Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterlibatan empat bank, terdiri dari tiga bank daerah dan satu bank milik pemerintah (BUMN), dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit senilai sekitar Rp3,6 triliun kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk. (Sritex).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa dana tersebut diduga dicairkan dan diterima oleh Iwan Setiawan Lukminto, pemilik Sritex. Iwan telah ditangkap oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di kediamannya di Solo pada Selasa malam, 20 Mei 2025, setelah tim Kejagung melacak alat komunikasi yang diduga miliknya.

Penangkapan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus besar yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit oleh lembaga perbankan kepada pihak swasta. Pemeriksaan Iwan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi, namun perannya sebagai penerima dana menjadi sorotan utama dalam kasus ini.

Kejagung kini tengah mendalami lebih lanjut peran keempat bank dan potensi pelanggaran prosedur pemberian kredit dalam skema yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Nasib investor PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex kian terpuruk setelah serangkaian masalah menerpa emiten tekstil ini. Selain terancam forced delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena sahamnya telah disuspensi sejak Mei 2021, kini petaka baru muncul: Komisaris Utama SRIL, Iwan Setiawan Lukminto, ditangkap Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatan dalam kasus kredit bermasalah senilai Rp 3,6 triliun dari empat bank kreditur.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih nantinya dicanangkan pemerintah sebagai penyalur bantuan sosial (bansos). Rencananya tersebut diupayakan  mengingat Kopdes Merah Putih mengutamakan peran Kementerian BUMN, salah satunya PT Pos Indonesia, sebagai perusahaan milik negara yang turut menyukseskan peran lembaga keuangan milik desa tersebut. "Kita ingin buka menjadi penyalur bantuan-bantuan sosial dengan PT Bos Indonesia, BUMN juga," jelas Menko. Menko Pangan yang juga Ketua Satgas Kopdes Merah Putih itu menjelaskan, peran serta kementerian BUMN menjadi fungsi sentral pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut. Selain PT Pos Indonesia, peran permodalan oleh Bank Himbara hingga agen pupuk perlu melibatkan Kementerian BUMN. "Semua itu urusannya dengan BUMN kita. Permodalan plafon Rp 3miliat itu dari BUMN, bank-bank dari Himbara. kemudian akan menjadi agen pupuk, agen sesuai pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, agen  semua BUMN juga," Karena itu Menko Pangan mengatakan, pihaknya juga meminta bantuan Menteri BUMN Erick Thohir guna membentuk sistem dukungan dari BUMN terhadao Kopdes Merah Putih. "Jadi, memang hampir semua. Karena itu, kata kuncinya keberpihakan BUMN kepada koperasi ini akan sangat menentukan berhasil apa tidak," tegas dia. (Yetede) 

Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Sumber Alam Agung Abadi Desa Plantungan, Blora, Jawa Tengah mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Plantungan lewat pengelolaan 160 sumur bor artesis yang menghasilkan  minyak. "BUMDes dari awal mengelola sumur artesis hingga sekarang sudah berkontribusi dalam memberikan PADes Plantungan lebih dari Rp 3 miliar," kata Pengelola BUMDes Sumber Alam Agung Abadi Desa Plantungan Hanafi. Hasil pengumuman limbah dari seratus sumur bor artesis di Desa Plantungan Kecamatan Blora Jawa Tengah, kata dia, rata-rata mendapatkan 1 juta liter per bulan. Ia mengungkapkan dari 160 sumur bor artesis tersebut, yang bercampur dengan minyak limbah tercatat ada 60-an sumur, selebihnya minyak yang bercampur dengan air. "tergantung intensitas hujan. Jika curah hujannya tinggi banyak airnya, begitu sebaliknya. Rata-rata per bulan pengumpulan minyak bisa mencapai 1 juta liter," terangnya. Ia mengatakan dari pengolahan puluhan limbah sumur bor artesis di Desa Plantungan, penghasilan per tahunnya ya cukup besar dan sudah berjalan empat tahun, sehingga bisa berkontribusi terhadap PADesa. Sekitar 10% dari PADes tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur serta lainnya. (Yetede)

Sektor perbankan menunjukkan sinyal pemulihan di tengah ketidakpastian ekonomi pada awal tahun 2025, dengan beberapa bank besar mencatatkan perbaikan kinerja keuangan. Salah satunya adalah Bank Central Asia (BCA) yang mencetak laba bersih sebesar Rp 20,2 triliun selama Januari–April 2025, tumbuh 17,4% secara tahunan. Menurut Edi Chandren, Lead Investment Analyst Stockbit, pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pendapatan non bunga yang melonjak 26,3%, sebagian besar berasal dari dividen anak usaha senilai Rp 2,2 triliun yang tercatat dalam laporan keuangan bank only.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), pengelola jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi, berupaya mendongkrak kinerja keuangan tahun 2025 melalui strategi ekspansi agresif. Perusahaan menargetkan pembukaan 1.200 toko baru, terutama di luar Pulau Jawa, yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibanding wilayah yang sudah jenuh seperti Jabodetabek.

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dan PT Bank Mandiri Taspen menjalin kerja sama pemasaran produk IFG Credit Life Insurance dalam rangka mendukung layanan perbankan yang terintegrasi. Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilakukan kedua perusahaan dalam memperluas akses perlindungan finansial bagi masyarakat.  Dalam kerja sama ini, Bank Mandiri Taspen bersama IFG Life akan memberikan perlindungan jiwa untuk debitur dan calon debitur  Bank Mandiri Taspen, terutama nasabah UMKM dan Pensiunan, dengan produk IFG Credit Life Insurance yang memberikan perlindungan terhadap resiko meninggal dunia bagi debitur selama jangka waktu kredit. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi debitur atas kelangsungan kreditnya dan menjaga kualitas kredit di Bank Mandiri Taspen. Direktur Bisnis Korporasi IFG Life Bugi Riagandhy, menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi dan misi IFG Life dalam memperluas akses perlindungan asuransi kepada masyarakat Indonesia. Kerja sama ini merupakan bentuk awal kolaborasi strategi dalam mendukung perlindungan menyeluruh bagi debitur dan calon debitur Bank Mandiri Taspen dan membuka peluang kerja sama lain di masa depan. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk )BSI) baru saja menggelar Rapat Umum Saham Tahunan (RUPST) yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah penunjukkan Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama Perseroan. Selain itu para pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai dengan total nilai mencapai Rp 1,05 triliun, yang setara dengan 15% dari keseluruhan laba bersih perusahaan. Jika dihitung per lembar saham, dividen yang akan diterima oleh para pemilik saham bank berkode BRIS ini adalah sekitar  Rp 22,78. Angka ini menunjukkan peningkatan  yang cukup signifikan, yaitu sebesar 22,86% dibandingkan dengan dividen tahun buku 2024 yang tercatat sebesar Rp 18.,54 per lembar saham. Kenaikan ini menjadikan indikasi kuat atas kinerja keuangan BSI yang solid sepanjang tahun 2024. Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan pembagian dividen tersebut sebagai bentuk komitmen dan apresiasi perseroan terhadao para pemegang saham yang telah senantiasa mendukung pertumbuhan dan perkembangan BSI, di tengah berbagai dinamika kondisi ekonomi dan bisnis. (Yetede)

Pertumbuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum belum seimbang dengan pertumbuhan electric vehicle (EV). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Battery Electric Vehicle (BEV) di 2024 mencapai 43.188 unit untuk menguasai  5% pangsa pasar. Sedangkan, hingga April 2025, Indonesia baru mempunyai sekitar 3.772 SPKLU. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi  Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, rasio SPKLU untuk 17-20 EV, sementara populasi mobil listrik terus meningkat pesat melebihi  kecepatan pertumbuhan SPKLU. "Distribusi SPKLU masih timpang, dengan 80% berlokasi di Pulau Jawa. Banyak SPKLU hanya mendukung pengisian lambat (AC) dan belum dilengkapi teknologi fast charging," ucap dia kepada Investor Daily. Yannes melihat setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kondisi timpang tersebut. Hal itu seperti biaya pembangunan yanga tinggi, distribusi SPKLU yang terkonsentrasi di beberapa kota besar saja di Pulau Jawa (khususnya Jabodetabek), serta perizinan yang rumit membuat ekspansi terhambat. (Yetede)

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.