Institute of Startegi Initiative mengusulkan diskon pajak penjualan atas barang mewah dirancang untuk jangka menengah setidaknya hingga 2024. Direktur Institute of Strategic Initiative (ISI) Lucky Djani mengatakan hal ini terutama untuk menjaga keberlanjutan  dampak pengganda pada industri komponen otomotif. Dengan pertumbuhan permintaan dari pabrikan, imbuhnya, industri komponen membutuhkan waktu untuk investasi meningkatkan kapasitas produksi sehingga nilai keekonomiannya tercapai. "Misalnya pemberian PPnBM DTP (Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) sampai 2024 sehingga para pelaku usaha, pabrik-pabrik komponen bisa menyesuaikan," katanya dalam webinar, Kamis (23/9).

Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengusulkan perlakuan kembali PPnBM pada awal tahun depan dilakukan secara bertahap guna menjaga permintaan. Bila kebijakan itu tidak diterapkan, menurutnya, akan terjadi demand shock karena adanya kenaikan harga mobil. Menurutnya, volume permintaan dan penjualan perlu dijaga untuk membuka keran investasi dan mengembangkan industri turunan otomatif dalam negeri.  Berdasarkan catatan ISI, insentif PPnBM memberikan dampak peningkatan permintaan disektor industri sebesar Rp29 triliun. Porsi permintaan terbesar terjadi di industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer mencapai 26 triliun, industri karet barang dari karet dan plastik sebesar Rp736 miliar, dan industri peralatan listrik sebesar Rp609 miliar. (yetede)

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, sepeda motor listrik, baik konversi maupun pembelian baru, mesti mengikuti selera konsumen. "Sayangnya, konversi ke sepeda motor listrik belum ekonomis," ujarnya saat dihubungi, Minggu. Biaya konversi ke sepeda motor listrik berkisar Rp 15 juta - Rp 20 juta per unit, sedangkan harga sepeda motor berbasis BBM yang baru juga berada di rentang yang sama. Sepeda motor berbasis BBM bekas sekitar Rp 8 juta - Rp 15juta per unit, tergantung tipe dan usia penggunaan. Dengan demikian, pilihan konversi ke sepeda motor listrik menjadi kurang menarik. Di saat yang bersamaan, lanjut Fabby, pemerintah perlu meningkatkan minat pasar pada kendaraan listrik. Pemerintah bersama dengan perusahaan tersebut juga mesti merumuskan skema pembiayaan konversi sepeda motor bagi mitranya. 

Pada Rabu , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meluncurkan proyek percontohan "Konversi Sepeda Motor Mesin Penggerak BBM ke Motor Listrik" dalam rangka mempercepat program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Arifin menilai, konversi ke sepeda motor listrik dapat berdampak ganda dan menciptakan lapangan kerja. 

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memperinci, proyek itu menyasar 108 unit sepeda motor di Kementerian ESDM yang memiliki nilai buku Rp 0 per Juni 2021. Menurut dia, Kementerian ESDM dapat membina bengkel skala UMKM yang belum memiliki alat dan fasilitas memadai untuk mengonversi sepeda motor berbasis BBM ke listrik. Peraturan Menteri Perhubungan No 65/2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai menyatakan, persetujuan bengkel umum untuk melakukan konversi diberikan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi target jumlah sepeda motor listrik pada 2030, Fabby menilai, konversi menjadi langkah yang relatif mudah ditempuh.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM dapat diperpanjang hingga akhir 2021. Ketua Umum Giakindo Yohannes Nangoi mengatakan stimulus itu terbukti mampu menyelamatkan industri otomotif dari krisis pandemi Covid-19. "Harapan PPnBM (berlangsung) sampai akhir 2021 supaya industri otomotif pulih dengan tuntas,"ujarnya, Kamis (19/8). Namun, sebagai catatan, pertumbuhan tersebut belum mencerminkan kondisi normal karena sepanjang tahun lalu kinerja sektor otomotif tertekan oleh pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas pabrik sempat terhenti.

Gaikindo mencatat produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang Juli 2021 anjlok 25,1%  secara bulanan atau menjadi 74,409 unit. Penurunan ini terjadi seiring dengan penerapan PPKM di Jawa dan Bali. "Di Bulan Agustus saya rasa juga belum bisa kembali ke angka yang diharapkan karena produksi juga masih kurang. 

Direktur Institute Strategic Initiatives (ISI) Lucky Djani mengatakan relaksasi PPnBM hingga menjadi 0% bisa meningkatkan volume penjualan mobil, penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dan pendapatan rumah tangga dan pendapatan negara  serta membantu mempercepat pemuihan ekonomi nasional. Lucky mengatakan pendapatan tersebut lebih tinggi dari 2020 yang mencapai  Rp3,3 trilliun. Namun, dia juga menyebutkan bahwa relaksasi PPnBM juga memiliki resiko berupa potensi penerimaan yang hilang. (YTD)

Para pabrikan otomotif dari China terus berdatangan di Indonesia. Kabar terbaru, Chery Automobile Co Ltd siap kembali masuk Indonesia pada tahun ini. Chery menjanjikan produk yang lebih segar dan canggih. "Dalam dua tahun ke depan, kami akan menghadirkan lima model baru di Indonesia, yakni SUV konvensional dan kendaraan energi baru," kata Qin Gang, Marketing Director of RHD Region.

Chery membocorkan salah salu model kendaraan yang akan masuk Indonesia adalah EQ1, mobil berbasis energi baru. EQ1 yang pertama kali meluncur pada 2017 memang menjadi  satu model unggulan Chery. Model teranyar, EQ1 2021, diklaim memiliki spesiflkasi lebih canggih, seperti mulai menggunakan baterai, keamanan, efisiensi, tampilan, hingga performa. Qin enggan menyebutkan harga terbaru EQ 1. Namun saat peluncuran di China tahun 2017 lain, harga EQ1 berkisar US$ 7.240 hingga US$ 14.516 per unit setara Rp 105 juta hingga Rp 210 juta.  "Chery juga akan membenamkan investasinya di Indonesia secara langsung dan membangun pabrik fasilitas produksi," ungkap Qin, tanpa menyebutkan nilai investasi tersebut.

Selain Chery, dua brand mobil China yang kini mulai eksis di pasar Indonesia adalah Wuling dan DFSK. Bahkan penjualan Wuling, yang kini memiliki lebih dari 100 jaringan diler di Indonesia, terus menanjak melampaui sejumlah merek seperti Hyundai, Mazda dan Nissan. Selama Januari hingga Juni tahun ini, misalnya, Wuling mencatatkan penjualan wholesales 10.973 unit dengan pangsa pasar 2,8%. Wuling menempati posisi ketujuh merek mobil penumpang paling laris di Indonesia, melampaui Mazda, KIA, Hyundai dan Nissan. Automobile juga mencatatkan tren penjualan positif, meski tak sekencang laju Wuling.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Jongkie D Sugiarto mengungkapkan, Chery mernang sudah berkomunikasi dengan Gaikindo. "Kami menyambut baik merek apapun untuk masuk ke Indonesia," kala dia.

Pengamat Otomotif, Bebin Djuana menilal, otomotif China tidak mudah menguasai pasar. Dalam hal reputasi, pemain Jepang sudah memenangi hati konsumen Indonesia. Contohnya, produk Korea yang sudah dua dasawarsa mengaspal belum mendapatkan porsi memadai di pasar Tanah Air. Di sisi lain, pabrikan China mulai belajar bahwa konsumen Indonesia membutuhkan kepastian layanan after sales yang mumpuni.

Bangkitnya industri otomotif nasional pada semester pertama tahun ini memberikan harapan dan angin segar bagi tumbuhnya ekonomi nasional. Januari hingga Juni 2021 ini, penjualan mobil dari pabrikan ke diler mencapai 393.469 unit atau naik 50,79 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 260.932 unit. Penjualan dari diler kepada konsumen pada semester pertama tahun ini berjumlah 387.873 unit atau meningkat 33,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yakni 290.580 unit. Bukan hanya di dalam negeri, penjualan secara ekspor turut meningkat. Semester pertama tahun ini, ekspor mobil secara utuh tercatat 146.985 unit, naik jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 105.229 unit. Sementara ekspor mobil secara terurai sebesar 52.816 unit. 

Berbeda dengan tahun ini yang mulai tumbuh, pada tahun 2020 lalu, penjualan mobil turun drastis terimbas pandemi Covid19 yang diikuti sejumlah pembatasan. Unit pada 2019 menjadi 532.407 unit pada tahun 2020. Mulai pulihnya industri otomotif pada semester pertama tahun ini tak lepas dari kebijakan stimulus untuk sektor ini.

Data Kemenperin menunjukkan, terdapat 22 perusahaan yang bergerak dalam industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Terdapat pula sekitar 1.550 perusahaan industri bahan baku dan komponen otomotif dalam negeri yang terdiri dari 550 perusahaan industri tier 1 serta 1.000 perusahaan industri tier 2 dan 3. Sektor ini menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp 99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun.

Sementara itu,terdapat 120 juta penduduk lain yang tergolong sebagai aspiring middle class atau kelas menengah harapan. Mereka ini adalah kelompok yang tak lagi miskin dan sedang beranjak menuju kondisi ekonomi yang lebih mapan. Kelas menengah dicirikan dengan perilaku konsumsinya yang cenderung berorientasi pa da pemenuhan kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Dengan rasio kepemilikan kendaraan ber motor roda empat di Indonesia yang masih relatif rendah, yaitu 99 kendaraan per 1.

Pemerintah berencana menghapus aturan pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Para pengusaha otomotif dan barang elektronik masih wait and see. Namun mereka khawatir perubahan kebijakan pungutan pajak bisa menaikkan harga jual produk. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih menanti kebijakan terbaru PPnBM dan PPN. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menyebutkan, pihaknya memahami pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. "Namun di sisi lain, kami ingin industri dalam negeri bisa kembali bergerak," kata dia di acara virtual Industrial Automation, Kamis (22/7). 

Kelak, aturan pajak itu akan tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pasal 7A RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5% atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25% untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itulah yang akan mengakomodasi pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini.

Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam berpendapat, aturan tersebut berpotensi mengerek harga jual mobil yang diproduksi di dalam negeri. "Di tengah utilitas pabrik yang rendah, pasar domestik yang masih lemah, kami melihat daya beli belum mendukung untuk penerapan berbagai pajak tambahan yang agresif," ucap dia, kemarin. Apabila pasar otomotif tumbuh stagnan, maka tujuan industrialisasi kendaraan bermotor tidak akan tercapai. Dampaknya bahkan akan terasa hingga ke mata rantai seperti industri komponen otomotif, sektor jasa keuangan, asuransi dan masih banyak lagi. "Jangan sampai membebani konsumen. Kami menimbang bahwa saat ini kondisi perekonomian belum pulih," ucap Bob.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan hingga saat ini industri otomotif di tanah air masih menjadi salah satu satu subsektor manutaktur yang memberikan kontribusi gemilang pada industri nasional.

Ekspor produk otomotif untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih termasuk, komponen pada periode Januari-April 2021 tercatat sebesar Rp29,88 trillun, sekitar Ap18,63 triliun di antaranya merupakan ekspor kendaraan Completely Build Up (CBU) dari Indonesia ke lebih dari 80 negara.

Kinerja produksi kendaraan bermotor R4 atau lebih periode Januari sampai dengan Mei 2021 tercatat sebesar 413 ribu unit, dan penjualan (wholesales) sebesar 320 ribu unit. Total penjualan hingga periode Juni 2021 telah mencapai 167.774 unit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan aturan baru terkait tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik, termasuk mobil listrik. Beleid ini bertujuan menarik minat investor berinvestasi di Indonesia. Kebijakan ini tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beleid ini telah diteken Presiden Jokowi dan diundangkan pada 2 juli 2021, dengan masa berlaku sampai 16 Oktober 2021.

Yang spesial dari beleid tersebut adalah pemberian PPnBM sebesar 0% untuk kendaraan bermotor yang memakai teknologi baterai atau battery electric vehicles (BEV), atau fuel cell electric vehicle. Meskipun tarif tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya. Tetapi tarif PPnBM bagi kendaraan listrik tipe lainnya, justru dinaikkan. Sebagai contoh, dalam PP 73/2019 tarif PPnBM 0% juga berlaku bagi kendaraan listrik tipe plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Nah, dalam PP 74/2021 pemerintah mengatur mobil listrik PHEV kapasitas silinder hingga 3.000 cc, dikenakan tarif PPnBM sebesar 15%. Begitu juga tipe kendaraan listrik lainnya. Misalnya, full-hybrid PPnBM-nya jadi 10%-14% dari sebelumnya 2%-12%. Kemudian tipe mild-hybrid PPnBM-nya jadi 12%-14% dari sebelumnya 8%-12%.

Pemerintah menjelaskan, perincian mengenai besaran tarif PPnBM kendaraan listrik, menyesuaikan dengan hasil emisi karbon yang ditimbulkan. Semakin tinggi emisi yang dihasilkan, maka tarif PPnBM yang dikenakan makin tinggi pula, atau dengan kata lain tarif berlaku progresif. Makanya tarif PPnBM untuk BEV yang menggunakan energi full baterai 0%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan tujuan diterbitkannya beleid tersebut yakni untuk mendorong aliran modal pada investor. "Mendorong investasi kendaraan yang full electric vehicle (EV). Diharapkan juga penerimaan negara juga meningkat, " kata Neilmaldrin kepada KONTAN, Rabu (7/7).

Rencana pemerintah memperpanjang kebijakan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM dinilai tidak signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Dukungan keberlangsungan industri otomotif lebih tepat jika diarahkan pada insentif yang mendorong produksi dan ekspor. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana memperpanjang diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1.500 cc sampai Agustus 2021. Sementara PPnBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi hingga Desember 2021.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, diskon pajak pembelian mobil baru tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional secara berkelanjutan dan berjangka panjang. ”Sifatnya jangka pendek dan yang terjadi bukan permintaan yang sesungguhnya karena konsumennya adalah masyarakat kelas menengah atas yang sudah punya kendaraan dan hanya memanfaatkan momentum diskon. Animonya cenderung besar di awal saja. Contohnya, (penjualan) per Mei ini saja sudah mulai melambat, padahal diskon masih berlaku,” kata Faisal saat dihubungi, Senin (14/6/2021).

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, pada Februari 2021 atau sebelum diskon berlaku, penjualan dari pabrik ke dealer sempat rendah di angka 49.202 unit. Pada Maret, setelah diskon PPnBM berlaku, penjualan melonjak menjadi 84.915 unit, lalu berkurang menjadi 78.908 unit pada April dan turun lagi menjadi 54.815 unit pada Mei. Secara terpisah, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk memperpanjang stimulus PPnBM. Menurut dia, pengusaha, konsumen, dan pemerintah justru sama-sama diuntungkan dengan diskon PPnBM tersebut. ”Bukan hanya pelaku industri yang untung karena kenaikan penjualan mobil yang signifikan, pemerintah juga berhasil meraih pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dari meningkatnya penjualan mobil,” kata Jongkie.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beralasan, industri otomotif menjadi salah satu penggerak ekonomi dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya, dari hulu sampai hilir. ”Hal ini juga sesuai arahan Presiden. Diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah pandemi,” kata Agus.

Di tengah kontroversi rencana pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan bahan kebutuhan pokok, pemerintah memperpanjang periode diskon sebesar 100% pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) alias bebas PPnBM untuk mobil berkapasitas di bawah 1.500 cc. Pemerintah memutuskan memperpanjang insentif PPnBM mobil sebesar 100% hingga Agustus 2021. Semula, diskon 100% PPnBM hanya berlaku tiga bulan, yakni Maret hingga Mei 2021.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kebijakan ini bertujuan membangkitkan kembali dunia usaha, khususnya sektor industri, yang selama ini berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Perpanjangan periode insentif PPnBM diusulkan Kementerian Perindustrian dan disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hingga kini sektor otomotif didukung 21 perusahaan dengan total kapasitas 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung 38.000 orang. Industri otomotif menjadi salah satu penggerak ekonomi yang pertumbuhannya harus dipercepat karena melibatkan banyak pelaku usaha.

Pelaku industri otomotif merespon positif kebijakan gratis PPnBM mobil hingga Agustus. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto menyatakan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi pemerintah terkait perpanjangan stimulus PPnBM untuk sektor otomotif.