Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto secara terang-terangan memilih Presiden Joko Widodo sebagai mentor atau pembimbing dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara periode mendatang. Salah satu keberhasilan Jokowi sebagai mentor yakni saat Prabowo memutuskan untuk deklarasi sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Keputusan Prabowo maju sebagai capres bergantung dari dukungan Jokowi. Prabowo menerangkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang sangat teliti. Dia pun berkelakar, tidak heran bisa kalah dari Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Saat ditetapkan menjadi presiden terpilih periode 2024—2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo juga mengikuti saran Jokowi untuk mengunjungi China, Jepang, dan Timur Tengah.

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana angkat bicara soal polemik kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan hasil analisis dari lembaganya. Polemik ini muncul setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengadukan anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, karena dianggap menyalahi aturan setelah berkoordinasi dengan PPATK dalam penelusuran dugaan pelanggaran etik oleh mantan jaksa KPK, Taufiq Ibnugroho.

Ivan menyatakan pihaknya selama ini memang tidak hanya memberikan laporan hasil analisis kepada aparat penegak hukum. Menurut dia, PPATK berwenang memberikan informasi kepada lembaga lain, seperti panitia pelaksana, inspektorat jenderal, serta pemangku kepentingan lainnya. “Secara umum kami tak hanya memberikan data kepada penegak hukum. Dalam bentuk khusus, kami memberikan informasi kepada pihak lain,” kata Ivan kepada Tempo, Kamis, 25 April lalu. “Tentunya dalam koridor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

Namun Ivan enggan menjawab perihal kedudukan koordinasi Dewas dengan PPATK dalam mengumpulkan alat bukti menyalahi aturan perundangan atau tidak. Dia juga tak mau terlalu jauh mengomentari soal polemik Nurul Ghufron dengan Dewas KPK. “Kami tak dalam kapasitas menanggapi apa yang terjadi di KPK. Kami serahkan pada mekanisme internal di sana,” katanya. (Yetede)

Langkah Indonesia dan Malaysia yang lebih dulu menggunakan ketidaksetujuannya atas European Union Deforestation-Free Regulation (UEDR) telah menginspirasi pihak lain untuk turut menyuarakan  penundaan dan perubahan kebijakan tersebut. Pihak-pihak itu diantaranya negara-negara Like-Minded Countries (LMCs), kelompok bipartisan di Amerika Serikat, serta asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa (UE). Meluasnya seruan penundaan dan perubahan kebijakan EUDR karena regulasi itu dinilai tidak adil, terutama bagi petani sawit. Seiring upaya penolakan EUDR  RI dan malaysia, kelompok bipartisan di AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, seperti dilansir mypolmoilpolicy.com, juga menyoroti kebijakan yang tidak adil bagi para petani  yang hendak masuk pasar  Eropa. Penundaan implmentasi atau perubahan EUDR dinilai sebagai salah satu solusi  yang bisa dilakukan saat ini.

Melakukan sosialisasi agar suatu organisasi menjalan kan praktik governansi yang baik (good governance), sama sulitnya dengan meyakinkan pemilik mobil untuk melengkapi mobilnya dengan sabuk pengaman dan kantung udara, pada saat awal sosialisasi dahulu. Orang pada umumnya baru sadar perlunya perlengkapan itu setelah kendaraannya mengalami kecelakaan.Dalam konteks organisasi, pimpinan atau pengurus organisasi juga sering menyoal mengapa mereka harus menjalankan praktik governansi yang baik, karena selama ini organisasinya bisa berjalan dengan baik-baik saja. Mereka yang berargumen seperti itu kemungkinan besar memang belum memahami pentingnya governansiatau belum pernah mengalami krisis internal dalam organisasinya atau krisis dahsyat seperti krisis 1997/1998 yang membuat negeri ini hampir bangkrut, ribuan perusahaan terpuruk, ratusan bank tumbang dan memaksa 4 bank terbesar milik negara harus merger. Ketika World Bank/IMF diminta untuk membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis tersebut mereka mensyaratkan Indonesia harus membenahi governansi dan manajemen risiko pada sektor publik dan sektor korporasi. 

Pemerintah kemudian merespon dengan mendirikan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada 2000, disusul oleh institusi non pemerintah yang dimotori 10 perguruan tinggi di Indonesia yang mendirikan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada tahun yang sama. Dalam ilmu pengelolaan organisasi telah berkembang dan berevolusi dalam tiga gelombang besar. Pertamaadalah fase Ilmu Administrasi, yang lebih banyak berkutat soal pencatatan dan penatausahaan yang rapi dalam suatu organisasi. Gelombang kedua ialah fase ilmu manajemen yang dipelopori oleh George Kelly dengan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) dalam pengelolaan organisasi sehari-hari. Gelombang ketiga ialah fase ilmu governansi lebih berfokus pada struktur, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi, dan pengaturan tugas dan tanggung jawab organ tertinggi dalam organisasi. 

Salah satu indikator atau cara untuk mengukur kinerja atau praktik governansi, adalah dengan membandingkan indeks persepsi korupsi antar negara, yang dikeluar kan oleh Transparency International. Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) melakukan penilaian dan pemeringkatan 180 negara di dunia, dengan skala nilai 1—100, di mana nilai 1 berarti negara itu sangat korup dan nilai 100 berarti sangat bersih. Pesan guru bangsa Ki Hadjar Dewantara tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berperilaku yaitu: “Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”,masih sangat relevan di masa sekarang ini, khususnya untuk komitmen pemimpin dalam menginternalisasikan governansi di organisasinya.

Penyampaian aspirasi, saran, dan keluhan masyarakat Jawa Barat kini kian mudah lantaran hadirnya aplikasi Sapawarga.Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ke depannya. Pemprov Jabar meluncurkan Layanan Aduan dan Hotline Terintegrasi Jawa Barat. Layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan bahwa selama ini masih terdapat kebingungan di kalangan warga mengenai bagaimana mendapatkan informasi atau solusi terkait layanan publik. Setiap fiturnya, imbuhnya, memiliki fungsi yang berbeda yang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Jawa Barat melalui Sapawarga Jabar Super App. Fitur ini atau bisa disebut Sistem Pengaduan Elektronik Terintegrasi sudah terintegrasi dengan aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) Aparatur Sipil negara (ASN). Dengan demikian, imbuhnya, aduan dapat ditindaklanjuti secara langsung dan cepat oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, terdapat fitur Hotline Jabar yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten melalui penyediaan informasi yang meliputi layanan kedaruratan, informasi, dan aduan warga dalam bidang prioritas. Bidang itu meliputi kategori layanan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lain-lain. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Triadi mengapresiasi hadirnya aplikasi Sapawarga yang telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan mengembangkan fitur pengaduan masalah yang langsung ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah. “Sapawarga menjadi salah satu alat untuk melaporkan kepada kami. Kemudian, diteruskan ke kepala perangkat daerah, untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak melaporkan ke Sapawarga, tetap kami tindaklanjuti,” jelasnya. Oleh karena itu, Pemprov Jabar terus berinovasi dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta mudah diakses, di antaranya Sapawarga.

Hingga menjelang akhir masa pemerintahan Presiden joko Widodo, penyelesaian konflik di lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) belum mencapai target. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, dari 851 lokasi yang ditetapkan, penyelesaian konflik dan redistribusi baru terealisasi di 21 desa. "Pada 2020, Presiden memberi janji target penyelesaian 50% LPRA, tap masih belum tercapai," kata Dewi saat dihubungi. Ia menilai belum ada kelanjutan komitmen penyelesaian dari pemerintah, padahal data LPRA sudah dipegang oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional. (Yetede)

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawas Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto mengatakan pada bulan Oktober 2024 para aparatur sipil negara (ASN)  direncanakan sudah bekerja  di Ibukota Nusantara (IKN). Untuk kloter pertama ASN yang dipindahkan  ke IKN jumlahnya sekitar 6.000 orang dan berbasis prioritas pembangunan. "Kalau kita melihat itu, tentu pada saat pelantikan presiden  dan wakil presiden terpilih, pada Oktober, mestinya sudah ada ASN disana. Jadi nanti, tentu Oktober  mestinya sudah akan berjalan," kata Erwan. Dia mengatakan kepindahan ASN ke IKN tersebut menyesuaikan dengan agenda pergantian pemerintah lama ke pemerintah baru. Hingga kini, lanjutnya, pemerintah masih membahas pemberian tunjangan  khusus bagi ASN yang pindah ke IKN, tetap dengan pertimbangan fiskal negara. "nanti akan segera disampaikan terkait dengan tunjangan-tunjangan khusus bagi ASN bacth pertama yang akan pindah ke IKN," tambahnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tengah mengkaji ulang pembangunan Pusat Data  Nasional (PDN), terutama terkait jumlah dan lokasinya. Arahnya, PDN yang akan dibangun dipangkas menjadi tiga dari semula direncanakan empat unit. Karena itu, sebuah peta jalan (Roadmap) dan tata kelola PDN tengah kembali dipersiapkan dan disempurnakan guna menopang transformasi digital di Tanah Air. Sebelumnya, Roadmap Digital Indonesia 2020-2024, Kemenkominfo telah menetapkan empat lokasi pembangunan PDN, yakni PDN yang terletak di Cikarang (Jawa Barat), Batam (Kepulauan Riau), Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (Kalimantan Timur), serta di Laboan bajo (NTT). "Saat ini, Kemenkominfo sedang menyiapkan  dan menyempurnakan roadmap maupun tata kelola PDN, termasuk terkait jumlah dan lokasi pembangunan ke depan. Dokumen kebijakan tersebut akan  disampaikan kepada publik secara terselesaikan secara legal dan formal," kata Menteri Kemenkominfo Budi Arie Setaidi. (Yetede)

Pasca dilantik sebagai penjabat Wali Kota Jayapura, Papua, setahun lalu, Frans Pekey, tak butuh waktu lama untuk segera bekerja. Sejumlah program inovasi layanan pemerintahan dia gulirkan untuk melakukan perubahan. "Pertama, saya melakukan konsolidasi internal. Karena kekuatan saya adalah ditopang seluruh jajaran pemerintah daerah. Bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda),” kata Frans seusai meraih Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia Inspiratif kategori Penjabat Kepala Daerah Inovatif dari Tempo Media di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023.

Frans memperkenalkan inovasi yang berorientasi pada enam budaya kerja berintegritas. "Pertama, tertib administrasi. Kedua, tertib aturan. Ketiga, pelayanan prima. Keempat, inovasi dan perubahan. Kelima, bebas korupsi. Keenam, tata kelola keuangan yang baik dengan tetap mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK," ujarnya. Dia juga fokus pada komunikasi dan kolaborasi dalam membangun Kota Jayapura agar lebih baik. "Pada 2023, saya membuat tema dan menyatakan sebagai Tahun Kolaborasi. Karena pemerintah kota menyadari bahwa kami memiliki kemampuan terbatas,” ucap Frans. Peran pemerintah pusat memajukan Kota Jayapura diwujudkan dengan pendirian Papua Youth Creative Hub. Menurut Frans, Presiden Joko Widodo dapat menghadirkan sebuah pusat kreativitas bagi anak-anak Papua. “Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi,” ujarnya. (Yetede)

Pada hari pertama kerja kemarin, aparatur sipil negara (ASN) diminta langsung fokus melayani masyarakat pascalibur Idul Fitri 1444 H. Mereka yang bekerja dipusat ataupun daerah diharapkan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Pelayanan publik di tengah momen Lebaran dinilai juga sudah terbiasa dilakukan ASN. Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas, saat memimpin rapat perdana seusai libur lebaran, telah menginstruksikan agar ASN langsung bekerja secara optimal agar berdampak langsung pada masyarakat.

”Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat. Kita harus langsung focus untuk tugas melayani masyarakat seusai libur nasional dan cuti bersama ini,” kata Anas lewat keterangan tertulis, Rabu (26/4). Selain membahas hal strategis terkait reformasi birokrasi, rapat juga membahas mengenai manajemen ASN. Anas berpesan, Idul Fitri harus menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja ASN. (Yoga)