Labirin | News & Update

;

Anggaran

( 540 )

Trump dan Pemangkasan Anggaran

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Berbagai kebijakan dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan investor di pasar modal. Pergerakan harga saham dalam Indeks Harga Saham Gabungan pun masih di zona merah dalam sebulan terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengakui, saat ini, ketidakpastian sedang melanda pasar global. Situasi ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (6/2/2025) menyentuh 6.870 atau turun lebih dari 2 persen dibandingkan posisi pembukaan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.024. Posisi pembukaan per Kamis ini membawa IHSG pada titik terendah sejak awal 2025. Terhitung sejak penutupan pada hari pertama bursa tahun ini di posisi 7.163, IHSG sudah mengalami pelemahan lebih dari 3 persen. Faktor utama yang memicu kondisi ini menurut Jeffrey, adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomiAS dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

Kebijakan yang telah diumumkan, tetapi kemudian ditunda, menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.Ketidakpastian di pasar global turut berdampak pada nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan rantai pasok global. Dinamika konstelasi ekonomi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di Indonesia. ”Dengan adanyketidakpastian ini, investor harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investa si, terutama dalam menghadapi kemungkinan fluktuasi yang lebih besar di pasar keuangan domestik,” tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, ketegangan dagang AS dengan mitra utama, seperti China, masih menjadi faktor besar yang memengaruhi pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik.

Tertekannya sektor manufaktur dan ekspor AS karena perang dagang berimbas pada bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang semakin sulit menentukan kebijakan suku bunga acuan. Kegamangan The Fed melanjutkan kebijakan pengetatan suku bunga guna menekan inflasi yang masih tinggi atau justru menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, menurut Andry, akan menentukan keputusan investor asing. Ketidakpastian itu bisa membuat investor asing menahan uangnya untuk masuk ke Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 5,03 persen atau melambat dari 5,05 persen pada 2023 dan 5,31 persen pada 2022 secara tahunan. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam rilis perdagangan bursa siang ini, menyampaikan, selain faktor ekonomi global, pasar juga khawatir pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa haru lalu. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Perlu Pemicu Baru agar Ekonomi Lebih Kencang

HR1 06 Feb 2025 Kontan (H)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 tidak mencapai target 5,2% yang ditetapkan pemerintah, hanya 5,03%, bahkan lebih rendah dari 5,05% pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut ketidakpastian ekonomi, pemilu, dan penurunan harga komoditas sebagai penyebab utama perlambatan ini.

Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai program stimulus, termasuk diskon tiket pesawat, program Harbolnas 2025, Epic Sales, diskon tol, insentif sektor properti dan kendaraan listrik, serta program makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, dilakukan penghematan anggaran, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah dan anggaran kementerian.

Namun, Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya sekitar 4,98%-5%, karena konsumsi masyarakat masih stagnan meskipun ada momentum Imlek. Ia juga menilai dampak program MBG terhadap ekonomi masih kecil, hanya menyumbang sekitar 0,1% pada kuartal I-2025.

Sebaliknya, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, lebih optimis dan memproyeksikan pertumbuhan 5,11% pada 2025. Menurutnya, momentum Ramadan akan mendorong konsumsi rumah tangga, sementara inisiatif pro-pertumbuhan pemerintah dapat meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi.

Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dampaknya masih perlu waktu untuk benar-benar terasa, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan konsumsi domestik yang belum pulih sepenuhnya.

Politik dan Birokrasi

Putus Listrik ke Pusat Kejahatan Daring

KT3 06 Feb 2025 Kompas

Korban sindikat kejahatan daring tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak orang Indonesia ditipu oleh penipu daring yang berpusat di Myanmar dan sekitarnya. Gerah dengan maraknya kejahatan bermodus penipuan daring di perbatasan Myanmar-Thailand, Bangkok memutus aliran listrik lintas batas ke lima wilayah di Myanmar. Lima wilayah tersebut adalah 2 titik di Mae Sai, 2 titik di Mae Sot, dan 1 titik di Three Pagodas Pass. Lokasi titik pasokan listrik dihentikan berbatasan dengan Tachileik, Myawaddy, dan Payathonzu di Myanmar. ”Thailand telah menghentikan pasokan listrik ke Myanmar di lima lokasi berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Nasional,” kata Menteri Dalam Negeri Thailand Anutin Charnvirakul, Rabu (5/2/2025), di Bangkok, Thailand. Menurut Anutin, sejatinya penjualan listrik ke lima wilayah itu cukup lumayan, sekitar 1,5 juta dollar AS per bulan.

Akan tetapi, Thailand memilih langkah signifikan tersebut lantaran tidak mau terlibat dalam penipuan daring. ”Pasokan listrik dihentikan bukan karena perusahaan melanggar kontrak, melainkan karena listrik disalahgunakan untuk penipuan, narkoba, dan pusat panggilan,” kataAnutin. ”Sekarang tidak seorang pun bisa menuduh Thailand menjadi bagian dari pendukung bisnis ilegal,” tutur Anutin. Sehari sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai menegaskan sikap Bangkok tersebut. Penegasan itu menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Dewan Keamanan Nasional membahas persoalan tersebut. Kejahatan lintas batas Terkait sindikat penipuan daring, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ratusan ribu orang telah menjadi korban perdagangan manusia. Korban berasal dari beragam negara di Asia, salah satunya Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI dan berbagai lembaga lain di Indonesia bolak-balik menangangi kasus terkait kejahatan daring.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menangani 344 kasuswarga Indonesia yang dipaksa menjadi penipu daring pada 2020-2024. Sebanyak 95 persen memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mayoritas terjadi di Myanmar. Tercatat, sejak Oktober 2023, junta militer Myanmar telah memulangkan lebih dari 55.000 warga negara asing, sebagian besar berasal dari China. Mereka dipaksa bekerja di kompleks penipuan daring. Januari lalu, media lokal yang dikelola Pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar, menyebutkan, ”organisasi asing” berinvestasi pada jejaring penipuan daring itu. Media tersebut berdalih listrik dan jaringan internet tidak disediakan Pemerintah Myanmar. Sebaliknya, Global New Light ofMyanmar mengatakan bahwa negara asing memasok kebutuhan dasar pusat-pusat penipuan tersebut, termasuk listrik dan jaringan internet. Sebagian pemodal dari China. )Yoga)

Politik dan Birokrasi

Anggaran Dikdasmen Dipangkas Rp 8 Triliun

KT3 06 Feb 2025 Kompas

Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipangkas Rp 8 triliun dari total Rp 33,5 triliun yang disepakati sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diharapkan tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema, menilai, pemangkasan anggaran Kemendikdasmen terlalu besar dan belum tentu berbuah efisien. Padahal, kementerian ini mengurusi generasi masa depan Indonesia. Dia berharap, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tidak terpengaruh dari kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah ini. Misi mewujudkan wajib belajar 13 tahun harus terlaksana. ”Pemangkasan ini terlalu besar. Penghematan ini belum tentu efisien,” kata Doni, Rabu (5/2/2025), di Jakarta. Ia menegaskan, sejumlah anggaran yang tidak boleh dipangkas Kemendikdasmen antara lain gaji dan tunjangan guru, dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP), dana pelatihan dan bimbingan guru, serta dana beasiswa untuk siswa.

Sebab, semua ini adalah program krusial di dunia pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan, anggaran yang dikelolanya sekarang tinggal sekitar Rp 25,5 triliun dari total Rp 724,2 triliun anggaran pendidikan di APBN. Dengan pemangkasan anggaran tersebut, Kemendikdasmen tetap akan menjalankan sekitar 25 program prioritas tahun 2025. ”Ya makin sedikit anggarannya, makin cepat habisnya, kira-kira begitu,” kata Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI, Senin (3/2). Sejumlah program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025 antara lain bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 18,59 juta siswa jenjang sekolahdasar dan menengah, pemberian bantuan afirmasi bagi 3.879 siswa dari daerah 3Tatau daerah khusus dan siswa dari Papua melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun. Kemudian, pemberian tunjangan guru non-ASN berupa tunjangan profesi guru (TPG) bagi 392.802 guru, tunjangan insentif guru bagi 57.000 guru, dan tunjangan khusus guru (TKG) bagi 28.892 guru, dan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 guru pra-jabatan. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro

KT1 06 Feb 2025 Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025. Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah.

Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Belanja Pegawai Pemerintahan Naik 20 Triliun Per Tahun

KT1 06 Feb 2025 Tempo

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti memaparkan terjadi kenaikan belanja pegawai pemerintahan yang signifikan tiap tahun. Belanja gaji dan tunjangan pegawai kementerian dan lembaga naik Rp 20 triliun per tahun sejak 2020. Hal tersebut dipaparkan Primanto saat melaporkan pembayaran pensiun pegawai yang juga meningkat. Belanja pensiun meningkat 8,96 persen atau Rp 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak 2010. “Ini sejalan dengan belanja pegawai K/L (kementerian dan lembaga) dan pegawai Pemda yang terus meningkat,” ujar Primanto dalam rapat dengan komisi XI di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 6 Februari 2025. Belanja gaji dan tunjangan pegawai Kementerian dan Lembaga naik sebesar 8,3 persen per tahun atau Rp 20,2 triliun sejak 2020. Sementara itu peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di Pemda peningkatannya lebih tinggi lagi, yakni sekitar 8,9 persen atau Rp 31,3 triliun tiap tahun sejak 2010.

Primanto mengatakan pembayaran pensiun pegawai K/L dan Pemda menembus Rp 164 triliun pada 2024. Sedangkan tahun 2010 pembayarannya baru sekitar Rp 50 triliun. Sementara itu, belanja pegawai tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Buku Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belanja pegawai ditetapkan Rp 521,4 triliun, naik Rp 60,6 triliun dari 2024 yang sebesar Rp 460,8 triliun. Dosen ekonomi UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kenaikan belanja pegawai menyebabkan pemerintah akan kesulitan untuk pembiayaan program lain. “Peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro

KT1 06 Feb 2025 Tempo

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025.

Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah. Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani.

Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Seperti makan bergizi gratis (MBG), juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani pada 27 Januari 2025. Ramlan menanggapi, penggunaan realokasi anggaran, tidak mesti selalu difokuskan untuk kebutuhan program MBG. Program lain, misalnya peningkatan kualitas dan infrastruktur sekolah maupun rumah sakit bisa menjadi saran untuk ikut diprioritaskan, kata dia. Selain itu, Ramlan juga menambahkan pentingnya pengawasan oleh masyarakat terhadap realokasi anggaran ini. Pattiro menilai kebijakan efisiensi anggaran ini bisa di

Lingkungan Hidup

Pembayaran Klaim Rumah Sakit Oleh BPJS Kesehatan yang Tertunda

KT3 05 Feb 2025 Kompas

Pembayaran klaim rumah sakit oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tertunda dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Upaya mengendalikan fraud dengan memperketat laporan administrasi klaim rumah sakit diharapkan disertai dengan sosialisasi dan pendampingan yang berkesinambungan. Anggota Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Daniel Budi Wibowo, mengatakan, kondisi pembayaran klaim rumah sakit yang tertunda sebenarnya bisa terjadi. Biasanya, rata-rata pembayaran klaim yang tertunda (pending claim) oleh BPJS Kesehatan setiap bulan di bawah 3 persen dari total klaim yang diajukan. ”Tapi, kenyataannya, rata-rata per bulan pada 2024 ini hampir 15 persen klaim yang terpending. Ini data nasional yang kami (Persi) himpun. Kondisi pending claim ini semakin menjadi perhatian karena di akhir tahun 2024 sampai sekarang jumlahnya meningkat signifikan,” kata Daniel, Selasa

(4/2/2025), di Jakarta. Ia mengatakan, sebelumnya Persi Jawa Timur melaporkan adanya pembayaran klaim tertunda oleh BPJS Kesehatan yang diperkirakan Rp 500 miliar.Besarnya pending claim tersebut untuk 12.000 pelayanan di 439 rumah sakit di Jawa Timur. Menurut dia, jumlah klaim tertunda yang semakin besar disebabkan perubahan sistem laporan klaim dari BPJS Kesehatan. Sistem pelaporan klaim dari BPJS Kesehatan yang baru kini menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring klaim yang masuk. ”Dengan sistem baru ini, banyak klaim yang tersaring sehingga pending claim cukup besar. Rumah sakit pun membutuhkan extra effort untuk klarifikasi terhadap kasus-kasus yang terjaring pada sistem tersebut. BPJS Kesehatan beralibi ini dilakukan untuk mengetatkan fraud (kecurangan),” kata Daniel. Ia menyampaikan, upaya untuk mencegah fraud memang amat penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan prosedur yang diatur.

Akan tetapi, sosialisasi dan pendampingan belum diberikan secara optimal. Sementara kapasitas setiap rumah sakit masih berbeda-beda. Jumlah klaim tertunda yang cukup besar dikhawatirkan dapat mengganggu arus kas (cash flow) rumah sakit. Selama klaim belum dibayarkan, arus kas rumah sakit akan berkurang. Padahal, pelayanan ke pasien harus tetap berjalan. ”Adanya berita acara yang sudah disepakati Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi sebenarnya sudah membantu untuk menjadi panduan dan informasi terkait parameter yang harus dipenuhi rumah sakit terkait penyaringan klaim. Harapannya, ini jangan sampai berdampak pada aksesibilitas pasien untuk mendapatkan layanan,” ujar Daniel. Kondisi keuangan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat ditemui dalam acara Peluncuran New Rehab 2.0 dan En dowment Fund di Jakarta, Senin (3/2), menuturkan, jumlah pending claim yang terjadi saat ini sekitar 3 persen. Untuk itu, dia membantah jika ada pending claim yang mencapai 20-30 persen. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada 2024 tercatat biaya (klaim) pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan secara nasional yang belum teraudit (unaudited) sebesar Rp 175,1 triliun. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Demi Penghematan

KT1 05 Feb 2025 Tempo

Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap Kementerian dan Lembaga melakukan penghematan anggaran berdampak pada pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship Tahun 2025. Keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025. Hal ini diterangkan dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Di dalam surat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni menyatakan pembatalan penawaran beasiswa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025

“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu seperti dikutip dari Antara. Ministerial Scholarship adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumnus Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.

Adapun untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri atas anggaran K/L dan transfer ke daerah (TKD) yang masing-masing dipotong Rp 256,1 triliun dan Rp 50,59 triliun. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pemangkasan Anggaran: Efisiensi atau Beban Baru?

HR1 05 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah menggaungkan gerakan efisiensi dan penghematan anggaran sebagai respons terhadap kondisi keuangan negara yang kurang sehat. Instruksi Presiden No. 1/2025 meminta seluruh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak penting, seperti seremonial, kajian, dan kegiatan yang tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan penghematan anggaran ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kebocoran anggaran yang sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat atau kelompok tertentu, serta pengawasan yang kurang tegas dan konsisten. Selain itu, mekanisme evaluasi program yang belum sepenuhnya mengukur efektivitas dan dampak program juga menjadi kendala.

Meskipun penghematan anggaran sangat penting, penggunaan dana yang efisien harus dilakukan secara bijak. Penghematan harus difokuskan pada menyehatkan APBN dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan koordinasi yang solid agar pengelolaan keuangan negara dapat menciptakan ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.