Negara-negara maju akhirnya sepakat mendukung hilirisasi di Indonesia. Kesepakatan hilirisasi akan dimasukkan dalam salah satu agenda G20. “Selama 3,5 bulan, kami debat dengan menteri-menteri investasi dan ekonomi di negara-negara G20. Mereka akhirnya setuju,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada acara BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Rabu (12/10). Bahlil mengungkapkan, negara-negara maju dulu menerapkan kebijakan proteksionisme. Tapi mereka justru mengecam saat Indonesia gencar menerapkan hilirisasi untuk mengembangkan industri berkelanjutan, dengan mulai menyetop ekspor barang mentah. Bahlil menjelaskan, Inggris melarang ekspor wol mentah pada abad 16 untuk mendorong industri tekstil dalam negerinya, yang menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern. AS, juga menerapkan pajak impor sangat tinggi di abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mendorong industri domestiknya.

Pada awal abad ke-20, pajak impor AS mencapai empat kali lipat pajak impor Indonesia sekarang walaupun saat itu PDB per kapita negara Paman Sam sama dengan Indonesia saat ini. Dia menambahkan, Tiongkok pun sebelum bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menerapkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sampai 90% untuk sektor otomotif. Kebijakan itu juga di terapkan Inggris terhadap beberapa perusahaan otomotif pada 1980-an dengan peraturan TKDN sampai 80%. Menurut Bahlil, hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan Indonesia dengan menyetop ekspor barang mentah juga digugat di WTO. “Yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Jadi, stop cara-cara lama karena Indonesia mau maju. Dulu sewaktu masih jadi negara berkembang, kalian melarang ekspor bahan baku, sekarang giliran kami melakukan hal yang sama, masa kalian marah? Memangnya kami ini subordinate (bawahan) dari negara kalian? Saya ngomong begitu,” tandas dia. Setelah melalui proses yang panjang, Bahlil menjelaskan, negara-negara maju akhirnya bersepakat mendukung hilirisasi yang dijalankan Indonesia. (Yoga)

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kemenperin fokus memacu daya saing industri keramik sekaligus menahan laju impor produk keramik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. ”Selain itu, kebijakan terbaru adalah pemberian stimulus harga gas sebesar 6 USD per MMBTU,” ujar Kepala Badan Standardisasi  dan Kebijakan Jasa Industri Doddy Rahadi, Minggu (9/10). (Yoga)

Perlambatan ekonomi membuat pelaku usaha harus pintar-pintar mengatur bujet operasional perusahaannya. Efisiensi menjadi pilihan logis, entah melalui penghematan biaya, pengurangan produksi, dan lain sebagainya. Salah satu anggaran perusahaan yang lazim terkena dampak efisiensi adalah biaya promosi, baik melalui iklan maupun program pemasaran. Namun, menurut perusahaan riset media dan periklanan Nielsen Audience Measurement Indonesia, pemangkasan bujet iklan sebaiknya tak dilakukan. Sebab, promosi dapat membantu perusahaan atau jenama pulih lebih cepat ketika perekonomian kembali membaik. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Nielsen Audience Measurement, Hellen Katherina, iklan akan membuat perusahaan dapat terus menjangkau konsumen baru. “Kalau itu disetop, perusahaan hanya akan bergantung pada pembeli existing, yang sudah pernah beli. Terus jadinya hanya beli ulang, karena dirayu dengan promosi, tapi Anda tidak menjangkau konsumen baru,” ujarnya kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Rabu, 31 Agustus 2022.

Dari pengamatan yang kami lakukan, ketika dua tahun pandemi, semua bilang belanja iklan akan turun. Tapi dari pengamatan kami malah, walaupun mungkin secara overall, pertumbuhannya tidak fantastis, tidak turun. Banyak juga yang mengatakan bahwa pasti pengiklan akan cut budget gila-gilaan sehingga semua akan kena dampak. Tapi ternyata ada juga pengiklan yang percaya bahwa itu justru kesempatan baik untuk beriklan, karena semua orang atau konsumen lebih gampang ditangkapnya, karena semua anggota keluarga ada di rumah kok. Lalu, semua pasti haus informasi dan haus entertainment, yang mana itu didapatkan dari media. Media dengan jangkauan tertinggi masih televisi. Sehingga, di dua tahun pandemi itu, kami melihat TV masih sangat survive. Jadi, tidak terlihat penurunan yang signifikan, setidaknya dalam data kami. Karena pengamatan yang kami lakukan itu berdasarkan as simple as jumlah spot, kemudian dikalikan rate card-nya. Jadi, kami tidak mendeteksi ada penurunan yang signifikan. Tapi mungkin saja kalau terjadi, mungkin dalam link one-on-one di antara stasiun televisi-nya dengan pengiklannya terjadi diskon yang lebih tinggi. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya memacu pengembangan industri farmasi dan industri alat kesehatan (farmalkes) di Tanah Air, dengan penguatan kerja sama industri farmalkes antara Indonesia-Jepang, mengingat kedua industri ini ada dalam tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Penguatan kerja sama kerja sama industri farmalkes antar kedua negara tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Indonesia-Japan Pharmaceutical and Medical Device Business Forum yang telah berlangsung pada 5-7 Oktober 2022 di Osaka, Jepang. Kegiatan forum bisnis itu merupakan inisiatif dari KBRI di Tokyo berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Osaka, dan didukung oleh Kemenperin, Kemenkes, dan Kadin Indonesia, IIPC Tokyo dan ITPC Osaka, serta beberapa mitra Jepang seperti METI Kansai, Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Association of Japan (FPMAJ), dan JETRO. 

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Ignatius Warsito, yang mewakili Menperin di Jepang, mengatakan, industri farmalkes merupakan dua dari tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. "Kemenperin mendorong pendalaman struktur industri, peningkatan investasi dan menjalankan inisiatif roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Ignatius Warsito dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, (9/10). Ketua Kadin Indonesia Komite Bilateral Indonesia-Jepang, Emmanuel L. Wanandi menerangkan, kegiatan ini berfokus untuk mempertemukan pelaku bisnis industri farmasi dan alat kesehatan asal Indonesia dengan pelaku bisnis/ investor dari Jepang. Saat itu, Wanandi memimpin kehadiran 15 delegasi bisnis Indonesia yang meliputi sembilan perusahaan farmalkes, termasuk perwakilan dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPA). (Yoga)

PT Kayan Hydro Energy menggandeng Sumitomo Corporation untuk melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Kayan Cascade di Kalimantan Utara yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga US$17 miliar. Selama ini, Kayan Hydro Energi sendirian membangun infrastruktur yang diproyeksi menjadi PLTA terbesar di Asean, karena memiliki kapasitas total 9.000 megawatt (MW).Andrew Suryali, Direktur Utama Kayan Hydro Energy, mengatakan bahwa hingga 2020 saja perusahaan telah menggelontorkan investasi hingga Rp2 triliun. Dana tersebut digunakan perusahaan untuk melakukan desain, survei, dan pekerjaan teknis lainnya. “Semua pekerjaan sekarang 100% dibiayai oleh Kayan Hydro Energy sendiri. Dana Rp2 triliun yang telah dikeluarkan dari internal Kayan Hydro Energy,” katanya, Kamis (6/10).Masuknya Sumitomo Corporation ke dalam proyek tersebut pun menambah angin segar penyelesaian proyek tersebut, karena sebenarnya sudah dimulai sejak 2011. Saat ini, sambung Andrew, pihaknya tengah melakukan pembangunan infrastruktur awal bendungan. Diperkirakan pada 2023 akan dilanjutkan untuk membangun infrastruktur pendukung bendungan, dan bangunan pengelak atau diversion channel bendungan yang jadi anak tangga pertama dalam tangga cascade. Adapun, listrik yang dihasilkan oleh proyek PLTA tersebut akan menyuplai kawasan industri hijau yang dikembangkan PT Indonesia Strategis Industri (ISI), dan kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan pada umumnya.

Pelaku industri kreatif Indonesia, khususnya sektor perfilman, optimistis bisa bertahan di tengah ancaman resesi global. Sikap itu muncul setelah mereka berkaca dari pengalaman keberhasilan menghadapi krisis sebelumnya, yakni pandemi Covid-19. Industri film di Indonesia pun disebut masih punya prospek positif. ”Industri perfilman mampu bangkit lebih cepat ketika krisis, baik akibat pandemi Covid-19 maupun resesi. Saat pandemi, terbukti kami punya resiliensi tinggi. Kalau sampai terjadi resesi, kami yakin bisa melaluinya dengan cara yang sama,” kata Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia Edwin Nazir dalam acara konferensi pers Idea Fest 2022 di Jakarta, Rabu (5/10). Berdasarkan data dari laman filmindonesia.or.id, industri perfilman nasional berhasil menunjukkan tren positif pada 2022.Hingga September tahun ini , jumlah penonton film layar lebar di Indonesia telah mencapai 45 juta orang, nyaris menyamai jumlah penonton tertinggi sebelum pandemi dengan 50 juta orang pada 2018. 

Edwin mengatakan, industri ini memecahkan rekor dengan mencatatkan pangsa pasar dalam negeri 61 %, artinya, film nasional sukses mengungguli film asing yang hanya menorehkan pangsa pasar 39 %. Hal ini menunjukkan  keberhasilan industri tersebut bangkit dari krisis, berkat eksekusi atas ide-ide brilian yang tersimpan selama pandemi, termasuk penerapan genre baru. Film dengan genre yang belum pernah ada sebelumnya berhasil  mencuri perhatian, misalnya film bertema pencurian. Selain itu, film yang spesifik membahas daerah tertentu, menggunakan dialog daerah tersebut, dan menyasar masyarakat tertentu juga berhasil menyedot penonton dalam jumlah besar. Di acara yang sama, Chief Executive Officer Samara Media and Entertainment Ben Soebiakto juga mengutarakan optimisme industri kreatif di tengah resesi.  Menurut dia, pelaku industri kreatif bahkan bisa menjadikan resesi global sebagai momentum untuk mengoptimalkan usahanya. ”Kondisi resesi tidak bisa dihindari. Daya beli masyarakat mungkin akan menurun, tetapi pelaku industri kreatif bisa mengangkat narasi bangga memakai produk lokal. Jadi, meskipun daya beli menurun, sekalinya masyarakat melakukan pembelian, pilihannya adalah produk lokal,” ujar Ben. (Yoga)

Pelaku industri kehutanan Indonesia berharap para anggota lembaga pengembang sertifikasi pengelolaan hutan lestari Forest Stewardship Council (FSC) segara menyetujui mosi 37/2021 dalam gelaran General Assembly FSC yang akan digelar di Bali pada 9–14 Oktober.Penyetujuan mosi tersebut dinilai bakal memberi kesetaraan dan keadilan kepada seluruh stakeholder bidang kehutanan pada semua skala usaha dalam pengembangan hutan lestari. “Mosi 37 yang diusulkan dapat berdampak positif untuk agenda global yang bermanfaat bagi perubahan iklim, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bagi Indonesia, ini akan mendukung semangat kelestarian dan kesetaraan yang adil, ”ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto, dikutip Rabu (5/10). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Silverius Oscar Unggul mengatakan, disetujuinya mosi 37 akan memberikan kontribusi positif untuk industri kehutanan Indonesia, utamanya dalam menggerakkan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. “Jika mosi 37 disetujui, sektor kehutanan akan menjadi salah satu andalan Indonesia dengan semakin terbukanya peluang pasar,” ujarnya.

UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan terbangunnya kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Namun, sepuluh tahun setelah UU No 16/2012 diterbitkan, baru 15-25 % pengadaan alat utama sistem persenjataan dari dalam negeri. Perlu ada lembaga kuat sebagai eksekutor untuk menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi kemandirian industri pertahanan. UU No 16/2012 mengatur adanya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengoordinasi kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan. Dalam sidang terakhir KKIP pada 13 April 2021, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya kesinambungan pengadaan alat pertahanan demi kemandirian industri pertahanan. Namun, hal ini belum diikuti instruksi rinci lengkap dengan target waktu dan konsekuensinya.

Kepala Bidang Teknologi dan Offset KKIP Yono Reksoprodjo, pertengahan September 2022, menekankan, jika Indonesia memang berniat membangun industri pertahanan, perlu ada komitmen pemerintah untuk menghargai produk dalam negeri dengan cara membelinya. Menurut dia, pengerahan kementerian dan lembaga untuk membeli alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) perlu disertai instruksi presiden. Perlu ada mekanisme yang disertai sanksi apabila hal itu tidak dipatuhi. Dalam diskusi buku Ilusi Membangun Kemandirian Industri Alpalhankam Nasional, Bobby Rasyidin, Dirut Defend ID, holding industri pertahanan, menyebutkan, saat ini baru 25 % kebutuhan alpalhankam kementerian dan lembaga yang dipenuhi di dalam negeri. Ketua Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional Jan Pieter Ate memperkirakan, baru 15 % pengadaan alutsista Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari dalam negeri. (Yoga)

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tidak akan mengimpor pipa lagi setelah Wavin menyelesaikan pembangunan pabriknya di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Untuk diketahui, hingga saat ini sebanyak 80% produk pipa yang digunakan di dalam negeri masih diperoleh dari impor. Keberadaan pabrik Wavin pun diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pipa nasional, sehingga bisa menyetop impor. “Setelah pabrik Wavin jadi, impor pipa tidak akan ada lagi, dan di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang akan tercipta lapangan kerja yang tidak kecil,” kata Presiden saat groundbreaking pabrik Wavin di Batang, Senin (3/10).Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa Wavin menyusul 10 perusahaan berskala global lainnya yang sedang dalam proses konstruksi pembangunan pabrik di Kawasan Industri Batang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, nantinya pipa yang diproduksi dari pabrik baru tersebut juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pipa di Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Eropa. Dengan begitu, Indonesia bakal menjadi salah satu pusat produksi pipa Wavin di dunia