Meski digadang-gadang menjadi pesaing, bank mulai gencar menjadi salah satu lender alias pemberi pinjaman, ke fintech. Contohnya, BRI mengeluarkan dana Rp 200 miliar kepada PT Investree Radhika Jaya (Investree). Sementara PT Bank Sinarmas Tbk sudah bekerjasama dengan PT Mitrausaha Indonesia Grup atau Modalku. Tidak cuma menyalurkan pinjaman, BRI juga berniat mengakuisisi fintech. Kriteria platform yang dibidik adalah perusahaan yang mendukung UMKM di perseroan.

Kementerian Keuangan resmi meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Sementara pemerintah sudah menggandeng sejumlah bank, pelaku fintech, dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak untuk dapat menerima pembayaran pajak dari masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, megnatakan saat ini biaya administrasi (fee) yang dipungut oleh lembaga persepsi Bank lebih tinggi dibandingkan e-commerce. Oleh karena itu, ia meminta bank-bank untuk segera menurunkan fee, setidaknya sama dengan fee yang dikenakan oleh e-commerce.

Salah satu cara untuk mitigasi risiko pinjaman fintech adalah membangun Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Pusat data ini akan memuat informasi terkait calon peminjam yang terindikasi melakukan penipuan (fraud), terlambat membayar pinjaman dan meminjam di lebih dari satu perusahaan fintech lending. Nantinya yang disimpan bukan nama peminjam, namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) si peminjam. Dengan demikian, data-data ini tidak akan bisa disalahgunakan oleh fintech juga. Kewajiban menyetor data ke Pusdafil juga menjadi salah satu syarat baru bagi fintech yang ingin memperoleh izin OJK.

Pertumbuhan bisnis teknologi finansial atau tekfin peer-to-peer (P2P) lending di berbagai wilayah mencatatkan pertumbuhan pesat, melebihi tingkat pertumbuhan di Pulau Jawa yang notabene merupakan pusat bisnis tekfin. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agregat total pinjaman yang disalurkan tekfin P2P lending pada Juni 2019 mencapai Rp44,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat atau 97,6% (year-to-date) dibandingkan dengan akhir tahun lalu senilai Rp22,6 triliun. Pertumbuhan pinjaman yang terjadi di luar Jawa justru mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa. Pertumbuhan pinjaman Jawa tercatat meningkat 96,2% (year-to-date), sedangkan pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi, yakni sebesar 107,19% (year-to-date) dari akhir tahun lalu. Belum padatnya pasar di luar Jawa membuat pertumbuhan tekfin P2P lending di berbagai wilayah menjadi sangat pesat. Belum tingginya penetrasi tekfin P2P lending di luar Jawa juga membuat tingkat pertumbuhannya relatif lebih tinggi.

Go-Pay melebarkan jangkauan bisnisnya dengan menjadi salah satu pilihan pembayaran di Google Play. Kerja sama ini merupakan kolaborasi Google Play yang pertama dengan platform uang elektronik di Indonesia. Pilihan pembayaran Go-Pay memudahkan penggguna aplikasi berbayar atau in-app purchase yang tidak memiliki kartu kredit tetap bisa membeli aplikasi dari Google Play. Go-Pay melihat potensi belanja aplikasi yang besar. Berdasarkan Indonesia Digital Report 2019 dari We are Social and Hootsuite, total pengeluaran masyarakat Indonesia untuk belanja mobile apps selama 2018 mencapai US$ 313,6 juta atau Rp 3,39 triliun.

Alih-alih berkurang, jumlah financial technology (fintech) lending ilegal malah tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima 4.500 aduan mengenai fintech ilegal alias naik tajam dibanding 2018 sebanyak 1.330 aduan. LBH berharap OJK dan Satgas Investasi bisa tegas dalam menindak perilaku rentenir online.

Bisnis perusahaan tekfin peer to peer lending (P2PL) semakin menanjak. Merujuk data OJK, akumulasi pinjaman yang telah disalurkan tekfin P2PL per Juni 2019 sebesar Rp 44,8 triliun. Nilai ini tumbuh 97,68% year to date di banding akhir Desember 2018. Angka itu didominasi peminjam dari pulau Jawa mencapai Rp 38,48 triliun.

Hingga saat ini sudah ada 113 entitas tekfin P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, namun baru tujuh entitas yang mendapatkan izin dari regulator. Di sisa tahun ini, tekfin tetap menggeber pembiayaan. Beberapa perusahaan fintek P2PL menyasar pasar kredit UMKM.

SoCash, perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial yang berbasis di Singapura, berencana memasuki pasar Indonesia pada kuartal III/2019. SOCash sudah mengantongi restu dari BI untuk meluncurkan produk bekerja sama dengan bank asal Indonesia. Alasan ekspansi SOCash ke Indonesia adalah tingginya biaya layanan perbankan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Indonesia. SoCash fokus dalam membantu nasabah bank untuk menikmati layanan perbankan seperti penarikan tunai dan pengajuan pinjaman di kios-kios terdekat melalui aplikasi seluler.

OJK mencatat nilai pinjaman tekfin di luar pulau Jawa terus meningkat. Dari awal tahun hingga Mei 2019, total pinjaman tekfin meningkat Rp 2,23 triliun menjadi senilai Rp 5,79 triliun. Meski bertambah besar, jumlah tersebut masih terbilang mini bila dibandingkan pinjaman tekfin di pulau Jawa yang mencapai Rp 35,2 triliun. Hal ini dikarenakan perusahaan tekfin masih membatasi area sebatas daerah domisili kantor dan/atau kota besar yang masyarakatnya intens menggunakan gadget dan internet. Jadi sebagian besar masih di pulau Jawa.

Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia, mengumumkan pendanaan baru bersama MDI Ventures untuk FinAccel (Kredivo), dalam jumlah yang tidak disebutkan pada Rabu (3/7). Pendanaan tersebut dilakukan melalui Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), anak perusahaan Telkomsel yang bergerak di bidang strategic investment.