Pasar terus meragukan kesehatan bank-bank Eropa dan Amerika Serikat. Potensi risiko gagal bayar surat utang bank-bank Eropa pun melonjak. Seperti Credit Suisse, saham Deutsche Bank anjlok setelah risiko kegagalan bayarnya meningkat. Pasar cemas dengan potensi krisis perbankan yang tidak menunjukkan tanda akan berakhir. Harga saham sejumlah bank Jerman ikut terpangkas. ”Tidak ada alasan untuk khawatir,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz dikutip Financial Times, Sabtu (25/3/2023). (Yoga)

Regulator berkali-kali menyebut likuiditas perbankan tanah air begitu longgar. Jadi, berbeda dengan di Amerika Serikat (AS). Maka, bank tetap mengoptimalkan likuiditas tersebut dalam menyalurkan kredit dan menempatkan di Surat Berharga Negara (SBN). Terlebih, permintaan kredit sudah naik tinggi di level 10% sejak Januari dan berlanjut di Februari 2023. Tren ini terus berlanjut hingga awal kuartal kedua karena momentum Lebaran meningkatkan permintaan kredit konsumer. Berdasarkan data Kemenkeu, kepemilikan SBN oleh perbankan per 21 Maret 2023 mencapai Rp 1.784,41 triliun. Nilai ini tumbuh 6,78% secara tahunan atau year on year (yoy) dari 21 Maret 2022 yang senilai Rp 1.671,1 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, salah satu penyebab kegagalan tiga bank di AS karena kerugian valuasi kepemilikan surat utang pemerintah alias US Treasury. Kenaikan bunga acuan The Fed ikut menggerek yield US Treasury. Walhasil, harga surat utang pemerintah AS itu turun. Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renald menyatakan, penempatan dana di SBN dawal tahun ini cenderung menurun. Hal itu seiring kredit yang sudah tumbuh dengan baik di awal tahun. "Hingga Januari 2023 kemarin, kredit Bank BJB tumbuh 12,7% yoy. Kami juga menyesuaikan terhadap kondisi likuiditas saat ini," ujar Yuddy kepada KONTAN pada Jumat (24/3). Menurutnya, penyaluran dana pada kredit tentu tetap menjadi prioritas utama. Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto menyatakan, sepanjang tahun 2022, porsi SBN di BRI turun 12,18%. "Pengelolaan SBN berbasis manajemen risiko sebagai salah satu alternatif optimalisasi likuiditas dan kondisi pasar," jelasnya kepada KONTAN.

JAKARTA, ID-Industri perbankan telah menyalurkan kredit properti sebesar Rp1.209,1 triliun, per akhir Februari  2023, meningkat 7,5% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi januari yang tumbuh 7,3% (yoy), karena permintaan akan kredit properti yang mulai meningkat. Bank Indonesia (BI) dalam data Uang Beredar mencatatkan, kredit properti didukung oleh pertumbuhan dari semua segmen, seperti kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA), konstruksi, dan real estate. Kemudian, kredit konstruksi juga tumbuh lebih tinggi dari 2,5% (yoy) pada januari menjadi 2,7% (yoy) per februari dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 384,9 triliun. Disebabkan oleh pertumbuhan kredit  konstruksi gedung industri  di DKI Jakarta dan Jawa tengah. "Khususnya peningkatan pada KPR tipe diatas 70 di Jawa Timur dan DKI Jakarta," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, akhir pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA, ID- Industri perbankan sepanjang 2022 berhasil mencatatkan karena positif, di mana laba bersih perbankan nasional tembus Rp 200 triliun, tepatnya mencapai Rp 201,82 triliun. perolehan laba bersih tersebut meningkat 43,94% dibandingkan dengan periode 2021 yang sebesar 2021 yang sebesar Rp140,21 triliun. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencapaian laba tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang sebesar Rp 487,85 triliun. NII perbankan nasional itu tumbuh13,14% secara tahunan (year on year/yoy) per akhir Desember. Kemudian, untuk beban operasional  selain bunga tercatat naik 6,42% (yoy) menjadi Rp 762,9 triliun pada akhir 2022. OJK pun mencatat pendapatan non-operasional industri perbankan sepanjang 2022 tumbuh melesat 91,05% (yoy) mencapai Rp38,63 triliun. Sedangkan, beban non-operasional juga tumbuh 66,98% (yoy) menjadi Rp 34,08 triliun. Apabila dirinci dari kelompoknya, laba bersih kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 masih menjadi penopang kinerja perbankan nasional. Dimana, disepanjang 2022 net profit bank-bank kelas kakap ini sebesar Rp143,34 triliun, tumbuh tinggi 45,7% (yoy). (Yetede)

Penutupan Silcon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat (AS) dan di tengah ancaman ancaman perlambatan ekonomi menyebabkan industri perbankan harus waspada. Sejauh ini memang toingkat permodalan bank-bank pelat merah dan bank  besar swasta masih kokoh. Terlihat dari peningkatan rasio kecukupan modal  alias capital adequacy ratio (CAR) mereka. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) misalnya memiliki ekuitas  sebesar Rp 27,92 triliun dengan CAR sebesar 22% per Februari 2023. Dengan realisasi itu, BTN masih terus menjaga rasio kecukupan modal untuk menyokong kegiatan operasional ke depan. BTN menuntaskan agenda penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dulu (HMETD) dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 1,6 kali. Tercatat penghimpunan dana sebesar Rp 4,13 triliun. Setiyo  memproyeksikan CAR sampai tiga tahun ke depan masih cukup. "Penguatan modal nanti dari penyisihan dari keuntungan," ujar Setiyo. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan baru yang mewajibkan industri perbankan memasukkan faktor risiko pasar ke perhitungan rasio kecukupan modal alias CAR sebagai bagian penerapan manajemen risiko. Bank swasta seperti Bank Central Asia (BCA) juga solid. CAR BCA sebesar 25,8% pada tahun 2022. " Posisi permodalan itu cukup untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, serta menopang aktivitas usaha," ungkap EVP Corporate Communication & Social Responsbility BCA, Hera F. Haryn. Ke depan, Hera berharap, permodalan BCA terjaga pada level memadai, ditopang pencapaian kinerja yang solid.

Berkaca dari kasus Silicon Valley Bank (SVB) di AS, kita perlu bersiap ketika obrolan di grup percakapan diunggah di media sosial dan memunculkan kepanikan serta berlanjut kepada krisis perbankan. Laporan awal menyebutkan, pemilik rekening menarik 42 miliar USD dalam sehari di SVB. Mereka hanya meninggalkan 1 miliar USD dalam saldo kas negatif. Penarikan yang mengejutkan ini terjadi dengan kecepatan yang dimungkinkan oleh perbankan digital dan kemungkinan besar sebagian didorong oleh kepanikan viral yang menyebar di platform media sosial. The Wall Street Journal melaporkan, pada hari menjelang keruntuhan bank, beberapa pemodal ventura terkemuka turun ke Twitter secara khusus dan menggunakan platform mereka untuk memperingatkan tentang situasi tersebut. Bahkan, terkadang mengetik dengan huruf besar semua. Beberapa investor mendesak para usaha rintisan untuk memikirkan kembali di mana mereka menyimpan uang mereka. Pendiri dan CEO kemudian membagikan cuitan tentang situasi yang mengkhawatirkan di bank di kanal pribadi platform Slack. Kasus ini sangat boleh jadi merupakan kasus pertama krisis perbankan yang diduga muncul karena penyebaran kepanikan melalui media sosial.

”Ini adalah krisis bank pertama yang didorong oleh Twitter,” kata Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS Patrick McHenry di laman Bankingdive dalam sebuah pernyataan menyusul langkah-langkah luar biasa regulator untuk mengamankan semua simpanan di SVB. Upaya itu merupakan cara untuk membendung penularan kepanikan di kalangan nasabah. Sementara klien usaha rintisan dan sektor teknologi bank yang ambruk menarik napas lega pada hari Minggu, atau dua hari seusai kejadian, setelah bank sentral mengumumkan langkah talangan. Peristiwa yang mempercepat kematian SVB memberi gambaran kepada sector perbankan tentang bagaimana media sosial dan perbankan digital dapat mengubah lembaga keuangan dari operasi normal menjadi runtuh dalam hitungan jam. ”Kita sedang memasuki era baru yang digerakkan oleh media sosial di bank,” kata Solomon  Lax, seorang mantan bankir investasi dan pemodal ventura yang sekarang menjadi CEO dari pemberi pinjaman secara daring Revenued. (Yoga)

Pada hari Jumat 10 Maret, Silicon Valley Bank (SVB), bank khusus terbesar di California, mengalami kebangkrutan akibat krisis modal dan bank run. Ini merupakan kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS setelah Washington Mutual pada tahun 2008. Fenomena ini membuat Regulator California menutup bank tersebut dan menempatkannya di bawah kurator Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) AS. SVB didirikan pada tahun 1983 dan telah menyediakan pembiayaan untuk hampir setengah perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan di AS.

Runtuhnya SVB dipicu oleh kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh Federal Reserve AS, sehingga mengganggu proses penggalangan dana investasi dari perusahaan startup yang merupakan klien SVB. Suku bunga yang lebih tinggi juga menyebabkan erosi nilai obligasi jangka panjang yang diperoleh SVB dan bank-bank lain selama era ultra-low interest rates pandemi COVID-19. Hal ini juga memaksa perusahaan-perusahaan startup untuk menarik dana dari SVB, sehingga SVB mengalami kerugian besar dari obligasi dan laju penarikan dana nasabah yang meningkat. SVB mencoba memperbaiki kondisi keuangan mereka dengan menjual investasi obligasi jangka panjang dan saham baru, namun hal ini menyebabkan kepanikan di antara perusahaan-perusahaan pemodal utama yang menyarankan perusahaan lain untuk menarik dana mereka dari SVB. Akibatnya, saham SVB mulai anjlok pada hari Kamis, dan pada hari Jumat, perdagangan saham SVB dihentikan.

Fenomena ini serupa dengan kejadian pada tahun 2008, dimana bisnis pendanaan subprime mortgage Lehman Brothers mengalami kerugian hingga $2,8 miliar pada Juni 2008 akibat banyaknya klien yang gagal bayar akibat krisis pada tahun tersebut. Krisis ini membuat investor mulai memiliki pandangan negatif, sehingga saham Lehman Brothers turun hingga 77% pada September 2008, dan pada 15 September 2008 Lehman Brothers menyatakan kejatuhannya dengan nilai kerugian $3,9 miliar dan sisa nilai aset hanya $1 miliar.

JAKARTA, ID-Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Perry Warjiyo untuk bertugas kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Hal ini merupakan periode  kedua Ferry yang sebelumnya sudah mengemban amanah sebagai Gubernur BI pada periode 2018 sampao 2023. "Inilah yang diputuskan bersama secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan dari Komisi XI DPR mewakili sembilan fraksi, mengatakan beliau secara aklamasi menjadi calon gubernur," ucap Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di Gedung DPR pada Senin (20/3/2023). "DPR bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam waktu kedepan akan mengalami tantangan yang jauh lebih berat dari pada hari ini. Sebab, sekarang saja sudah terjadi krisis dimana ada beberapa bank yang sudah kolaps. Nah untuk itu kami hari ini mengadakan fit and proper test  dan calon Gubernur BI kita adalah Ferry Warjiyo," tutur Eriko. (Yoga)

Program Smart Move memberikan kemudahan dan keringanan bayar dalam kepemilikan hunian. Rumah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Alhasil, sektor properti terus berkontribusi terhadap perputaran ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan oleh Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua tahun 2022, kontribusi sektor properti mencapai mencapai 9,14 persen untuk konstruksi dan 2,47 persen untuk real estate. Guna memudahkan pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat, PT Bank KB Bukopin, Tbk (“KB Bukopin”) ikut serta dalam program program Smart Move yang diluncurkan Sinarmas Land. Dalam program tersebut, KB Bukopin menjadi satu dari 18 bank yang memberikan kemudahan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Dalam program tersebut, KB Bukopin menjadi satu dari 18 bank yang memberikan kemudahan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Program Smart Move merupakan inovasi dan layanan yang ditawarkan oleh Sinarmas Land untuk memberikan kemudahan dan keringanan bayar bagi konsumen melalui berbagai potongan biaya. Antara lain keringanan potongan harga properti hingga 18 persen, cashback senilai 5.5 persen, dan subsidi bunga KPR hingga 6%. (Yoga)

Pemerintah sudah berinisiatif membuat draf RUU Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (RUUKUP) pada 2015. Dalam Pasal 95 rancangan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Namun pembahasan tersebut tidak tuntas. Pada DPR periode berikutnya (2019-2024), pemerintah mengajukan RUUKUP dengan draf baru pada Mei 2021. Tapi rancangan itu tidak menyebutkan mengenai posisi DJP menjadi lembaga di bawah presiden. Akhirnya, melalui pembahasan yang relatif cepat, RUUKUP baru itu disahkan pada 29 Oktober 2021 menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setelah penetapan undang-undang itu, DJP tetap berada di bawah Kemenkeu. Usulan DJP menjadi otoritas terpisah dari Kemenkeu akhirnya sirna. Tapi, sejak munculnya kasus-kasus pejabat DJP yang hidup mewah dengan penghasilan tidak wajar, usulan DJP dipisahkan dari Kemenkeu kembali mengemuka meskipun kurang gencar. Pemisahan DJP dari Kemenkeu membutuhkan kajian mendalam menyangkut berbagai hal. Apakah DJP yang terpisah dari Kemenkeu berupa Badan Keuangan Negara yang bersifat otonom atau semi-otonom. Kalau mengacu janji Jokowi sebelum menjadi presiden, salah satunya akan membuat DJP menjadi lembaga otonom lepas dari Kemenkeu dan langsung berada di bawah presiden.

Pemisahan otoritas pajak dari Kemenkeu sudah banyak contohnya. Di AS, lembaga pajaknya bernama Internal Revenue Service (IRS), yang merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu. IRS sebenarnya tidak sepenuhnya otonom karena masih berkoordinasi dengan Kemenkeu, tapi mereka otonom dalam hal kewenangan menentukan kebijakan, anggaran, dan SDM. Beberapa negara berkembang juga telah melakukan transformasi otoritas perperpajakan dari konsep tradisional di bawah kementerian keuangan menjadi otoritas pajak semi-otonom (SARA). Hasil penelitian Arthur Mann (2004), keputusan negara-negara itu memilih SARA memberikan beberapa dampak, seperti peningkatan pendapatan dari publik yang tecermin dalam rasio pajak yang lebih tinggi dan pertumbuhan pendapatan riil; efisiensi yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya publik melalui kemandirian/otonomi keuangan dan administrasi; mempekerjakan staf yang kompeten, berdisiplin, dan lebih berkualitas; depolitisasi administrasi perpajakan; berkurangnya korupsi sehingga meningkatkan kredibilitas perpajakan khususnya dan pemerintah pada umumnya; serta meningkatkan layanan wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak. Beberapa negara yang sudah beralih ke SARA, menurut Mann, adalah Argentina (mulai 1988), Kolombia (1991), Malaysia (1995/1996), Meksiko (1995/1997), Peru (1988/1991), Singapura (1992), dan Afrika Selatan (1996/1997). Indonesia bisa saja membentuk otoritas perpajakan semi-otonomi seperti yang sempat diajukan dalam RUUPUK pada 2015. (Yoga)