Larangan ekspor sementara bijih nikel masih berlanjut. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menyatakan belum semua perusahaan selesai dievaluasi kepatuhan ekspornya. Larangan ekspor sementara bijih nikel diberlakukan sejak 29 Oktober lalu. Luhut Binsar Pandjaitan berdalih ada lonjakan volume ekspor hingga tiga kali lipat dari total kuota yang diberikan. Sejak awal September, jumlah kapal ekspor komoditas itu meningkat hingga sekitar 130 kapal per bulan. Normalnya hanya 30 kapal berisi bijih nikel yang meninggalkan pelabuhan Indonesia ke luar negeri. Kondisi ini makin parah lantaran kadar bijih nikel yang diekspor tidak sesuai dengan aturan, yaitu melebihi 1,7 persen.

Pemerintah kemudian membentuk tim untuk terjun langsung mengecek eksportir yang melanggar aturan. Tim tersebut antara lain terdiri atas Kementerian Energi, BKPM, KPK, Badan Keamanan Laut, Bea dan Cukai, hingga Pemerintah Daerah. Lonjakan volume ekspor bijih nikel ini dipicu oleh rencana pemerintah mempercepat larangan ekspor komoditas tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, batas waktu ekspor bijih nikel hanya berlaku hingga 31 Desember 2019. Artinya, ekspor akan dimulai setahun lebih cepat dari rencana awal larangan pada 2022. Pemerintah memutuskan berhenti mengekspor nikel untuk mengembangkan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Indonesia memiliki nikel terbaik utuk membuat baterai lithium ion. Komponen tersebut sangat dibutuhkan untuk kendaraan listrik dan menghabiskan sekitar 40 persen biaya produksi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia, Meidy Katrin lengkey, menyatakan penghentian sementara ekspor sejak akhir Oktober ini menimbulkan kerugian perusahaan mencapai Rp 500 miliar. Meidy mengatakan ada 20 kapal pengangkut bijih nikel yang tertahan di pelabuhan hingga Rabu lalu yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya kelebihan waktu sandar hingga Rp 300 juta per hari.

Bisnis tambang emas memang menyilaukan. Prospek bisnis yang stabil membuat sejumlah emiten pertambangan batubara mulai mendiversifikasi bisnisnya ke bisnis logam mulia itu. Salah satunya PT United Tractors Tbk (UNTR) yang mengakuisisi 95% saham PT Agincourt Resources, pemilik tambang emas Martabe di Sumatera Utara.

Jika dibandingkan dengan bisnis batubara, bisnis emas lebih menjanjikan, karena instrumen emas mulai banyak diminati. Namun, perusahaan yang akan masuk ke tambang emas harus memikirkan terkait pembuatan smelter yang memerlukan biaya tak sedikit.

Restitusi pajak yang membludak membuat realisasi penerimaan pajak kuartal pertama tahun ini loyo. DJP mencatat realisasi restitusi pajak periode Januari-Maret 2019 mencapai Rp 50,65 triliun atau tumbuh 47,83% y.o.y. Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit serta pertambangan termasuk yang restitusinya terbesar. Restitusi pajak di sektor pertambangan meningkat 43,5%, sedangkan pada sektor industri pengolahan melonjak 60,6% y.o.y. Direktur CITA menilai, kebijakan percepatan restitusi pajak sejatinya bagus untuk arus kas wajib pajak. Namun pemerintah tetap perlu mengantisipasi kecenderungan peningkatan restitusi sepanjang tahun ini.

INDONESIAN Mining Institute (IMI) menilai, persoalan investasi atau nilai keekonomian dalam pengembangan smelter dilihat per komoditas serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Investasi smelter tergolong investasi jangka panjang dan membutuhkan dana besar. Jika itu tidak disiapkan, maka margin bisnis hilir ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bisnis hulunya. Misalnya, PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dibandingkan bisnis hulunya masih lebih kecil. Hasil berbeda didapatkan jika dibandingkan dengan nikel dan bauksit dari hulu ke hilir terbukti menguntungkan, seperti PT Antam, PT Vale, dan PT Bintang Delapan. Sejumlah kendala yang membuat pembangunan smelter lambat, antara lain karena adanya pengenaan tarif royalti bijih dan hasil pengolahan atau pemurnian. Kemudian ada dual perizinan yakni IUP dan IUI. Selain itu, pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang belum disiapkan dengan baik, serta kebijakan pembangunan smelter juga kurang tegas.

Pemerintah ingin mengamankan pasokan batubara ke pasar domestik. Kementerian ESDM mematok target DMO mencapai 128 juta ton, lebih tinggi dari target tahun lalu 121 juta ton, bahkan 11% lebih tinggi dibandingkan realisasi DMO 2018 sebesar 115 juta ton. Tidak hanya volume yang naik, porsinya turut naik, dari 25% tahun 2018 menjadi 26,17% tahun ini.
Agaknya para pengusaha tidak nyaman dengan target pasokan batubara DMO. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai kenaikan tersebut terlalu agresif. Pasalnya, kenaikan kebutuhan batubara domestik tidak signifikan. Di sisi lain, sebagian produsen batubara masih kesulitan memenuhi kewajiban DMO, terutama terkait kandungan kalori dan harga yang terus turun. Meskipun demikian, sejumlah emiten batubara berkomitmen memenuhi target DMO yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah mengerak estimasi kebutuhan batubara dalam negeri atau domestic market obligation menjadi 128 juta ton pada tahun ini. Proyeksi ini tumbuh 5,79% ketimbang target kebutuhan batubara tahun lalu sebanyak 121 juta ton. Kenaikan itu menyesuaikan permintaan batubara dalam negeri oleh PLN yang akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dirjen Minerba menyebutkan pemerintah sudah merestui RKAB seubsektor minerba sepanjang tahun 2019. Dalam RKAB tersebut, target produksi batubara nasional mencapai 489,12 juta ton atau naik 0,85% dibanding target tahun lalu. Namun estimasi ini turun 7,36% dibanding realisasi produksi sepanjang tahun lalu. Volume batubara tahun ini akan terserap oleh kebutuhan PLTU, metalurgi, industri pupuk, industri semen, tekstil, kertas dan briket.

Harga batubara kembali melemah. Meski begitu para emiten batubara tetap mengerek produksi tahun ini. Salah satunya adalah Adaro. Alasannya harga batubara sejatinya tidak bisa diprediksi. Karena itu, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali tetap menjalankan efisiensi dan keunggulan operasional di seluruh rantai bisnis ADRO. BUMI juga menargetkan pertumbuhan produksi pada 2019. BUMI optimis karena didukung alat produksi dan infrastruktur yang sudah ada. Selain itu, BUMI juga mendorong efisiensi dengan menekan biaya produksi di 2019.

Total smelter mineral yang akan beroperasi pada awal 2022 berpotesi mencapai 57 unit sejalan dengan tenggat ekspor bijih nikel, bauksit, dan konsentrat \r\nmineral. Pemerintah memperbolehkan ekspor bijih nikel, bauksit, dan konsentrat sampai dengan Januari 2022. Setelah Januari 2022, seluruh produk mineral yang akan diekspor harus sudah dimurnikan terlebih dahulu di smelter domestik. Saat ini, sudah ada 27 smelter mineral yang sudah menyelesaikan konstruksi. Selain itu, pembangunan smelter baru akan bertambah 30 unit sehingga total smelter yang akan beroperasi pada Januari 2022 bisa mencapai 57 unit. Realisasi ekspor bijih nikel hingga akhir 2018 sebanyak 22 juta ton atau 48,83% dari kuota ekspor sebanyak 48 juta ton. Realisasi ekspor bijih bauksit mencapai 9,8 juta ton atau 37,69% dari kuota 26 juta ton.

PT Aneka tambang Tbk tengah fokus mengakselerasi program hilirisasi mineral. Antam siap membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Saat ini, Antam sedang proses finalisasi menentukan mitra pembangunan smelter. Calon mitra sudah mengerucut pada dua perusahaan dari Filipina dan Tiongkok.
Antam menetapkan syarat bagi calon mitranya, yakni memiliki market share atas produknya, berpengalaman dan menguasai teknologi, plus memiliki kemampuan finansial. Investasi proyek smelter ini diprediksi US$ 1 miliar. Namun nilai itu bisa berkurang, tergantung teknologi yang akan digunakan. Sorong dipih karena mempertimbangkan infrastruktur, termasuk pasokan air untuk smelter.

Laporan keuangan Freeport McMoran Inc (FCX) yang terbit pekan lalu menyebutkan, investasi dalam pembangunan smelter mencapai US$ 3 miliar. Dana investasi tersebut akan ditanggung oleh para pemegang saham. Jika dihitung, Inalum selaku pemegang 51% saham Freeport kebagian US$ 1,53 miliar.
Smelter akan memiliki kapasitas input 2 juta ton konsentrat per tahun dan kapasitas output 460.000 ton katoda tembaga. Proyek smelter akan rampung dalam lima tahun setelah Kontrak Karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada Desember 2018.
Head of Corporate Communication and Government Relation PT Inalum mengklaim pendanaan smelter akan diambil dari internal Freeport Indonesia. Tidak ada dana yang keluar dari Inalum. Pengamat Energi dan Ekonomi UGM, Fahmy Radhi menilai, kewajiban pembangunan smelter merupakan kewajiban Freeport Indonesia sebelum divestasi, sehingga jika sekarang dibebankan setengahnya ke Inalum maka tidak fair.