpotensi terlampaui. Situasi itu terlihat dari sisi penyaluran kredit yang masih kuat hingga November 2022 karena ditopang oleh permintaan pembiayaan di kelompok korporasi. Berbagai indikator yang dirilis Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertegas sinyalemen terhadap kemampuan bank dalam menjaga kinerjanya sepanjang tahun ini. Indikator penyaluran kredit, misalnya per November 2022 mampu tumbuh 10,8% year-on-year (YoY). Outstanding kredit bank tercatat Rp6.317,7 triliun. Apalagi, laju kredit itu masih ditopang kemampuan bank dalam mendulang dana pihak ketiga (DPK). Hingga November 2022, kinerja DPK tumbuh 9,4% YoY dengan total Rp7.736,3 triliun. Transmisi suku bunga acuan terhadap aliran dana masyarakat ke sistem perbankan terlihat dari tambahan DPK secara bulanan yang tumbuh signifikan sejak Agustus lalu. (Lihat infografik) Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan kinerja bisnis dan profitabilitas sampai akhir tahun ini akan terjaga. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto, kinerja perseroan masih sesuai dengan rencana bisnis sesuai yang ditetapkan pada awal tahun. “Kami optimistis dapat mempertahankan kinerja positif,” katanya, Senin (26/12).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI optimistis semakin mendapatkan kepercayaan investor lokal dan luar negeri setelah mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) dalam aksi korporasi melalui pemberian hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pihaknya mencatatkan oversubscribed hingga 1,4 kali pada saat penawaran rights issue. Selain itu, aksi korporasi itu berhasil meningkatkan jumlah saham free float sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hery, tingginya permintaan itu menunjukan bahwa investor baik dari dalam maupun luar negeri semakin percaya pada kinerja fundamental emiten perbankan syariah tersebut.Hery menambahkan rights issue yang tengah berproses menuju tahap akhir itu diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dengan tingkat atau rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) mencapai kisaran 20 persen. Dengan begitu, struktur permodalan BSI akan setingkat dengan rata-rata industri perbankan dan juga dapat menopang pertumbuhan pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang semakin bertumbuh pesat.