Beberapa waktu lalu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah me­nyepakati penerbitan Undang-Undang Pengem­bangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK). Undang-undang (UU) yang disusun secara omnibus ini menyatukan 15 UU yang berkaitan dengan seluruh ekosistem sistem keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya tentang pengaturan mata uang rupiah. Dalam UU P2SK, jenis mata uang rupiah tidak hanya uang kertas dan uang logam sebagaimana terdapat dalam UU No. 7/2011 tentang Mata uang. Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menambah jenis mata uang rupiah yang baru dalam bentuk mata uang digital. Terbitnya jenis mata uang rupiah digital ini menandai era baru dari mata uang rupiah. Di tengah digitalisasi ekonomi yang mengubah pola pikir dan pola perilaku ekonomi masyarakat, penerbitan rupiah digital merupakan suatu keniscayaan. Bahkan saat ini sudah marak muncul mata uang bayangan (shadow currencies) yang perlahan mulai menggantikan peran dan fungsi uang fisik yang diterbitkan oleh negara. Namun, sepertinya jalan cerita penerbitan uang rupiah digital ini masih akan sangat panjang dan berliku. Di dalam UU P2SK tidak dijelaskan secara jelas dan perinci apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia digital ibarat hutan belantara yang belum terjamah manusia. Salah memahami arah dan mengambil jalan maka risikonya akan sangat fatal, tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Apalagi jika memasuki hutan belantara tersebut pada tengah malam dan tanpa alat penerangan, sudah pasti hasilnya kita akan tersesat makin dalam. Oleh karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral harus segera mengeluarkan peraturan turunan dari UU P2SK tersebut yang membahas secara jelas apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut dan bagaimana mengatur dan mengelolanya supaya tidak menjadi senjata makan tuan.

Guna memperkuat nilai tukar rupiah ditengah ketidakpastian global, BI terus memperluas kerjasama penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dengan sejumlah negara. Saat ini BI tengah menjajaki LCT dengan Korsel dan India, "Saat ini BI berencana untuk memperluas kerjasama dengan India dan Korsel," ujar Deputy Gubernur BI Doddy Budi Waluyo saat ditanya awak media beberapa waktu lalu. Dari data BI, kinerja LCT menunjukkan hasil positif dengan nilai transaksi 2022 sebesar US$ 3,8 miliar, meningkat 52% dibandingkan LCT 2021 sebesar US$ 2,5 miliar. Saat ini Indonesia telah memiliki kerjasama LCT dengan Thailand, Malaysia, Jepang dan China. (Yoga)

JAKARTA, ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 4% sepanjang 2023 menjadi Rp 15 ribu, dibandingkan bulan lalu Rp 15.700, didorong derasnya aliran dana asing ke pasar surat berharga negara (SBN). Hal ini mampu mendongkrak pasar saham domestik dalam beberapa hari terakhir. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia melesat 1,1% ke level 6.767, melanjutkan tren positif sejak perdagangan Jumat pekan lalu. Nilai transaksi saham mencapai Rp 12,8 triliun, di atas rata-rata sepanjang 2023 sebesar Rp 10,58 triliun, berdasarkan data BEI. Indeks saham-saham unggulan, seperti LQ45, IDX 30, dan IDX 80, berkibar, dengan kenaikan 1,81%, 1,9%, dan 1,64%. Adapun dua indeks sektoral mencetak kinerja impresif, yakni material dasar dan teknologi masing-masing 0,3% dan 1,94%. Kedua indeks sektoral itu mencetak pertumbuhan tertinggi sepanjang 2023, terdiri atas material dasar sebesar 4,3% dan teknologi 4%. (Yetede)

Pembayaran elektronik menggunakan kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, ataupun pendebitan tabungan sudah jamak. Pergeseran gaya hidup ke transaksi daring dan dukungan infrastruktur pembayaran daring ataupun luring menggunakan QRIS mendorong pesat adopsi pembayaran elektronik. Meski demikian, penggunaan uang kartal masih tetap tumbuh. Sementara, walau dunia kripto sedang dilanda ”musim dingin”, telah terbentuk persepsi koin kripto sebagai alat bayar untuk membeli aset-aset kripto ataupun sebagai instrumen pembayaran utama di platform Web 3. Hal ini mengarah kepada cryptoization, yaitu berkembangnya koin kripto sebagai alat bayar yang dapat menggantikan uang resmi. Fenomena di atas tidak hanya berpotensi menimbulkan shadow banking, tetapi juga shadow currency dan shadow central banking. Hal itulah yang terjadi di China di mana AliPay dan WeChat Pay mendominasi 90 % transaksi pembayaran ritel dengan nilai transaksi 10,8 triliun yuan atau 1,7 triliun USD per detik.

Mengantisipasi hal itu, komunitas bank sentral di seluruh dunia menjajaki penerbitan uang digital bank sentral (CBDC). Sekitar 60 % bank sentral sedang bereksperimen, sedangkan dua bank sentral, yaitu Bahama dan Jamaika, sudah menerbitkan CBDC. November 2022, BI pun menerbitkan whitepaper Proyek Garuda yang merupakan langkah awal penerbitan Digital Rupiah sebagai CBDC Indonesia.  Sebagai CBDC, Digital Rupiah berbeda dengan tabungan atau uang elektronik. Tabungan dan uang elektronik merupakan liabilitas dari bank komersial atau penerbit uang elektronik. Jika mereka bangkrut, ’uang’ kita berpotensi hilang. Meskipun relatif kecil, ada risiko kredit yang ditanggung oleh nasabah. Adapun Digital Rupiah merupakan klaim resmi terhadap negara bagi pihak yang memilikinya. Negara, melalui BI, menjadi penjamin. Ini menjadikan Digital Rupiah sebagai instrumen yang relatif bebas risiko kredit walau secara teori negara juga bisa gagal bayar. Whitepaper Proyek Garuda memberi gambaran dasar visi dan pemikiran Bank Indonesia terkait Digital Rupiah. Penerbitan CBDC merupakan proyek yang kompleks dan perlu direncanakan dengan baik. (Yoga)

Sepanjang 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah 9,31 %. Menurut kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan terakhir di 2022, yakni Jumat (30/12) ditutup pada level Rp 15.592 per dollar AS, turun dibandingkan akhir 2021 yang tercatat Rp 14.263 per dollar AS. Menurut Head of Macroeconomic and Financial Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina, depresiasi rupiah sejalan dengan menurunnya pasokan dollar AS di dalam negeri di tengah kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS. (Yoga)

Guna menambah pasokan dollar AS di dalam negeri, BI menerbitkan instrumen operasi moneter valuta asing yang baru dengan imbal hasil yang kompetitif. Instrumen semacam term deposit valas ini diharapkan bisa menarik eksportir untuk mengendapkan devisa hasil ekspor lebih lama di sistem keuangan Indonesia. Pasokan dollar AS sangat dibutuhkan BI untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral AS atau The Fed. Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, secara daring, Kamis (22/12) Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, BI menerbitkan instrumen valuta asing (valas) yang baru untuk mendorong penempatan devisa hasil ekspor (DHE), khususnya dari ekspor sumber daya alam, agar disimpan di dalam negeri oleh eksportir. Selama ini, sebagian DHE tidak mengendap lama di sistem perbankan Indonesia. Masih banyak eksportir yang kemudian memindahkan valasnya ke luar negeri karena imbal hasil penempatan valas di perbankan nasional kurang kompetitif dibandingkan dengan bank-bank di luar negeri.

Karena itulah BI akan menerbitkan instrumen valas dengan imbal hasil yang menarik sehingga bisa mengangkat imbal hasil valas yang ditawarkan perbankan kepada eksportir. Perry berharap dengan instrumen baru tersebut DHE bisa disimpan lebih lama di dalam negeri, yakni berkisar satu hingga tiga bulan. Dengan DHE tersimpan lebih lama di sistem keuangan dalam negeri, pasokan valas akan bertambah sehingga bisa mempertebal cadangan devisa yang bisa digunakan untuk intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hasil Rapat Dewan Gubernur BI juga memutuskan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 %. Selain meredam inflasi, kenaikan ini juga bertujuan untuk menjaga selisih dengan suku bunga The Fed yang pekan lalu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25-4,5 %. Langkah tersebut diharapkan bisa mencegah keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia sehingga stabilitas nilai rupiah bisa lebih terjaga. (Yoga)

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah.  Sejumlah ekonom menyebutkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menembus 16 ribu pada akhir tahun ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan rupiah berpotensi bergerak di rentang 16.100-16.500 per dolar AS pada akhir tahun. Ia mengatakan rupiah sulit bisa menguat dibawah 15 ribu per dolar AS, sesuai dengan asumsi pemerintah dalam APBN 2022 atau belanja 2023. "Ini fenomena superdollar karena investor global mencari aset aman  setelaha ancaman resesi menguat," kata Bhima kepada Tempo, kemarin. Sinyal resesi, menurut dia, salah satunya terlihat dari pelemahan Baltic Dry Index atau index kargo global yang anjlok 57% dalam setahun terakhir. Situasi tersebut masih akan ditambah  dengan kenaikan bertahap The Fed, yang diperkirakan bisa terjadi tiga kali pada 2023 untuk menjinakkan inflasi di Amerika. (Yetede)

Pascapenerbitan whitepaper Digital Rupiah 30 November lalu, salah satu pertanyaan yang sering mengemuka adalah bagaimana nasib uang lainnya baik uang bank sentral (kertas dan logam) dan uang privat (uang elektronik dan deposit) ke depan? Akankah musnah atau tetap bernyawa?. Jawaban atas pertanyaan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas dijawab dalam whitepaper, bahwa Digital Rupiah menjadi komplemen dan hidup secara berdampingan (coexistence) dengan bentuk uang lainnya baik uang bank sentral maupun uang privat. Pertanyaannya, lantas bagaimana mewujudkan prinsip komplemen dan koeksistensi tersebut dalam desain Digital Rupiah yang dirancang? Komplemen dan koeksistensi hanya akan terwujud jika Digital Rupiah dapat dengan mudah saling mengonversi dengan berbagai bentuk uang lainnya, tidak hanya rupiah kertas dan logam, tapi juga saldo uang elektronik, deposit, atau bahkan dengan CBDC negara lainnya. Dalam peta jalan Digital Rupiah, BI juga secara eksplisit menyebutkan bagaimana tahapan keterhubungan Digital Rupiah dengan infrastruktur pendukungnya sesuai usecase di setiap tahapan. Misal, keterhubungan dengan RTGS di tahap awal untuk mewujudkan koeksistensi dengan rekening giro bank di bank sentral dan seterusnya hingga tahapan akhir yg menghubungkan Digital Rupiah dengan seluruh infrastruktur sistem pembayaran eksisting.

JAKARTA, ID – Satu langkah nyata dilakukan Bank Indonesia (BI) terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital bank central atau central bank digital currency (CBDC). Pekan lalu di Jakarta, bank sentral menerbitkan white paper (WP) desain (high level design) pengembangan rupiah digital pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022. WP itu diberi judul Proyek Garuda, Navigasi Arsitektur Digital Rupiah. “Penerbitan WP ini merupakan langkah awal ‘Proyek Garuda’, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran WP tersebut. BI tidak sendiri, karena survei Bank for International Settlements (BIS) pada 2021 menemukan 81 bank sentral global berada pada tahap eksperimentasi dan piloting CBDC. Langkah puluhan bank sentral itu, kata Perry, tidak lepas dari arus digitalisasi ekonomi dan keuangan berlangsung lebih kuat memasuki era pandemi Covid-19. Perilaku transaksi masyarakat semakin bergeser ke arah online seiring dengan pembatasan mobilitas sosial (social distancing). (Yetede)

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, seiring berkembangnya teknologi dan dunia digital, muncul kebutuhan akan mata uang rupiah yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi di dunia digital. ”Rupiah digital itu sudah menjadi keniscayaan untuk transaksi digital di masa depan,” ujar Perry dalam bincang-bincang bertajuk Birama (BI Bersama Masyarakat) dengan judul ”Meniti Jalan Menuju Rupiah Digital”, Senin (5/12) di Jakarta. (Yoga)