Jakarta, CNN Indonesia --Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri farmasi sepanjang kuartal I 2020 berada di atas 9 persen atau tumbuh dua digit. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan hal tersebut realistis sebab kinerja tersebut pernah tercapai. "Kami berharap di atas 9 persen di kuartal I ini karena dulu pada 2015 itu pernah mencapai 15 persen, tapi terus turun lagi, sekarang kuat lagi kami harapkan kontribusinya kepada PDB juga meningkat jadi 1,13 persen," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (16/4). Selain itu dia juga mengatakan bahwa "Tahun lalu realisasinya (investasi) Rp11 triliun. Kami harapkan juga di 2021, bahkan ada subsektor industri kimia dan farmasi tumbuh 9,3 persen. Kemudian kontribusi sektor IKFT ke total PDB juga besar, 4,48 persen dengan realisasi investasi IKFT tahun lalu mencapai Rp61,97 triliun didominasi industri kimia dan bahan kimia. Tenaga kerja 6,24 juta orang yang diserap,".

Jakarta, CNN Indonesia --Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri farmasi sepanjang kuartal I 2020 berada di atas 9 persen atau tumbuh dua digit. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan hal tersebut realistis sebab kinerja tersebut pernah tercapai. "Kami berharap di atas 9 persen di kuartal I ini karena dulu pada 2015 itu pernah mencapai 15 persen, tapi terus turun lagi, sekarang kuat lagi kami harapkan kontribusinya kepada PDB juga meningkat jadi 1,13 persen," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (16/4). Selain itu dia juga mengatakan bahwa "Tahun lalu realisasinya (investasi) Rp11 triliun. Kami harapkan juga di 2021, bahkan ada subsektor industri kimia dan farmasi tumbuh 9,3 persen. Kemudian kontribusi sektor IKFT ke total PDB juga besar, 4,48 persen dengan realisasi investasi IKFT tahun lalu mencapai Rp61,97 triliun didominasi industri kimia dan bahan kimia. Tenaga kerja 6,24 juta orang yang diserap,".

JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan perjanjian kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) mengenai proyek peleburan tembaga yang akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. “Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu selama proposal dari China ENFI yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia,” ujar Bahlil dalam siaran pers yang diterima, Selasa (13/4).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaaku turut mendukung kerja sama BKPM dengan China ENFI dalam proyek peleburan tembaga tersebut. Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara, menciptakan industri hulu baru sebagai pemasok bahan baku industri, menyediakan rantai pasok mineral, meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Presiden China ENFI Liu Cheng menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek ini. Kedepannya, ENFI berharap proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. “Setelah ini, kami akan sesegera mungkin menyelesaikan preliminary study agar proyek bisa cepat selesai. Kami juga akan merangkul Freeport dan MIND ID untuk bersama dalam proyek ini," ungkap Liu Cheng.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Regulasi terbaru Menteri Perindustrian mengenai jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri gula di dalam negeri dinilai diskriminatif dan bisa berdampak negatif bagi kelangsungan pabrik gula lama.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional membuka jalan bagi pabrik gula berbasis tebu yang memproduksi gula kristal putih (GKP) konsumsi untuk mengimpor bahan baku jika pasokan tebu dari dalam negeri tidak memadai.

Namun, rekomendasi impor hanya bisa diberikan kepada perusahaan industri gula berbasis tebu dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah 25 Mei 2010 dalam rangka investasi baru atau perluasan usaha. Artinya, perusahaan dengan izin usaha lama atau sebelum ketentuan waktu tersebut belum tentu bisa melakukan aktivitas importasi.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Aris Toharisman mengatakan regulasi ini bisa memicu bertambahnya impor gula mentah, sekaligus menegaskan bahwa pabrik gula hasil investasi baru tidak melakukan pengembangan lahan tebu. Dia menilai aturan baru ini hanya akan memperbesar ketergantungan pabrik gula terhadap bahan baku impor.

Adapun, pemerintah memang memberi fasilitas pengadaan bahan baku impor bagi pabrik gula baru yang belum memiliki pasokan tebu produksi lokal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permenperin No. 10/2017, fasilitas impor diberikan selama 5 tahun bagi pabrik gula di Pulau Jawa dan 7 tahun untuk pabrik gula di luar Pulau Jawa.

Besaran impor bakal dikurangi secara bertahap sampai dengan berakhirnya jangka waktu, seiring dengan bertambahnya pasokan bahan baku tebu dari dalam negeri yang diperoleh lewat perluasan lahan maupun kemitraan dengan petani.

“Faktanya, sejak mereka berdiri di bawah payung Permenperin ini ternyata tidak berdampak pada produksi gula nasional. Insentif impor gula mentah yang diberikan pemerintah tidak diikuti dengan pengembangan lahan,” kata Aris saat dihubungi, Selasa (13/4).

Aris menyebutkan pula bahwa ketiadaan verifikasi pengembangan lahan ini justru berdampak pada menyusutnya lahan tebu di Jawa Timur. Dari yang mulanya lebih dari 225.000 hektare (ha) menjadi hanya 175.000 ha. Masa giling pabrik pun berkurang drastis dari yang idealnya 150 hari menjadi 94 hari.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia mencatat, kinerja industri pengolahan terindikasi membaik, bahkan memasuki fase ekspansi pada kuartal I 2021. Subsektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami pertumbuhan tertinggi. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, perbaikan dan indikasi ekspansi tersebut tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) BI sebesar 50,01%. "Angka itu meningkat dari 47,29% pada kuartal sebelumnya," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (14/4).

Ekspansi PMI BI pada kuartal I 2021 tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha sektor industri pengolahan kuartal I 2021 hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Ini tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha industri pengolahan sebesar 0,83% pada kuartal pertama tahun ini, membaik dari kuartal sebelumnya yang minus 0,47%. Berdasarkan subsektor, peningkatan kinerja PMI BI kuartal I 2021 terjadi pada hampir seluruh subsektor industri pengolahan. Sejumlah subsektor tercatat berada dalam fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada subsektor makanan, minuman dan tembakau sebesar 53,55%, diikuti pupuk, kimia, dan barang dari karet 51,83%.

Berdasarkan komponen pembentuknya, perbaikan PMI BI pada kuartal I 2021 terjadi pada mayoritas komponen, terutama komponen volume total pesanan, persediaan barang jadi, dan produksi yang berada dalam fase ekspansi. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat saat Hari Raya Imlek yang meningkatkan permintaan dan dukungan ketersediaan sarana produksi. BI memperkirakan peningkatan kinerja industri pengolahan berlanjut pada kuartal II-2021, terindikasi dari PMI BI kuartal II 2021 sebesar 55,25%, naik dari 50,01% pada kuartal I 2021. Pada kuartal kedua tahun ini, kegiatan usaha sektor industri pengolahan hasil SKDU diramal semakin menguat dengan SBT sebesar 4,48%.

(Oleh - HR1)   

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini telah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0.

“Saya ingin mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia telah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0,” kata Presiden Jokowi, pada pembukaan Hannover Messe 2021 secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Senin (12/4). Hannover Messe merupakan pameran dagang terkemuka dunia di bidang teknologi industri dan telah berlangsung selama 72 tahun. Pembukaan pameran yang memiliki eksposur internasional yang kuat dibuka secara bersama oleh Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Keikutsertaan Indonesia sebagai of ficial partner country Hannover Messe 2021: Digital Edition yang pertama dari Asean didukung oleh 156 exhibitor yang terdiri atas kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. Presiden Jokowi mengatakan, tahun 2045, pada saat Indonesia merayakan satu abad kemerdekaan akan menjadi tahun emas. “Ini adalah visi besar Indonesia  yang diwujudkan melalui Industri 4.0,” imbuhnya.

Ke depan, industri tersebut diprediksi akan berkontribusi terhadap PDB Indonesia senilai US$ 133 miliar pada 2025. “Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia. Kemajuan Industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 economy global tahun 2030,” kata Presiden Jokowi. Menurut dia, terdapat tiga hal utama untuk mewujudkan harapan Indonesia itu. Pertama, pada era Industri 4.0, penguatan sumber daya manusia (SDM) mer upakan kebutuhan karena Indonesia memiliki bonus demografi.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Industri kosmetik menargetkan dapat kembali meningkatkan penjualan secara signifikan pada 2021 setelah cenderung stagnan pada tahun lalu akibat pandemi Covid-19.

Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Indonesia memproyeksikan penjualan pada tahun ini akan bertumbuh pada kisaran 7% menjadi US$7,45 juta dari tahun lalu senilai US$6,95 juta. Adapun, perolehan pada tahun lalu terbilang stagnan dan hanya sedikit beranjak dari realisasi 2019 senilai US$6,9 juta.Ketua Harian PPAK Kusuma Ida Anjani mengatakan saat ini industri kosmetik membagi dua kategori, yakni kosmetik yang terdiri dari makeup base dan dekoratif serta perawatan yang terdiri dari personal care dan skin care.Dia menyebut tren penjualan tahun lalu cenderung anomali. Alasannya, kategori kosmetik menurun tetapi perawatan home care justru meningkat.

Secara keseluruhan, Kusuma menilai perkembangan industri kosmetik terus berkembang dengan baik. Dalam 5 tahun terakhir, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat ada 185.290 produk kosmetik yang beredar di masyarakat.Data terakhir Kementerian Perindustrian pada 2018 ada 153 industri kosmetik baru skala kecil menengah (IKM). Angka itu mengakumulasi jumlah industri kosmetik secara keseluruhan menjadi 760 perusahaan, di mana 95% diisi oleh IKM dan hanya 5% industri skala besar. Sementara itu, penjualan secara daring tumbuh menjadi sekitar 21% dari sebelumnya yang hanya berada pada kisaran 14%.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan sektor kosmetik masih tumbuh signifikan pada 2020. Hal itu terlihat dari kinerja pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 9,39% dan berkontribusi 1,92% terhadap produk domestik bruto (PDB).

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — PT Wika Industri Manufaktur optimistis pasar sepeda motor listrik di Tanah Air akan berkembang dengan pesat seiring dengan makin berkembangnya minat masyarakat. Adapun, perseroan yang memiliki pabrik di Kawasan Industri Wika, Cileungsi, Jawa Barat, ini memiliki kapasitas produksi sekitar 200 unit motor listrik per hari. GM Sales dan Marketing Wika Industri Manufaktur Abdullah Alwi mengatakan kendati belum menjadi produk yang familiar di masyarakat, perseroan optimistis motor listrik akan menjadi produk pilihan masa depan di Indonesia. Belum lagi, sejumlah dukungan pengembangan listrik juga telah dilakukan khususnya oleh pemerintah. 

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan bahwa SPKLU merupakan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan, baik oleh produsen dalam negeri maupun badan usaha.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Sejumlah pelaku industri makanan dan minuman meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional. Adapun regulasi tersebut adalah aturan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR) Dwiat­moko Setiono mengatakan Permen­perin No. 3/2021 memaksa industri pengguna gula rafinasi hanya berhubungan dengan segelintir pelaku usaha yang izinnya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Pelaku usaha yang dimaksud adalah 11 pabrikan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia atau AGRI. Kesebelas pabrik itu mayoritas berada di Banten sebanyak tujuh unit disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara yang masing-masing memiliki satu pabrik. Oleh karena itu, Dwiatmoko menilai regulasi tersebut perlu dicabut karena tidak menjamin persaingan usaha yang sehat kepada semua industri, alih-alih menyebabkan kerugian pada industri pengguna. Kerugian itu bahkan belum menghitung sejumlah usaha yang berhenti di tengah pandemi ini.

Pengusaha mencatat kiprah industri Jawa Timur saat ini cukup penting mengingat berkontribusi 37,39% pada sektor manufaktur Nasional. Khusus industri makanan dan minuman, Jawa Timur mencatat porsi sekitar 38%. Ketua Asosiasi Pesantren Entrepre­neur Jawa Timur Muhammad Zaki menga­takan kondisi usaha kecil me­nengah di Jawa Timur saat ini sedang runtuh dan kesulitan. Bahkan, banyak pro­duksi terpaksa berhenti karena sulit mendapatkan gula rafinasi.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi pemberian insentif dan disinsentif, pengawasan dan pengendalian, serta penyediaan sarana dan prasarana pengupulan sampah plastik. Menteri Perindustrian mengatakan industri daur ulang plastik dapat menghasilkan berbagai produk bernilai tambah. Potensi ekonominya mencapai lebih dari Rp 10 triliun per tahun dan potensi ekspor produk turunan daur ulang plastik senilai US$ 141,9 juta.

Produsen bahan kemasan plastik harus melakukan penelitian untuk menghasilkan bahan kemasan plastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya, industri makanan minuman sebagai pengguna kemasan plastik juga harus menggunakan kemasan secara efisien dan melakukan berbagai upaya untuk mengelola sampahnya menjadi produk lain yang mempunyai nilai ekonomi. Perusahaan juga didorong untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan kemasan plastik. Saat ini, sebanyak 39% konsumsi plastik dunia disumbang oleh sektor pangan. Adapun, Indonesia masih berada di peringkat terbawah penggunaan plastik dunia, jauh di bawah Amerika Serikat, China, dan Jepang. 

Saat ini kebutuhan bahan baku plastik nasional mencapai 7,2 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton bahan baku berupa virgin plastic lokal disuplai oleh industri petrokimia dalam negeri. Sementara itu, kebutuhan bahan baku industri daur ulang plastik nasional sekitar 2 juta ton dengan pasokan dalam negeri sekitar 913.000 ton dan sisanya merupakan pasokan impor. Adapun, industri kemasan optimistis akan mencetak pertumbuhan sekitar 5% pada 2021 setelah tahun lalu membukukan nilai produksi di angka Rp 104,4 triliun.    

(Oleh - IDS)