Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih dari 6% sejauh ini, telah memukul banyak lini perekonomian, baik ketahanan fiskal dan moneter, maupun dunia usaha. Bagi pemerintah, penurunan nilai tukar rupiah bakal membuat belanja subsidi dan pembayaran bunga utang akan membengkak. Bagi bank sentral, cadangan devisa akan terkuras untuk mengintervensi pasar demi menstabilkan rupiah. Adapun, sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor, bakal menanggung beban produksi lebih besar. Tak ayal, sejumlah korporasi di dalam negeri pun keras memutar otak untuk mengamankan kinerja bisnisnya. Contohnya PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) yang malah sudah mencatatkan rugi Rp304 miliar pada kuartal I/2024 akibat pelemahan rupiah di tengah fluktuasi harga bahan bakar pesawat. Melalui keterangan resmi, Direktur Utama AirAsia Veranita menuturkan bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 39% dari total kerugian perusahaan pada kuartal lalu. Dalam catatan AirAsia, rata-rata kurs rupiah Rp15.853 pada kuartal I/2024 melemah signifikan dari rata-rata kurs pada kuartal I/2023 yang hanya Rp15.062 per dolar AS.

Menurut Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman, potensi keuntungan eksportir makanan dan minuman akan terganjal harga bahan baku dan ongkos logistik yang meningkat. Kemerosotan nilai tukar rupiah juga mendatangkan risiko bagi fiskal negara. Dengan nilai tukar rupiah yang sudah berada di kisaran Rp16.400 per dolar AS saat ini, rata-rata kurs rupiah sepanjang tahun berjalan Rp15.864 per dolar AS. Angka ini sudah meleset jauh dari asumsi kurs rupiah dalam APBN 2024 yang dipatok Rp15.000 per dolar AS.Rupiah yang lebih lemah di satu sisi dapat menambah pendapatan negara, khususnya dari penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional. Sisi pembiayaan anggaran pun terkena dampak, khususnya penambahan penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/subsidiary loan agreement(SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Kalangan ekonom menilai depresiasi rupiah bisa mendorong BI kembali menaikkan suku bunga, apalagi Federal Reserve, yang merupakan bank sentral paling berpengaruh di dunia, sudah melempar sinyal kenaikan suku bunga hanya sekali pada tahun ini. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan bahwa jika dihitung secara fundamental, ekuilibrium rupiah saat ini sudah di atas Rp16.000, walaupun pergerakannya akan sangat dinamis, bergantung pada perkembangan eksternal dan internal.

Nilai tukar rupiah yang terus merosot lebih dari 6% sepanjang tahun ini memunculkan berbagai kekhawatiran bagi dunia usaha, fiskal, dan moneter akan datangnya krisis ekonomi yang lebih luas seperti 1998. Banyak prediksi bahwa tantangan ekonomi ke depan tampak jauh lebih berat. Kegundahan para pebisnis tersebut tak berlebihan. Kurs rupiah yang kini bertengger di kisaran Rp16.400 per dolar AS, sudah jauh menyimpang dari asumsi APBN 2024 yang hanya dipatok pada Rp15.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada ancaman meningkatnya beban belanja dan utang. Analisis sensitivitas APBN 2024 menunjukkan bahwa setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS akan menambah pendapatan negara sebesar Rp4 triliun, tetapi meningkatkan belanja hingga Rp10,2 triliun. Artinya, pelemahan rupiah dapat memperlebar defisit anggaran secara signifikan. Dalam 10 tahun terakhir atau sejak 13 Juni 2014, rupiah sudah tersungkur 39,13% dari posisi Rp11.796 per dolar AS. Jika dilihat lajunya dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah saat ini bahkan sudah anjlok 63,01% dari posisi Rp10.068 per dolar AS pada 12 Juni 2009.

Dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020 atau saat Indonesia dan dunia dilanda kasus Covid-19. Adapun, level terkuat rupiah pernah direngkuh pada 1 Agustus 2011 yaitu sebesar Rp8.464 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini tetap saja memaksa dunia usaha memutar otak untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Sumber-sumber bahan baku alternatif sebagai pengganti impor mulai ramai diburu kalangan pengusaha. Industri farmasi, dengan ketergantungan bahan baku impor yang mencapai 90%, pasti menghadapi tantangan besar dari pelemahan rupiah. Keberlangsungan bisnis mereka terancam apabila tidak ada langkah inovatif yang diambil untuk meredam risiko kenaikan beban pokok produksi yang dapat menggerus laba. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga dihadapkan pada dilema untuk menyesuaikan kebijakan moneternya. Depresiasi rupiah kerap mendorong BI untuk memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Dengan The Fed yang sudah memberi sinyal kenaikan suku bunga satu kali tahun ini, tekanan bagi BI untuk mengikuti langkah serupa makin besar. Namun, seberapa efektif instrumen moneter dalam meredam tekanan superdolar? Pengalaman menunjukkan bahwa pengetatan moneter seringkali tidak cukup untuk mengatasi tekanan eksternal yang kuat. Sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor tinggi harus diberi dorongan untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, strategi diversifikasi pasar ekspor juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang Indonesia pada Mei 2024 tetap mencatatkan surplus US$2,93 miliar atau mencetak surplus 49 bulan secara berturut-turut, meskipun cenderung terus menyempit. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan bahwa tren penyusutan surplus itu terlihat dari data Januari—Mei 2024 yang mencetak surplus sebesar US$13,06 miliar atau menurun 20,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak US$16,47 miliar. “Secara kumulatif Januari—Mei 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$13,06 miliar atau mengalami penurunan US$3,41 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara bulanan, Habibullah menyatakan nilai ekspor pada Mei 2024 menembus US$22,33 miliar atau meningkat 13,82% dibandingkan dengan periode April 2024. Sayangnya, ekspor Indonesia secara tahunan ternyata turun 2,86% daripada bulan yang sama tahun lalu tercatat US$21,71 miliar. Menurutnya, peningkatan kinerja ekspor pada Mei 2024 didorong oleh meningkatnya ekspor non-migas, utamanya komoditas mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya sebesar 26,66% dengan andil 1,34%. Selain itu, bijih logam terak dan abu sebesar 25,96% dengan andil 1,09%, kendaraan dan bagiannya sebesar 26,8% dengan andil 1%.

Secara terperinci, nilai ekspor batu bara secara bulanan tercatat turun menjadi US$2,50 miliar atau sebesar 4,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sedangkan secara tahunan juga anjlok 22,19%, dari tahun sebelumnya sebanyak US$3,01 miliar. Penurunan ekspor juga terjadi pada komoditas CPO dan turunannya yang hanya mencapai US$1,08 miliar pada Mei 2024 atau turun sebesar 22,19% dari bulan sebelumnya. Sebaliknya, nilai impor pada Mei 2024 mencapai US$19,40 miliar atau naik 14,82% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nilai tersebut tercatat turun sebesar 8,83%. Adapun nilai impor migas secara bulanan tercatat mencapai US$2,75 miliar atau turun sebesar 7,91% pada Mei 2024, sementara nilai impor nonmigas mencapai US$16,65 miliar atau meningkat 19,7% (month-to-month/MtM). Dalam kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Ekspor Nasional menyatakan surplus US$2,93 miliar masih melanjutkan tren surplus 49 bulan berturut-turut. “Surplus neraca perdagangan didukung surplus sektor nonmigas sebesar US$4,26 miliar. Namun, [nilai surplus] tereduksi oleh defisit sektor migas sebesar US$1,33 miliar,” katanya dalam siaran pers.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Khamdani meminta pemerintah meningkatkan pendampingan dan fasilitasi ekspor ke negara nontradisional guna menggenjot kinerja ekspor Indonesia. Pada sisi lain, Shinta mengungkap bahwa kinerja ekspor manufaktur cukup sulit untuk ditingkatkan. Selain permintaan yang lemah dan daya saing ekspor Indonesia terganggu akibat logistik perdagangan yang makin mahal, dia menilai sektor itu manufaktur makin tertekan karena depresiasi nilai tukar rupiah yang makin dalam. Kondisi itu telah berimbas pada produktivitas ekspor manufaktur lantaran menyebabkan beban pokok produksi naik signifi kan, mengingat industri manufaktur umumnya masih harus mengimpor bahan baku atau penolong produksi.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun. Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya. Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US$402,54 juta. Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US$245,9 juta, nilai impor beras beras dari India sebesar US$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US$16,25 juta.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi. Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya. Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi. Di sisi lain, Pirhasto mengeklaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan nenambahkan pupuk organis masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus. Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDKK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton. Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defi sit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.

Pemerintah memastikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Bobot cukai ini biasanya akan diturunkan produsen ke harga rokok yang ditanggung pembeli.Rencana perubahan cukai ini telah tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan besaran tarif yang berlaku pada tahun depan. Dilansir dari Bisnisindonesia.id, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan tarif cukai yang bersifat tahun jamak ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nantinya, Jokowi akan menyampaikan Rancangan APBN 2025 dan Nota Keuangan menjelang 17 Agustus. Setelahnya, akan dilakukan pembahasan RUU APBN 2025.Sementara itu, Politisi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai langkah pemerintah menaikkan CHT sebagai upaya menekan jumlah perokok pemula tidak tepat. BHS berpendapat perokok pemula lebih banyak yang berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, cara yang paling tepat dalam menekan perokok pemula adalah dengan menegakkan aturan hukum.

Polda Maluku menjelaskan kronologi kasus dugaan penggelapan uang Rp1,5 miliar untuk judi online di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau Malut Cabang Namlea. Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Hujrah Soumena menyampaikan kasus ini berawal saat Bank Indonesia (BI) menitipkan uang Rp1,5 miliar di Bank Maluku pada Desember 2022. Sejak BI menitipkan dananya, tersangka berinisial ES alias Edi selaku pegawai Kas Titipan BI perwakilan Maluku diduga melakukan penarikan secara bertahap hingga Desember 2023. Setiap bulannya, ES melakukan penarikan dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp100 juta, Rp200 juta hingga uang titipan BI sebesar Rp1,5 miliar habis. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memiliki modus penarikan uang itu dengan membuat pencatatan palsu. Pada pemeriksaan kepolisian, terduga pelaku itu mengaku sebagian besar uang tersebut habis dipakai dalam praktik judi online. Sementara sebagian uang lainnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah mendapat tenaga ekstra untuk mengatrol investasi di Tanah Air. Terbaru, World Competitiveness Ranking International 2024 yang dirilis Institute for Management Development (IMD) kemarin, Selasa (18/6), menaikkan peringkat daya saing berusaha Indonesia dari 34 menjadi 27. Seluruh komponen strategis pembentuk indeks pun berhasil mencatatkan perbaikan. Menariknya, posisi indeks daya saing berusaha Indonesia pada tahun ini merupakan yang terbaik dalam enam tahun terakhir, serta berhasil mengungguli beberapa negara pusat investasi dunia seperti Inggris, Jepang, dan India. Pastinya data ini mampu membuka keran aliran modal lebih deras mengingat IMD menjadi salah satu sumber yang paling dijadikan rujukan oleh investor global pascadihapuskannya Ease of Doing Business (EODB) oleh World Bank. Apalagi, pada saat bersamaan PricewaterhouseCoopers (PwC) juga menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa investasi menjadi salah satu mesin strategis selain konsumsi untuk mendorong ekonomi di level 5,2% pada tahun ini. Menurut PwC, komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan agenda strategis pemerintahan sebelumnya melahirkan sentimen positif bagi investor.

Tenaga Ahli Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rizal Calvary, mengatakan data IMD sangat memengaruhi prospek investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). "Kita selalu membina iklim investasi utamanya [yang berkaitan dengan kebijakan] daerah, karena kondusivitasnya berbeda per daerah," katanya kepada Bisnis, kemarin. Optimisme pemangku kebijakan itu juga menjalar ke dunia usaha. Peningkatan peringkat ini memberikan angin segar bagi iklim investasi, menciptakan optimisme pengusaha, dan meningkatkan nilai tawar Indonesia sebagai destinasi investasi. Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, mengatakan laporan IMD dan PwC itu menunjukkan bahwa Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global, yang dapat menarik lebih banyak investasi asing. Meski demikian, menurutnya perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi kendala birokrasi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan risiko politik. 

Jika problem itu berhasil diurai, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan kompetitif. "Keterbatasan dalam infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi perlu diatasi," katanya. Direktur World Competitiveness Center IMD Arturo Bris, mengatakan daya saing Indonesia didongkrak oleh peningkatan performa ekonomi, kemampuan menarik kapital, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Direktur Investasi PwC Indonesia Julian Smith, menambahkan Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 dan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini menandakan iklim investasi yang stabil dan berkurangnya ketidakpastian politik. Menurutnya ini penting untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024, dengan setidaknya 50% berasal dari FDI. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan ada faktor internal dan eksternal yang berisiko mengganjal aliran modal. Misalnya 72 undang-undang yang menghambat investasi, akuisisi lahan yang rumit, hingga infra-struktur.

Proyek siap jalan alias clean and clear di sektor energi baru terbarukan atau EBT diharapkan mampu memperkokoh serapan investasi pada tahun ini dari sektor energi dan sumber daya mineral, yang sepanjang tahun lalu mendominasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa realisasi investasi wilayah ini sepanjang tahun lalu mencapai Rp39,89 triliun. Dari jumlah itu, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyerap sekitar Rp23,21 triliun atau memiliki porsi sekitar 58,18%. Meskipun, serapan tenaga kerja dari sektor ini banyak mencapai 1.092 orang yang terdiri atas 1.059 tenaga kerja Indonesia, dan 36 orang tenaga kerja asing. Capaian itu masih kalah dari serapan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendatangkan investor ke berbagai sektor penting selain sektor pertambangan.Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB mampu memantik investasi nontambang wilayah ini sepanjang 2019—2022.

Untuk itu, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB —yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED)—meluncurkan enam proyek investasi clean and clear. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) Berry Arifsyah Harahap menjelaskan bahwa proyek investasi clean and clear yang ditawarkan ke investor, antara lain tiga proyek EBT yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Lombok Tengah, dua proyek waste inceneration di Kabupaten Lombok Barat, dan tiga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, imbuhnya, ada juga dua proyek di sektor pariwisata, yaitu Hotel Bintang 5 Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat dan Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach di Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, imbuhnya, banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi proyek untuk memastikan kesiapan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah dipersiapkan. “Khusus proyek investasi clean and clear, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan perincian PLTS diminati 12 calon investor, waste incineration oleh 10 calon investor, PLTB oleh 10 calon investor, hotel bintang lima Gili Gede oleh 9 calon investor, hotel bintang lima Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor, dan rumput laut terintegarasi oleh 6 calon investor,” jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Selasa (18/6). Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB menyambut baik para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berinvestasi dan mengembangkan produk di wilayah ini.

Gita sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Pemprov NTB membuka lebar pintu investasi pada tahun ini, terutama di sejumlah sektor unggulan seperti pariwisata dan kelautan dan perikanan yang memang menjadi andalan NTB. Pada awal 2024, Gita mengatakan bahwa penjajakan kepada investor terus dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. Pemprov NTB juga menawarkan kemudahan perizinan demi mengejar realisasi investasi. Di sektor pariwisata berkelanjutan, kata Gita, sejumlah investor sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Timur. Di sektor kelautan dan perikanan, Pemprov NTB juga tengah menjajaki pengembangan potensi laut NTB dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gita meminta BRIN membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut terintegrasi. Di sektor EBT, Pemprov NTB juga menjajaki investasi dengan Korea Selatan. NTB termasuk daerah yang siap dalam pengembangan EBT, terutama untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.

Hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10% Blok North West Natuna siap dimiliki oleh badan usaha milik daerah (BUMD) energi Provinsi Kepulauan Riau. PT Pembangunan Kepri North West Natuna—anak dari PT Pembangunan Kepri—akan segera menerima pengalihan PI dari PT Bumi Pratiwi Hulu Energi (Prima Energi). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri M. Darwin, Selasa (18/6). Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Bumi Pratiwi selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola kegiatan usaha di hulu minyak dan gas (migas) di Blok North West Natuna (NWN) di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa besaran PI yang akan dikelola BUMD juga termasuk dalam pokok bahasan kesepakatan. “Pembahasan akan segera dilakukan oleh KKKS dengan BUMD. Besaran PI akan tergambar di sana. Mereka akan saling melihat data, rencana produksi, biaya produksi, harga minyak, dan beberapa faktor lain. Faktor itu yang akan menentukan berapa bagian pemerintah daerah,” jelasnya. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan keterlibatan daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui PI 10% memberikan banyak manfaat. “Untuk itu, dalam pengelolaan dana PI 10% wilayah kerja migas di Kepri, kami butuh BUMD yang sehat, berinovasi, dan kami harus mengikuti perkembangan zaman yang makin hari makin maju” katanya.

Berbagai celah digunakan untuk menyusupkan tautan judi daring, tapi upaya pemerintah menghalaunya masih tak berdampak, masih banyak pesan singkat atau SMS dari nomor tak dikenal berisi iklan dan tautan judi daring. Upaya pemerintah lewat pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Daring dinilai lebih tampak sebagai tabuhan genderang tanpa aksi nyata. Pemblokiran 5.000 rekening terkait judi daring pun dipandang belum diikuti penegakan hukum yang serius. Tak heran, alih-alih memperoleh apresiasi dari masyarakat, upaya Kemenkominfo yang menerapkan distribusi pesan pendek atau SMS massal (blast) berisi edukasi pencegahan praktik judi daring atau yang populer disebut ”judol” ini memperoleh kritik bernada sindiran. Sebelumnya, diungkapkan Menkominfo Budi Arie Setiadi, dikutip dari Antara, edukasi judi daring lewat SMS blast dilakukan setiap hari.

Di aplikasi X, sebagai contoh, penggunanya, @fantjoek, menilai, judi daring yang merugikan negara seharusnya sampai sekarang sudah diblokir pemerintah. ”Ini Kominfo dapet ide dari tukang tipu lewat SMS, kok idenya ga ngotak begini. Giliran X saja ada kepentingan mau diblokir, tetapi judi daring yang merugikan negara malah tidak diblokir sama sekali,” ujar akun itu. Bahkan, akun resmi organisasi nonprofit Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Selasa (18/6) ikut berkomentar di X. Isinya, seseorang yang telah ketagihan judi daring tidak akan bisa mengambil keputusan rasional meskipun ada SMS ataupun Whatsapp blast terkait edukasi pencegahan judi daring. CISDI mencantumkan temuan riset untuk memperkuat argumennya itu.

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, upaya pemberantasan judi daring yang telah disampaikan pemerintah itu seperti hanya tabuhan genderang tanpa ada aksi perang yang sebenarnya. Padahal, judi daring sudah menjerat dan membahayakan banyak warga, bahkan aparatur negara. Sebut saja Letu Eko Damara (30), dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-Papua Niugini Yonif 7 Marinir ini tewas bunuh diri akibat terlilit utang untuk judi daring. Ada pula Briptu Fadhilatun Nikmah (28) yang membakar suaminya, Briptu Rian DW (27), karena Rian menghabiskan tabungan untuk judi daring. Dengan banyaknya warga yang terjerat judi daring, menurut Bambang, sudah semestinya dilakukan penegakan hukum yang serius karena aliran keuangan judi daring pun telah diungkap oleh PPATK. Menurut dia, penangkapan yang ada baru terbatas operator dan konsumen, namun transaksi oleh bandar besar judi daring belum tersentuh. (Yoga)