Pekerja menjahit lapisan limbah plastik dengan bahan parasut untuk produk tas belanja di bengkel produksi Rappo Indonesia di kawasan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024). Produk kerajinan daur ulang ini telah menembus pasar domestik di Jakarta, Makassar, Bali, dan Surabaya. Harga produk kerajinan daur ulang dijual mulai dari Rp 99.000 hingga Rp 449.000 untuk tas mode. Sebanyak 90 persen pesanan berasal dari perusahaan. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan bahwa model bisnis UMKM harus efisien dan kompetitif dibandingkan dengan produk luar negeri.

Pemerintah melalui Kemenkop UKM dan berbagai ahli menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM di tengah gempuran produk impor. Selain itu, pengawasan terhadap jalur masuk barang ilegal, termasuk pelabuhan kecil atau "pelabuhan tikus," harus diperketat untuk melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak sehat.

Meski berlimpah fasilitas, insentif, dan kemudahan, usaha menengah-besar dinilai minim menyerap tenaga kerja. Beban penciptaan lapangan kerja lebih banyak bertumpu ke UMKM. Sepanjang tahun ini saja, menurut Kementerian Investasi/BKPM, dengan realisasi investasi Rp 127 triliun, UMKM mampu menyerap 4,69 juta tenaga kerja. Sementara usaha menengah-besar dengan realisasi investasi Rp 829,9 triliun hanya mampu menyerap 1,22 juta tenaga kerja. Sifat padat modal menjadi alasan rendahnya penyerapan tenaga kerja usaha menengah-besar. Kondisi ini berbeda dengan di negara-negara OECD, di mana usaha menengah-besar yang mewakili 1 % dari total unit usaha menyumbang 40 % lapangan kerja.

Sebanyak 99,9 % dari 64,2 juta unit usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM, yang menyumbang 61 % PDB, 97 % lapangan kerja, dan 15 % ekspor. Potensi besar UMKM dan kemampuannya bertahan serta menjadi penyelamat ekonomi di masa krisis sudah diakui. Persoalannya, ketergantungan terlalu besar pada UMKM juga riskan. Selain sifat UMKM yang umumnya subsisten, lapangan kerja UMKM kebanyakan informal sehingga kurang memberi jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja. Sekitar 60 % pekerja Indonesia saat ini terserap di sektor informal. Besarnya porsi UMKM juga berdampak pada penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara problem daya saing membuat UMKM Indonesia selama ini sulit naik kelas dan tertinggal dibandingkan UMKM di beberapa negara ASEAN lain dalam kontribusi ekspor dan keterlibatan dalam rantai nilai global. Apalagi, UMKM Indonesia didominasi usaha mikro. Sulitnya UMKM naik kelas dan absennya usaha besar yang mapan, disebut dalam laporan di Forum Ekonomi Dunia, sebagai salah satu alasan Indonesia sulit keluar dari ancaman perangkap negara berpendapatan menengah. Penyebab UMKM sulit berkembang adalah karena masih dianaktirikan. Sulitnya akses pembiayaan, di mana dari total Rp 7.044 triliun kredit perbankan yang disalurkan pada 2023, hanya 18 % yang mengalir ke UMKM, hanya salah satunya.

Maya Irjayanti dan Anton Mulyono Azis dalam Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs menyebut setidaknya ada 10 hambatan utama UMKM Indonesia, mulai dari hambatan persaingan, akses permodalan, tarif energi, teknologi, biaya produksi tak efisien, faktor ekonomi, keterampilan manajemen, proses, keterbatasan penjualan, hingga kendala bahan baku. Keseriusan mengurai hambatan ini akan membuat peluang penciptaan lapangan kerja layak dalam jumlah berlimpah lebih terbuka, termasuk lebih serius mendorong kemitraan dengan usaha besar atau BUMN agar UMKM naik kelas. (Yoga)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk kuartal II/2024, yang menunjukkan peningkatan ekspansi bisnis UMKM. Dalam publikasi tersebut, tercatat bahwa Indeks Bisnis UMKM naik menjadi 109,9 dari 102,9 pada kuartal sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh beberapa faktor seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perbaikan kondisi cuaca, serta peningkatan sektor konstruksi dan pariwisata. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa meskipun ada perbaikan, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan kenaikan harga barang input.

Ekspansi bisnis UMKM pada kuartal II/2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun tetap dipengaruhi oleh faktor musiman seperti HBKN dan panen raya. BRI, sebagai penyalur kredit utama untuk segmen UMKM, terus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan kredit berkualitas. Meskipun demikian, pelaku UMKM tetap waspada terhadap tantangan yang ada, dan diperkirakan ekspansi bisnis akan mengalami normalisasi di kuartal mendatang.

Lapangan kerja baru di Indonesia terus bertambah. Namun, kesempatan kerja itu lebih banyak muncul di sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yang umumnya bersifat subsisten, berupah rendah, serta minim kepastian kerja. Upaya mendorong penciptaan lapangan kerja yang banyak dan layak masih menjadi PR besar. Data realisasi investasi triwulan II tahun 2024 yang diumumkan Kementerian Investasi / BKPM menunjukkan, sepanjang periode Januari-Juni 2024, kontribusi penciptaan lapangan kerja dari investasi menengah dan besar kalah jauh dari investasi UMK. Realisasi investasi menengah-besar yang masuk sepanjang semester I tahun ini adalah Rp 829,9 triliun.

Capaian itu memenuhi 50,3 % dari target investasi tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun. Namun, investasi bernilai besar itu ternyata hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi 1,22 juta orang. Sebagai perbandingan, nilai investasi UMK yang masuk pada periode yang sama sebesar Rp 127 triliun yang terdiri atas 2,41 juta proyek. Namun, lapangan kerja yang diciptakan bisa menyerap hingga 4,69 juta orang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi mikro dan kecil tersebut paling banyak masuk ke sektor jasa, seperti perdagangan dan reparasi (Rp 46,5 triliun), jasa lainnya (Rp 24,8 triliun), hotel dan restoran (Rp 13 triliun), konstruksi (Rp 11,9 triliun), serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp 7 triliun).

”UMKM kita memang tidak jauh-jauh dari sektor tersebut, tapi penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Sampai menyerap 4 juta orang, sementara investasi besar cuma 1 juta orang,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II-2024 di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7). Meski berkontribusi banyak dalam menciptakan lapangan kerja, sektor UMKM masih jarang diperhatikan. Bahlil, menyoroti penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang pada tahun 2023 hanya 19 % dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 7.044 triliun, jauh dari target penyaluran kredit ke UMKM sebesar 30 % pada 2024. Ia meyakini, kalau penyaluran kredit ke UMKM diperbanyak, hal itu bisa membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. (Yoga)

Pengunjung melihat produk kerajinan perhiasan dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Bazar tersebut diikuti 500 lebih UMKM Bhayangkari dan perajin dari seluruh Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen, dan menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. (Yoga)

Kabar gembira bagi pelaku UMKM. OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau fintech peer to peer lending (fintech P2P Lending). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum untuk meningkatkan batas pinjaman bagi UMKM dari semula Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Sebuah angka yang cukup besar dan seharusnya cukup memadai untuk mengembangkan  usaha UMKM. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan dari, khususnya dari perbankan. Apalagi, banyak masyarakat yang memang saat ini membutuhkan dana untuk bisa menjalankan usaha yang terpukul akibat  dihantam pandemi Covid-19. Dengan sokongan pendanaan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. (Yetede)

Penaikan platform pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar bisa menopang pertumbuhan bisnis usaha UMKM, sektor yang menyumbang 61% produk domestik bruto (PDB) nasional. Sebab, hal itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis permodalan UMKM. Selama ini, salah satu kendala UMKM berkembang adalah kesulitan  mengakses pendanaan dari pinjol, mereka dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. Diketahui, OJK berniat meningkatkan peningkatan batas pinjaman sampai Rp 10 miliar oleh fintech peer to peer (P2P) lending dari saat ini Rp 2 miliar. Namun,  aturan ini nantinya hanya berlaku untuk penyelenggaraan pinjol dengan tingkat wanprestasi 90 hari dibawah 5%. Selain itu, platform ini cuma berlaku untuk jenis pinjaman produktif, bukan konsumtif. (Yetede)

OJK menargetkan porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending kepada sektor produktif serta UMKM dapat meningkat. Untuk itu OJK mendukung relaksasi batas maksimum pembiayaan produktif. Pada Mei 2024, OJK mencatat porsi pendanaan yang disalurkan perusahaan fintech kepada sektor produktif serta UMKM mencapai 31,52 %, sesuai yang ditetapkan dalam peta jalan Pengembangan dan Penguatan LPBBTI (Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi / Fintech 2023-2028.

“Artinya sesuai target di fase pertama tahun 2023-2024, yaitu 30-40 %,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman di Jakarta, Jumat (19/7). Untuk mencapai target sesuai peta jalan, OJK mendukung relaksasi batas atas maksimum pembiayaan produktif melalui regulasi yang termuat dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai P2P lending, dari sekarang di Rp 2 miliar, akan ditingkatkan menjadi Rp 10 miliar, dimana subjek dari ketentuannya akan terbit. (Yoga)

Pangsa pasar layanan belanja daring di Indonesia didominasi platform raksasa, seperti Shopee, Lazada, dan Tiktok Shop yang telah merger dengan Tokopedia. Di belakang ketiga platform tersebut adalah investor asing. Situasi ini berpotensi membuat barang impor akan lebih mudah diperdagangkan di Indonesia. Di negara-negara Asia Tenggara yang menjadi subyek penelitian Momentum Works, Shopee masih menjadi pemimpin pasar pada 2023 dari aspek jumlah barang yang terjual di platform daring (gross merchandise value/GMV). Total nilai GMV Shopee dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina sebesar 55,1 miliar USD atau Rp 890 triliun. Di urutan kedua ada Lazada dengan GMV 18,8 miliar USD atau Rp 303,8 triliun. Urutan ketiga dan keempat diisi Tiktok Shop dan Tokopedia dengan nilai GMV masing-masing 16,3 miliar USD atau Rp 263,4 triliun (Kompas, 16/7/2024).

”Memang secara akses, dengan hadirnya platform e-dagang yang di belakangnya investor asing, akan lebih mudah barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Pemerintah sebaiknya mengatur, bukan melarang platformnya untuk beroperasi,” ujar peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, Kamis (18/7) di Jakarta. Upaya mengatur ini berkaitan dengan pembatasan melalui pengenaan tarif barang impor. Dari sisi pelaku UMKM, fenomena platform e-dagang yang di belakangnya adalah investor asing bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Semakin besar potensi modal yang disuntikkan investor di balik Shopee, Lazada, dan Tiktok Shop-Tokopedia, maka semakin besar inovasi bisnis yang akan mereka buat. ”Dengan demikian, selain intervensi pengaturan tarif barang impor, intervensi pemerintah lainnya adalah memudahkan proses onboarding sekaligus pendampingan bisnis bagi UMKM,” ucapnya. (Yoga)