Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengizinkan setiap kementerian dan lembaga mengalihkan anggarannya untuk mempercepat resppns atas dampak pandemi virus corona atau Covid-19. Dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-6.MK.02.2020, Menteri Sri Mulyani mengimbau para menteri/pimpinan lembaga mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Kegiatan tersebut berupa refocussing kegiatan dan realokasi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Kementerian Keuangan meminta para menteri/pimpinan lembaga untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan berdasarkan surat edaran tersebut sejak ditetapkan pada 15 Maret 2020. Menteri Sri juga mengeluarkan Peraturan mentri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Dalam beleidtersebut, pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan belanja untuk kesehatan yang ditetapkan dalam APBD. Dia menjelaskan pemda dapat menggunakan DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam selain kehutanan, DBH sumber daya alam migas, DAU, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 untuk menangani wabah Covid-19. Menteri Keuangan menegaskan akan memberi sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 selama dua bulan berturut-turut. Sanksi tersebut berupa pemotongan penyaluran dana alokasi umum.

Pemerintah memprediksi situasi perekonomian global masih mengalami kelesuan pada 2020. Karena itu pemerintah akan berupaya menjga stabilitas perekonomian domestic melalui APBN meskipun berpotensi menyebabkan defisit anggaran menjadi lebih besar dari target. Sebgai gambaran, target defisit di APBN 2020 sebesar 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nezara memperkirakan angka defisit bisa lebih lebar. Beliau menyebut gambaran situasi global yang masih penuh ketidakpastian pada 2020, terungkap dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada Oktober 2019 yang lalu. Pada salah satu sesi pertemuan IMF, ada pembahasan soal suku bunga global yang saat ini sangat rendah. Sebagian besar negara peserta pertemuan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kondisi rendahnya suku bunga global akan berlanjut pada tahun depan untuk waktu yang lumayan panjang. Dengan gambaran situasi global yang masih lesu tahun depan, pemerintah akan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai instrument stabilisasi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pengembangan area ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur pada semester kedua tahun depan. Direktur jenderal Cipta Karya, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan pengembangan jalan dan saluran air menjadi proyek pembuka. Kementerian masih akan menyelaraskan detail desain dengan rencana induk Bappenas. Namun, kata Danis, area penunjang dapat dikerjakan lebih awal lantaran banyak memanfaatkan infrastruktur existing.

Beberapa target yang akan dikerjakan adalah jalur non-tol alias arteri sepanjang 71 kilometer di inti IKN, persisnya di lahan seluas 2.000 hektare yang mengiris Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Ada pula rencana pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda, serta sistem air untuk perkiraan populasi 2 juta orang. Hingga 2024, pengeluaran negara untuk megaproyek itu tidak melebihi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Merujuk catatan Bappenas hingga September lalu, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 1,96 triliun dari APBN 2020 untuk pemindahan IKN. Dana patungan dari delapan kementerian dan lembaga itu mencakup kajian serta penyiapan regulasi, termasuk infrastruktur dasar yang dikerjakan PUPR. Menteri PUPR mengatakan kalau return rate bagus, financial bagus, maka akan diberikan ke swasta. Adapun Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Infrastruktur, Erwin Aksa, meminta pemerintah mengurangi kebutuhan impor bahan baku infrastruktur IKN tersebut.

Pemerintah kembali mengubah target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2019. Semula defisit yang sebesar 1,84% dari PDB diubah menjadi 1,93% PDB. Namun target defisit APBN 2019 diubah lagi menjadi 2 sd 2,2% PDB atau senilai Rp 322,08 triliun sd Rp 354,29 triliun.

Mengutip data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah per Agustus 2019 sebesar Rp 1.388,3 triliun, sedangkan realisasi pendapatan negara Rp 1.189,3 triliun. Adapun realisasi defisit APBN per Agustus 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24% dari PDB.

Direktur CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam berpendapat, defisit APBN melebar akibat ekspansi fiskal tersebut tidak terakomodasi dalam defisit APBN 2019, yang sebenarnya didesain lebih sempit dari APBN 2018. Di tengah tekanan global, pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk kebijakan kontra siklus mendorong pertumbuhan ekonomi yang umumnya berupa pelonggaran pajak dan peningkatan belanja. Konsekuensi dari kebijakan kontra siklus itu adalah pelebaran defisit APBN. Defisit APBN yang tidak didesain untuk kebijakan kontra siklus pada akhirnya diikuti dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 berkisar 4,95% sd 5,05%. Sementara proyeksi pemerintah 5,08%. Adapun asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,3%.

DJPPR Kementerian Keuangan kembali melelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk pembiayaan APBN 2019 besok. Penawaran yang masuk pada lelang kali ini diperkirakan bakal kembali tinggi (oversuscribed) seiring dengan sentimen positif perekonomian dalam negeri. Ekonom PT Pefindo, Fikri C. Mengatakan pasar surat utang saat ini sedang menghadapai tren suku bunga acuan yang terus turun. Sejak Juli lalu, Bank Indonesia telah tiga kali menurunkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate hingga 75 basis point ke level 5,25 persen.

Adapun lelang yang digelar hari ini menyodorkan tujuh seri SUN yaitu SPN03200123, SPN 12200703, FR0081, FR0082, FR0080, FR0079, dan FR0076. Kemenkeu menetapkan target indikatif dalam pelaksanaan lelang ini mencapai Rp 15 triliun dengan target maksimal Rp 30 triliun. Lelang pada enam seri SUN terakhir merupakan pembukaan kembali (reopening), kecuali SPN03200123 sebagai seri baru. Sepanjang tahun ini pemerintah berencana menerbitkan SBN senilai 825,7 triliun melalui 24 kali lelang. Dananya akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBN 2019 yang dipatok 1,84 persen dari produk domestik bruto. Hingga 8 Oktober, pemerintah sudah 20 kali melelang SUN.

Fikri mengatakan sentimen positif lainnya juga berasal dari kondisi politik domestik. Dia menilai, pelaku pasar cenderung optimistis bahwa Presiden Joko Widodo akan memiliki menteri di bidang ekonomi dari kalangan profesional.

Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memastikan jajarannya akan mengembalikan biaya perjalanan dinas yang melebihi pagu. Hal ini merespon hasil audit BPK yang menemukan biaya perjalanan dinas di 41 instansi tidak sesuai ketentuan dan merugikan anggaran 2018. BPK menemukan di Kementerian Desa PDTT terdapat belanja dinas dibayarkan ganda sebesar Rp 4,91 miliar, belanja perjalanan dinas tidak riil Rp 993,56 juta, dan biaya perjalanan dinas tidak sesuai standar biaya masukan (SBM) Rp 184,03 juta. Atas temuan yang tidak bisa dijelaskan, pegawai akan mengembalikan uang dengan diangsur dalam batas waktu yang disetujui BPK. Kementerian Desa PDTT juga akan melakukan audit internal agar kasus seperti ini tidak terulang.

BPK RI menemukan 14.965 permasalahan penggunaan anggaran senilai Rp 10,35 triliun dalam audit keuangan pemerintah pusat semester I-2019. Salah satu permasalahan adalah penggelembungan (mark up) biaya perjalanan dinas yang merugikan negara Rp 25,43 miliar. Kerugian paling besar terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian KPU, dan disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dirjen Anggaran Kemkeu menyatakan siap menindaklanjuti temuan audit BPK. Kemkeu juga akan menagih pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas.

Pelemahan ekonomi global yang masih berlanjut, ditambah gejala ekonomi lokal yang melemah menjadi alasan pemerintah untuk merevisi RAPBN-P tahun ini. Terlebih penerimaan negara masih seret. Alih-alih menyiapkan strategi, pemerintah bergeming dan akan berupaya menghemat belanja. Direktur Eksekutif CITA  setuju pemerintah merombak RAPBN karena outlook penerimaan pajak loyo. Selain itu, perubahan RAPBN juga untuk mengerem alokasi dana belanja wajib. Hal serupa juga dilontarkan Ketua Badan Otonom Hipmi Tax Center. Hitung ulang target pajak jadi pilihan.

Pemerintah menambah alokasi pendidikan melalui pembiayaan investasi berbentuk dana abadi 2020 dengan nilai hingga Rp 29 triliun. Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikannya melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Dana Abadi Penelitian. Mulai tahun depan, pemerintah juga akan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 5 triliun dan Dana Abadi Kebudayaan Rp 1 triliun. Dana Abadi Perguruan Tinggi ditujukan untuk mendukung mewujudkan Word Class University pada beberapa perguruan tinggi terpilih di Indonesia. Sedangkan Dana Abadi Kebudayaan diharapkan mendukung upaya pemajuan kebudayaan di 10 obyek, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Risiko negatif masih membayangi kinerja APBN 2020. Prospek perekonomian global yang lesu, kendati diperkirakan membaik akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Meski demikian, potensi penerimaan negara tetap dibidik melalui ekstensifikasi perpajakan dengan mengelola ekspektasi investor dan pelaku usaha.

Dalam rancangan APBN 2020, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 1.861,8 triliun atau meningkat 13,3% dibandingkan proyeksi APBN 2019. Target perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.639,9 triliun dan kepabeanan Rp 221,9 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto ditargetkan 11,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 bukan angka tetap tergantung prospek pertumbuhan ekonomi serta kemampuan pemerintah memungut pajak dan bea cukai. Pada 2020, arah kebijakan perpajakan difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kualitas layanan, perbaikan restitusi PPN, implementasi keterbukaan informasi perpajakan (AEoI) serta penyetaraan berusaha.