Kinerja PT Petrosea Tbk (PTRO) tahun ini diproyeksikan membaik, didukung oleh peningkatan backlog kontrak yang mencapai Rp 64,3 triliun, tertinggi dalam sejarah perusahaan. Kontrak baru di sektor pertambangan serta ekspansi ke proyek engineering, procurement, and construction (EPC), termasuk proyek penangkapan karbon, menjadi faktor utama lonjakan ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kelompok modal inti (KBMI) 3 untuk naik kelas ke KBMI 4, yang memerlukan peningkatan modal inti di atas Rp 70 triliun. Bank-bank besar di KBMI 4 terus memperkuat modalnya, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin dengan Rp 241 triliun pada 2024, diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Rp 239,47 triliun dan PT Bank Mandiri Tbk Rp 229,93 triliun.

Setelah menguat sehari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah 1,14% ke level 6.794,86 pada 19 Februari 2025. Aksi jual bersih asing (net sell) masih menjadi faktor utama pelemahan IHSG, dengan aliran dana asing keluar mencapai Rp 1,13 triliun dalam sehari dan Rp 10,18 triliun sejak awal tahun.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai sebagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Pasalnya saat nanti beroperasi, badan ini menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha. Dengan demikian, lembaga pengelola aset negara tersebut membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan. Pada akhirnya, pengelola aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal, kedepannya diharapkan bisa menjadi lebih produktif. "Danantara itu menurut saya suatu keputusan ytang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat dengan lebih jelas," kata Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah. Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan. (Yetede)

Komisi XII DPR akan mendorong Satuan Tugas Hilirisasi dan ketahanan energi nasional agar membuat kebijakan baterai terintergrasi dari hulu ke hilir. Hal ini merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Senin (17/2/2025). IBC kini telah bertransformasi menjadi New Energy Materials Investment Holding. Bukan lagi Project Development Company. Dengan menyandang status baru ini maka IBC mampu mengoptimalkan berbagai bahan baku mineral dan batu bara di bawah pengelolaan MIND ID. "Kesimpulan ini untuk mengembangkan ekosistem baterai khusunya  yang berbahan baku mineral dari Indonesia dan di produksi di Indonesia," kata pimpinan rapat Bambang Patijaya. Direktur Utama IBC Toto Nugroho memaparkan IBS menjadi New Energy Materials Investment Holding merupakan keputusan  Kementerian BUMN. Perubahan itu ditandai dengan enandatnganan Perjanjian Pemegang Saham (PPS) dengan pemegang saham lainnya seperti PT Inalum, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). "Kami sekarang disebutnya New Energy Materials Holding. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita mendapatkan nilai tambah yang paling optimal dari seluruh aset kita, terutama yang di MIND ID, itu banyak sekali baterai materials yang kita bisa optimalkan," ujarnya. (Yetede)

Kapal bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara segera berlayar dengan berbekal modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Nahkoda pilih tanding diperlukan untuk bisa mengoptimalisasi modal fantastis tersebut. Ide awal pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalisasilkan aset dan meningkatkan kapitalisasi pasar (market capitalization) perusahaan-perusahaan BUMN. Yang muaranya, agar perushaan pelat merah kelolaan Danantara dapat memberikan setoran dividen lebih besar kepada negara. Namun, lubang celah juga menganga bilamana tata kelola Danantara tak berjalan sesuai rencana. Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai, pemimpin Danantara mestinya bukan hanya sosok yang piawai berbisnis. Namun, lebih dari itu, pemimpin Danantara juga mestinya berkemampuan dan memiliki sense of kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. "Jangan lupa, yang dikelola Danantara adalah BUMN, perusahaan milik negara yang orientasinya layanan publik, laba, plus selaras dengan program pemerintah," ujar Herry kepada Investor Daily. (Yetede)