Untuk 2022, inflasi dunia diperkirakan bertengger di angka 6,2 %, sedangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi hanya 3,3 %. Bahkan Bank Dunia memberikan perkiraan lebih rendah, yaitu 2,9 %. Gap domestik dan dunia dengan gap angka inflasi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi yang besar itu, wajar Bank Dunia menyebut istilah stagflasi. Yang memprihatinkan, lebarnya gap angka inflasi dengan angka pertumbuhan ekonomi itu banyak terjadi di negara-negara maju, karena ini akan menghambat laju pemulihan ekonomi dunia. Dalam kondisi normal, negara-negara maju biasanya dijadikan tumpuan pasar produk-produk dari negara berkembang. Dengan kondisi stagflasi, tentu akan mengurangi atau malah menutup peluang ekspor tersebut.

Pilihan instrumen untuk menjinakkan inflasi sangat terbatas, diantaranya menaikkan suku bunga. Penyebabnya, inflasi saat ini disebabkan negatifnya penawaran agregat (aggregate supply), sebagai dampak dari terganggunya rantai pasok akibat pandemi, ditambah perang dagang AS- China, dan sekarang ditambah lagi perang Rusia-Ukraina. Selain itu, juga terjadi negative suplai tenaga kerja, karena pilihan pensiun dini sebagai dampak pandemi, semakin menuanya tenaga kerja, dan resistansi terhadap tenaga kerja migran. Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 pada 2022 dengan slogan Recover Together, Recover Stronger dituntut bisa mendorong kerja sama dan kerja bersama untuk mewujudkan slogan tersebut. (Yoga)

Konflik terkait geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah memporak porandakan pasar energi dan komoditas pangan, karena kedua negara merupakan penghasil utama komoditas energi dan pangan dunia. Invasi militer Rusia ke Ukraina menyebabkan aktivitas logistik di sekitar Laut Hitam terhenti. Sanksi yang diberikan Uni Eropa dan dunia kepada Rusia ataupun aksi balasannya menimbulkan implikasi luas, seperti kenaikan harga minyak, pangan, dan biaya distribusi global. Situasi diperparah dengan kondisi internal AS, China, dan Uni Eropa yang merupakan motor utama pertumbuhan global. China sedang tertekan akibat kebijakan penutupan wilayah karena kasus Covid-19 yang meningkat. Pergerakan harga komoditas pangan, energi, dan barang substitusi lain merangkak naik secara global. Inflasi di AS Mei 2022 tercatat 8,6 % secara tahunan, level tertinggi sejak 1982.

Inflasi Inggris pada April 2022 mencapai 9 % secara tahunan, tertinggi dalam 40 tahun. Tren kenaikan inflasi pada periode yang sama juga dialami Jerman (7,9 %), Italia (6,9 %), bahkan Lituania mencatat dua digit inflasi sebesar 18,9  %. Asia Tenggara tidak luput dari tren lonjakan inflasi global. Pada April 2022, Laos mencatatkan inflasi 9,9 %. Pada Mei 2022, Thailand mencatatkan inflasi 7,1 %. Inflasi Indonesia pada Mei 2022 terhadap Mei 2021 terbilang rendah, yakni 3,55  %. Meski masih rendah, sejak awal tahun inflasi Indonesia terus merangkak naik. Tren lonjakan inflasi secara global patut diwaspadai agar tidak tertransmisi pada kenaikan harga-harga di pasar domestik dalam negeri. Kondisi periode inflasi disertai penurunan pertumbuhan PDB disebut stagflasi.

Stagflasi berpotensi mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat pesat. Adapun cara mengatasi stagflasi ini adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat sehingga bisa mengurangi pengangguran. Untuk mengantisipasi efek buruk dari stagflasi, inflasi di Indonesia perlu dijaga agar tetap rendah. Di tengah situasi serba tak pasti ini, diperlukan mitigasi untuk mengantisipasi situasi secara jangka pendek dan panjang. Kenaikan harga komoditas energi dan pangan akan menekan postur APBN. Alokasi anggaran untuk subsidi akan membengkak. Untungnya, penerimaan juga meningkat akibat kenaikan harga komoditas, khususnya batubara dan minyak sawit sebagai komoditas utama ekspor Indonesia, sehingga meski subsidi meningkat, defisit fiskal 2022 diproyeksikan masih bisa turun dari 4,85 menjadi 4,5 %. (Yoga)

Pemerintah negara mulai dari India hingga Malaysia, Argentina hingga Serbia telah memberlakukan pembatasan ekspor makanan karena kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Situasinya diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti cuaca ekstrem dan mandeknya rantai pasokan, sehingga memperparah situasi kelaparan di seluruh dunia. Pemerintah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi hanya membutuhkan waktu 24 jam pada Mei 2022 untuk membatalkan rencana memberikan bahan pangan pada dunia. Padahal pada April lalu Modi secara terbuka mengatakan siap mengisi celah kekosongan di pasar biji-bijian global yang ditinggalkan oleh Ukraina. Namun, kemunculan sejumlah data yang mengkhawatirkan telah mengubah semua rencana. Pertama adanya data yang direvisi turun atas tanaman gandum India pada awal Mei akibat gelombang panas yang tiba-tiba memukul hasil panen. (Yetede)

Tekanan ekonomi dunia sedang terjadi. Pada 7 Juni lalu, Bank Dunia memproyeksikan turunnya pertumbuhan ekonomi dunia, dari 5,7% pada 2021 menjadi 2,9% pada tahun ini. Pada 12 April, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sudah mengoreksi proyeksi perdagangan barang dunia tahun ini, dari 4,7% menjadi 3%, dengan catatan bahwa proyeksi ini tidak pasti karena bergantung pada situasi perang di Ukraina. Sebaliknya, laju inflasi dunia, menurut estimasi Departemen Ekonomi dan Sosial PBB pada 1 Juni lalu, akan naik dua kali lipat, dari rata-rata 2,9%. Interaksi ekonomi sama dengan interaksi alam semesta yang sangat besar, mekanisme anatomi tubuh, atau bahkan struktur sel yang tidak terlihat, sebagai sebuah sistem. Interaksi ini mengikuti hukum alam yang, oleh Adam Smith, Bapak Ilmu Ekonomi Modern, disebut digerakkan oleh sebuah "tangan tak terlihat,". Keterbukaan ekonomi antar negara tetap penting. Namun, ketika satu bagian dari sistem mengalami kerusakan, misalnya karena bencana alam, pandemi, atau perang, seluruh sistem akan merasakan dampaknya. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Minggu (26/6)) mengumukan proyek kelompok negara G-7 untuk menandingi Belt and Road Inititive (BRI)-nya Tiongkok. Dengan menggalang dana sekitar US$ 600miliar untuk program-program infrastruktur global di negara-negara miskin. Rencana yang pertama kali mengemuka pada pertemuan puncak G-7 tahun lalu ini akan menyasar negara-negara yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Dari jalan hingga pelabuhan dan sampai saat ini menggantungkan pendanaannya dari Tiongkok. Biden yang masa kepresidenannya berusaha memulihkan kepemimpinan AS di kancah dunia, mengatakan versi inisiatif G-7 ini tidak hanya akan mengejar tapi juga memberikan alternatif lebih baik. (Yetede)

”The year of living dangerously,” menggambarkan situasi sepanjang 2022. Semuanya serba tak pasti, berbagai perkembangan silih berganti menebar kekhawatiran. Tahun ini adalah pertaruhan, apakah tahun depan akan terjadi perfect storm. Banyak analis mengkhawatirkan bertemunya krisis energi, pangan, dan keuangan yang berujung pada resesi global. Bank Dunia dalam laporan terkini Global Economic Prospects, edisi Juni 2022, menarasikan rumitnya pilihan situasi. Kalaupun terhindar dari resesi,tampaknya perekonomian global tak bisa terlepas dari stagflasi. Kecuali, terjadi perombakan besar dari sisi penawaran ekonomi melalui restorasi mata rantai pasok dan logistik global. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global 2022 hanya 2,9 %, lebih rendah daripada perhitungan sebelumnya pada Januari sebesar 4,1 %, merosot drastis dibandingkan pertumbuhan 2021 sebesar 5,7 %.

Pertumbuhan rendah (stagnasi) akan diiringi inflasi tinggi serta peningkatan risiko keuangan akibat melonjaknya tingkat utang, juga di negara berkembang. Menghadapi pengetatan kebijakan moneter di negara maju, sektor keuangan di beberapa negara berkembang bisa terpicu gejolak. Pemulihan ekonomi dari pandemi pada 2021 telah memunculkan optimisme  berlebihan. Likuiditas yang melimpah dalam perekonomian, sebagai efek stimulus (moneter dan fiskal), telah mendorong permintaan. Krisis Ukraina hanya memperparah situasi global yang sudah cenderung proteksionis dan nasionalistis. Sejauh ini, perekonomian domestik relatif kuat menghadapi guncangan global, paling tidak hingga akhir tahun ini.

Satu-satunya cara menghadapi ketidakpastian adalah meningkatkan kapasitas menghadapi gejolak. Pemerintah, khususnya Kemenkeu, sudah mengantisipasi situasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonom Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 yang baru saja disampaikan ke DPR. Intinya, menghadapi situasi sulit penuh ketidakpastian pada tahun depan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dalam rangka transformasi ekonomi menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,3-5,9 % dengan tingkat inflasi 2-4 %. Sementara nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 14.300-Rp 14.800 per USD, dan harga minyak mentah berkisar 80-100 USD per barel. (Yoga)

Harapan PBB untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem terganggu. Perang Rusia dan Ukraina, pandemi, serta kerusakan lingkungan meningkatkan penderitaan jutaan orang di dunia. Laporan Platform Respons Krisis Global (GCRP) PBB, Rabu (8/6) di New York  menyebutkan, saat ini sekitar 60 % pekerja memiliki pendapatan riil lebih rendah daripada sebelum pandemi Covid-19. (Yoga)

Perekonomian dunia harus membayar mahal akibat invasi Rusia ke Ukraina. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat, sementara inflasi bakal lebih tinggi. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Rabu (8/6) menyebutkan, produk domestik bruto (PDB) global akan tumbuh 3 % pada 2022, turun tajam dari perkiraan pada Desember 2021 sebesar 4,5 %. (Yoga)

Bank Sentral Eropa (ECB)  menetapkan untuk mengakhiri program  stimulus pembelian obligasi  besar-besaran dalam pertemuan  di Amsterdam, Belanda pada Kamis (9/6). Ini mengingat laju inflasi di zona Euro telah melonjak  ke tertinggi sepanjang masa. Menurut laporan, harga konsumen di zona Euro  mengalami kenaikan 8,1% year-on-year (yoy) pada Mei. Ini adalah angka tertinggi sejak blok  mata uang diluncurkan , juga jauh di atas target ECB sebesar 2%. Pasalnya, ECB masih tertinggal di belakang bank-bank sentral  di Inggris dan AS, yang telah bergerak agresif untuk membasmi inflasi. Tetapi rencana semula ECB adalah  adalah untuk menghentikan  pembelian aset di bawah  program stimulus era krisis, sebelum melanjutkan menuju kenaikan suku bunga aktual. Program Pembelian Aset atau Asset Purchase Programme (APP) merupakan hal terakhir dari serangkaian langkah-langkah pembelian utang senilai total sekitar lima triliun Euro (US$ 5,4 triliun) yang dilakukan oleh EBC sejak 2014. (Yetede)

Republik Rakyat Tiongkok (RRT)  tidak mendapat perhatian akibat keriuhan strategi Indo-Pasifik baru yang digawangi Presiden  AS Joe Biden. Tapi, pada saat bersamaan, Tiongkok menjadi tuan rumah pembicaraan tingkat tinggi kemitraan  Economi Komperhensif Regional (Regional Comperhensive Economic Partnership/RCEF)  yang digadang-gadang sebagai pakta perdagangan terbesar di dunia.  Menurut laporan, pembicaraan tentang RECP terjadi beberapa hari setelah pemerintah Biden meluncurkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), yakni kemitraan yang melibatkan tiga negara, kecuali Tiongkok. Para analis mengungkapkan ekspektasi soal pertemuan RCEF-yang berlangsung di pulau selatan provinsi Hainan- bahwa alih-alih bereaksi atau melawan IPEF, Tiongkok kemungkinan akan terus maju dengan pakta-pakta perdagangan yang disepakati, memanfaatkan tarif yang sudah disiapkan dan mengakses pasar. (Yetede)