Penerima fasilitas insentif pengurangan pajak atau tax allowance, dan fasilitas pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu, atau tax holiday, mengalami kenaikan sejak kedua insentif tersebut diberikan pemerintah. Namun, kebijakan ini tetap perlu digodok ulang karena realisasi investasinya masih minim. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerima fasilitas tax holiday sejak 2018 hingga 2022 sebanyak 143 wajib pajak. Sepanjang periode itu, pemerintah menerbitkan 150 surat keputusan (SK) persetujuan dan 42 SK pemanfaatan. Adapun rencana investasi tahun 2018 hingga 2022 senilai Rp 1.639,89 triliun. Dari jumlah itu, realisasi investasi oleh wajib pajak penerima fasilitas mencapai Rp 158,54 triliun. Angka itu juga jauh lebih tinggi dari rencana investasi pada tahun 2012 hingga 2015 yang sebesar Rp 32,25 triliun dan US$ 500.000, dengan realisasi investasi penerima fasilitas hanya Rp 56,05 triliun dan US$ 127.000. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara beralasan, minimnya realisasi investasi penerima fasilitas pajak ini karena investor membutuhkan waktu cukup lama untuk beroperasi secara komersial.

Wapres Ma’ruf Amin menilai, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mesti memastikan investasi aman dan menguntungkan, salah satunya dengan menangkap peluang-peluang usaha di Indonesia dan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji. ”Soal investasi itu, kan, kalau dalam undang-undangnya itu, investasi itu harus menguntungkan dan aman. Nah, itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH. Selama ini, kan, larinya ke sukuk saja. Aman, cuma memang kurang maksimal, namanya sukuk itu sudah ada takarannya,” kata Wakil Presiden di Cianjur, Jabar, Minggu (19/2). (Yoga)

JAKARTA, ID - Program hilirisasi industri tambang yang digagas pemerintah telah mendatangkan investasi sebesar Rp 359 triliun untuk pembangunan 48 smelter di sejumlah wilayah di Indonesia. Investasi tersebut berupa pembangunan 36 smelter nikel, 6 smelter besi baja, 2 smelter tembaga, dan 4 smelter alumunium. Selain memberikan nilai tambah tinggi terhadap produk pertambangan, investasi yang masuk juga menyerap 109.142 tenaga kerja. “Dari 48 smelter yang telah beroperasi tersebut, untuk smelter nikel memiliki kapasitas produksi rata-rata 262,56 ribu ton per tahun. Kapasitas smelter besi baja sekitar 1,6 juta ton per tahun, untuk smelter tembaga 150 ribu ton per tahun, dan 544,56 ribu ton per tahun untuk smelter alumunium,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (14/02/2023). Dia memaparkan lebih lanjut, rata-rata investasi di proyek smelter nikel mencapai Rp 5,55 triliun dengan serapan tenaga kerja 2.337 orang per smelter. (Yetede)

Indonesia membutuhkan investasi Rp 588 triliun untuk hilirisasi sumber daya mineral nikel, bauksit, dan tembaga. Agar tertarik menanamkan modalnya dalam pembangunan smelter, investor membutuhkan jaminan bahan baku. Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykel Hubeis menilai, kebutuhan investasi untuk hilirisasi tersebut tergolong wajar dan masuk akal. ”Angka investasi itu sudah mencakup mesin dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta potensi nilai tambah (mineral). Adapun mayoritas investasi berasal dari asing,” katanya saat dihubungi, Rabu (15/2). Oleh sebab itu, Haykel menggarisbawahi pentingnya jaminan dan kepastian pasokan bahan baku untuk proses pengolahan dan hilirisasi sebagai magnet bagi investor asing agar berminat menanamkan modalnya untuk membangun smelter.

Saat ini, aliran pasokan bahan baku dari pemain tambang dapat terkendala lantaran faktor perizinan. Di sisi lain, proses pengolahan dalam smelter tidak dapat terhenti. Apabila terhenti, perusahaan mesti menanggung rugi. Investor juga mesti mempertimbangkan neraca bahan baku mineral untuk memperhitungkan modal menjalankan smelter minimal sekitar 20 tahun. Haykel berharap, Kemenperin mendata smelter yang saat ini mengalami kekurangan bahan baku, sedang bernegosiasi dengan pelaku tambang, hingga yang berhenti berproduksi. ”Agar dapat menarik minat investor, perlu ada inovasi kebijakan dari Kemenperin yang mempermudah, memperlancar, dan mempercepat izin prainvestasi, konstruksi, produksi, dan penjualan hasil olahan smelter. Kebijakan ini pun melibatkan kementerian/lembaga lain,” tuturnya. (Yoga)

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memulai pembangunan pabrik barunya di Karawang, Jawa Barat, Kamis (2/2). Fasilitas yang menelan investasi Rp2,9 triliun ini akan menggantikan pabrik Sunter sekaligus menambah kapasitas produksi. Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Yasushi Kyoda menuturkan pabrik baru ini menjadi wujud komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan bisnis. “Pembaruan pabrik ini merupakan tonggak penting kami untuk menuju masa depan, serta wujud komitmen kami untuk kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia,” kata Yasushi Kyoda, Jumat (3/2). Pabrik ini juga mendukung berbagai aspek produksi, seperti teknologi modern, lingkungan dan tempat kerja yang lebih aman dan nyaman bagi karyawan, serta kualitas dan tingkat pengiriman yang lebih cepat. Hal ini lantaran fasilitas pabrik baru ini akan memanfaatkan energi terbarukan yang dapat mengurangi kadar emisi karbon hingga 20%.Pabrik baru ini dirancang memiliki nkapasitas produksi 140.000 unit per tahun dan akan menggantikan pabrik di Sunter, tepatnya Lini 1, yang telah beroperasi selama 27 tahun. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Widodo menyebut Daihatsu memiliki kontribusi bagi pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. “Daihatsu sudah merekrut 13.000 tenaga kerja, serta melibatkan lebih dari 800.000 tenaga kerja dari perusahaan pemasok tier 1 dan tier 2. Dengan penambahan investasi ini, diharapkan terus meningkatkan jumlah tenaga kerjanya, terutama tenaga kerja lokal,” tutur Dody.

Tawaran investasi dengan iming-iming bunga tinggi menjadi senjata paling ampuh memikat banyak orang. Tidak hanya masyarakat awam, para figur publik tak luput dari jeratan kata-kata manis tim pemasaran yang menawarkan investasi dengan pengembalian atau return tinggi. Fenomena ini terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Setelah koperasi ini gagal bayar hingga triliunan rupiah, para nasabah masih harus menerima kenyataan pahit. Hasil putusan hakim malah memvonis lepas para terdakwa. Seorang presenter di Tanah Air, Anya Dwinov menjadi salah satu nasabah yang menjadi korban koperasi ini. Uangnya senilai Rp 5 miliar yang ditempatkan dalam bentuk deposito kini belum bisa kembali. Awal mula Anya menempatkan dananya di KSP Indosurya terjadi pada tahun 2018. Tahun 2018, suku bunga Bank Indonesia (BI) paling tinggi sebesar 6%. Tentu angka 7,5% cukup menggiurkan. Untuk membangun kepercayaan nasabah, KSP Indosurya selalu mengadakan gathering dengan beberapa nasabah loyal. Gathering KSP Indosurya selalu diselimuti kemewahan dengan goodie bag yang selalu menarik. Selain itu, selalu ada tawaran bunga gila-gilaan di malam gathering tersebut jika nasabah top up di saat itu juga. Setelah kasus gagal bayar mencuat, Anya sempat mengikuti kesepakatan dari KSP Indosurya yang menawarkan dana akan dicicil selama 10 tahun. Janjinya, cicilan setiap bulan ada sekitar Rp 43 juta mulai Januari 2021. “Sampai Februari 2023, uang saya baru dikirim Rp 2,9 juta,” jelasnya.

Patah tumbuh hilang berganti. Pameo ini sepertinya pas menggambarkan maraknya penawaran investasi ilegal di Tanah Air. Lihat saja, saban bulan, selalu muncul temuan baru kegiatan penawaran investasi ilegal. Terbaru, Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK kembali menemukan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin alias ilegal di sepanjang bulan Januari 2023. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing mengatakan, ke-10 entitas itu melakukan berbagai kegiatan penawaran investasi ilegal. Di antaranya, dua entitas melakoni money game. Tongam menjelaskan, SWI tidak pernah melarang para korban investasi ilegal meminta kembali dana mereka. Bahkan, SWI memerintahkan pengembalian kerugian masyarakat kepada entitas ilegal yang dihentikan kegiatannya. "Apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke Kepolisian," katanya.

Keluhan pelaku usaha terkait dengan hambatan investasi di daerah perlu segera diatasi pemerintah guna mengakselerasi serapan penanaman modal pada tahun ini. Persoalan klasik terkait dengan perizinan perlu langkah terobosan, khususnya dalam hal implementasi kebijakan tersebut. Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur membeberkan sejumlah syarat agar suatu perusahaan mau berinvestasi di suatu daerah. Ketua DPP Apindo Kaltim M Slamet Brotosiswoyo menyatakan, syarat tersebut harus dipenuhi karena menjadi indikator bagi investor untuk mau menanamkan modalnya di Kaltim. Syarat tersebut diantaranya suatu daerah harus kondusif, memiliki sosial budaya yang terjaga dengan iklim usaha yang baik dan terdapat perizinan yang mudah. Kendati demikian, Slamet menambahkan, suatu hal yang masih menjadi tantangan bagi pengusaha adalah dari sisi perizinan. Slamet menambahkan bahwa dalam menyongsong pembangunan IKN, khususnya di kota-kota penyangga seperti Kota Balikpapan dan Samarinda perlu persiapan jangka panjang. “Iklim usaha sudah baik, tapi kebijakan perizinan masih harus diperbaiki. Kuncinya ada di perizinan. Kalau perizinan sulit, tidak ada investor, maka nantinya tidak ada penyerapan tenaga kerja,” katanya. Pada perkembangan lain, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kalimantan Timur berencana membangun food court di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketua DPD IWAPI Kaltim Ernawaty Gafar menyatakan, pembangunan food court ini bertujuan untuk mewadahi sekaligus memberdayakan perempuan setempat, khususnya dalam menjalankan bisnis di bidang kuliner.

JAKARTA, ID – Tahun ini Indonesia menghadapi tantangan baru yaitu risiko terjadinya resesi global dan perlambatan ekonomi global akibat tingginya inflasi dan suku bunga sebagai dampak peningkatan ketegangan geopolitik dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak imbang. Namun optimisme harus tetap dijaga dengan terus mencari peluang untuk tetap tumbuh. Karena itulah, Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 mengangkat tema ‘Prevailing Over Turbulence’ sejalan dengan optimisme Indonesia untuk tetap tumbuh kuat dan mampu mengarungi berbagai tantangan di tengah turbulensi ekonomi global saat ini. Mandiri Investment Forum merupakan forum investasi tahunan terbesar hasil kolaborasi Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas yang disokong oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana tahun ini merupakan edisi ke-12 penyelenggaraan MIF. Forum ini diikuti sekitar 25 ribu peserta. Dari jumlah itu, sebanyak 800 investor merupakan investor mancanegara. (Yetede)