Memburuknya kualitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tengah beberapa waktu terakhir berdampak pada porsi portofolio kredit di sektor ini. Porsi kredit UMKM yang dimiliki bank, dalam hal ini utamanya bank KBMI 4, terlihat mengalami penyusutan. Ambil contoh di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Komposisi portofolio kredit bank ini mengalami perubahan per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% menjadi 46,6%. Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru meningkatkan porsi kredit korporasi. Di periode sama, kontribusi kredit segmen korporasi mencapai 18%, naik dari periode sama tahun lalu jadi sekitar 15,5%. Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, BRI selalu melihat potensi dari tiap segmen.

Jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, bank ini tidak akan memaksakan untuk tumbuh. Sunarso menambahkan, BRI memang memperketat kriteria risk acceptance dan guideline portofolio. Portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana, yang masih baik dan mana yang bermasalah. Kondisi serupa terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Bank ini mencatat porsi kredit UMKM di semester satu tinggal 13,7%. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, kredit UMKM berkontribusi 14%. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu karena daya beli menurun, sehingga langkah ekspansif dari UMKM turut terhambat. Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menambahkan, dalam mendorong penyaluran kredit, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan memperkuat sistem mitigasi risiko, melalui pengawasan dan analisa risiko pasar serta profil masing-masing debitur.

Transformasi digital yang dilakukan secara inklusif dapat membawa UMKM naik kelas. Di sisi lain, para pelaku UMKM masih menghadapi kendala mengakses pembiayaan. Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/8). Destry menyampaikan, acara yang berlangsung 1-4 Agustus 2024 itu mengusung tema sinergi memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan acara tersebut berpesan agar transformasi digital dapat dilakukan secara adil dan merata. ”Beliau (Presiden) memberi pesan, yang sangat dalam untuk kita semua, agar kita bisa terus melanjutkan apa yang telah dilakukan selama ini, yaitu ransformasi digital harus dilakukan secara  inklusif, berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses dan kesempatan yang sama, yang juga didukung dengan aspek perlindungan konsumen,” katanya. Menurut Destry, transformasi digital harus dilakukan secara merata, termasuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang belum optimal, mengingat UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 60 %.

Akses pembiayaan dan digitalisasi tidak hanya berdampak positif bagi para pelaku UMKM, tetapi juga bagi ekonomi nasional. Dengan UMKM naik kelas dan masuk ke dalam rantai pasok global, akan menambah perolehan devisa hasil ekspor. ”Pada saat UMKM bisa naik kelas, kita akan menerima hasil ekspor. Makin banyak hasil ekspor yang kita terima, kita punya suplai dollar AS makin banyak sehingga rupiahnya tentunya kita berharap tidak terus tertekan. Jadi, ekspor kita bisa kombinasikan atau bisa terus kita tingkatkan dengan cara mendorong UMKM itu untuk naik kelas,” tutur Destry. (Yoga)

Pekerja menjahit lapisan limbah plastik dengan bahan parasut untuk produk tas belanja di bengkel produksi Rappo Indonesia di kawasan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024). Produk kerajinan daur ulang ini telah menembus pasar domestik di Jakarta, Makassar, Bali, dan Surabaya. Harga produk kerajinan daur ulang dijual mulai dari Rp 99.000 hingga Rp 449.000 untuk tas mode. Sebanyak 90 persen pesanan berasal dari perusahaan. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan bahwa model bisnis UMKM harus efisien dan kompetitif dibandingkan dengan produk luar negeri.

Pemerintah melalui Kemenkop UKM dan berbagai ahli menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM di tengah gempuran produk impor. Selain itu, pengawasan terhadap jalur masuk barang ilegal, termasuk pelabuhan kecil atau "pelabuhan tikus," harus diperketat untuk melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak sehat.

Meski berlimpah fasilitas, insentif, dan kemudahan, usaha menengah-besar dinilai minim menyerap tenaga kerja. Beban penciptaan lapangan kerja lebih banyak bertumpu ke UMKM. Sepanjang tahun ini saja, menurut Kementerian Investasi/BKPM, dengan realisasi investasi Rp 127 triliun, UMKM mampu menyerap 4,69 juta tenaga kerja. Sementara usaha menengah-besar dengan realisasi investasi Rp 829,9 triliun hanya mampu menyerap 1,22 juta tenaga kerja. Sifat padat modal menjadi alasan rendahnya penyerapan tenaga kerja usaha menengah-besar. Kondisi ini berbeda dengan di negara-negara OECD, di mana usaha menengah-besar yang mewakili 1 % dari total unit usaha menyumbang 40 % lapangan kerja.

Sebanyak 99,9 % dari 64,2 juta unit usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM, yang menyumbang 61 % PDB, 97 % lapangan kerja, dan 15 % ekspor. Potensi besar UMKM dan kemampuannya bertahan serta menjadi penyelamat ekonomi di masa krisis sudah diakui. Persoalannya, ketergantungan terlalu besar pada UMKM juga riskan. Selain sifat UMKM yang umumnya subsisten, lapangan kerja UMKM kebanyakan informal sehingga kurang memberi jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja. Sekitar 60 % pekerja Indonesia saat ini terserap di sektor informal. Besarnya porsi UMKM juga berdampak pada penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara problem daya saing membuat UMKM Indonesia selama ini sulit naik kelas dan tertinggal dibandingkan UMKM di beberapa negara ASEAN lain dalam kontribusi ekspor dan keterlibatan dalam rantai nilai global. Apalagi, UMKM Indonesia didominasi usaha mikro. Sulitnya UMKM naik kelas dan absennya usaha besar yang mapan, disebut dalam laporan di Forum Ekonomi Dunia, sebagai salah satu alasan Indonesia sulit keluar dari ancaman perangkap negara berpendapatan menengah. Penyebab UMKM sulit berkembang adalah karena masih dianaktirikan. Sulitnya akses pembiayaan, di mana dari total Rp 7.044 triliun kredit perbankan yang disalurkan pada 2023, hanya 18 % yang mengalir ke UMKM, hanya salah satunya.

Maya Irjayanti dan Anton Mulyono Azis dalam Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs menyebut setidaknya ada 10 hambatan utama UMKM Indonesia, mulai dari hambatan persaingan, akses permodalan, tarif energi, teknologi, biaya produksi tak efisien, faktor ekonomi, keterampilan manajemen, proses, keterbatasan penjualan, hingga kendala bahan baku. Keseriusan mengurai hambatan ini akan membuat peluang penciptaan lapangan kerja layak dalam jumlah berlimpah lebih terbuka, termasuk lebih serius mendorong kemitraan dengan usaha besar atau BUMN agar UMKM naik kelas. (Yoga)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk kuartal II/2024, yang menunjukkan peningkatan ekspansi bisnis UMKM. Dalam publikasi tersebut, tercatat bahwa Indeks Bisnis UMKM naik menjadi 109,9 dari 102,9 pada kuartal sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh beberapa faktor seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perbaikan kondisi cuaca, serta peningkatan sektor konstruksi dan pariwisata. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa meskipun ada perbaikan, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan kenaikan harga barang input.

Ekspansi bisnis UMKM pada kuartal II/2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun tetap dipengaruhi oleh faktor musiman seperti HBKN dan panen raya. BRI, sebagai penyalur kredit utama untuk segmen UMKM, terus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan kredit berkualitas. Meskipun demikian, pelaku UMKM tetap waspada terhadap tantangan yang ada, dan diperkirakan ekspansi bisnis akan mengalami normalisasi di kuartal mendatang.

Lapangan kerja baru di Indonesia terus bertambah. Namun, kesempatan kerja itu lebih banyak muncul di sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yang umumnya bersifat subsisten, berupah rendah, serta minim kepastian kerja. Upaya mendorong penciptaan lapangan kerja yang banyak dan layak masih menjadi PR besar. Data realisasi investasi triwulan II tahun 2024 yang diumumkan Kementerian Investasi / BKPM menunjukkan, sepanjang periode Januari-Juni 2024, kontribusi penciptaan lapangan kerja dari investasi menengah dan besar kalah jauh dari investasi UMK. Realisasi investasi menengah-besar yang masuk sepanjang semester I tahun ini adalah Rp 829,9 triliun.

Capaian itu memenuhi 50,3 % dari target investasi tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun. Namun, investasi bernilai besar itu ternyata hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi 1,22 juta orang. Sebagai perbandingan, nilai investasi UMK yang masuk pada periode yang sama sebesar Rp 127 triliun yang terdiri atas 2,41 juta proyek. Namun, lapangan kerja yang diciptakan bisa menyerap hingga 4,69 juta orang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi mikro dan kecil tersebut paling banyak masuk ke sektor jasa, seperti perdagangan dan reparasi (Rp 46,5 triliun), jasa lainnya (Rp 24,8 triliun), hotel dan restoran (Rp 13 triliun), konstruksi (Rp 11,9 triliun), serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp 7 triliun).

”UMKM kita memang tidak jauh-jauh dari sektor tersebut, tapi penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Sampai menyerap 4 juta orang, sementara investasi besar cuma 1 juta orang,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II-2024 di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7). Meski berkontribusi banyak dalam menciptakan lapangan kerja, sektor UMKM masih jarang diperhatikan. Bahlil, menyoroti penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang pada tahun 2023 hanya 19 % dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 7.044 triliun, jauh dari target penyaluran kredit ke UMKM sebesar 30 % pada 2024. Ia meyakini, kalau penyaluran kredit ke UMKM diperbanyak, hal itu bisa membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. (Yoga)

Pengunjung melihat produk kerajinan perhiasan dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Bazar tersebut diikuti 500 lebih UMKM Bhayangkari dan perajin dari seluruh Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen, dan menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. (Yoga)

Kabar gembira bagi pelaku UMKM. OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau fintech peer to peer lending (fintech P2P Lending). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum untuk meningkatkan batas pinjaman bagi UMKM dari semula Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Sebuah angka yang cukup besar dan seharusnya cukup memadai untuk mengembangkan  usaha UMKM. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan dari, khususnya dari perbankan. Apalagi, banyak masyarakat yang memang saat ini membutuhkan dana untuk bisa menjalankan usaha yang terpukul akibat  dihantam pandemi Covid-19. Dengan sokongan pendanaan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. (Yetede)

Penaikan platform pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar bisa menopang pertumbuhan bisnis usaha UMKM, sektor yang menyumbang 61% produk domestik bruto (PDB) nasional. Sebab, hal itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis permodalan UMKM. Selama ini, salah satu kendala UMKM berkembang adalah kesulitan  mengakses pendanaan dari pinjol, mereka dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. Diketahui, OJK berniat meningkatkan peningkatan batas pinjaman sampai Rp 10 miliar oleh fintech peer to peer (P2P) lending dari saat ini Rp 2 miliar. Namun,  aturan ini nantinya hanya berlaku untuk penyelenggaraan pinjol dengan tingkat wanprestasi 90 hari dibawah 5%. Selain itu, platform ini cuma berlaku untuk jenis pinjaman produktif, bukan konsumtif. (Yetede)