JAKARTA, ID - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) optimistis kinerja tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terlihat dari adanya revisi target ke atas pertumbuhan kredit menjadi 10% secara tahunan (year on year/yoy), dari target yang ditetapkan sebelumnya 7-9%. “Tahun ini perseroan pun telah menyusun rencana bisnis bank dengan indikator kinerja utama berupa pertumbuhan kredit hingga 10%, dengan NPL gross kurang dari 2,5% di penghujung 2023,” kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, Rabu (15/3/2023). Target pertumbuhan neraca yang berkualitas tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap profitabilitas perseroan, sehingga net interest margin (NIM) diproyeksikan berada di atas 4,8% dan return on equity (ROE) di kisaran 15,7-16%. “Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, BNI mengembangkan solusi transaksi dan pembiayaan ekosistem untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam,” sambung dia. (Yetede)

Kasus yang menimpa Silicon Valley Bank (SVB) menjadi pelajaran berharga, baik bagi industri keuangan maupun industry teknologi digital. SVB yang fokus memberikan pinjaman untuk perusahaan-perusahaan teknologi dan usaha rintisan (start-up) sejak 1980-an kehabisan dana simpanan sehingga bank berukuran menengah ini tidak bisa dipertahankan. Situasi SVB mengguncang pasar global serta menyebabkan simpanan serta aset miliaran USD milik perusahaan dan investor telantar. Kasus ini merupakan kegagalan bank terbesar di AS sejak krisis keuangan, 10 tahun lalu. Regulator perbankan AS buru-buru menyita aset SVB, Jumat (10/3). SVB, bank terbesar ke-16 di AS, mengalami kegagalan setelah para deposan yang mayoritas pekerja perusahaan teknologi dan perusahaan dengan dukungan modal ventura mulai menarik uang mereka karena khawatir dengan kondisi bank itu (Kompas, 11/3).

OJK menyatakan bahwa kasus ini tidak akan berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia yang memiliki kondisi yang kuat dan stabil. Namun, masalah yang menimpa SVB akan membuat investor lebih berhati-hati dalam mendanai usaha rintisan (Kompas, 13/3). Hingga kemarin, masih banyak pihak yang menduga penyebab inti dari kasus SVB. Berbagai analisis itu belum memuaskan sejumlah kalangan. Salah satu sisi yang belum terungkap adalah sejauh mana faktor tata kelola (governance) menjadi penyebab keruntuhan bank. Setidaknya tak ada model bisnis bank seperti SVB di Indonesia. Mungkin lebih menengok perusahaan teknologi finansial (tekfin). Perhatian lebih perlu kita berikan pada 25 tekfin peer-to-peer lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. (Yoga)

Pemulihan ekonomi dan transformasi digitalisasi yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu pendukung kinerja tahun 2022. Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih konsolidasi Rp 41,2 triliun atau meningkat 46,9 % dari tahun 2021. Dari perolehan laba itu, sebanyak 60 % atau Rp 24,7 triliun dibagikan menjadi dividen. Setiap satu saham menerima dividen Rp  29,34 atau naik 46,8 % dari dividen tahun 2021 yang Rp 360,64 per saham. Sisa laba akan digunakan sebagai laba ditahan.

Situasi perekonomian yang terus membaik seiring pandemi Covid-19 yang terkendali juga berdampak positif pada restrukturisasi Bank Mandiri. Menjelang akhir relaksasi restrukturisasi pada 31 Maret 2023 mendatang, Bank Mandiri sudah menyelesaikan sebagian besar kredit yang direstrukturisasi tersebut. Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi menuturkan, kinerja Bank Mandiri tidak terlepas dari perekonomian yang terus membaik. Hingga akhir 2022, kredit secara konsolidasi tumbuh 14,48 % menjadi Rp 1.202 triliun. Dana pihak ketiga naik 15,46 % menjadi Rp 1.490 triliun. Portofolio tersebut ditopang oleh dana murah yang naik 31,1 % dan tabungan yang naik 13,5 % dari tahun 2021. (Yoga)

AS menghadapi kemelut perbankan terbesar setelah krisis keuangan 2008. Kebangkrutan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate menjadi pemicunya. Pelajaran berharga yang bisa dipetik ialah bisnis yang melulu membakar uang dan tidak memiliki fondasi usaha sehat hanya akan mengancam sektor keuangan yang akhirnya berisiko menyeret ke krisis. Dosen Ekonomi dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, Selasa (14/3) menyatakan, SVB bangkrut karena ceroboh membiayai  perusahaan yang juga kurang hati-hati. Situasi aman-aman saja untuk sementara waktu karena bank sentral AS mengucurkan dana ekstra murah. Adapun potensi kebangkrutan tidak  terdeteksi secara dini.

Selama likuiditas murah berlimpah disertai pengawasan perbankan lemah, Prasetyantoko melanjutkan, SVB leluasa memasuki sektor bisnis yang rawan. Saat suku bunga naik, beban bunga meningkat. Pada saat yang sama, pinjaman ke perusahaan rintisan bidang teknologi tidak menghasilkan laba sehingga bank rontok. ”Pelajaran untuk kita, perlu kembali ke dasar, agar perbankan membiayai sektor dengan pendapatan yang jelas, bukan bisnis penuh impian. Strategi ’bakar uang’ harus disudahi,” ungkapnya. Istilah bakar uang merujuk pada fenomena perusahaan yang memiliki pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan. Hal ini biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan rintisan di awal usaha mereka sampai kemudian pada titik tertentu laba dihasilkan secara konsisten. (Yoga)

JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang tahun 2022 lewat strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan optimalisasi digital perseroan. Hasilnya, tingkat efisiensi perseroan pun meningkat dan mendorong pertumbuhan volume bisnis yang tercermin dari laba bersih konsolidasi menembus Rp 41,2 triliun atau tumbuh 46,9% secara year on year (yoy). Selain itu, total dana pihak ketiga (DPK) bank berkode emiten BMRI ini tumbuh 15,46% (yoy) dari Rp 1.291,2 triliun di akhir 2021 menjadi Rp 1.490,8 triliun di akhir 2022. Pencapaian bisnis perseroan turut didukung oleh optimalisasi fungsi intermediasi yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hingga akhir 2022, kredit konsolidasi perseroan mampu tumbuh 14,48% (yoy) menjadi Rp 1.202,2 triliun. Atas pertumbuhan bisnis 2022 yang impresif, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 Bank Mandiri pada Selasa (14/3/2023) pun sepakat menetapkan 60% dari laba bersih konsolidasi 2022 atau sekitar Rp 24,7 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham (dividen payout ratio). Ini berarti, besaran dividen per lembar saham atau dividend per share mencapai Rp 529,34. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau Bank Mandiri menyepakati pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp24,7 triliun atau 60% dari laba bersih konsolidasi 2022. Dari nilai tersebut, besaran dividen per lembar saham Bank Mandiri mencapai kisaran Rp529,34 atau naik 46,8% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp360,64 per lembar saham. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan dividen kepada Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 52% saham Bank Mandiri atau sebesar Rp12,84 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara. Nilai tersebut naik 46,7% dari posisi tahun lalu. Sementara itu, 40% dari laba bersih konsolidasi tahun lalu atau sebesar Rp16,46 triliun akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Besaran dividen tersebut sejalan dengan komitmen manajemen Bank Mandiri yang terus berupaya untuk berkontribusi secara optimal kepada masyarakat. Dalam RUPST tersebut, pemegang saham Bank Mandiri juga menyetujui pelaksanaan pemecahan saham (stock split) perseroan dengan rasio 1:2 guna mendorong peningkatan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bank-bank milik pemerintah dinilai belum berkontribusi besar membantu Indonesia mengurangi emisi karbon. Bank-bank tersebut masih mendanai industri sector energi kotor seperti   perusahaan batubara. Porsi pendanaan untuk mendukung energi bersih minim sehingga upaya mengatasi krisis iklim lambat. ”Sebenarnya bank-bank ini mau meninggalkan batubara, tetapi kebijakan pemerintah setengah hati meninggalkan batubara, maka mereka tak akan pernah berhenti mendanai batu bara. Seharusnya wajah pemerintah jelas, tak setengah hitam setengah hijau seperti sekarang,” kata juru kampanye 350 Indonesia, Suriadi Darmoko. Suriadi menyampaikan hal itu dalam diskusi media bertajuk ”Pesan Krisis Iklim untuk Pemegang Saham dan CEO di RUPS Bank BUMN”, di Jakarta, Senin (13/3). Laporan koalisi sipil Bersihkan Bankmu tahun 2022 menunjukkan Bank Mandiri mendanai sindikasi kredit pembangunan PLTU Jawa 9 dan 19. Bank itu juga mengucurkan pinjaman pada perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy.

Adapun Bank BRI mendanai sejumlah proyek PLTU Pangkalan Susu, Tarahan II, dan PLTU 2 Riau-Selat Panjang. BRI juga mendanai pembangunan PLTU Ultra Super Critical yang merupakan bagian dari proyek 35.000 megawatt. BNI terlibat dalam pemberian kredit kepada Adaro Energy dan perusahaan tambang batubara ABM Investama. Pertambangan batubara juga masuk 10 besar sektor usaha dalam debitor grup BNI. Selain itu, mereka juga menyoroti bank swasta nasional, Bank Central Asia, yang memberikan pinjaman pada United Tractors, perusahaan sektor alat berat dan tambang batubara. Padahal, data Kementerian ESDM per akhir 2022 menyatakan, Indonesia memerlukan dana Rp 60,61 triliun untuk pembiayaan energi baru terbarukan dan konservasi energy (EBTKE). Kebutuhan dana itu baru terpenuhi Rp 23,6 triliun atau 38,94% target 2022. Total rencana investasi EBT yang dibutuhkan Indonesia sampai 2030 sebesar Rp 1.917 triliun. (Yoga)

Penutupan Silicon Valley Bank (SVB) oleh regulator California, AS, Jumat(10/3) merupakan kebangkrutan perbankan terbesar sejak krisis finansial global 2008. Dengan total aset sebesar 209 miliar USD, SVB merupakan tulang punggung pendanaan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Sinyal kepanikan menyebar ke pasar keuangan global, ditandai dengan koreksi harga saham sektor perbankan dan sektor industri berbasis teknologi.  Kebangkrutan SVB seakan bagian dari meredupnya inovasi (keuangan). Hal ini dimulai dengan kolapsnya harga aset kripto (Crypto Winter), gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor usaha rintisan (start up), serta koreksi valuasi perusahaan berbasis teknologi.

Di dalam negeri, belum lama ini OJK menyatakan ada 25 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. Selain itu, terdapat 19 perusahaan finansial berbasis teknologi dengan ekuitas di bawah Rp 2,5 miliar. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Layanan Bersama BerbasisTeknologi Informasi, pendanaan modal semua perusahaan teknologi finansial (fintech) harus di atas Rp 2,5 miliar mulai Juli 2023. Sepertinya, akan ada perusahaan tekfin yang harus gulung tikar karena tidak memenuhi ketentuan.Musim gugur sektor teknologi(keuangan) semakin terasa ganas dengan kolapsnya SVB, sementara risiko resesi global masih tetap menghantui. (Yoga)

Kesepakatan kredit sindikasi di awal tahun mulai menggeliat. Hal ini seirama dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 10,53% per Februari 2023. Merujuk ke Bloomberg League Table Reports, sudah ada empat kesepakatan kredit sindikasi sejak awal tahun hingga 13 Maret 2023 senilai US$ 1,75 miliar atau sekitar Rp 27,05 triliun (asumsi kurs Rp 15.451). Capaian ini meningkat 2% dari periode yang sama tahun lalu. Pada awal tahun ini, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) tercatat jadi jawara kredit sindikasi, diikuti Bank Central Asia (BCA) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI). EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menyatakan, BCA berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur ke proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan, melalui pemberian kredit sindikasi. Hingga akhir Februari 2023, BCA berkontribusi dalam kredit sindikasi Rp 21,72 triliun, dengan nilai keikutsertaan sebesar Rp 6,01 triliun. Sebagai pengelola, bank bisa bertindak sebagai mandated lead arranger ataupun bookrunner. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga akan aktif terlibat dalam kredit sindikasi di tahun ini untuk menyalurkan kredit korporasi. BRI menilai prospeknya masih terbuka lebar, dan BRI sudah mengucurkan kredit sindikasi senilai US$ 312 juta hingga Februari.

Usai ingar bingar lonjakan laba tahun 2022 yang mencengangkan, kini saatnya emiten perbankan bagi-bagi keuntungan. Sejumlah bank besar digadang bakal menebar dividen besar untuk tahun buku 2022 bagi para pemegang sahamnya. Contoh saja Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang memutuskan menebar dividen 85%, dari laba bersih tahun 2022 yang sebesar Rp 51,2 triliun. Direktur Utama BBRI Sunarso mengatakan, sekitar 85% dari total laba tahun 2022 atau setara Rp 43,49 triliun, ditetapkan sebagai dividen tunai. Adapun sisa laba BBRI senilai Rp 7,67 triliun, akan dipakai sebagai laba ditahan. Jumlah dividen tersebut, mencakup dividen interim yang sudah manajemen BBRI bagikan kepada pemegang saham pada 27 Januari 2023 silam senilai Rp 8,60 triliun. "Sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp 34,9 triliun," terang Sunarso usai perhelatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, Senin (13/3). Investor kini juga bersiap mendengar kabar mengenai jumlah dividen Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Tabungan Negara (BBTN) yang akan menggelar RUPST, Selasa (14/3). Berikutnya, RUPST Bank Negara Indonesia (BBNI) pada 15 Maret dan Bank Central Asia (BBCA) pada 16 Maret juga bersiap membawa kabar baik. Kementerian BUMN berharap dividen kali ini minimal sama dari tahun sebelumnya. Dengan asumsi payout ratio sama dengan tahun sebelumnya, yakni 60%, maka potensi dividen BMRI kali ini mencapai Rp 24,7 triliun. Diikuti dividen BBNI Rp 4,57 triliun dan BBTN Rp 304 miliar. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus berpendapat, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, pendapatan negara dari kontribusi laba bank BUMN hanya ditargetkan Rp 24,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 lalu, empat bank BUMN memberikan kontribusi dividen sebesar Rp 24,57 triliun.