Sumber daya tembaga dengan mineral ikutan emas, dan perak, di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI) diperkirakan masih tersedia hingga tahun 2050 mendatang. Selain itu, ada pula potensi cadangan sumber daya yang masih dapat dieksplorasi.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan tambang bawah tanah yang saat ini dikelola Freeport Indonesia masih menyimpan potensi sumber daya, setidaknya sampai puluhan tahun ke depan.

Ia menjabarkan PTFI membutuhkan waktu sekitar 12 tahun membangun infrastruktur tambang bawah tanah yang saat ini dioperasikan. Investasi yang dikucurkan untuk pembangunan tersebut mencapai US$ 8 miliar.

Tambang bawah tanah tersebut dioperasikan dengan menggunakan teknologi modern. Seluruh peralatan berat tambang bawah tanah, termasuk kereta bawah tanah yang digunakan PTFI dikendalikan secara remote dari jarak sekitar 10 kilometer. Sistem tersebut, kata dia, mengurangi potensi kecelakaan terhadap para pekerja.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 112 dari 140 emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2021 membukukan kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan pun mengangkat laba bersih perseroan 23,88% secara tahunan menjadi US$32,57 juta.Kenneth Ronald Kennedy Crichton, Presiden Direktur Archi Indonesia, mengatakan kinerja positif perseroan pada semester I/2021 ditopang oleh harga emas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga rata-rata penjualan emas ARCI naik menjadi US$1.802 per ons dibandingkan dengan US$1.656 per ons.“Kami berharap keadaan akan jauh lebih baik pada 2022 seiring dengan ekspansi pabrik pengolahan kami yang telah mencapai efisiensi penuh dan akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan produksi emas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/8).ARCI tengah fokus meningkatkan aktivitas eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung yang dioperasikan oleh entitas anak perseroan yaitu PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), baik di Koridor Timur dan Koridor Barat.Tujuannya adalah untuk mempercepat penemuan sumber daya mineral dan cadangan bijih yang baru dengan harapan dapat mencerminkan pertumbuhan 5%—10% dari jumlah produksi emas pada tahun lalu.

Selain itu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk emiten bersandi saham TPIA itu mencapai US$164,38 juta pada semester I/2021, berbalik positif dari rugi bersih US$40,12 juta pada periode yang sama 2020. Indika mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi US$12,0 juta, dibandingkan dengan rugi bersih US$21,9 juta pada semester I/2020.Azis Armand, Wakil Direktur Utama dan Group CEO Indika Energy, mengatakan sepanjang semester pertama 2021 perseroan mencatatkan kinerja yang solid dan mencapai target produksi yang ditetapkan. “Meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan batu bara telah meningkatkan harga jual rata-rata batu bara yang turut berperan dalam peningkatan laba bersih perseroan.” 

Dari kalangan analis, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menjelaskan kepada Bisnis, Jumat (30/7) bahwa realisasi kinerja mayoritas emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per semester I/2021 masih sesuai dengan proyeksi pelaku pasar. Hal yang terlihat jelas, lanjutnya, adalah perbaikan performa pendapatan para emiten. Beberapa emiten mampu mencatatkan pertumbuhan top line yang signifikan dan ada pula yang membalikkan rugi pada periode yang sama tahun lalu menjadi laba.Melihat kinerja emiten pada semester I/2021 ini, Alfred menilai emiten sektor komoditas, industri dasar untuk subsektor kimia dasar, konsumer nonsiklikal subsektor peternakan, infrastruktur telekomunikasi, dan perbankan akan mampu melanjutkan kinerja moncer hingga akhir tahun.Untuk perusahaan di sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan logam terlihat kenaikan signifikan pada pos laba bersih pada periode Januari—Juni 2021. Adapun, kontribusi terbesar peningkatan laba disebut Alfred berasal dari kenaikan harga komoditas yang mendorong ASP (average selling price), sehingga membuat marjin laba naik signifikan.Adapun emiten subsektor kimia dasar khususnya baja dan besi, kata Alfred, terpantau melanjutkan tren perbaikan performa yang memang sudah terlihat sejak tahun lalu.

Teka-teki pelaksanaan proyek smelter PT Freeport Indonesia mulai terjawab. Pada Kamis (15/7) lalu, Freeport dan PT Chiyoda International Indonesia telah meneken kontrak kerjasama untuk kegiatan engineering, procurement and construction (EPC) proyek smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengungkapkan, saat ini pengerjaan smelter di Gresik telah mencapai 7%. "Hingga Juni 2021, pembangunan Smelter Manyar sudah 7%. Kemajuan ini termasuk menyelesaikan fase front-end engineering design, dimulainya detail engineering, serta kemajuan pada penguatan atau persiapan lahan," ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (16/7). Adapun nilai investasi untuk proyek smelter tersebut masih berada di kisaran US$ 3 miliar.

JAKARTA, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menggandeng dua mitra strategis asal Tiongkok, Taiyuan Iron & Steel (Group) Co Ltd (Taigang) dan Shandong Xinhai Technology Co Ltd, untuk menggarap fasilitas pengolahan nikel Bahodopi. Para pihak telah menandatangani perjanjian kerangka kerja sama. Dalam perjanjian kerangka kerja sama tersebut, Vale Indonesia, Taigang, dan Xinhai menyepakati secara prinsip hal-hal utama, salah satunya pembentukan perusahaan patungan (JV Co) untuk membangun fasilitas pengolahan nikel di Xinhai Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. “JV Co akan membangun delapan lini pengolahan feronikel rotary kiln-electric furnace dengan perkiraan produksi sebesar 73 ribu metrik ton nikel per tahun beserta fasilitas pendukungnya,” jelas manajemen Vale Indonesia dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6). Adapun semua pihak menyetujui bahwa Vale Indonesia akan memiliki 49% saham JV Co. Sedangkan Taigang dan Xinhai akan memiliki 51% saham. Semua pihak juga menyetujui bahwa kebutuhan listrik akan bersumber dari pembangkit listrik tenaga gas untuk mendukung komitmen Vale Indonesia dalam mengurangi emisi karbon.

(Oleh - HR1)

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengusut dugaan korupsi perizinan perusahaan tambang. Pada Senin (14/6/2021), kejaksaan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Selain menyegel ruangan Kepala Bidang Minerba dan dua ruangan lainnya, tim juga menggeledah ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Azis. ”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait penggunaan IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutan) untuk PT Toshida yang memiliki izin di Kabupaten Kolaka hingga mereka melakukan aktivitas,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra Setyawan Nur Chaliq di kantor Dinas ESDM Sultra. Sejumlah dokumen disita, di antaranya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen verifikasi, dan dokumen jaminan reklamasi.

Pemerintah akan berupaya memperluas objek pajak. Salah satunya dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi hasil pertambangan. Saat ini, pengenaan PPN hasil tambang baru dilakukan pada hasil tambang komoditas batubara 10%.

Rencana perluasan PPN hasil tambang tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini sejatinya bakal dibahas tahun ini dan pemerintah berharap bisa berlaku tahun depan. Selain memperluas cakupan hasil tambang, pemerintah juga mengusulkan bisa mengerek tarif PPN hasil tambang tersebut dari sebelumnya 10% menjadi 12%.

Ia tidak merinci besaran tarif pasti PPN hasil tambang. Terkait tarif, saya tidak bisa mendahului sebab masih ada pembahasan yang harus sama sama kami ikuti. Neilmaldrin memaparkan perluasan pengenaan PPN hasil tambang tersebut karena cakupan PPN yang ada saat ini baru mencapai 60% dari potensi aktivitas ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani khawatir rencana perluasan PPN hasil tambang bisa menjadi beban baru bagi perekonomian dalam negeri. Apalagi kalau kebijakan itu diterapkan dalam waktu dekat seperti tahun depan. Kami berharap pemerintah lebih fokus pada penguatan pengendalian pandemi di masyarakat serta mendistribusikan stimulus yang sudah dianggarkan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Sapton menilai, tarif PPN sebesar 12% layak diterapkan untuk barang hasil pertambangan. Pengenaan PPN diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya sektor pertambangan yang kini masih terkontraksi. Misal penerimaan pajak tambang 2020 sebesar Rp 28,9 triliun atau minus 43,72% yoy. Namun, pajak bisa dilakukan jika ekonomi membaik.

Sejumlah produsen batubara bersiap merespons langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menaikkan kuota produksi batubara pada tahun ini. Kebijakan pemerintah itu bertujuan menggenjot volume ekspor batubara di tengah tren menguatnya harga dan permintaan komoditas energi ini.

Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman mengatakan, GEMS sedang menunggu persetujuan Kementerian ESDM atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang telah diajukan.

Jika nanti proposal disetujui, GEMS akan mengirim tambahan produksi batubara ke target pasar existing seperti China, India dan negara di kawasan ASEAN. Namun Sudin enggan membeberkan berapa kuota produksi tambahan yang diajukan GEMS. "Kami belum bisa menyampaikan karena sedang proses revisi RKAB, tunggu persetujuan dulu, " ujar dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara tahun ini sebesar 550 juta ton. Kini, proyeksi itu naik menjadi 625 juta ton. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021. Adapun penambahan 75 juta ton dikhususkan untuk pasar ekspor.

PT Harum Energy Tbk (HRUM) juga berencana mengerek produksi batubara di sepanjang tahun ini. jika semula HRUM mematok pertumbuhan produksi sebesar 25% year-on-year (yoy), kini mereka mengejar pertumbuhan 30% dibandingkan realisasi produksi tahun lalu.

Penerimaan pajak sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi masing-masing tumbuh 9,29% yoy dan 8,68% yoy. Kedua sektor itu telah berada pada zona pertumbuhan positif, baik secara akumulatif maupun bulanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pencapaian penerimaan pajak sektor pertambangan akibat melonjaknya penyerahan batu bara yang mulai terutang pajak pertambahan nilai (PPN) sejak November 2020.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan kinerja terutama di bulan Maret didorong adanya transaksi penjualan dan penyewaan kembali atau sales and lease back atas menara telekomunikasi salah satu Wajib Pajak (WP) operator seluler. la pun optimistis sektor informasi dan komunikasi masih bisa tumbuh di era pandemi, seiring masih dibutuhkannya layanan teknologi informasi di masa pandemi.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai setoran pajak sektor pertambangan akan kembali meningkat di kuartal II-2021, mengingat harga komoditas andalan dalam negeri sedang melonjak, seperti batu bara dan nikel.

Pemerintah daerah Papua sebentar lagi mendapatkan jatah 10% saham PT Freeport Indonesia. Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Divestasi Mandiri akan menggenggam saham Freeport. Dari porsi itu, Pemkab Mimika akan menguasai 70% dan Pemprov Papua 30%.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Papua Derek Hegemur mengungkapkan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas pengalihan jatah 10% saham Freeport.

Saat ini, 10% saham untuk Pemda Papua secara tidak langsung akan ditampung dalam PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). IPMM merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua.

Nilai transaksi dari proses peralihan 10% saham Freeport oleh PT Papua Divestasi Mandiri diperkirakan mencapai USS 818 juta.

PT Freeport Indonesia mendapatkan berkah dari kebijakan pemerintah membuka keran ekspor tujuh komoditas mineral mentah. Satu dari tujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menyatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah mengeluarkan izin ekspor untuk satu tahun ke depan.

Dalam catatan KONTAN, rekomendasi ini meningkat dari tahun lalu yang mencapai 1.069.000 wet ton konsentrat tembaga pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Pada 2019, Freeport hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Sebelumnya Kementerian ESDM menerbitkan kebijakan untuk membuka ekspor tujuh mineral mentah. Ketujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit dan nikel.