Industri lainnya
( 1858 )Utilitas Pabrik, Pemerintah Berambisi Tingkatkan Produksi Gula
Bisnis, Jakarta - Kementrian Perindustrian berambisi memaksimalkan produksi pabrikan gula guna memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi di masyarakat. Tujuan tersebut akan diwujudkan dengan melakukan pembenahan terkait produktivitas gula. Upaya tersebut dimulai dengan merilis Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional. Dengan aturan itu, ada demarkasi yang bertujuan untuk memberi garis antara gula rafinasi untuk industri dan gula tebu untuk konsumsi.
Langkah lain yang sedang ditempuh saat ini adalah revisi Permenperin No. 10/2017 tentang fasilitas memperoleh bahan baku dalam rangka pembangunan industri gula. Revisi regulasi tersebut dalam rangka percepatan dan pemberian insentif agar ada investasi baru untuk pabrik gula yang terintegrasi dengan tebu. Pemerintah menyadari menjaga produksi kebun agar kapasitas mesin tetap penuh tidak mudah. Oleh karena itu, revisi regulasi pun akan menyasar pada pabrik existing yang saat ini sudah beroperasi dengan lahan tebunya.
Ekspansi ke Sragen Blesscon Banyak Permintaan
Ekspansi PT Superior Prima Sukses (SPS) membangun pabrik bata ringan di Sragen, Jawa Tengah (Jateng) mendapat respons positif dari pasar. Meski pabrik baru melakukan uji coba untuk line 1 dalam satu pekan ini, permintaan dari pasar sudah mulai membanjir.
Henrianto, Commercial Director PT SPS, mengatakan, Pabrik Blesscon SPS di Sragen disiapkan menjadi dua lini. Lini pertama, yang saat ini sedang uji coba, ditargetkan bisa operasional penuh di Juni 2021.
Blesscon merupakan brand bata ringan yang selama ini diproduksi di pabrik Mojokerto dan Lamongan. Di dua pabrik ini masing-masing memiliki kapasitas 400.000 m3 dan 700. 000 m3.
Dari produksi tersebut, SPS memilih ekspansi di Sragen untuk menyasar pasar di Jawa Tengah (Jateng) wilayah Soloraya dan sebagian Jateng bagian selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ketergantungan Impor, Sumut Pacu Produksi Kedelai
Bisnis, Medan - Guna meningkatkan produktivitas kedelai di Sumatra Utara, pemerintah daerah setempat menargetkan pengembangan kawasan kedelai hingga 1.500 hektare sepanjang tahun ini. Dengan pengembangan kawasan tersebut, diharapkan ketergantungan Sumut terhadap kedelai impor juga bisa ikut berkurang. Terdapat 15 kabupaten di Sumut yang menghasilkan kedelai. Dari kabupaten terebut, tujuh di antaranya termasuk kawasan sentra kedelai untuk Sumut.
Kebutuhan kedelai di Sumut mencapai 12.000 ton per bulan atau 144.000 ton per tahun. tingginya impor kedelai juga berhubungan dengan kualitas kedelai lokal yang rendah. Hal itu membuat perajin tempe dan tahu hanya mau menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku produksi mereka. Diharapkan produksi kedelai di Sumut terus meningkat agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu permainan harga komoditas pangan tersebut.
(Oleh - IDS)
Industri Plastik, Order Mengalir Deras
Bisnis, Jakarta - Industri plastik, kebanjiran order lantaran terjadi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan baik di pasar domestik maupun global. Produsen lokal sampai saat ini kewalahan menerima order yang masuk. Pasalnya, kelangkaan kontainer telah menghambat produk impor yang selama ini mengisi pasar. Produsen saat ini lebih mengutamakan pemenuhan pesanan yang sudah terkontrak. Alhasil, para pembeli langsung secara spot harus inden.
Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) masih menilai paling tidak tahun ini tidak akan lagi terjadi minus pertumbuhan industri dan mulai menunjukkan kenaikan kendati hanya berada di kisaran 1% hingga 2%. Hingga saat ini perseroan telah melakukan diversifikasi sejumlah produk. Hal itu guna mendukung sektor makanan dan minuman, UKM, pasar tradisional atau sejenisnya.
(Oleh - IDS)
Kalsel Perkuat Hilirisasi Industri
Ekonomi Kalsel terkatrol atau sangat bergantung dengan ekspor bahan mentah atau setengah jadi, seperti batu bara, Crude Palm Oil (CPO), karet dan kayu lapis.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan, untuk ketahanan ekonomi Banua, Pemprov Kalsel akan mentransformasi struktur ekonomi dari dominasi bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. “Atau istilahnya disebut dengan hilirisasi industri,” katanya.
Dikatakannya, selama ini Kalsel punya empat komoditas ekspor unggulan yakni batu bara, CPO, karet dan kayu lapis. Dengan hilirisasi industri, penghasilan penjualan ke luar negeri produk-produk ini menurutnya bisa dimaksimalkan.
Di samping memaksimalkan komoditas ekspor dengan cara hilirisasi industri, Fajar menuturkan, Kalsel juga akan mendorong pertumbuhan tiga sektor unggulan di daerah. Yakni, pertanian, pariwisata dan UMKM.
MNC Movieland Bangun Pusat Industri Film dan Drama Seri Kelas Dunia di Lido City
JAKARTA – MNC Studios International
Tbk (MSIN) melalui anak perusahaannya, PT
MNC Movieland Indonesia, akan memulai
pembangunan Movieland, di atas lahan
seluas 21 hektar di Kawasan Ekonomi
Khusus MNC Lido City, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat. Nantinya, Movieland akan
digunakan untuk produksi film dan drama
seri kelas dunia demi membangkitkan
kembali sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif yang terpuruk akibat Covid-19.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Angela Herliani Tanoesoedibjo berkenan hadir dalam seremoni, sekaligus meresmikan pembangunan Movieland yang dirancang sebagai “creative hub” pertama di Indonesia, dan diharapkan akan menjadi langkah besar dalam industri kreatif Indonesia.
Dalam sambutannya, Angela
Tanoesoedibjo menyampaikan
apresiasi sebesar-besarnya
ke pada MNC Group karena
te rus berinovasi membantu
pe merintah membangkitkan
kembali sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif yang terpuruk
akibat Covid-19.
Kawasan Wisata
Sementara Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melihat kawasan
Lido bisa jadi kawasan wisata
yang sangat menjanjikan, dari
gunung all the way sampai dengan ke laut. Pembangunan nya
mudah sekali karena infrastruktur sudah ada semua.
“Dengan demikian, investor akan datang berbondong-bondong. Sehingga pemerintah ti dak perlu investasi lagi. ITDC tidak perlu lagi keluar uang. Ada third party dari luar maupun dalam negeri yang siap. Saya yakin kawasan ini akan berkembang pesat,” tandas Hary Tanoesoedibjo.
Movieland mengusung konsep pusat industri film dan
dra ma seri (TV & OTT) yang
ter integrasi. Juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas
pro duksi seperti backlot (lokasi
shooting), sound stage (studio
ter tutup), peralatan produksi
de ngan teknologi mutakhir,
hing ga fasilitas pasca produksi
dengan teknologi berkelas
dunia.
Direktur Utama MSIN Ella
Kartika mengatakan, Movieland dibangun untuk para sineas Indonesia maupun manca negara yang jumlahnya diprediksi akan terus bertambah.
Movieland adalah Most Integrated and One Stop Studios dan
akan menjadi pusat industri
film dan drama seri (TV &
OTT) kelas dunia pertama di
Indonesia.
MNC Studios International Tbk adalah penyedia konten media terbesar di Indonesia. Bisnis utamanya adalah memproduksi dan mendistribusikan konten-konten siaran terbaik dan berkualitas tinggi melalui semua platform media yang ada saat ini, baik melalui sistem analog hingga digital, yaitu terrestrial TV (Free To Air), Pay Per View (Pay TV), Catch Up TV, Over The Top (“OTT”), Video on Demand (“VOD”), bioskop, dan semua fitur yang ada di dalam Internet Protocol Television (“IPTV”).
Bisnis utama MSIN didukung
oleh unit bisnis di bawahnya
yang bergerak di bidang produksi drama seri (TV & OTT)
film, infotainment, reality show,
game show, esport, talent management, dan jasa periklanan.
(oleh - HR1)
Industri Minuman Beralkohol, Pebisnis Masih Pesimistis
Bisnis, Jakarta - Pelaku industri minuman beralkohol pesimistis bakal mencetak pertumbuhan signifikan pada tahun ini seiring dengan pembatasan wilayah yang masih berlangsung di seluruh dunia. Pelarangan melakukan perjalanan untuk turis asing di berbagai negara masih terjadi saat ini. Alhasil, tahun ini hampir tidak akan ada pendorong kinerja minuman alkohol yang bisa diharapkan. Bahkan, terdapat izin impor tidak dilakukan karena tidak berani dengan lalu lintas internasional banyak tertahan akibat Covid-19.
Harapan besar diharapkan kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, untuk mendorong industri minuman beralkohol. Industri ini paling tidak akan mulai menikmati pertumbuhan pada tahun depan usai kegiatan vaksinasi membuahkan hasil yang baik. Tanpa kegiatan sosial dan wisata, industri minuman alkohol akan kesulitan.
Sementara itu, produsen susu dan produk turunannya, mencatat kinerja positif sepanjang tahun lalu. Pasalnya, pasal bisnis resto dan sejenisnyayang hilang berhasil diganti penjualan oleh sektor retail yang meningkat. Pandemi Covid-19 memang situasi yang sulit bagi banyak pihak secara global. Namun, pandemi juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Alhasil, produk-produk terkait kesehatan, termasuk produk dari Greenfields, mendapat perhatian lebih dari masyarakat.
(Oleh - IDS)
Pengenaan PPN, Usulan Pebisnis Dikaji
Kementrian Perindustrian menyatakan akan meninjau usulan pelaku industri petrokimia terkait dengan kebijakan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN sebaiknya diberikan waktu yang cukup seperti dua kali masa tenggang atau kira-kira di atas 10 tahun. Semua insentif diupayakan oleh pemerintah karena ingin industri dalam negeri bisa menekan biaya produksi dan diharapkan bisa menghasilkan produk yang bersaing dengan negara lain.
Ketua Umum Inaplas khawatir mega proyek Petrokimia akan menanggung biaya modal terlalu tinggi akibat masa kredit PPN di Indonesia yang relatif terlalu pendek. Mega proyek petrokimia terintegrasi dengan ethylene cracker berkapasitas 1 juta ton per tahun memiliki belanja modal US$ 5 miliar. Mayoritas mega proyek petrokimia tidak dapat mengkreditkan PPN masukan terhadap belanja modal yang justru banyak dibelanjakan mendekati akhir masa konstruksi. Hal tersebut dinilai berpotensi menyebabkan investasi dipindahkan ke negara lain dengan sistem PPN yang lebih ramah terhadap investasi.
(Oleh - IDS)
Insentif Pers Harus Dikawal
Pemerintah memberikan insentif untuk meringankan beban industri media massa akibat dampak pandemi Covid-19 tahun ini. Insentif berupa keringanan pajak terhadap awak media dan perusahaan media tersebut dikawal agar peruntukannya tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga meringankan beban industri media berupa pengurangan PPh Badan, PPh 22 impor, dan percepatan restitusi dan insentif. Seluruh insentif yang dijanjikan pemerintahitu berlaku sampai Juni 2021.
Fokus belanja pemerintah saat ini mayoritas mengalir untuk sektor kesehatan terutama vaksin dan pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi akibat pandemi telah mengakibatkan performa industri media juga menurun tercermin dari PHK terhadap karyawan media. Masalah lainnya adalah krisis eksistensi media konvensional akibat disrupsi digital yang ditimbulkan oleh makin pesatnya perkembangan media baru, media sosial, mesin pencari, juga situs e-commerce. Terkait platform digital yang mengancam eksistensi media konvensional, Presiden juga mendorong regulasi yang adil. Sebagai aspirasi telah ditampung dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang digitalisasi penyiaran.
(Oleh - IDS)
Kemenperin Dukung Masa Pengkreditan PPN Diperpanjang
Kementrian Perindustrian (Kemenperin) mendukung wacana perpanjangan pengkreditan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk proyek investasi dari saat ini maksimal lima tahun. Kemenperin menilai pengkreditan PPN sebaiknya diberikan dalam jangka waktu di atas 10 tahun. Iklim usaha saat ini memang berat. Tetapi, Kemenperin berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang dibutuhkan oleh pengusaha. Kemenperin tengah mengkaji sejumlah insentif nonfiskal untuk industri, seperti potongan harga listrik dan gas. Hal ini akan menekan biaya produksi industri.
Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian sangat besar, mengingat nilai investasi per proyek mencapai miliaran dolar AS. Dalam situasi normal, konfigurasi megainvestasi petrokimia terintegrasi yang begitu kompleks memerlukan waktu konstruksi antara 5-8 tahun. Akibat dampak pandemi Covid-19, masa konstruksi diperkirakan lebih lama, kerena mobilisasi ribuan pekerja konstruksi dalam satu wilayah yang sama tidak sesuai dengan protokol keselamatan. Pandemi juga menyebabkan rencana final invesment decision (FID) dari beberapa megaproyek tersebut mundur akibat shock yang terjadi pada industri petrokimia.
(Oleh - IDS)









