Pelaku usaha konveksi mengkhawatirkan persetujuan perjanjian dagang Indonesia-Bangladesh Preferential Agreement (PTA) akan menekan industri skala kecil dan menengah yang tengah berjuang untuk pulih dari badai pandemi Covid-19.Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pengusaha tengah menikmati geliat pasar dalam negeri setelah sejumlah kebijakan pasar domestik diberlakukan. Menurutnya, perjanjian dagang dengan Bangladesh, jika tidak dirundingkan dengan hari-hati dikhawatirkan merusak pasar dalam negeri yang menjadi tumpuan pemulihan tekstil dan produk tekstil pada tahun ini. 

Jika impor garmen masuk lagi, lanjutnya, akan kembali membebani IKM dan mengikis daya saing produk dalam negeri. Nandi mengatakan bukan tak mungkin kembali terjadi penutupan produksi karena gempuran produk impor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Riza Muhidin menjelaskan bahwa fenomena kebanjiran order IKM ini karena adanya sejumlah trade remedies yang disahkan, salah satunya safeguard pakaian jadi.

PT Mitra Cipta Hardi Elektrindo (MCHE) mengumumkan bahwa pihaknya telah dipercaya dan ditunjuk secara resmi sebagai distributor nasional untuk memasarkan produk dari Socomec. Salah satu hal yang membuat Socomec yakin adalah karena perseroan sebagai pemain utama di bisnis kelistrikan, serta memiliki kapasitas di bidang tersebut. Socomec diketahui sebagai perusahaan dalam inovasi energi dan produsen spesialis performa energi & solusi penyimpanan, sistem pengukuran & pemantauan daya, pengalihan daya, konversi daya, sakelar pemutus beban, Untuk pasar tersebut, pihaknya menyasar target penjualan dengan melakukan distribusi yang lebih komprehensif secara nasional, baik untuk segmen dealer maupun kontraktor listrik. Guna mencapai target tersebut, dia menyebut telah menyiapkan stok produk yang memadai. Dia menilai bahwa pelanggan mengandalkan stok yang lengkap untuk keperluan penggantian produk, maupun proyek yang sedang mereka jalankan.

Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronika Daniel Suhardiman (2/3) berpendapat, program substitusi impor tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pelaku industri. Dalam perdagangan global, Indonesia harus bersaing dengan negara lain yang memiliki kebijakan insentif progresif, seperti China yang sudah lama menerapkan kebijakan pemotongan pajak ekspor (export tax rebate) sampai 17 % bagi pelaku industrinya yang berorientasi ekspor, membuat mayoritas barang elektronik di pasar kita masih dikuasai China. Kepala BPPP Kemendag Kasan mengatakan, perdagangan barang elektronik Indonesia masih defisit. Namun, ada indikasi bagus karena investasi di sektor elektronika belakangan meningkat, insentif  industri berorientasi ekspor bisa menjadi instrumen efektif menekan impor dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai perdagangan dunia.

Kebijakan yang lebih progresif diperlukan karena 20 tahun terakhir peran Indonesia terhadap total perdagangan dunia berkutat di angka 0,9-1 %. Sementara Vietnam yang tahun 2000 hanya berperan 0,25 % kini mencapai 2 % terhadap total perdagangan dunia. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat  Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier membenarkan, untuk mendorong substitusi impor di sektor elektronik dan telematika, pemerintah memang perlu mencari rumusan instrumen yang lebih efektif. (Yoga)

Harga bahan pangan terus melesat akibat lonjakan harga komoditas maupun efek perang Rusia-Ukraina. Jika harga bahan pangan tak kunjung reda, pabrikan makanan olahan bersiap menaikkan harga jual lagi demi mengimbangi lonjakan harga bahan baku. Sebagai gambaran, harga bahan pangan seperti gandum, kedelai dan jagung di pasar global terus naik. Harga gandum, bahan baku utama terigu, misalnya, kemarin naik lagi 5,35% menjadi US$ 9,75 per bushel (1 bushel=27,2 kg). Ini adalah harga tertinggi gandum sejak Februari 2008.Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) mengakui dampak perang Rusia-Ukraina menyebabkan tren harga gandum dunia kembali naik. Direktur Eksekutif Aptindo, Ratna Sari Loppies menyatakan, tren kenaikan harga gandum global sudah terjadi sejak awal pandemi Covid-19. 

Efek kenaikan harga gandum membawa dampak kepada produsen terigu di Indonesia. Produsen makanan ikut merasakan dampak kenaikan harga bahan pangan. Direktur PT Siantar Top Tbk, Armin menyebutkan, fluktuasi harga gandum tidak bisa dihindari setiap perusahaan. "Kami menyikapi kondisi ini dengan perhitungan di semua pos biaya. Kalau memang sifatnya temporer, kami harus tetap jalan. Kalau harganya sudah mengenai batas margin, mungkin kami atur strategi lagi, termasuk potensi penyesuaian harga jual produk," ungkap dia, kepada KONTAN

Grab Indonesia berencana menghadirkan sekitar 14.000 unit kendaraan listrik hingga akhir 2022 sebagai langkah awal masuk ke ekonomi hijau. Country Managing Director of Grab Indonesia Neneng Goenadi menyebutkan perusahaannya telah menaruh fokus untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sejak 2019.  Sejauh ini, menurutnya, Grab telah meluncurkan lebih dari 8.500 unit kendaraan listrik roda dua dan roda empat yang beroperasi di Jabodetabek, Medan, Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali. Pada Oktober 2021, Grab juga melanjutkan kerja sama dengan VIAR sebagai produsen kendaraan berbasis listrik lokal untuk menyiapkan 6.020 unit kendaraan listrik yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Neneng menyatakan pemanfaatan kendaraan listrik menjadi salah satu upaya yang terus dicanangkan untuk mengurangi emisi karbon.

Tiga perusahaan BUMN, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang dekarbonisasi. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan target pemerintah dalam mengejar netral karbon pada 2060 tercapai lebih cepat.Adapun, ketiga perusahaan pelat merah tersebut menandatangani perjanjian kerja bersama untuk membangun industri hijau untuk produksi amonia dan hidrogen. Pahala Nugraha Mansury, Wakil Menteri BUMN I berharap industri hijau atau green industry ini dapat segera direalisasikan.

“Tiga BUMN ini penjualannya di tahun lalu mencapai Rp 1.200 triliun. Ini merupakan the best of the best, jadi kita harap apa yang ditandatangani hari ini bisa segera direalisasikan,” katanya saat penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Rabu (23/2).Selain mengembangkan green industry, ketiga BUMN tersebut sepakat untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam kegiatan produksinya. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan kerja sama ini akan dimulai di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menjelaskan pihaknya sudah memiliki target untuk bisa lebih meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan dalam waktu dekat. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengakui terdapat gap besar antara suplai listrik dan penambahan konsumsi listrik oleh masyarakat.

PT Bersama Zatta Jaya (Elcorps), produsen produk fesyen muslim lokal, Elzatta Hijab, resmi menjalin kerjasama investasi dengan PT Lembur Sadaya Investama (LSI) dalam bidang pendanaan senilai Rp300 miliar. CEO Elcorps Elidawati menuturkan suntikan dana dari LSI ini bukan hanya dapat menyukseskan peak season Elzatta menyambut Idul Fitri tahun ini, tapi juga mendanai persiapan Elcorps untuk masuk ke pasar modal melalui Initial Public Offering (IPO). Elida mengatakan, sejak pandemi, Elcorps, termasuk Elzatta Hijab, mengalami goncangan yang cukup dahsyat di bidang bisnis. Hal ini berdampak pada pemangkasan karyawan besar-besaran dari 1000 karyawan, yang kini tersisa hanya sekitar 400 karyawan saja.

Elida berharap, melalui kerja sama dan pembelian saham oleh PT LSI, Elcorps, khususnya Elzatta dapat kembali bangkit dan mampu memproduksi produk fesyen secara maksimal."Semoga kerjasama ini dapat membawa kembali masa keemasan Elzatta dan membawa kesuksesan yang lebih baik ke depannya,” ujarnya. Komisaris Utama PT LSI Asep Sulaiman Sabanda mengatakan, keputusannya untuk menanamkan modal kepada Elzatta diikuti kesadaran pentingnya mendukung industri fesyen muslim lokal.

Industri makanan dan minuman diperkirakan bakal menuai berkah pada musim puncak Ramadan dan Lebaran tahun ini maupun sesudahnya asalkan kasus puncak Covid-19 varian Omicron tidak berlarut. Banyak peluang yang bisa dipetik industri ini sebagai buah pemulihan ekonomi nasional sekalipun sejumlah tantangan bisnis juga perlu diantisipasi seperti lonjakan harga bahan baku dan kelancaran distribusi logistik. Dalam kaitan itu, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mengantisipasi kekurangan pasokan garam dan gula industri jelang musim puncak puasa dan Idulfitri 2022 sekalipun diprediksi cukup aman. Namun untuk sampai akhir tahun perlu dipastikan kembali. Pemulihan industri makanan dan minuman sudah terlihat sejak kuartal ketiga 2021. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri mamin pada kuartal III/2021 sebesar 3,49% dan berlanjut 1,23% pada kuartal IV/2021.

Perajin dan pedagang tahu tempe di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat melakukan mogok produksi dan dagang pada 21 hingga 23 Februari 2022. Aksi tersebut dipicu tingginya harga kedelai yang mencapai Rp 11.200 per kilogram.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut 180 izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batubara (minerba) yang meliputi 112 IUP mineral dan 68 IUP batubara. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan, IUP yang telah dicabut sebaiknya dilelang secara transparan. "Agar diperoleh pengusaha yang sungguh-sungguh ingin mengusahakan, dengan prioritas BUMN/BUMD, bukan perusahaan abal-abal," terang dia kepada KONTAN, Senin (21/2).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno juga mengharapkan proses pencabutan IUP telah sesuai prosedur. Artinya, sebelum pencabutan, pemerintah memberikan peringatan maupun sanksi terlebih dahulu. Jika proses pencabutan mendadak tanpa adanya peringatan dan sanksi, maka dikhawatirkan akan merusak iklim investasi dan berusaha di sektor minerba. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengapresiasi upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sektor minerba. Namun pihaknya berharap pasca pencabutan masih ada kesempatan bagi pelaku usaha untuk memberikan klarifikasi terkait situasi yang ada.