Saham
( 1717 )Harga Emas Jadi Penopang Performa MDKA
Layanan Elektronik BSI Sudah Berjalan Normal
BTN Lahirkan Perbankan Syariah Terbesar Nomor Dua
IHSG Harus Kembali Distimulus Agar Bangkit
Ketidakberdayaan fund besar dan peritel lokal dalam mengimbangi tekanan jual bersih (net sell) asing membuat IHSG terkoreksi dan rawan kembali tergelincir. Laporan keuangan emiten yang positif dan distribusi dividen jumbo diharapkan menjadi stimulus kebangkitan IHSG dalam waktu dekat. IHSG terakhir terperosok ke level terendah pada November 2021. Kala itu, IHSG menyentuh level 6.554. Bahkan, posisi tersebut masih sedikit lebih tinggi daripada posisi IHSG pada perdagangan Selasa (11/2/2025) kemarin yang finish di level 6.514. Tak pelak, posisi ini menjadi level terendah IHSG terhitung sejak 2023.
Selama dua tahun perdagangan terakhir, IHSG secara beruntun berada di teritori merah akibat derasnya transaksi net sell asing yang memberikan tekanan tiada ampun. Berdasarkan data statistik harian Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi jual bersih asing di seluruh pasar mencapai Rp469,49 miliar atau setara US$ 28,66 juta. Akibatnya total net sell sepanjang tahun berjalan (year on date/ytd) terus bertambah menjadi Rp8,90 triliun dari sebelumnya Rp8,43 triliun. Tercatat, net sell asing pada penutupan Selasa (11/2/2025) kemarin, paling signifikan melanda lima saham ternama seperti BMRI dengan net sell mencapai Rp237 miliar. Kemudian, BBCA dengan net sell sebesar Rp119,2 miliar, TLKM sebesar Rp118,8 miliar, BREN sebesar Rp95,8 miliar, dan GOTO sebesar Rp95,6 miliar. (Yetede)
Perang Dagang Membuka Peluang Baru
Saham Taipan Tertekan, Keuntungan Menipis
Saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi pilar utama kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu, Happy Hapsoro, dan Sugianto Kusuma (Aguan), justru menjadi beban utama bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025. Aksi jual yang marak terjadi pada saham-saham mereka menyebabkan penurunan harga yang signifikan, dengan saham seperti BREN milik Prajogo Pangestu turun hampir 28,3% year-to-date (YtD). Beberapa saham konglomerasi lainnya seperti ASII milik Grup Astra dan BBCA yang dikelola oleh Grup Djarum juga turut mengalami penurunan yang memberikan tekanan terhadap IHSG.
Penurunan harga saham ini dianggap sebagai koreksi pasar yang wajar mengingat tingginya volatilitas saham-saham konglomerat tersebut. Beberapa analisis menyebutkan bahwa saham-saham ini sudah naik terlalu tinggi, sehingga memberi ruang untuk koreksi lebih lanjut. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa penurunan ini bersifat sementara, asalkan ada perbaikan fundamental di masa mendatang.
Koreksi harga saham-saham milik Prajogo Pangestu, khususnya setelah MSCI mengecualikan saham-sahamnya dari indeks global, memicu aksi jual besar-besaran. Hal ini menyebabkan pasar lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi ketimbang kondisi fundamental. Meskipun demikian, beberapa analis masih memberi rekomendasi positif pada saham-saham seperti BBCA, yang berpotensi menguat setelah pembagian dividen dan kebijakan moneter yang mendukung.
Dalam menghadapi dinamika ini, manajemen perusahaan konglomerasi seperti BREN dan RAJA menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada penguatan bisnis jangka panjang dan tidak dapat mengendalikan pergerakan harga saham di pasar. Mereka berharap dapat terus menjaga keberlanjutan bisnis meskipun volatilitas saham mereka cukup tinggi di pasar.
PU Targetkan Proyek Libatkan Swasta Senilai Rp 544 Triliun
Kementenrian Pekerjaan Umum menargetkan nilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029 mencapaiRp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. ”Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (10/2/2025). Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema KPBU merupakan salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional.
Ia berharap, keterlibatan swasta dalam skema KBPU dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Ia juga berharap kepastian investasi hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui KPBU membuat pelaku dari sektor konstruksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui KPBU, Dody melanjutkan, membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Lewat model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Menurut Dody, bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. ”KPBU tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya. Angin segar Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional hingga investasi dari pemerintah merupakan angin segar bagi pelaku sektor konstruksi. Namun, kepastian itu harus terealisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan realisasi itu, kekhawatiran terhadap 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi mendapat pemutusan hubungan kerja sangat besar. (Yoga)
Pelaku Industri Baja Indonesia Terimbas Pukulan Trump
Saham PTRO dan TPIA Bangkit
MAPI Diprediksi Masih Menunjukkan Taji
Pilihan Editor
-
Orang Kaya Singapura Akan Dikenai Pajak
19 Feb 2022 -
Membabat Para Penentang
19 Feb 2022 -
Euforia Bank Digital Mendongkrak Kekayaan Taipan
21 Feb 2022 -
Tiga Bisnis yang Dibutuhkan Dimasa Depan
02 Feb 2022









