Saham
( 1736 )Tak terbantahkan Lagi Tata Kelola Pekerja Migran jadi Prioritas
Tidak terbantahkan lagi bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi signifikan ke perekonomian nasional, terutama pada penghimpunan devisa dari remitansi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Kontribusi lainnya adalah turut memangkas tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air terangkat. Ini di antaranya tergambar pada perbaikan rumah dan kerbelanjutan sekolah anak-anak. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, nilai remitansi PMI pada tahun 2023 tercatat sebesar US$ 14,22 atau setara dengan Rp232,71 triliun (kurs Rp 16.365/dolar AS). Nilai ini hampir dua kali lipat atau melonjak hingga 91,64% dari posisi sepuluh tahun silam yang baru US$ 7,42 miliar atau sekitar RP 121,43 triliun.
Sementara selama 2024 hingga kuartal II, nilai remintansi PMI mencapai US$ 11,63 miliar, naik 10,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 10,54 miliar. Bahkan, data yang sama mengungkapkan, nilai remintansi PM selama 2023 tersebut separuh lebih atau 65,77% dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia pada periode yang sama yang mencapai US$ 21,62 miliar atau Rp353,81 triliun. Sedangkan selama 2024, nilai investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 18,99 miliar, meningkat 15,23% dibandingkan nilai FDI periode sama tahun sebelumnya yang tercatat US$ 16,48 miliar. (Yetede)
Saham Likuid Masih Sulit Menguat
Dalam beberapa waktu terakhir, indeks saham likuid seperti LQ45 dan SMC Liquid menunjukkan kinerja yang buruk, lebih buruk dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penurunan signifikan pada indeks-indeks ini mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia yang lebih lemah daripada yang terlihat pada IHSG yang lebih stabil. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan domestik, seperti inflasi tinggi, suku bunga, serta kebijakan moneter ketat Amerika Serikat.
Felix Darmawan, seorang analis, mengungkapkan bahwa ketidakpastian global dan penyesuaian portofolio investor bisa menjadi faktor penyebab lemahnya kedua indeks tersebut. Meskipun demikian, potensi pemulihan indeks ini dapat terjadi jika ada perbaikan dalam kondisi ekonomi dan sentimen pasar yang lebih positif. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menambahkan bahwa kondisi fundamental emiten-emiten likuid saat ini belum cukup menarik untuk menarik investasi asing.
Beberapa analis lain, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, juga sepakat bahwa saham-saham konglomerasi, yang tidak terlalu likuid, cenderung lebih unggul sementara saham-saham perbankan dalam indeks likuid cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, mereka melihat adanya potensi positif di masa depan, terutama dengan penurunan suku bunga acuan, meskipun tantangan seperti penguatan dolar AS yang melemahkan rupiah masih menjadi kendala.
Para investor disarankan untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih saham, dengan beberapa analisis merekomendasikan untuk "wait and see" atau membeli saham pada posisi yang lebih rendah jika ada sinyal positif.
Kunjungan Masyarakat ke Kawasan Inti IKN Ditutup Dua Hari
Bongkar Pagar Laut dan Perusahaan Aguan, Demo PSN PIK 2, hingga Kisruh LPG 3 Kg
Saham Buyback, Sinyal Positif Bagi Investor
Harga Pulp Jadi Faktor Kunci di Industri Kertas
Harga Pulp Jadi Faktor Kunci di Industri Kertas
Sektor Teknologi Siap Unjuk Gigi di 2024
Emiten Komoditas Dibayangi Ketidakpastian
Rencana pemerintah untuk mewajibkan retensi devisa hasil ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) hingga 100% dalam waktu setahun, yang mulai berlaku pada Maret 2025, diperkirakan akan menimbulkan tantangan signifikan bagi emiten sektor komoditas, terutama dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas. Direktur PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membebani perusahaan karena membatasi akses terhadap dana yang biasanya digunakan untuk operasional dan investasi. Beberapa emiten, seperti PT Bumi Resources dan PT Bukit Asam, menyatakan kesiapan untuk mematuhi kebijakan ini, namun berharap adanya kompensasi berupa insentif dari pemerintah, seperti fasilitas pajak 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan DHE. Analis juga memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif, terutama bagi emiten dengan liabilitas besar dan kebutuhan likuiditas cepat. Namun, insentif yang disiapkan pemerintah dapat meredam dampak tersebut.
Indeks Tekno Perkasa Kala Deepsek Gebuk Raksasa Global
Pilihan Editor
-
Pusat Data Kecerdasan Buatan Diluncurkan
04 Jan 2022 -
Tantangan Perbankan 2022
03 Jan 2022








