Dividen final bernilai jumbo bakal kembali ditebar oleh PT Astra International Tbk. (ASII) kepada para pemegang sahamnya. Kas tebal juga membuat konglomerasi Astra agresif membidik lima subsektor investasi potensial pada tahun ini. Dalam Rapat Umum Peme­gang Saham Tahunan (RUPST) 2022, emiten berkode saham ASII itu menetapkan total dividen sebesar Rp9,67 triliun atau sekitar 47,89% dari laba bersih 2021 yang mencapai Rp20,19 triliun. Adapun, sisa laba bersih sebesar Rp10,52 triliun dibukukan ASII sebagai laba ditahan. Head of Corporate Com­mu­nication Astra International Boy Kelana Soebroto mengatakan ASII telah menebar dividen interim sebesar Rp45 per saham atau Rp1,82 triliun pada 29 Oktober 2021. Dengan demikian, dividen final senilai Rp194 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp7,85 triliun akan dibayarkan perseroan pada 20 Mei 2022.

PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) emiten yang bergerak dibidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi (HiTech Healthcare Solutions) membukukan total pendapatan sebesar Rp 269,85 miliar di kuartal I-2022. Nilai tersebut meningkat 18% (YoY) dibandingkan total pendapatan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 228,17 miliar. Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk Heru Firdausi Syarif mengatakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2021, di kuartal pertama tahun ini perseroan mampu terus meningkatkan porsi penjualan untuk non-pemerintah baik dari korporasi dan juga retailer. “Naiknya porsi Non-Pemerintah tersebut membuat distribusi pendapatan kami secara kuartalan semakin membaik dalam 2 tahun terakhir,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (17/4).

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,3 triliun. Sekretaris Perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk, Mario Casimirus Surung Gultom menjabarkan, nilai capex tidak berbeda jauh dengan alokasi tahun lalu. Sebagai informasi, tahun lalu Astra Agro Lestari telah merealisasikan dana belanja modal sebesar Rp 1,2 triliun.

PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) bersiap untuk memproduksi blue amonia pada tahun 2024. Wakil Presiden Direktur Utama PT Surya Esa Perkasa Tbk Kanishk Laroya mengungkapkan, pihaknya bakal mengkonversi fasilitas yang ada saat ini dari produksi amonia menjadi blue amonia. "Kalau untuk blue amonia estimasi di akhir 2024 kami berharap sudah bisa beroperasi sebagai pabrik blue amonia," ungkap Kanishk dalam diskusi virtual, Sabtu (19/3). Kanishk melanjutkan, sejumlah persiapan kini masih dilakukan termasuk untuk feasibility study atau studi kelayakan proyek. Untuk saat ini, kebutuhan investasi diperkirakan bakal mencapai US$ 100 juta hingga US$ 200 juta.

Sebagai tahapan awal, ESSA sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation (JOGMEC), Mitsubishi Corporation (MC) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Maret 2021 lalu. Diketahui Jepang telah berkomitmen untuk mengambil blue amonia sebanyak 2 juta ton per tahun hingga 2025 mendatang. Jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 5 juta ton per tahun di 2030.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. kian percaya diri untuk mengeksekusi rencana bisnis pada tahun-tahun mendatang setelah sejumlah langkah penataan internal membuahkan hasil positif. Dari sisi pemegang saham dan permodalan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) saat ini disokong oleh entitas dalam negeri yang cukup kuat yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH resmi tercatat sebagai pemegang saham pengendali BMI dengan kepemilikan 82,65%. Direktur Utama BMI Achmad K. Permana mengatakan bahwa BMI saat ini sudah jauh lebih sehat sejalan dengan langkah-langkah penataan yang dilakukan. Dari aspek permodalan, masuknya BPKH membuat perseroan optimistis menatap bisnis ke depan.

Dalam pengembangan bisnis ke depan, kata Permana, BMI akan fokus pada pasar yang selama ini cukup besar seperti haji dan umrah, juga industri berbasis halal yang terus berkembang. Selain itu, bisnis yang terkait dengan korporasi akan banyak menyasar perusahaan pelat merah. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyatakan rencana BMI untuk melanjutkan agenda IPO tentu perlu diimbangi dengan penguatan di berbagai aspek. Dia menilai selama ini BMI terlalu fokus ke nasabah korporasi khususnya korporasi perkebunan dan pertambangan. “Selanjutnya Bank Muamalat harus terus mengembangkan produk perbankan syariah yang mampu bersaing. Bank Muamalat tidak bisa terus melakukan bisnis biasa-biasa saja. Termasuk harus juga memgembangkan layanan digital,” kata Piter.

BMW Group Indonesia bersama dengan PT Karya Prima Ultima meresmikan pembukaan BMW Ultima, sebuah fasilitas perbaikan dan pengecatan kendaraan BMW dan MINI. BMW Approved Bodyshop menggunakan teknisi terlatih khusus, peralatan diagnostik terbaru dan suku cadang asli BMW maupun MINI dalam operasionalnya dan merupakan level tertinggi yang mendapatkan approval dari BMW AG dari Munich, Jerman.

Manajemen salah satu perusahaan ritel di Tanah Air, PT Hero Supermarket Tbk (HERO), menyiapkan sejumlah agenda dan ekspansi bisnis tahun ini. Emiten yang bergerak di sektor ritel tersebut berencana menambah gerai di sepanjang tahun 2022. Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto mengatakan, HERO Group optimistis dengan kehati-hatian bahwa kondisi perdagangan akan membaik pada tahun ini, seiring peningkatan kinerja selama paruh kedua tahun lalu. Pada November tahun lalu HERO Group melalui gerai IKEA telah membuka toko pertamanya di luar Jawa melalui konversi gerai Giant di Bali. Menyusul perubahan pendekatan strategis HERO Group, merek Giant di Indonesia telah resmi berhenti beroperasi pada Juli 2021. Namun yang pasti, HERO akan menambah gerai di sepanjang 2022 sebagai bagian dari optimalisasi dana belanja modal dan investasi tahun depan. "Namun, harus tetap melihat likuiditasnya karena penurunan penjualan juga akan berdampak pada likuiditas," tutur dia.

Korporasi nasional perlu waspada perihal pengelolaan utang. Pasalnya, menurut International Monetary Fund (IMF), Indonesia termasuk kategori negara dengan tingkat utang korporasi yang tinggi. Laporan IMF berjudul Policy Options for Supporting and Restructuring Firms Hit by the Covid-19 Crisis itu menyatakan korporasi di Indonesia memiliki sejumlah kerentanan yang berisiko mengarah ke pailit. Kerentanan itu mengacu pada enam tolok ukur, yakni persentase return of asset, leverage ratio, interest coverage ratio, cash ratio, utang berisiko, dan peringkat investasi perusahaan. Dari berbagai indikator tersebut, kerentanan yang paling tinggi ada pada interest coverage ratio (ICR) alias rasio cakupan bunga. ICR merupakan rasio antara utang dan profitabilitas yang dapat menjadi ukuran seberapa mudah perusahaan membayar bunga atas utangnya.

Faktanya, kendati menghadapi kerentanan yang cukup tinggi, korporasi nasional masih agresif memburu dana segar, salah satunya melalui penerbitan surat utang baik untuk ekspansi maupun refinancing. Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyarankan kepada pemerintah untuk mendorong perbankan, khususnya pelat merah untuk memberikan fasilitas keringanan beban utang korporasi. Di antaranya layanan debt to equity swap, menukar utang dengan saham, penjadwalan ulang pembayaran utang, hingga meringankan beban bunga utang.

Pembahasan kesepakatan perpajakan internasional di forum menteri keuangan G20 menjadi angin segar bagi penerimaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jika tidak ada aral melintang penyeragaman pungutan pajak bagi entitas bisnis lintas negara ini bisa berlangsung 2023. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama menjelaskan, pada pilar pertama yang menyangkut ketentuan perpajakan bagi sektor digital yang bergerak secara internasional atau global, tidak hanya Multinational Enterprises (MNE) yang berbasis digital saja, melainkan kepada semua MNE besar.

Negara-negara dalam G20 sudah menyepakati dua pilar perpajakan internasional. Aturan pajak global tersebut diharapkan bisa diterapkan pada 2023. Adapun dua pilar perpajakan tersebut adalah ketentuan perpajakan bagi sektor digital dan pajak minimum global (global minimum taxation). Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama memastikan Indonesia siap untuk melaksanakan dua pilar perpajakan tersebut di tahun 2023 nanti. "Dari sisi ketentuan perundangannya, Indonesia sudah siap untuk bisa segera melaksanakan dua pilar di tahun 2023," tegas Toto, sapaan akrabnya, kepada KONTAN, Minggu (20/2).

Untuk saat ini Indonesia dan negara-negara G20 masih menunggu aturan model untuk kedua pilar yang akan menjadi pedoman bagi tiap negara. Aturan model untuk pilar pertama yang menyangkut ketentuan perpajakan bagi sektor digital yang bergerak secara internasional atau global, sedang menunggu konvensi multilateral yang rencananya akan ditandatangani di pertengahan tahun 2022. Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji memandang positif kehadiran dua pilar perpajakan ini. Untuk pilar pertama ia menganggap sebagai sesuatu yang baik dan berpihak pada negara pasar. Apalagi banyak perusahaan digital global yang cuma menempatkan kantor perwakilan saja di Indonesia dan bukan dalam bentuk badan usaha tetap (BUT). Sehingga dengan penerapan pilar pertama ini Indonesia bisa mendapat keuntungan dari penerapan pajak digital internasonal.