Balapan mobil Formula-E di Ancol, Jakarta Utara, diperkirakan berlangsung di bawah guyuran hujan. Perkiraan itu merujuk pada perhitungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi hujan  berpeluang turun di Wilayah Jakarta Utara pada hari ini. "Sore sampai malam hari ada potensi hujan ringan hingga sedang," kata  Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahry Rajab, kemarin. Menurutnya, untuk pagi hingga siang, secara keseluruhan cuaca Ibu Kota cerah berawan. Angin yang berhembus dari selatan  ke tenggara akan menggiring awan  untuk berkumpul di langit Ibu Kota, termasuk di Jakarta Utara, Menjelang petang, butiran air diperkirakan mulai turun. Hujan dengan katagori ringan memiliki intensitas 1,5-20 mm per hari.  Sedangkan untuk hujan sedang 20-5- mm per hari. "BMKG hanya memprediksi, tidak bisa bilang aman atau tidak untuk event (Formula-E) ini," kata Fahry. Panitia penyelenggara balapan mobil listrik tidak khawatir jika hujan  benar-benar mengguyur Ancol. Sebab, mereka sudah menyiapkan skenario , bahkan untuk menghadapi situasi buruk. (Yetede)

Baik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia tak dapat berbuat banyak  untuk menindak keberadaan organisasi Khalifatul Muslimin. Meski keberadaan organisasi itu dianggap membahayakan, BNPT dan Densus 88 belum bisa menindak anggota Khilafatul Muslimin dengan pelanggaran pidana terorisme. Saat ini BNPT memilih langkah persuasif, yaitu melakukan kontra ideologi terhadap para anggota Khalifatul Muslimin. "Kami akan berdiskusi dengan mereka  lewat  forum koordinasi pencegahan terorisme," kata Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jendral Ahmad Nurwakhid, Sabtu, 4 Juni 2022. Mereka mengklaim konsep mereka berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)--organisasi islam terlarang di Indonesia per 2017. Khalifah Muslimin tetap mengakui Pancasila sebagai dasar negara serta pemerintah, tapi mereka antidemokrasi. BNPT menganggap konvoi tersebut propaganda penyebaran konsep khilafah kepada masyarakat. (Yetede)

Abdul Qodir Hasan Baraja, 79 tahun, mendirikan Khalifatul Muslimin setelah keluar dari penjara pada 18 Juli 1997. Ia dipenjara selama 13 tahun akibat terlibat pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur pada 1985. Khilafatul Muslimin berkantor di jalan Wage Rudolf Supratman, Teluk Bitung, Bandar Lampung, yang juga alamat Hasan Baraja. Cita-cita yang selalu mereka kumandangkan adalah menegakkan khilafah di Indonesia. Khilafah dikenal luas sebagai bentuk pemerintahan Islam dengan penerapan hukum Islam. Khilafatul Muslimin berdiri atas tiga daulat atau daerah pemerintah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur terdiri atas tujuh wilayah, sedangkan Daulat Sumatera terdiri atas sepuluh wilayah. Enam orang pengurus Khilafatul Muslimin  yang ditemui di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis pekan lalu membenarkan peran utama Hasan Baraja sebagai pendiri Khilafatul Muslimin. Mereka adalah Suhendar, Muhammad Firdaus, Hendar, Abu Salma, Abdul Halim, dan Rifki Reyhan. (Yetede)

Enam pigura menempel pada dinding sekretariat Pondok Pesantren Ukuwah Islamiyah Khalifatul Muslimin. Pada satu bingkai di barisan bawah, terpampang struktur kepengurusan pondok  pesantren tersebut. Nama Abdul Qodir hasan Baraja berada dipuncak sebagai penasihat, Nama Hasan Baraja, 79 tahun, mencuat setelah jamaah Khilafatul Muslimin menggelar konvoi keliling Jakarta pada pekan lalu, peserta arak-arakan membawa berbagai  atribut yang mengampanyekan kebangkitan khilafah. Amir Khilafatul Muslimin menjelaskan, pawai seperti itu merupakan agenda rutin  organisasi. 

Digelar setiap empat bulan sekali sejak 2018 dengan tajuk "Motor Syiar Khilafah".Adapun tujuannya adalah mensosialisasikan konsep khilafah kepada masyarakat. "Ini Khilafah, bukan karangan manusia, tapi ajaran Islam," ujarnya.  Menurut Abu Salma, banyak yang salah dalam memaknai khilafah. "Ada yang (mengaitkan) dengan kekuasaan, dipaksa punya wilayah," katanya. Padahal, dia melanjutkan, khilafah wadah untuk mempersatukan umat Islam. "Jadi salah kalau ada yang mengatakan negara khilafah.  Kami enggak begitu." (Yetede)

Seri kesembilan balapan Formula-E musim 2021/2022 di Sirkuit Internasional E-Prix Jakarta hari ini disebut bakal menjadi ajang adu pintar strategi manajemen baterai oleh para pembalap Formula-E. Dalam pergelaran ini, para pembalap diprediksi lebih berhati-hati dalam adu cepat di sirkuit baru yang pertama kali menggelar lomba balap mobil listrik ini. Pengamat Formula-E, M Wahab, mengatakan lintasan Ancol, Jakarta Utara, tersebut memiliki karakteristik banyak trek lurus. Selain itu, setidaknya ada tiga tikungan panjang  yang bisa digunakan para pembalap untuk tancap gas penuh. "Sulit sekali memprediksi siapa yang akan menjadi juara mengingat sirkuit ini baru dengan karakter menghabiskan energi baterai," kata Wahab, kemarin. Balapan Formula-E  sangat berbeda dengan balap Formula 1 (F1). Formula 1 sangat bergantung pada battery management system (BMS) setiap peserta. Selain itu, ada aturan Attack Mode, yakni fitur yang bisa membantu pembalap mendapatkan kecepatan tambahan saat melewati jalur tertentu. Nantinya mereka bisa mendapatkan daya tambahan hingga 30 kw. (Yetede)

Polemik baru mencuat menjelang dimulainya balapan Formula-E Jakarta hari ini, Sabtu 4 Juni 2022. Panitia pelaksana balap internasional itu menyoal tak adanya BUMN yang mensponsori acara yang digagas pemerintah DKI Jakarta tersebut. Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni mengaku telah mengajukan proposal ke Menteri BUMN Erick Thohir agar bisa ikut berpartisipasi. Proposal tersebut diajukan pada 25 April lalu setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan  di Sirkuit Internasional E-Prix Jakarta, Ancol, Jakarta Utara. "Gua memelas minta BUMN untuk bergabung demi bangsa dan negara, bukan memelas karena faktor yang lain," kata Sahroni, Kamis, 2 Juni 2022. Erick Thohir irit bicara saat dimintai komentar ihwal tak adanya perusahaan milik negara yang terlibat dalam program besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Erick hanya mengatakan bahwa BUMN selama ini sudah terlalu banyak berpartisipasi dalam sejumlah acara seperti penyelenggaraan G20 di Bali, November mendatang, ((Yetede)

Sempat diwarnai pro dan kontra, balapan Formula E di Sirkuit Internasional Jakarta E-Prix (JIEC) akan digelar Sabtu (4/6) ini. Kejuaraan dunia balap mobil listrik terkemuka sejagat itu menjadi simbol kebangkitan Indonesia dari pandemi dan krisis yang sempat membuat balapan internasional mati suri. 22 pembalap, sebagian jebolan Formula 1, akan beradu cepat di JIEC mulai pagi ini. Jakarta menggantikan Cape Town, Afsel, yang batal menggelar balapan Formula E seri kesembilan musim 2021-2022 akibat pandemi Covid-19. Meskipun belum pernah diuji coba sebelumnya, trek yang dibangun selama dua bulan itu dianggap siap untuk menggelar balapan mobil formula pertama di Tanah Air dalam 16 tahun terakhir atau sejak Grand Prix A1 di Sentul, 2006.

”Jakarta telah siap. Momen (balapan) ini telah kami nanti nantikan sejak 2019,” ungkap Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo, Jumat (3/6). Hal serupa disampaikan Ketua Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 Ahmad Sahroni. ”Semua, sejauh ini, sudah siap. Kurangnya tinggal pelaksanaannya besok,” tutur Sahroni. Menurut panitia, antusiasme warga menonton balapan kelas dunia itu sangatlah tinggi. Tiket menonton balapan telah ludes terjual sejak beberapa hari lalu. Sebagian pembeli tiket bahkan warga asing. ”Ini balapan mobil dengan semangat keberlanjutan lingkungan hidup. Karena itu, efeknya bukan hanya ekonomis, melainkan juga ekologis,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies berharap kehadiran Formula E bisa memopulerkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air, khususnya Jakarta. Ia berkata, efek rumah kaca di DKI akan dikurangi 30 % pada 2030. (Yoga)

Pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem tenaga honorer mulai November 2023. Jika membutuhkan tambahan tenaga, instansi pemerintah dapat merekrut pekerja alih daya (outsourcing) melalui pihak ketiga. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai tidak memperhatikan nasib pegawai honorer yang telah bekerja puluhan tahun. Penghapusan tenaga honorer merupakan implikasi pemberlakuan PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasal 99 Ayat 1 PP No 49/2018 mengatur, lima tahun setelah PP diberlakukan, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.

Menpan dan RB Tjahjo Kumolo sudah mengeluarkan surat edaran ke semua instansi pemerintahan untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, paling lambat 28 November 2023. Dalam surat edaran No B/185/M. SM.02.03/2022 itu, pejabat pembina kepegawaian (PPK) di semua instansi pemerintah diminta menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK dan tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, dapat diangkat pegawai melalui pola outsourcing oleh pihak ketiga. Pegawai outsourcing itu bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB Alex Denni menambahkan, pegawai non-ASN yang masih memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang. diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Khusus guru dan tenaga kesehatan, yang merupakan bagian dari pelayanan dasar, akan diberi kemudahan atau afirmasi untuk mengikuti seleksi calon PPPK. (Yoga)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dalam kualitas pelayanan publik yang telah diberikan, atau berada dalam Zona Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia. "Kemenkominfo menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari Ombudsman RI. Predikat ini tentunya mendorong kami  untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemenkominfo Hary Budiarto, yang juga menjadi Plh Sekretaris Jenderal Kemenkominfo. Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, saat menerima penghargaan, Hary menyampaikan, hasil penilaian itu juga menunjukkan apresiasi atas upaya jajaran Kemenkominfo untuk  menerapkan standar dan menjalankan administrasi pemerintahan yang baik. (Yetede)

Tahapan Pemilihan Umum 2024 belum juga dimulai, tapi hawanya telah mempengaruhi konstelasi politik dalam negeri. Agenda para partai politik, juga para elitenya, kini semakin mengarah ke bursa calon presiden 2023 yang pendaftarannya ada kemungkinan baru dibuka pada September 2023. Begitu pula yang terjadi pada PDIP, Partai pemilik suara terbesar di parlemen dan penyokong utama Presiden Joko Widodo dalam dua pemilu terakhir akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 21-23 Juni mendatang. Kasak-kusuk soal calon presiden serta hubungan Istana Negara-dan Teuku Umar-kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri- kini meramaikan pembicaraan para pengurus partai menjelang hajatan itu. Wakil Sekretaris Jenderal PIDP, Arief Wibowo, mengatakan rakernas partai akan mengisi dua agenda. Pertama, pengurus partai di pusat dan daerah akan mencermati jadwal serta tahapan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 2024. (Yetede)