Amerika Serikat
( 385 )Presiden Biden Tidak Ikut Campur Kasus Anaknya
Presiden AS Joe Biden konsisten tidak mau mengintervensi kasus hukum yang membelit anaknya, Hunter Biden (54). Presiden Biden menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaan untuk melindungi anaknya. Padahal, anak bungsunya itu terancam hukuman belasan tahun penjara. Ancaman terbaru bagi Hunter terkait kasus pajak. Sidang mengenai kasus pengemplangan pajak Hunter dimulai di Los Angeles, Negara Bagian California, Kamis (5/9) waktu setempat atau Jumat (6/9) waktu Indonesia.
Hunter didakwa atas sembilan kasus menghindari pembayaran pajak periode 2016-2019. Nilai yang dikemplang 1,4 juta USD (Rp 21 miliar, kurs 1 USD setara Rp 15.000). Alih-alih membayar pajak, Hunter malah memakai uang tersebut untuk berfoya-foya. Ia malah jalan-jalan dengan fasilitas mewah, juga menyewa pekerja seks dan membeli narkotika. Semua itu dirangkum dalam 56 halaman berkas dakwaan. Setiap selesai jaksa membaca satu dakwaan, hakim bertanya kepada Hunter mengenai pendapatnya. Hunter sembilan kali menjawab ”bersalah”.
Apabila di akhir pengadilan Hakim Mark Scarsi memvonis bersalah, Hunter bisa dikenai hukuman maksimum 17 tahun penjara dan didenda 1,2 juta USD (Rp 18 miliar). Pengakuan Hunter ini mengejutkan masyarakat karena menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Sebelumnya, Hunter seolah terlihat siap untuk melawan pengadilan, sementara ayahnya, Presiden Biden, menyatakan tidak akan melindungi Hunter. ”Terkait kasus ini ataupun kasus sebelumnya, Presiden Biden tidak mau ikut campur keputusan yudikatif. Kalaupun putranya divonis bersalah, Presiden Biden tidak akan mengeluarkan amnesti atau pengampunan dalam jenis apa pun,” kata Jubir Gedung Putih Karine Jean-Pierre. (Yoga)
Pemilu AS
The Fed Pangkas FFR
Kebijakan The Fed Menurunkan Suku Bunga
Berkah Global dari Senin Kelabu
Perhatian pelaku ekonomi global tertuju pada pertemuan bank sentral AS (The Fed) yang terkini pada 30-31 Juli 2024. Kali ini The Fed memberi kisi-kisi bahwa penurunan suku bunga akan terjadi September-Desember 2024. Bagi pasar keuangan dunia, ini tetap saja merupakan permainan tebak-menebak arah kebijakan The Fed untuk pertemuan mendatang pada 19-20 September 2024, yang meningkatkan ketidakpastian sehingga sebagai instrumen yang dianggap aman, yaitu indeks USD meningkat dari 103,7 pada 17 Juli ke 104,6 pada 29 Juli akibat substitusi aset. Namun, setelah pertemuan The Fed, risiko berbalik arah sehingga indeks USD merosot ke 103,1 pada 3 Agustus.
Dampak langsungnya adalah substitusi dari saham ke aset finansial lain yang dianggap lebih aman, seperti obligasi Pemerintah AS. Harga saham di AS berguguran pada Senin, 5 Agustus 2024, yang terburuk sejak 2022, mirip kejadian 19 Oktober 1987 yang disebut Senin Hitam atau ”Black Monday”. Indeks DOW anjlok 1.000 poin atau 2,6 %. Sementara S&P 500 dan Nasdaq turun 3 % dan 3,4 %. Situasi tenang kembali di pasar saham setelah dua hari kepanikan. Terutama karena fakta pertumbuhan AS di triwulan II-2024 sebesar 2,6 % yang di atas triwulan sebelumnya 1,4 %. Otoritas moneter seluruh dunia memberi respon sesuai kondisi masing-masing.
Bank sentral Inggris (BOE) memilih tidak mengikuti The Fed, tapi lebih hati-hati dengan indikator Sahm Rule, menurunkan suku bunga pada 1 Agustus karena inflasi tahunan sejak Juni sudah turun ke 2,6 %, untuk mempertahankan momentum perekonomian yang sejak Mei indeks PMI manufakturnya mengalami ekspansi. BI pada 16-17 Juli memilih tetap mempertahankan suku bunga acuan karena ketidakpastian masih tinggi. Kurs rupiah melemah dari Rp 16.171 per USD (17 Juli) ke Rp 16.330 per USD (24 Juli). Dampak Senin kelabu di AS dalam jangka pendek adalah indeks USD yang melemah signifikan dari 104,6 pada 30 Juli ke 102,9 pada 5 Agustus atau 1,65 %.
Akibatnya, mata uang yen Jepang menguat paling tajam, dari 161,6 ke 144,7 atau 10,5 %. Won Korea menguat dari 1.384,7 ke 1.358,3 atau 1,9 %. Sementara rupiah menguat dari Rp 16.339 per 30 Juli ke Rp 15.940 per USD per 9 Agustus atau 2,4 %. Tren penguatan rupiah sejak minggu ke-4 Juni membuat ekspektasi inflasi menurun, terlihat dari inflasi tahunan yang menurun dari 2,84 dan 2,51 % pada Mei dan Juni ke 2,23 % di Juli. Bagi Indonesia, ini bukan saatnya berpangku tangan menunggu peruntungan. Walau Senin kelabu AS memberi ruang bagi rupiah menguat, ini menjadi pembelajaran bahwa kebijakan ekonomi harus konsisten dengan data ekonomi. (Yoga)
Kebijakan The Fed
PEMILU AS : Trump Akan Hapus Mandatori EV
Dalam pidato kampanyenya di Milwaukee, Donald Trump berjanji akan menghapus mandat electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik jika terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Percepatan EV merupakan kebijakan dari presiden Joe Biden. “Langkah [mencabut mandatori EV] ini akan menghasilkan penyelamatan industri otomotif AS dari kehancuran total, yang sedang terjadi saat ini, dan menghemat ribuan dolar per mobil bagi pelanggan AS,” kata Trump. Jika benar seperti itu, tentunya itu jadi ancaman buat raksasa kendaraan listrik Tesla yang dimiliki Elon Musk. Padahal, Elon Musk merupakan salah satu donatur besar bagi Trump lewat America Political Action Committee (APAC). Musk disebut-sebut merogoh kocek hingga US$45 juta atau sekitar Rp700 triliun untuk Trump.
America PAC telah didukung oleh sejumlah teman dan sekutu Musk di dunia teknologi, di antaranya Joe Lonsdale, yang mendirikan perusahaan perangkat lunak Palantir bersama Peter Thiel, donor politik utama untuk calon wakil presiden baru Trump, senator Ohio JD Vance. Selain itu, ada juga si kembar Winklevoss, pengusaha mata uang kripto yang menyerang Joe Biden karena melancarkan apa yang mereka sebut perang terhadap mata uang kripto melalui regulasi. Winklevoss memuji Trump sebagai “pro-Bitcoin, pro-kripto, pro-bisnis.”
Biden Mundur Tak Pengaruhi Pasar Keuangan
KKP Tingkatkan Akses Pasar Udang ke Amerika
Konservasi Terumbu Karang untuk Bayar Utang Rp 569 Miliar
Pemerintah Indonesia dan AS telah menandatangani perjanjian untuk mengalihkan kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang senilai 35 juta USD atau Rp 569 miliar dengan pelaksanaan proyek konservasi terumbu karang di wilayah laut Indonesia. Perjanjian bertajuk debt for nature swap and coral reef conservation atau pertukaran utang untuk alam dan konservasi terumbu karang tersebut diteken pada 3 Juli 2024. Lewat kesepakatan itu, pelaksanaan konservasi terumbu karang menjadi kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah RI tahun ini. Secara global, skema ini mendapat sorotan. Beberapa negara yang sudah menjalani kontrak, seperti Barbados, Belize, Ekuador, dan Gabon, terdapat banyak kendala yang membuat program sulit berjalan optimal, di antaranya biaya transaksi mahal serta isu transparansi dan inklusivitas.
Asisten Menkeu bidang Perdagangan dan Pembangunan Internasional AS Alexia Latortue di Kedubes AS, Jakarta, Jumat (12/7) mengatakan, lewat kesepakatan debt-for-nature swap and coral reef conservation, Pertama, mengurangi beban pembayaran utang Indonesia kepada AS. Kedua, alih-alih membayar kewajiban utang ke AS, uang itu bisa tetap berada di Indonesia untuk konservasi terumbu karang. Jadi, kesepakatan ini memenuhi dua tu juan penting, yaitu mengurangi pembayaran utang dan mendukung konservasi untuk melindungi terumbu karang. Ini penting karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan salah satu area terumbu karang terluas di dunia. Masyarakatnya pun mendapat banyak manfaat dari terumbu karang.
Program pertukaran utang untuk alam telah dijalankan AS selama 25 tahun terakhir. Kesepakatan yang ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada 3 Juli 2024 menjadi perjanjian ke-23 yang sudah dilakukan di 14 negara. Khusus di Indonesia, ini sebenarnya kesepakatan yang keempat setelah tahun 2009, 2011, dan 2014. Bedanya, tiga kesepakatan sebelumnya berfokus pada konservasi hutan tropis. Ini adalah kegiatan kolaboratif yang dibangun berdasarkan kesamaan nilai antara AS dan Indonesia, yaitu mendukung konservasi dan praktik lingkungan yang baik. Indonesia memiliki luas area terumbu karang terbesar kedua di dunia setelah Australia. Keanekaragaman hayati laut juga luar biasa. Ada 1.700 spesies laut yang berbeda,
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), yang memiliki rekam jejak baik selama dua dekade dipilih menjadi administrator dana untuk mengelola dana konservasi yang kemudian disalurkan sebagai hibah untuk lembaga-lembaga lokal. Dalam waktu dekat, dana hibah pertama sudah bisa disalurkan. Isu transparansi menjadi salah satu pelajaran utama yang dipetik selama 25 tahun menjalankan program pertukaran utang. Semua pihak yang terlibat harus memahami bagaimana dana dikelola dan disalurkan. Prinsipnya adalah menjaga biaya seminimal mungkin. Bermitra dengan LSM seperti The Nature Conservancy dan Conservation International, serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, penting untuk menjaga agar tidak timbul beban biaya tambahan dari pelaksanaan program. Dana hasil pengalihan utang pun akan digunakan sebagai hibah bagi organisasi lokal. Dengan demikian, masyarakat yang bergantung pada terumbu karang benar-benar mendapat manfaat dari kegiatan konservasi ini. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Waspada Rambatan Resesi AS
02 Aug 2022 -
Upaya Menegakkan Jurnalisme Berkeadilan
01 Aug 2022 -
Kegagalan Sistem Pangan Indonesia
06 Aug 2022









