Penetrasi digital dalam dunia perdagangan datang begitu cepat, tak terkecuali bagi usaha kaki lima. Perlahan, para pedagang kecil tak mau tertinggal dalam euforia ekonomi digital. Semarak ekonomi digital terdengar hingga ke kawasan padat penduduk di pinggir Sungai Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalteng. Pada Senin (12/8) siang, sebuah sepeda motor melintas di atas jalan kayu dan berhenti dengan ban berdecit. Arianto (20) turun dari kendaraannya di depan warung Acil Agi (47). Dalam bahasa Banjar, acil berarti ’tante’ atau ’bibi’. Bisa juga panggilan ibu-ibu yang berjualan di pinggir jalan atau di warung makan.

Arianto mengambil tusukan kayu di sebuah stoples terbuka, lalu menusuk-nusuk pentol favoritnya. Ada pentol goreng, rebus, hingga yang bercampur telur dadar. Ada empat pentol dalam satu tusukan itu. Ditemani segelas es teh manis, Arianto mengunyah satu demi satu pentolnya. Ia kemudian beranjak untuk membayar. ”Berapa semuanya, Cil?” tanya Arianto. ”Rp 25.000 sama es teh,” jawab Acil Agi. Begitu merogoh kocek, Arianto bingung. Uangnya raib. ”Waduh, bisa QRIS, kah, Cil?” Giliran Acil Agi yang bingung. Meski sudah setahun menggunakan QRIS atau quick response Indonesian standard, Acil Agi masih agak asing dengan itu.

Ia lalu berteriak memanggil anaknya untuk mencari. Arianto menawarkan transfer antarbank, tetapi Acil Agi menolak. Akhirnya, anak Acil Agi tiba dengan sebuah gambar yang ia taruh di atas lapak. Arianto lalu memindai kode unik melalui layar teleponnya. Begitu selesai, Arianto berjalan pulang. Belum dua langkah berjalan ke jalanan kayu, anak Acil Agi teriak dari dalam rumah, “Di foto dulu, Mah, bukti transfernya.” Acil Agi menepuk jidatnya, Arianto kembali membuka telepon pintarnya. ”Sudah setahun lebih pakai ini karena ikut-ikut orang aja. Pedagang di sini, kan, pada pakai semua,” kata Acil Agi. Semua uang dari kode unik itu memang meluncur ke rekeningnya.

Tapi ia lebih suka menggunakan buku tabungan setiap dua sampai tiga bulan sekali untuk memeriksa tabungannya, terkadang lewat ATM. Hanya anak sulungnya yang bekerja di tengah kota yang menggunakan mobile banking untuk membantu ibunya memeriksa keuangan. Meski tergagap-gagap dengan teknologi, Acil Agi tak mau menyerah. Ia sudah menabung untuk membeli ponsel baru agar bisa memasang perangkat bank untuk mengatur sendiri keuangannya. Beberapa pedagang kaki lima lainnya di sekitar Kereng Bangkirai juga melakukan hal serupa. Meski masih gagap dengan era digital, pedagang kecil seperti Acil Agi membuktikan, dari pinggir sungai mereka tak mau melewati arus digitalisasi ekonomi. (Yoga)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat posisinya sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan focus pada pemberdayaan UMKM melalui layanan jasa perbankan syariah, BSI berperan penting mendorong UMKM untuk naik kelas, karena merupakan tulang punggung ekonomi negara.

Sektor UMKM mencakup 99 % dari seluruh unit bisnis di Indonesia. Pada 2023 jumlah UMKM mencapai 66 Juta dan menyumbang 61 % dari PDB Indonesia atau Rp 9.850 triliun. UMKM menyerap 117 Juta pekerja yang merupakan 97 % dari total angkatan kerja Indonesia. BSI telah mengemban amanah untuk mendorong UMKM agar lebih berkembang.

Dirut BSI, Hery Gunardi menyebut, “BSI terus berupaya meningkatkan kontribusinyadalam mendorong UMKM agar ekosistem segmen usaha tersebut semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi dimasa mendatang. Tren pembiayaan UMKM di BSI menunjukkan peningkatan signifikan seiring pertumbuhan jumlah pelaku UMKM dan meningkatnya minatmasyarakat terhadap perbankan syariah. (Yoga)

Tak terbayangkan oleh Yuliana (35) membawa Capli, sambal hijau kemasan khas Aceh buatannya, “go global” atau mendunia. Semua bermula ketika ia dan sang suami, Murtala Hendra Syahputra (40), gelisah dengan nasib para petani campli atau cabai rawit. Aroma cabai menguar tajam begitu kami mendekat ke ruko di Meuraxa, Banda Aceh, Senin (12/8). Yuliana menuturkan perjuangan mereka merintis usaha sambalnya, Capli. Pada 2017, Yuliana dan Murtala dipercaya menjadi tenaga survei riset terkait inflasi bahan pangan pokok, salah satunya cabai. Pekerjaan inilah yang mempertemukan mereka dengan para petani dan segudang permasalahannya. Sesampainya di lapangan, mereka dihadapkan kenyataan getir tentang cabai rawit yang dihargai Rp 5.000 per kg.

Hasil panen petani, yang ditanam di dataran tinggi, pun lekas membusuk saat dibawa ke Kota Banda Aceh. Sontak, tebersit ide di benak Yuliana membeli cabai rawit petani karena hanya dengan itulah mereka akan mendapat harga layak. Para petani tak muluk-muluk, mereka hanya ingin tahu harga pasar nanti saat mulai mengolah lahan. Dari situ, Yuliana dan Murtala mulai mengajari petani tentang harga pokok penjualan (HPP) hingga akhirnya ditemukan harga Rp 7.000-Rp 8.000 per kg. Atas dasar perhitungan itu, ditemukan harga yang didambakan para petani, yakni Rp 15.000 per kg. Bermodal nekat, Yuliana merintis usaha sambal kemasan agar hasil panen petani terbeli dengan harga yang layak. Saat itu, modal awalnya Rp 500.000.

Berbekal 10 kg cabai rawit gratis dari petani, Yuliana dan Murtala mulai meramu resep sambal hijau khas Aceh. Ia yakin produknya mampu bersaing dengan sambal kemasan lainnya, yang banyak ditemui di swalayan. Barulah pada 2019, produk siap dijual dengan masa kedaluwarsa hingga setahun. Segala legalitas produk, seperti sertifikat BPOM, sertifikat halal, dan hak paten, turut diupayakan hingga akhirnya bendera PT Rayeuk Aceh Utama yang menaungi usaha Yuliana dan Murtala dengan jenama Capli atau cabai pilihan berkibar. Capli mampu memproduksi sambal kemasan 15 kali sebulan, menyerap 200 kg cabai rawit petani dan menghasilkan hingga 2.500 kemasan sambal. Capli turut memberdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk menyortir cabai rawit dan bawang putih dengan upah sortir Rp 2.000 per kg cabai rawit dan Rp 3.000 per kg bawang putih.

Dalam sehari, mereka menyortir 20-30 kg cabai rawit dengan upah sampai Rp 60.000. Perkenalan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membawa Capli sampai ke panggung global. Dalam business matching BSI International Expo 2024 di Jakarta, Juni 2024, Capli mendapat kontrak ekspor 29 ton dari pembeli asal Malaysia. Perkenalan Capli dengan BSI bermula dari ajang Talenta Wirausaha BSI pada 2022. Dalam ajang tingkat nasional itu, Capli didapuk sebagai juara ketiga kategori berdaya sekaligus mendapat kesempatan bermitra de- ngan BSI. Yuliana mendapat pembiayaan Rp 100 juta dari BSI. Alhasil, kapasitas produksi Capli ditingkatkan menjadi 5.000 botol per bulan. Sebagai UMKM binaan BSI, Capli juga mendapat pendampingan, pelatihan, serta bantuan promosi. (Yoga)

Untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045, pemerintah telah mencanangkan strategi transformasi ekonomi dengan  menetapkan sejumlah arah pembangunan mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, hingga urban and inclusive economy. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendifinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan , dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. Pada tahun ini, tema kebijakan fiskal adalah mempercepat  transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, APBN diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju. (Yetede)

OJK telah mengeluarkan Rancangan Peraturan OJK Mikro Kecil dan Menengah (RPOJK UMKM) dan tidak lama lagi akan diterbitkan menjadi POJK RPOJK tersebut tidak memuat kewajiban terkait porsi kredit UMKM 30% terhadap total kredit. Saat ini, RPOJK UMKM dalam tahap analis hasil penerimaan masukan dan tanggapan terhadap draft RPOJK dari stakeholder dan masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, adapun beberapa hal diatur dalam rancangan ketentuan ini mengenai penyusunan skema khusus untuk menyaluran atau pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit, serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM. Selain itu, diatur pula jasa keuangan (LPK) untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM. (Yetede)

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit dan berkontribusi pada PDB nasional sebesar 65 %. Apa yang diperlukan agar kinerja UMKM lebih optimal. Menurut Khairul Ihsan (33) peternak di Padang, Sumbar, “ Jika melihat kondisi saat ini, perpajakan sudah mengimpit pengusaha menengah ke bawah sehingga membuat kami lambat bangkit. Harapannya ke depan, pemerintah bisa menerbitkan regulasi yang berpihak pada sektor ekonomi menengah ke bawah, misalnya di sektor usaha kami, peternakan ayam, perlu pembatasan bagi principle besar untuk melakukan budidaya ayam broiler dan ayam petelur langsung, di mana seharusnya sektor ini dipegang masyarakat atau peternak rakyat.”

“Di tengah era disrupsi digital, pasar bebas, dan kondisi pasar tak menentu, kita sebagai pengusaha kecil harus bisa menemukan kembali ”makna mengapa” (why factor) dari usaha yang kita jalankan, agar tetap memiliki kemampuan bertahan dan lincah beradaptasi serta relevan dengan keinginan pasar. Harapannya, pengusaha memiliki kemudahan akses terhadap kelas-kelas self development dan workshop dari para praktisi sebagai fondasi yang menguatkan jati diri brand owner untuk menghadapi dunia usaha saat ini,” ujar Maya Rosmalinda (39) pemilik mamayaya.project, Jakarta

“Selama menjalankan bisnis, banyak tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Contohnya, tantangan permodalan. Banyak UMKM sulit mendapat modal untuk ekspansi, produksi atau kebutuhan operasional lain. Tantangan lain ialah kompetisi yang ketat dengan perusahaan besar. Dinas-dinas pemda semestinya dapat membantu dan memberi peluang agar kami semakin bertumbuh dan berkembang, bahkan di tengah situasi perekonomian yang tidak baik-baik saja,” ujar Mesni Johara, pemilik UMKM ”Goenagoni”, Semarang. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan pameran Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo atau Jitex 2024 di Jakarta Convention Center, yang bertujuan menjadikan produk UMKM yang tergabung dalam program Jakarta Entrepreneur menembus pasar global. Pameran internasional yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berlangsung 7 hingga 11 Agustus 2024. Pada Rabu (7/8) ratusan pelaku UMKM dengan baju khas Jakarta berjaga di booth masing-masing menawarkan produk, mulai dari makanan, minuman, kain, manufaktur, jasa, produk rumah tangga, mode, otomotif, dan berbagai produk lainnya.

Kadis PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, sekitar 200 booth produk lokal berkualitas dipamerkan di Jitex 2024. Selain itu, ada juga pelaku UMKM perwakilan dari daerah lain di Indonesia. ”Event ini dalam rangka memasarkan beragam produk dalam negeri dengan menyasar buyer dan investor dari kawasan ASEAN,” ujarnya. Untuk menarik minat, Ratu mengaku telah menyiapkan akomodasi paket bagi investor dan buyer dari luar negeri yang hadir dalam kegiatan berupa menginap hotel gratis dua malam, tourist pass, dan akses telekomunikasi dengan kartu SIM yang disiapkan. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan Jitex 2024 dibuat untuk menarik perhatian investor hingga wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya Jakarta.

Ahmad (45), pelaku UMKM di bidang makanan, merasa terbantu dengan hadirnya Jitex 2024. Menurut dia, penjualan makanan khas Jakarta makin kurang peminat. ”Kalau dihadirkan buyer dari luar negeri, kami dapat memperkenalkan jajanan khas DKI Jakarta, seperti biji ketapang, bir pletok, dan dodol, kepada mereka sehingga produk khas Jakarta dikenal lebih luas. Semoga nantinya ada investor yang tertarik untuk bekerja sama,” ujarnya. Ia berharap UMKM lokal semakin maju dan berkembang meskipun banyak produk luar yang masuk ke Indonesia, khususnya Jakarta. Ia mendorong Pemprov DKI gencar mengadakan event atau pameran secara rutin melibatkan UMKM lokal. (Yoga)

Memburuknya kualitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tengah beberapa waktu terakhir berdampak pada porsi portofolio kredit di sektor ini. Porsi kredit UMKM yang dimiliki bank, dalam hal ini utamanya bank KBMI 4, terlihat mengalami penyusutan. Ambil contoh di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Komposisi portofolio kredit bank ini mengalami perubahan per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% menjadi 46,6%. Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru meningkatkan porsi kredit korporasi. Di periode sama, kontribusi kredit segmen korporasi mencapai 18%, naik dari periode sama tahun lalu jadi sekitar 15,5%. Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, BRI selalu melihat potensi dari tiap segmen.

Jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, bank ini tidak akan memaksakan untuk tumbuh. Sunarso menambahkan, BRI memang memperketat kriteria risk acceptance dan guideline portofolio. Portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana, yang masih baik dan mana yang bermasalah. Kondisi serupa terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Bank ini mencatat porsi kredit UMKM di semester satu tinggal 13,7%. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, kredit UMKM berkontribusi 14%. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu karena daya beli menurun, sehingga langkah ekspansif dari UMKM turut terhambat. Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menambahkan, dalam mendorong penyaluran kredit, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan memperkuat sistem mitigasi risiko, melalui pengawasan dan analisa risiko pasar serta profil masing-masing debitur.

Transformasi digital yang dilakukan secara inklusif dapat membawa UMKM naik kelas. Di sisi lain, para pelaku UMKM masih menghadapi kendala mengakses pembiayaan. Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/8). Destry menyampaikan, acara yang berlangsung 1-4 Agustus 2024 itu mengusung tema sinergi memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan acara tersebut berpesan agar transformasi digital dapat dilakukan secara adil dan merata. ”Beliau (Presiden) memberi pesan, yang sangat dalam untuk kita semua, agar kita bisa terus melanjutkan apa yang telah dilakukan selama ini, yaitu ransformasi digital harus dilakukan secara  inklusif, berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses dan kesempatan yang sama, yang juga didukung dengan aspek perlindungan konsumen,” katanya. Menurut Destry, transformasi digital harus dilakukan secara merata, termasuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang belum optimal, mengingat UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 60 %.

Akses pembiayaan dan digitalisasi tidak hanya berdampak positif bagi para pelaku UMKM, tetapi juga bagi ekonomi nasional. Dengan UMKM naik kelas dan masuk ke dalam rantai pasok global, akan menambah perolehan devisa hasil ekspor. ”Pada saat UMKM bisa naik kelas, kita akan menerima hasil ekspor. Makin banyak hasil ekspor yang kita terima, kita punya suplai dollar AS makin banyak sehingga rupiahnya tentunya kita berharap tidak terus tertekan. Jadi, ekspor kita bisa kombinasikan atau bisa terus kita tingkatkan dengan cara mendorong UMKM itu untuk naik kelas,” tutur Destry. (Yoga)