Senior Country Representative US-ASEAN Business Council, Angga Antagia, mengatakan para pelaku bisnis digital, khususnya dari Amerika Serikat, bersedia menjalankan kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai dari setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia. Para entitas asal Amerika Serikat, kata Angga, masih memerlukan waktu kapan mandatori ini harus dijalankan secara efektif. Dia mengklaim banyak yang masih membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk menyelesaikan persiapan internal berupa sistem dan sumber daya manusia. Menurut Angga, para pelaku bisnis, khususnya bisnis digital dari Amerika Serikat, juga mau tak mau harus memungut pajak PPN dalam transaksinya. Selain Indonesia, negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, sudah menjalankan program ini. Thailand juga sedang menggodok kebijakan tersebut agar segera berlaku.

Kepala Komunikasi Korporat Bukalapak Intan Wibisono juga memastikan entitasnya mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dan melindungi industri serta konsumen dalam negeri dengan lebih baik. Undang-undang yang berlaku untuk tiga tahun anggaran ke depan tersebut juga sudah memiliki aturan teknis tingkat menteri berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 ihwal tata cara pemungutan pajak digital. Pemerintah bakal mematok PPN sebesar 10 persen.

Pakar hukum perpajakan dari Universitas Gadjah Mada, Adrianto Dwi Nugroho, mengatakan kepastian tata cara memang bakal menjadi salah satu kunci utama agar niat ini berjalan lancar. Menurut dia, jika konsumen dilepas untuk secara sukarela melaporkan PPN terutangnya, bakal banyak kebocoran, baik dari kelalaian yang disengaja maupun tak disengaja. Meski begitu, dia berharap pemerintah juga tak keburu nafsu untuk memungut subyek pajak selain PPN, seperti pajak penghasilan badan. 

Kepala Eksekutif Online Pajak Indonesia, Mulya Dewi Karnadi, mengatakan potensi pajak digital bakal semakin besar pada masa mendatang. Apalagi sejak wabah corona merebak, semua orang dan model bisnis melakukan pendekatan digital. Di sektor e-commerce, misalnya, diprediksi bakal ada omzet hingga US$ 2,8 triliun di dunia pada 2023.

Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), Setyanto Hantoro, sedang menjajaki kerja sama dengan penyedia layanan video-on-demand, Netflix. Menurut dia, kedua belah pihak bakal segera mencapai kesepakatan dalam hitungan pekan. Menurut Setyanto, Telkomsel melihat perubahan yang signifikan dalam layanan yang disediakan Netflix. Kini, kata dia, perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, tersebut telah memiliki kebijakan untuk menurunkan konten atau take-down policy. Netflix juga telah banyak bekerja sama dengan produsen film lokal. 

Netflix memiliki basis pengguna yang cukup besar di Indonesia. Pada awal tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerja sama dengan Netflix, yang memiliki rumah produksi serta penyedia konten film, untuk memperbanyak materi tayangan yang sejalan dengan misi pendidikan di Indonesia. Selain itu, kata Setyanto, ekstensifikasi layanan aksesibilitas platform digital dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan perseroan secara berkelanjutan. Menurut dia, meski penggunaan data seluler meningkat hingga 20 persen selama pandemi Covid-19, pendapatan operator tak serta-merta turut bertambah. 

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, mengatakan pada dasarnya pemerintah mendukung jika operator seluler memperluas akses platform penyedia konten. Menurut dia, jaringan di Indonesia saat ini sudah cukup bagus dan tidak mungkin bagi operator untuk terus-terusan bermain di bisnis jaringan saja.

Operator transportasi menyusun pola operasi baru setelah pemerintah melonggarkan batas muatan armada pada masa tatanan baru atau new normal. Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Maqin Norhadi, mengatakan KAI mengelola 532 kereta reguler. KAI akan menambah 14 kereta api jarak jauh dan 23 kereta lokal sehingga ada 113 perjalanan reguler.   

Sejak Senin lalu, Kementerian Perhubungan mulai melonggarkan pembatasan kapasitas angkutan umum secara bertahap untuk mengantisipasi naiknya perjalanan pada masa tatanan baru, keterisian armada atau load factor bisa dinaikkan hingga 70 persen, dari sebelumnya hanya 50 persen dari kapasitas total.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kenaikan load factor bisa mendorong bisnis pengusaha angkutan. Kebijakan itu pun disertai dengan protokol pencegahan penularan Covid-19. Meski sudah bebas bepergian, penumpang wajib memiliki bukti kesehatan, dari surat hasil negatif tes polymerase chain reaction (PCR) yang berlaku tujuh hari, bukti tes rapid yang nonreaktif, atau surat keterangan bebas gejala influenza. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, meski batas keterisian pesawat sudah meningkat hingga 70 persen, perseroan masih mengatur frekuensi penerbangan sesuai dengan tingkat permintaan. Maskapai pelat merah itu mengusulkan penyiapan rapid test untuk penumpang menjelang terbang. Namun, tiga maskapai dalam Grup Lion Air belum memiliki usul serupa.

Ketua Pengusaha Ikatan Otobus Muda Indonesia Kurnia Lesani Adnan mengatakan operator bus antarkota sudah mengaktifkan 40 persen armada. Frekuensi operasinya pun masih beragam, mengacu pada pembatasan yang diterapkan setiap pemerintah daerah. 

Kurnia pun meminta pemerintah menyediakan fasilitas pengecekan gejala Covid-19 di terminal untuk melancarkan pergerakan penumpang. Menurut dia, fasilitas pemeriksaan di lapak angkutan jalan tak memadai dan semakin menyulitkan pengguna jasa.

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengingatkan, situasi  dunia pasca Covid-19 akan cenderung menjadi lebih rumit. Ada tujuh fenomena yang akan mewarnai dunia setelah Covid-19, yang salah satunya adalah pergeseran model bisnis dari konvensional ke digital.

Pertama,  kemungkinan  terjadinya perlambatan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Kedua, kemungkinan akan adanya penurunan produktivitas karena terganggunya rantai pasok global. Ketiga, adanya tren pengajuan pinjaman di tingkat nasional, perusahaan, maupun individu. Keempat, adanya kesenjangan yang bisa jadi lumayan besar, antara pasar modal dan ekonomi riil. Kelima, kata dia, adalah pergeseran model bisnis dari paradigma lama ke paradigma digital/virtual. Keenam, kelanjutan dari periode dengan inflasi rendah yang cukup panjang, bahkan bukan tidak mungkin deflasi. Ketujuh, terlihat suatu polarisasi lebih lanjut antara Tiongkok dan Amerika Serikat atau yang oleh sebagian orang disebut dengan decoupling.

Bisnis asuransi umum diperkirakan belum dapat berlari kencang hingga akhir tahun ini sebagai dampak langsung pandemi Covid-19 yang menghantam hampir semua sektor bisnis.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) bahkan memproyeksikan sektor bisnis ini akan mencatatkan kinerja negatif 15%–25% sepanjang 2020. Tak hanya itu, dalam skenario terburuk, koreksi diproyeksi mencapai 30%. 

Pada kuartal pertama tahun ini, industri asuransi umum mencatatkan pertumbuhan premi 0,4% (year-on-year/yoy) senilai Rp19,84 triliun. Intinya, memang terjadi perlambatan pertumbuhan premi jika dibandingkan dengan tahun lalu. 

Wakil Ketua Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang mengatakan, berdasarkan stress test oleh AAUI, asuransi umum akan mencatatkan kinerja negatif 17,5% dalam kondisi yang relatif aman dan negatif 25% dalam kondisi buruk. Kinerja industri ini bisa anjlok hingga negatif 30%.

Dua lini bisnis utama asuransi umum, yakni asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor, mencatatkan penurunan total premi pada kuartal pertama tahun ini meskipun kinerja masing-masing lini berbeda. Kedua lini itu mencatatkan 47,4% dari total premi asuransi umum. 

Penyebaran virus yang terus berlangsung akan sangat memengaruhi jalannya bisnis asuransi umum. Misalnya, di lini asuransi properti akan ada banyak perusahaan yang menurunkan cakupan polis guna menghemat beban pengeluaran. Penurunan premi properti pun diproyeksikan terjadi dari para nasabah perusahaan manufaktur, karena harus mengatur arus kas. 

Presiden Direktur PT Asuransi Simas Insurtech Teguh Aria Djana menyatakan bahwa turunnya frekuensi penerbangan sangat menekan kinerja asuransi perjalanan. Lini bisnis asuransi pengiriman pun dinilai menjadi penyeimbang untuk menjaga kinerja perseroan seiring dengan maraknya belanja melalui e-commerce selama pandemi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan memberi dana talangan senilai Rp 4 triliun untuk PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN. Bantuan tersebut bagian dari program penyelamatan ekonomi nasional (PEN) untuk menekan dampak Covid-19.

Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan dana talangan diberikan sebagai modal kerja untuk PTPN. Menurut Arya, banyak kebun plasma, salah satunya plasma sawit, yang menghadapi penurunan permintaan ekspor akibat pandemi. Kondisinya makin parah dengan turunnya harga minyak sawit mentah.   

Arya menyatakan dana talangan yang disiapkan pemerintah tak berbentuk uang tunai. Pemerintah memberikan jaminan kepada lembaga pembiayaan agar PTPN dapat mengambil kredit. PTPN selaku penerima dana talangan wajib mengembalikan utangnya. 

Arya mengatakan PTPN dan empat BUMN lain akan menerima dana talangan senilai total Rp 19,65 triliun. Alokasi terbesar diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lantaran perusahaan itu mengalami penurunan penumpang hingga 95 persen. Alasan serupa, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapat Rp 3,5 triliun.

Pemberian dana talangan, terutama untuk PTPN, menjadi sorotan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Nasril Bahar. Dia mempertanyakan urgensi pemberian dana talangan, padahal tersedia opsi untuk menyuntikkan dana melalui penyertaan modal negara.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah memiliki kekhawatiran bahwa sulit membayangkan dana talangan ini bisa dibayarkan kembali jika melihat kondisi perusahaan tersebut. Salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menambah modal perseroan ialah menerbitkan saham baru.

Badan Pemeriksa Keuangan mencatat total utang PTPN per April 2019 sebesar Rp 71,95 triliun. Anggota BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan telah merekomendasi PTPN melepas aset untuk melunasi utang.

Direktur Utama PTPN III M. Abdul Ghani tak memberi jawaban saat ditanya mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar dana talangan. Dia hanya memastikan transformasi perusahaan yang sudah berjalan bisa meningkatkan operasi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan penyertaan modal negara (PMN) bagi empat perusahaan negara dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional dimaksudkan untuk penyelesaian proyek strategis. Dia memberi contoh PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yang akan dipakai untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) jalan tol Trans Sumatera dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Anggaran PMN yang dikucurkan untuk empat BUMN ini merupakan bagian dari bantuan pemerintah kepada BUMN senilai Rp 143,63 triliun. Selain PMN, bantuan diberikan melalui pembayaran utang jatuh tempo serta dana talangan.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan suntikan dana untuk BUMN diberikan secara profesional demi kepentingan rakyat. Dia mengklaim dana tersebut dapat menekan angka pengangguran akibat pandemi Covid-19 dan mendorong aktivitas usaha kecil-menengah.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, meminta hasil kajian Kementerian BUMN mengenai rencana pemberian PMN, dari rencana bisnis perusahaan hingga mitigasi risiko dari kebijakan tersebut. Dia menyatakan pemerintah harus berhati-hati dan memastikan bahwa bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberi dampak seperti yang diharapkan. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan PMN untuk sejumlah BUMN sudah tepat sasaran.

Krisis pangan diprediksi akan melanda banyak negara setelah pandemi berakhir. Hal itu disampaikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi pada Indonesia.

Syahrul mengatakan, Kementerian tengah mengejar percepatan tanam pada musim hujan yang tersisa Juni-Juli. Setidaknya, Kementerian menargetkan 5,6 juta hektare percepatan tanam padi pada musim tanam kedua tahun ini. Pemerintah juga akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare.

Pada musim tanam pertama, yaitu Januari-Juni, tersisa stok beras sebesar 7,49 juta ton. Percepatan tanam padi diperkirakan akan menghasilkan beras minimal 12,5 juta ton. Strategi lainnya adalah diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, hingga pengembangan pertanian modern.

Kepala Distribusi Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Pertanian, Inti Pertiwi, mengatakan Kementerian akan memastikan kelancaran distribusi pangan pada saat memasuki era normal baru. Apalagi, fase normal baru harus mampu memberi harapan terhadap kenaikan permintaan produk pertanian.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan secara umum harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok per Senin lalu relatif stabil dibanding pada bulan lalu. Bahkan, ada beberapa komoditas yang sudah turun harganya.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin mengatakan pembatasan sosial selama hampir tiga bulan mengancam risiko pasokan pangan dan berdampak terhadap 29,5 persen jumlah total tenaga kerja nasional. Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja yang besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemerintah bakal memperlebar insentif terkait dengan stimulus pemulihan ekonomi nasional. Industri swasta juga akan menjadi sasaran insentif baru kelak.

Dalam penjelasannya, Agus mengatakan, usul keringanan tarif listrik bakal menyasar pelanggan premium industri. Kelompok pelanggan dari kalangan industri bisa memperoleh keringanan tarif untuk 40 jam konsumsi listrik.

Selain tarif listrik, Agus mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pembahasan stimulus restrukturisasi kredit dan kredit modal kerja. Raden Pardede, dari Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan, insentif modal kerja bakal lebih dulu menyasar UKM dan BUMN.

Dia memprediksi insentif bisa berlaku di bulan ini. Adapun untuk kalangan swasta diupayakan bisa berlaku akhir Juni atau awal bulan mendatang. Dia mengatakan, sesuai dengan skema yang disusunnya, Juni adalah momentum perbaikan ekonomi negara yang terperosok tajam hingga tumbuh negatif sejak Maret lalu.

Pemerintah, kata Raden, juga menampik jika dikatakan mendahulukan kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan. Dia mengatakan skema yang digunakan pemerintah menempatkan pertimbangan ekonomi di nomor tiga dari prioritas. Posisi pertama dan kedua, kata dia, bermuara pada perkembangan pandemi dan psikologi masyarakat terhadap dinamika kesehatan yang terjadi.

Ketua Asosiasi Peritel Indonesia Roy Mandey mengatakan bakal siap mengikuti semua arahan pemerintah tentang keamanan kesehatan masyarakat. Yang penting, kata dia, pengusaha kembali diperbolehkan untuk memulai usahanya kembali.

PT PLN (Persero) berjanji melayani seluruh aduan pelanggan perihal lonjakan nilai tagihan listrik. Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono, memastikan setiap saluran pengaduan terbuka dengan lima saluran. Salah satunya melalui telepon di nomor 123. 

Saluran lainnya yang dapat diakses yakni aplikasi PLN Mobile. Pelanggan dapat mengunduhnya dan mengakses data, seperti dokumentasi catatan kWh meter setiap bulan. 

PLN memanen protes lantaran sejumlah tagihan listrik nilainya melonjak tinggi dalam dua bulan terakhir. PLN menghitung rekening April dan Mei berdasarkan rata-rata tagihan tiga bulan sebelumnya. Pasalnya, selama Maret dan April tak ada petugas pencatat meter yang bekerja di lapangan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, dia mengajak pelanggan melakukan catat kWh meter secara mandiri. Pelanggan dapat mengirimkan foto kWh meter melalui WhatsApp di nomor 08122123123. 

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta manajemen PLN membuka seluas-luasnya kanal pengaduan konsumen. Menurut Tulus, PLN seharusnya sudah mempersiapkan diri lantaran manajemen telah memprediksi ada sekitar 1,9 juta pelanggannya yang akan mengalami lonjakan nilai tagihan mulai dari 50 persen hingga 200 persen akibat Covid-19.

YLKI juga meminta manajemen PLN melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada pelanggan, terutama di area yang banyak mengalami masalah serupa. Tulus mengatakan masyarakat harus mengerti penyebab kenaikan nilai tagihan serta mengantisipasi kondisi yang sama. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menyatakan peristiwa ini harus dimanfaatkan oleh PLN untuk membenahi mekanisme pencatatan meter dengan mengoptimalkan teknologi digital.