Labirin | News & Update

;

Pariwisata

( 747 )

Kementerian Kesehatan Siapkan Perubahan Mekanisme Pembayaran Satu Tarif Layanan JKN

KT3 12 Feb 2025 Kompas

Kementerian Kesehatan tengah merampungkan pembahasan mengenai perubahan mekanisme tarif layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Besaran tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis rumah sakit, tetapi pada jenis penyakit yang dilayani. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (11/2/2025), mengatakan, mekanisme pembayaran tarif layanan ke faslitas kesehatan akandiubah dari yang sebelumnya berdasarkan tarif INA-CBGs atau Indonesia Case Based Group menjadi iDRG atau Indonesia Diagnosed Related Group. Tarif INA CBGs dalam pelaksanaan JKN mempertimbangkan jenis rumah sakit yang memberikan pelayanan. Terdapat enam jenis rumah sakit saat ini, yakni kelas D, kelas C, kelas B, dan A, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Tarif ini juga disusun berdasarkan kelas perawatan, yakni perawatan untuk kelas 1, 2, dan 3.

Namun, mekanisme tersebut akan diubah dalam mekanisme iDRG. Tarif berdasarkan iDRG akan dibayarkan berdasarkan kesamaan klinis dan kemiripan penggunaan sumber daya dalam perawatan pasien. Dengan perubahan mekanisme tarif pembayaran layanan ini pula, klasifikasi rumah sakit dengan tipe A, B, C, dan D akan dihapus. Jenis rumah sakit akan dibedakan berbasis kompetensi, mulai dari dasar, madya, utama, dan paripurna. ”Kami mau mengubah pengelompokan tarif yang selama ini namanya INA CBGs, kami mau ubah menjadi Indonesia DRG. Kenapa? Sebab, INA CBGs itu kami ambil modelnya dari Malaysia. Kita impor saja. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan kemudian paket-paketnya juga enggak cocok,” tutur Budi. Kelas standar Budi mengatakan, perubahan tarif layanan ini akan disesuaikan dengan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) yang, menurut rencana, mulai diterapkan secara menyeluruh pada Juli 2025. Sebanyak 21,6 persen dari total rumah sakit atau 600 rumah sakit telah mengimplementasikan semua kriteria KRIS.

Sementara sebanyak 43,6 persen rumah sakit baru sebagian menerapkan kriteria KRIS dan 34,3 persen belum mengimplementasikan KRIS. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan, penerapan kelas standar akan berpengaruh dengan tarif layanan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya kelas standar, itu berarti akan diterapkan satu tarif pelayanan. ”Jadi, nanti semuanya satu tarif. Misalnya, sectio (sectio caesarea/operasi sesar), mau dilakukan di RSCM atau di RSUD, pokoknya tarif sectio sama,” ujarnya. Ia menambahkan, ”Kelas rawat inap standar ini juga berarti untuk BPJS tidak ada lagi kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Semuanya kelas standar sehingga tarifnya satu.” Merujuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, telah diatur 12 kriteria ruang rawat inap dalam KRIS. Kriteria tersebut, antara lain, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi; terdapat ventilasi udara; pencahayaan ruangan; nakas per tempat tidur; temperatur ruangan; ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, dan penyakit infeksi atau noninfeksi; kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. (Yoga)

Ekonomi

Kesehatan Mental Para Pekerja Pers Indonesia Terpinggirkan

KT3 12 Feb 2025 Kompas

Wartawan menjadi garda terdepan dalam mendorong kesehatan mental masyarakat. Namun, siapa yang peduli dengan kesehatan mental jurnalis? Pers dibangun dengan cita-cita ideal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi pilar keempat demokrasi. Karena itu, media dan pekerja pers senantiasa dituntut bekerja penuh dedikasi dan berintegritas. Idealisme itu membuat pekerja pers, baik wartawan maupun editor, bekerja penuh tekanan hingga memengaruhi kesehatan mental mereka. Pekerjaan jurnalistik membuat banyak wartawan terpapar dengan berbagai peristiwa traumatis yang membekas dalam jiwa mereka. Dalam situasi tertentu yang membuat banyak orang menghindar, seperti bencana alam atau teror bom, wartawan justru harus maju paling depan untuk jadi saksi utama atas peristiwa yang terjadi sehingga bisa melaporkan kepada masyarakat dengan akurat.

Menyaksikan penderitaan manusia, mulai dari kematian, kecelakaan, penyakit kronik, gangguan mental, bencana, kekerasan, ketidakberdayaan, kejahatan, terorisme, hingga perang, bisa memunculkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Masalahnya, paparan peristiwa traumatik ini kerap dianggap wajar, bahkan heroik. Data Dart Center, Sekolah Jurnalistik Columbia, New York, Amerika Serikat, berdasarkan sejumlah studi tahun 2001-2011, menunjukkan 80100 persen wartawan pernah terpapar peristiwa traumatik yang terkait pekerjaannya. Sebanyak 92 persen wartawan melaporkan paparan peristiwa traumatik itu berlangsung berulang minimal empat kali. Studi kesehatan mental wartawan yang dilakukan psikolog klinis dan mitra pendiri lembaga layanan psikologi Enlightmind, Nirmala Ika Kusumaningrum, juga menemukan hal sama. ”Wartawandipandang sebagai sosok yang harus kuat sehingga mereka terus dibebani dengan hal sama meski itu menimbulkan trauma,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sesuatu yang dilakukan atau terjadi berulang akan dimaknai otak sebagai hal biasa. Mereka yang terlalu lama meliput isu kriminal, misalnya, bisa membuat empatinya berkurang. Wartawan dididik untuk selalu curiga, berani menyangsikan apa pun, selalu mempertanyakan semua hal, dan tak mudah percaya pada orang lain. Kondisi ini juga akan memengaruhi mental mereka. Norma Hilton dari Universitas Toronto, Kanada, yang terbiasa meliput masalah kriminal, dalam tulisannya di The Conversation, 26 Januari 2023, menyebut wartawan dilatih untuk bersikap obyektif dan netral. Jadi, mereka bisa melaporkan peristiwa tanpa melibatkan emosinya meski kejadian itu sejatinya mengganggu jiwanya. Namun, memisahkan antara peristiwa dan emosi yang melingkupinya merupakan hal mustahil. Meski mereka tak mengalami atau menyaksikan kejahatan itu secara langsung, hanya melaporkan kasus kejahatan dari tempat kejadian perkara, tetap bisa memengaruhi mental mereka. Situasi itu menimbulkan stres yang berdampak panjang pada kesehatan fisik wartawan, mulai dari migrain, gangguan pencernaan, dan insomnia. (Yoga)

Ekonomi

Pelaku Industri Baja Indonesia Terimbas Pukulan Trump

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Emiten dan pelaku industri baja serta aluminium Indonesia bisa terimbas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada kedua komoditas itu. Trump berencana mengenakan bea masuk impor hingga 25 persen terhadap baja dan aluminium ke AS. Trump mengumumkan rencana pengenaan bea masuk impor (BMI) itu pada Minggu (9/2/2025) siang waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Ia mengumumkan kala terbang dengan pesawat Kepresidenan AS, Air Force One. Baja dan alumina dari Kanada dan Meksiko akan dikenai BMI itu. ”Pokoknya, semua baja dan aluminium yang masuk AS kena tarif 25 persen,” ujarnya. Padahal, AS sedang berunding dengan kedua negara itu setelah Trump mengancam akan menerapkan BMI pada semua impor dari Kanada-Meksiko. Penerapan ditunda 30 hari dan selama masa jeda itu, AS berunding dengan Kanada-Meksiko.

Tujuan kebijakan itu agar industri pertambangan dan pengolahan logam di luar AS memindahkan produksi ke AS. Trump menyebut, pengumuman terperinci akan diungkap pada Senin waktu Washington DC. Data Departemen Perdagangan AS 2019 menunjukkan, AS importir baja terbesar. AS membeli baja dari 80 negara dan teritori di dunia. Kanada dan Meksiko adalah dua sumber impor baja terbesar AS, diikuti Korea Selatan, Brasil, Jepang, Jerman, Italia, Vietnam, dan Rusia. Pada masa jabatan pertama Trump (2017-2021), ia juga menetapkan tarif 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium. Trump kemudian memberi kuota bebas bea kepada beberapa negara setelah sejumlah perundingan. Dampak ke saham RI Pengamat pasar komoditas sekaligus Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mengatakan, rencana Trump dapat berdampak langsung pada kinerja saham terkait di Indonesia.

Pemberlakuan tarif dapat menciptakan ketidakpastian dan berdampak negatif terhadap sentimen investor. Ujung-ujungnya penurunan harga saham berlanjut. ”Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta mengalami penurunan, dengan saham-saham di sektor sumber daya, termasuk baja dan aluminium, menunjukkan penurunan yang signifikan,” katanya. Hal ini tecermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok 1,7 persen dari posisi pembukaan perdagangan ke 6.631 pada akhir perdagangan sesi pertama Senin (10/2). Level ini menjadi titik terendah sejak Mei 2022. Emiten industri terkait mencatatkan penurunan. Saham PT Indal Aluminium Industry Tbk dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk turun masing-masing 1,08 persen ke Rp 91 dan turun 2,3 persen ke Rp 850. Sementara saham sejumlah emiten terkait lainnya stagnan. Saham PT Sarancena Bajatama Tbk di Rp 87, PT Betonjaya Manunggal Tbk di Rp 400, dan PT Krakatau Steel di Rp 109. (Yoga)

Ekonomi

500-an Sopir Truk Kontainer pada Hari ini Ancam Tutup Pintu Masuk Pelabuhan Tanjung Priok

KT1 11 Feb 2025 Tempo

Sebanyak lima ratusan sopir truk kontainer pada hari ini berdemonstrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menuntut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk memperbaiki tata kelola di pelabuhan tersebut."Kita kan aksi sampai Pelindo memenuhi tuntutan kita," kata Ketua Umum Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah yang juga tergabung dalam demonstrasi hari ini, Selasa, 11 Februari 2025. Ilhamsyah lalu membeberkan sejumlah masalah yang harus diselesaikan Pelindo, di antaranya soal infrastruktur yang tidak memadai hingga berbagai pungutan di pelabuhan. Bila masalah tersebut tak segera ditangani, para sopir akan terus berdemo. "Kalau Pelindo tidak memenuhi tuntutan hari ini, akan ada aksi jilid II dengan memarkir kendaraan di seluruh pintu-pintu masuk pelabuhan yang ada di Tanjung Priok," ucap dia.

Koordinator Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Nuratmo mengklaim ada sekitar 500-an sopir truk yang berdemonstrasi pada hari ini. Adapun salah satu permintaan para sopir truk ke Pelindo adalah agar menghapus pungutan liar atau pungli masuk ke pelabuhan. Pasalnya, kata dia, saat ini para sopir truk harus membayar sekitar Rp 13-20 ribu untuk masuk ke pelabuhan. "Kami meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Awalnya kita tidak bayar, sekarang bayar," kata Nuratmo. Selain itu, Nuratmo menyoroti kualitas infrastruktur yang tak memadai di Pelabuhan Tanjung Priok menyebabkan para sopir harus mengantre lama untuk bongkar muat. Antrean tersebut membuat mereka harus bekerja lembur tanpa bayaran tambahan.

Bahkan, antrean akibat lamanya proses bongkar muat barang itu bisa menghabiskan waktu sopir hingga 15 jam. Akibatnya, terjadi kemacetan dari truk-truk kontainer yang mengantar barang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Karena kemacetan parah itu, para sopir truk ini menjadi target kriminalitas, seperti pemalakan hingga pencurian. "Salah satunya adalah kami, sopir dapat intimidasi dari preman dan segala macam," ujar Nuratmo Adapun ratusan sopir truk berdemo di tiga titik pada hari ini. Ketiganya adalah pintu New Priok Container Terminal One (NPCT1), Polres Jakarta Utara, dan Pelindo Tower. Mereka melakukan long march sejauh lima kilometer untuk demonstrasi hari ini. Menanggapi demonstrasi itu, Pelindo menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi para sopir truk kontainer tersebut. (Yetede)

Ekonomi

Program Cek Kesehatan Gratis

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Secara serentak, program Cek Kesehatan Gratis mulai dijalankan pada Senin (10/2/2025) di 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) punya tujuan jangka panjang, yaitu menekan kematian dini dimasyarakat serta menekan beban biaya kesehatan. Dengan deteksi dini, faktor risiko kesehatan bisa diketahui sejak awal sehingga penyakit bisa dicegah dan tidak membutuhkan biaya kesehatan yang besar. ”Diharapkan masyarakat bisa menggunakan (program Cek Kesehatan Gratis). Ini, kan, kultur baru, budaya baru. Kalau biasanya sakit dulu, bahkan sakit berat baru ke pelayanan kesehatan. Ini belum sakit sudah periksa. Kami ingin masyarakat yang sehat sehingga perlu membangun budaya sehat,” ujar Maria di Puskesmas Tanah Abang di Jakarta, kemarin.

Program CKG menyasar semua usia, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia. Ditargetkan, 80 persen dari target sasaran, yaitu seluruh penduduk di Indonesia, bisa memanfaatkan program ini. Sebanyak 10.000 puskesmas pun telah siap menerima layanan CKG. ”Pemeriksaan diberikan setiap hari ulang tahun. Pemeriksaan bisa dilakukan sampai 30 hari ke depan setelah tanggal ulang tahun. Tapi, khusus (ulang tahun) Januari, Februari, dan Maret boleh datang sampai April,” kata Maria. Pemerintah mengungkapkan, nilai kemanfaatan dari program CKG berkisar antara Rp 1,6 juta dan Rp 2 juta per orang. Oleh karena itu, masyarakat harus memanfaatkan program ini dengan semaksimal mungkin di setiap hari ulang tahun. ”Memang cukup bervariasi

antara satu orang dan orang yang lainnya dan diperkirakan range-nya itu sekitar Rp 1,6 juta-Rp 2 juta. Jadi, sayang sekali kalau hadiah ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga,” kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah saat meninjau pelaksanaan program CKG di Puskesmas Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (Yoga)

Ekonomi

Rapat Bahas Efisiensi Anggaran Ditunda

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (10/2/2025), meminta kepada seluruh pimpinan komisi di DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Permohonan penundaan disampaikam karena adanya rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Sementara itu, selama efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah kementerian/lembaga menyatakan ada sejumlah program yang ditunda karena adanya pemangkasan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), misalnya, anggarannya dipangkas sebesar Rp 85 miliar sehingga LPSK harus menolak beberapa permohonan bantuan perlindungan. Pemangkasan anggaran LPSK pun membuat Keluarga Penyintas, organisasi korban terorisme, melayangkan surat terbuka kepada Komisi XIII DPR, yang isinya protes karena khawatir pemangkasan itu bisa berimbas terhadap layanan bagi korban terorisme.

Anggaran Komisi Yudisial (KY)juga dipangkas hingga 50 persen sehingga tak mampu menggelar seleksi calon hakim agung. Ditengah efisiensi anggaran ini, Kementerian Pekerjaan Umum juga diblokir anggarannya hingga 80 persen. Sebagai dampaknya, belum ada anggaran untuk realisasi pembangunan IKN karena anggaran itu telah diblokir. Adapun penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran tertuang dalam surat dari pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Surat bernomor B/197/PW. 11.01/2/2035 ini diteken pada Jumat (7/2/2025) dan disampaikan kepada pimpinan Komisi I sampai Komisi XIII DPR. Rekonstruksi anggaran Dalam surat itu, disebutkan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Hal ini kemudian ditanggapi dengan permintaan pimpinan DPR kepada pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran hingga mendapatkan anggaran rekonstruksi terbaru.

”Bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Sebelumnya, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Pada akhir Januari lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 diterbitkan untuk penghematan anggaran. Menurut dia, penghematan akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas, salah satunya kemungkinan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kompas.id, 23/1/2025). (Yoga)

Ekonomi

Pelaporan SPT Pajak Pakai Aplikasi Lama Sampai Coratex Bisa Diterapkan

KT3 11 Feb 2025 Kompas (H)

Pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mempertahankan sistem pajak yang lama sampai Coretax benar-benar siap diterapkan sepenuhnya. Artinya, ada dua sistem perpajakan yang akan digunakan sepanjang 2025. Harapannya, pengumpulan pajak tidak akan terganggu oleh sistem baru yang masih bermasalah. Setelah satu bulan lebih implementasi Coretax dikeluhkan oleh publik, Komisi XI DPR akhirnya memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi sistem tersebut. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Awalnya, rapat dijadwalkan digelar secara terbuka, bahkan bisa ditonton oleh masyarakat luas secara daring di kanal You tube DPR. Namun, pada awal rapat, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo meminta agar rapat dibuat tertutup dari publik. Alasannya, untuk menghindari terjadinya kegaduhan yang tidak kondusif. Setelah rapat tertutup yang digelar hingga empat jam, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat bahwa Coretax tidak akan diberlakukan penuh pada 2025. Beberapa urusan pajak akan tetap menggunakan sistem lama dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP). Namun, urusan lain sudah bisa menggunakan sistem Coretax seperti yang saat ini berlangsung.

”Kami menyepakati agar DJP dapat memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dan mitigasi implementasi Coretax yang masih perlu terus disempurnakan supaya tidak mengganggu penerimaan pajak,” kata Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam konferensi pers seusai rapat. Awalnya, seluruh fraksi di DPR sempat meminta pemerintah dapat menunda implementasi Coretax sepenuhnya tahun ini sampai sistem benar-benar siap. Bahkan, sempat terjadi perdebatan panjang antara DPR dan DJP untuk menunda implementasi Coretax atau tidak tahun ini. Pada akhirnya, usulan DPR itu tidak bisa dipenuhi pemerintah. ”Kami tidak bisa memaksa karena bagaimanapun juga yang bisa tahu implementasi Coretax ini berjalan atau tidak, kan, para pelaksana kebijakan itu sendiri, yakni DJP,” tutur Misbakhun. Ia mengatakan, pada intinya jangan sampai sistem Coretax yang tidak siap itu mengganggu pelayanan bagi wajib pajak serta menghambat pengumpulan pajak. DPR juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang keliru atau terlambat mengurus pajak akibat gangguan penerapan Coratex selama 2025. (Yoga)

Ekonomi

Bank Dunia Sarankan Reformasi Regulasi di Indonesia

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Di tengah tren perlambatan investasi global, peran sektor swasta semakin vital untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank Dunia menyoroti perlunya reformasi regulasi di Indonesia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, terutama dalam sektor manufaktur dan jasa. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk ”Wawasan Baru untuk Iklim Bisnis di Indonesia: Membedah Laporan Business Ready Bank Dunia” yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Senin (10/2/2025). Turut hadir dalam acara ini Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani; Country Director Bank Dunia untuk wilayah Indonesia-Timor Leste Carolyn Turk; Director Global Indicator Group Bank Dunia Norman Loayza; Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Multilateral Mari Elka Pangestu; serta CEO Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani.

Carolyn menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,03 persen pada 2024 mencerminkan pertumbuhan yang stabil di tengah perlambatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,7 persen. Dengan perekonomian yang tumbuh stabil di tengah perlambatan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis. ”Namun, saya tetap menyoroti pentingnya reformasi regulasi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor swasta,” ujarnya. Kondisi tersebut tergambar dalam laporan ”Business Ready 2024” yang mengukur kesiapan pengembangan sektor swasta dari 50 sampel negara yang disurvei, termasuk Indonesia. Dalam laporan ini, penilaian untuk setiap negara terbagi atas tiga pilar, yakni pilar regulasi bisnis, pilar pelayanan publik, serta pilar efisiensi operasional. Indonesia berada di peringkat ke-31 dari 50 negara yang dievaluasi terkait pilar regulasi bisnis, dengan skor 63,98 dari 100. Skor Indonesia berada di bawah skor rata-rata 65,5; serta di bawah skor negara tetangga, Vietnam (66,81) dan Singapura (72,37).

”Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa,” kata Carolyn. Selain soal regulasi bisnis, efisiensi operasional yang mendukung regulasi bisnis di Indonesia juga masih menjadi tantangan dengan skor 61,31, jauh di bawah skor Singapura (87,33) dan Vietnam (72,78). Sementara untuk pilar pelayanan publik, Indonesia mendapat skor 63,44; masih lebih baik dari

Vietnam (53,41); tetapi di bawah Singapura (70,40). Norman Loayza menambahkan, temuan paling penting dalam laporan itu adalah rendahnya kesiapan banyak negara dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap investasi. ”Jadi, ini menyiratkan diperlukan peningkatan signifikan dalam hal memberlakukan peraturan yang lebih baik danjuga meningkatkanpelayananpublik yang lebih baik,” ucapnya. Upaya pemerintah Menanggapi hasil laporan itu, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya me- nyederhanakan regulasi serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Pastikan Kabinetnya Cukup Kompak

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Presiden Prabowo Subianto menilai kabinetnya cukup kompak. Selain itu, waktu 100 hari dinilainya juga cukup untuk menanti kesadaran koruptor mengembalikan hasil korupsinya. Kini, penegakan hukum tegas dipersilakan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengapresiasi program Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Mustika Mesem, yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disebutnya tujuan mulia dan juga akan diselesaikan Prabowo bersama para pembantunya. ”Saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menko-menko (menteri koordinasi), menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, saya merasa kompak, tim yang kuat,” tutur Presiden dalam pidatonya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema ”Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban” itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Selain itu, hadir pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang juga Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono. Seruan ke koruptor Presiden meyakini, itikad baik dan niat tulus untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran akan didukung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Prabowo menambahkan, dirinya dan Kabinet Merah Putih bukan dipilih hanya untuk bekerja 100 hari, melainkan untuk lima kali 365 hari.

Setelah 100 hari, Presiden mengatakan ingin mengajak kebaikan. Namun, setelah 100 hari, para koruptor tak juga sadar dan membersihkan diri. ”Hai, koruptor-koruptor, yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang enggak (membuat) malu, tapi mbok, ya, kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini sudah berapa hari. Jadi, terpaksalah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan,” tutur Prabowo. Presiden menegaskan, masyarakat sudah tak ingin kekayaan Indonesia terus dirampok. Rakyat juga tak bisa lagi dibohongi. Sudah semestinya para pejabat bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Garda terdepan Sebelumnya, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan bahwa Muslimat bersama komponen bangsa yang lain siap menjadi garda terdepan menjaga Negara Kesatuan RI (NKRI). Muslimat juga memiliki loyalitas tinggi sehingga tidak mudah tergoda. Mereka memiliki dedikasi tinggi dan tegak lurus berjuang untuk bangsa dan negara. (Yoga)

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga Akan Memukul Beberapa Sektor

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Pangsa pasar pemerintah dalam rapat, konvensi, dan konferensi mencapai 70 persen dalam industri ini. Meski bakal terdampak pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, perusahaan swasta diproyeksikan masih menopang dari sisi kegiatan pameran hingga 50 persen. Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) akan memukul sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE).Walau belum dapat dihitung perkiraan kerugiannya, pemerintah merupakan salah satu kontributor utama penyokong bisnis MICE ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, pemerintah paling banyak mengadakan acara rapat dan konferensi di balai-balai besar. Dalam bidang ini, pangsa pasar pemerintah sebesar 50-70 persen.

”Pemerintah itu bukan hanya K/L, melainkan juga termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan jajarannya. Bisa lebih dari 70 persen (pangsa pasar). Semua sedang memetakan, ya. Sebab, pihak swasta jarang yang berkontribusi pada rapat dan konferensi. Biasanya bersifat government to government (G2G),” tutur Andreas saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/2/2025). Berbeda dengan bidang rapat dan konferensi, bidang pameran justru lebih banyak disokong swasta. Hingga kini, bidang pameran tidak terlalu berdampak pemangkasan anggaran ketimbang konvensi dan konferensi. Konferensitidak terjaditiap pekan atau tiap bulan, tetapi pameran biasanya lebih sering diadakan. Meski demikian, Andreas melanjutkan, acara-acara yang telah disepakati dalam kontrak akan tetap dijalankan.

Dampaknya baru dapat terlihat setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Sebab, bulan Ramadhan yang mulai dijalani pada Maret 2025 akan diikuti dengan berkurangnya kuantitas MICE. Ketika ditanya soal pembatalan acara, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan dari para anggota Asperapi. Namun, kondisi ini mendorong mereka untuk terbuka pada pangsa pasar lain untuk konvensi dan konferensi, yakni korporasi swasta. ”Pihak yang sudah berkontrak mungkin malah rugi kalau dibatalkan. Jadi, tetap dijalankan. Saya juga sudah cek bahwa klien-klien BUMN mulai banyak mengurangi acara yang mengundang banyak orang atau kegiatan besar beranggaran besar,” ujar Andreas. Acara yang diadakan perusahaan-perusahaan pelat merah masih tetap berjalan. Namun, skala acara diperkecil dengan penyelenggaraan di gedung masing-masing. Berkaca saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah menunda hingga membatalkan beragam kegiatan MICE, pasar internasional dapat menjadi jawabannya. (Yoga)