;

Pajak Karbon Bukan Solusi Tunggal

R Hayuningtyas Putinda 22 Jun 2021 Investor Daily, 22 Juni 2021

Walau sempat menurun saat awal pandemi Covid-19, emisi karbon dunia mulai menunjukkan peningkatan kembali seiring dengan mulai ramainya aktivitas manusia di berbagai belahan dunia. International Energy Agency (IEA) menghitung emisi karbon global bulan Desember 2020 lebih banyak 2% dari pada Desember 2019 atau meningkat dibandingkan saat sebelum pandemi. Sementara itu, emisi karbon global pada tahun 2021 diperkirakan akan bertambah sebesar 5% seiring dengan aktivitas produksi di berbagai Negara yang menunjukkan peningkatan. Kondisi demikian kemudian memantik lagi diskursus mengenai langkah-langkah pengurangan emisi dari bahan bakar fosil. Salah satu gagasan yang kembali mengemuka adalah penerapan pajak karbon (carbon tax).

Sementara untuk kebijakan pajak karbon masih dalam tahap kajian rencana penerapan. Salah satu kajian rencana ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2022. Pajak karbon merupakan salah satu dari enam isu strategis yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Karena pajak karbon belum dikenal dalam sistem regulasi perpajakan di Indonesia, maka pemerintah akan menyiapkan dua alternatif kebijakan. Pertama, menerapkan pajak karbon melalui instrumen pungutan yang telah ada saat ini seperti cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alternatif lainnya yakni mengenakan pajak karbon melalui instrument yang benar-benar baru. Hal ini nantinya dapat dilakukan dengan melakukan revisi Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk mengakomodasi adanya pengenaan pajak karbon.

(Oleh - HR1)

Menkeu Pastikan Insentif PPnBM dan PPN Rumah DTP Diperpanjang

R Hayuningtyas Putinda 22 Jun 2021 Investor Daily, 22 Juni 2021

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memperpanjang pemberian insentif berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor berkapasitas hingga 1.500 cc ditanggung pemerintah (DTP) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada rumah DTP. Ia mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan APBN pada upaya pemulihan ekonomi dan menangani pandemi Covid-19. Sehingga, perpanjangan dua insentif pajak tersebut dinilai akan berdampak positif pada membaiknya konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada sektor otomotif dan properti.

Ia menyebutkan, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 31/2021 memang mengatur pemberian insentif pada mobil dengan kapasitas mesin hingga 2.500 cc. Namun, ia menggarisbawahi bahwa perpanjangan insentif hanya akan berlaku pada mobil dengan kapasitas hingga 1.500 cc. Kategori mobil tersebut yakni mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc, serta kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. PMK 31/2021 semula mengatur insentif PPnBM DTP 100% hanya berlaku pada mobil berkapasitas hingga 1.500 cc selama periode Maret-Mei 2021. Pada periode Juni-Agustus 2021, diskon PPnBM DTP turun menjadi hanya 50%, dan kembali turun menjadi 25% pada periode September-Desember 2021. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar

(Oleh - HR1)

Penerimaan Pajak Berhasil Lepas dari Jerat Kontraksi

R Hayuningtyas Putinda 22 Jun 2021 Investor Daily, 22 Juni 2021

JAKARTA – Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2021 akhirnya kembali membukukan pertumbuhan positif setelah sejak Januari 2020 terus mengalami kontraksi, bahkan hingga mencapai 19,71% (yoy) pada akhir Desember 2020. Sampai akhir bulan lalu, penerimaan pajak tercatat Rp 459,6 triliun atau tumbuh 3,4% dibandingkan periode sama 2020. Wakil Menteri Keuangan Sua hasil Nazara mengatakan, realisasi penerimaan pajak yang mencapai 37,4% dari target setahun penuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun itu menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang sejak Maret tahun lalu tertekan akibat pandemi Covid-19. “Tentu ini sangat baik, karena saat ini adalah proses pemulihan. Pemulihan penerimaan pajak ini harus berjalan alamiah, sedikit demi sedikit, bersamaan dengan insentif yang terus kita berikan ke perekonomian," ujar Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), Senin (21/6).

Pasalnya, aktivitas ekonomi serta momentum Hari Raya Idul Fitri pada Mei lalu mengakibatkan mayoritas jenis pajak tumbuh. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 misalnya, tumbuh 4,34% (yoy) hingga akhir Mei 2021, sedangkan periode sama tahun lalu masih kontraksi 5,3% (yoy). Demikian juga PPh 26 tumbuh hingga 15,93% (yoy) pada akhir bulan lalu. Sementara pajak pertambahan nilai (PPN) di dalam negeri juga tumbuh 8,85% (yoy) di akhir Mei 2021 dan PPN impor tumbuh 14,64%. “PPN dalam negeri dan PPN impor meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat,” jelas Suahasil.

(Oleh - HR1)

Ekspor Industri Tumbuh 30%

R Hayuningtyas Putinda 22 Jun 2021 Investor Daily, 22 Juni 2021

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama Januari-Mei 2021, ekspor industri pengolahan mencapai US$ 66,7 miliar, naik 30,53% dibandingkan periode sama 2020 sebesar US$ 51,10 miliar. Itu artinya, industri pengolahan berkontribusi paling tinggi terhadap ekspor nasional, yakni 79,42% dari total US$ 83,99 miliar. Membaiknya kinerja ekspor selama lima bulan ini memicu surplus perdagangan US$ 10,17 miliar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, besarnya proporsi ekspor produk industri pengolahan sekaligus menggambarkan telah terjadi pergeseran ekspor Indonesia dari komoditas primer ke produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Hal ini dinilai dapat menghindarkan ekspor dari gejolak harga komoditas primer.Kebijakan pro-investasi dan pro-ekspor, kata dia, juga perlu dibarengi dengan kebijakan peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri. Sebagai salah satu upaya peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri, Kemenperin telah menginisiasi kebijakan substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022.

(Oleh - HR1)

Jadi Super Lender AdaKami, Bank Jago Siapkan Pembiayaan Rp 100 Miliar

R Hayuningtyas Putinda 22 Jun 2021 Investor Daily, 22 Juni 2021

JAKARTA – Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menggandeng PT Bank Jago Tbk sebagai super lender dengan nilai kerjasama pembiayaan hingga Rp 100 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada 4 juta pengguna AdaKami. Direktur Utama AdaKami Bernardino M Vega Jr menyampaikan, kredit tanpa agunan melalui platform AdaKami memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor riil dan membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Fasilitas pembiayaan dapat memacu pelaku usaha untuk ekspansi, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dia menyatakan, proses membangun kolaborasi dengan Bank Jago difinalisasi pada 12 April 2021. Fasilitas pembiayaan senilai Rp 100 miliar tersebut akan disalurkan ke 4 juta pengguna AdaKami yang mayoritas berprofesi sebagai pelaku usaha Sementara itu, AdaKami telah menyalurkan pinjaman secara kumulatif hingga lebih dari Rp 5 triliun kepada 6,4 juta debitur terdaftar. Dari total pinjaman tersebut, sebanyak 40% digunakan untuk modal kerja (capital loan). Selama kuartal I-2021 AdaKami telah memberikan pinjaman hampir Rp 2 triliun kepada lebih dari 1 juta peminjam.

(Oleh - HR1)

Keuangan Syariah Perlu Jangkauan Milenial

Fadilla Anggraini 22 Jun 2021 Tribun Sumsel

JAKARTA, TRIBUN - Sistem keuangan syariah Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk bisa menjangkau dan memudahkan kaum milenial yang akrab dengan dunia digital. Populasi Indonesia saat ini mayoritas adalah kaum milenial yang dekat dengan digital. Untuk itu, sistem keuangan syariah akan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau mereka, kata Abdullah Firman Wibowo, Wakil Direktur Utama 2 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank hasil penggabungan tiga bank syariah BUMN (Mandiri, BNI, dan BRI). "Kami optimistis, segala tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia dapat diatasi melalui kolaborasi dengan para pakar, memanfaatkan teknologi dan berbagai langkah yang terarah sehingga ke depan perbankan syariah mampu menempati papan atas di percaturan perbankan di Indonesia,” katanya.

Melalui langkah itu, menurut Firman, Indonesia juga diharapkan dapat menjadi rujukan perbankan syariah di dunia dengan keunggulan jumlah penduduk muslim terbesar. Selain itu, dalam menjalankan perbankan syariah saat ini perlu mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan big data, algoritma dan artificial intellegence dalam menjadi bank syariah yang mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Guna mendekatkan diri dengan kaum milenial, belum lama ini BSI menggelar kegiatan memperkuat literasi keuangan syariah bagi mahasiswa berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kegiatan itu antara lain diisi webinar keuangan syariah untuk mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas yang diikuti lebih dari 1000 peserta. "Semoga acara ini dapat memberikan informasi bagaimana prospek perbankan syariah di Indonesia, tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya sehingga perbankan syariah dapat tumbuh dengan baik memenuhi harapan yang besar dari masyarakat muslim dan masyarakat secara umum,” kata Rektor UGM Panut Mulyono. UGM mendukung penuh terhadap upaya edukasi dan sosialisasi keuangan syariah yang saat muncul dan tumbuh dengan sangat baik. Terlihat dengan munculnya program studi, pusat studi dan komunitas forum diskusi yang terkait dengan keuangan Syariah Mardliyah Islamic Center UGM saat ini memiliki kepedulian terhadap bisnis, keuangan, dan enterpreneur yang berasaskan syariah dengan bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di luar UGM seperti BSI dan Otoritas Jasa Keuangan. 

Prioritaskan Pertanian, Peternakan dan UKM

Fadilla Anggraini 22 Jun 2021 Tribun Sumsel

PALI, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (PALI) menggelar rapat paripuma ke-Vil Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati PALI, Senin (21/6). Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD PALI H. Asri Ag didampingi wakiI Irwan, ST, Wakil I, Budi Hoiru dan 20 orang dari 25 anggota DPRD PALI. Masa jabatan PJ Bupati PALI DR Rosidin Hasan berakhir, seiring Heri Amalindo Soemarjono dilantik Gubernur Sumsel Jumat (18/6/2021) kemarin, sebagai Bupati dan Wakil Bupati PALI periode 2021-2026.

Ketua DPRD PALI Asri Ag berkata atas nama Pimpinan Anggota DPRD PALI mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik. Pihaknya siap bersinergi mendukung program pemerintah untuk kemajuan di Bumi Serepat Serasan, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tengah Pandemi Covid-19. "Apalagi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini sifatnya kepentingan banyak. Sektor pertanian, peternakan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kami harap jadi sorotan supaya lebih ditambah porsi karena bersentuhan langsung," ungkap Asi, Senin (21/6/2021).

Sementara, Rosidin Hasan mengatakan selama menjabat sebagai PJ Bupati PALI dirinya menyampaikan permohonan maaf apabila banyak kekurangan-kekurangan selama menjabat di Bumi Serapat Serasan. Dia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Sebagai PJ Bupati tiga bulan kurang empat hari, kami ucapkan terimakasih kepada perangkat-perangkat daerah yang telah membantu dalam memberikan kontribusi untuk pelayanan masyarakat," jelasnya. Tempat yang sama, Bupati PALI Heri Amalindo mengucapkan terimakasih kepada PJ Bupati yang telah membimbing PALI dalam beberapa waktu ini. Heri juga menegaskan setelah Pilkada tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang berselisih. "Perbedaan serta gesekan yang terjadi selama Pilkada sudah tidak ada lagi, jadi sekarang yang kita harapkan ke depan bersama-sama bergandengan tangan kita membangun PALI untuk kepentingan masyarakat," jelasnya. Sertijab turut disaksikan, Kepala Biro Pemerintah Otonomi Daerah Sumsel, Sekda, Kapolres, Kejari, Danyon, Kepala OPD Forkompinda dan Kerua TP PKK Kabupaten PALI, dan tamu undangan lainnya.

Pasar Sepeda Motor Ditarget 4,6 Juta Unit

Fadilla Anggraini 22 Jun 2021 Sumatera Ekspres

JAKARTA - Pasar sepeda motor menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu. Meski pada penjualan Mei terjadi perlambatan. Bulan lalu, pasarnya hanya 254.710 unit atau turun 46,1 % dibandingkan April. Penurunan itu akibat dari hari libur atau hari efektif kerja yang lebih sedikit. "Kami berharap bulan berikutnya terjadi peningkatan" kata Ketua Bidang Niaga Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala, kemarin.

Sepanjang Januari-Mei, terjadi kenaikan penjualan 17,8 % atau sebanyak 2.021.532 unit. Kontribusi terbesar masih berasal dari skutik. Tahun lalu, imbas masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia pasarnya hanya 1.716.097 unit pada periode yang sama. AISI memperkirakan penjualan sepeda motor dalam negeri tahun ini akan lebih baik, kisaran 4,3 juta unit - 4,6 juta unit "Akhir tahun diharapkan bisa kita capai penjualan di angka 4,3 juta-4,6 juta unit,” tambahnya. Dijelaskannya, kondisi pasar motor saat ini sudah mulai membaik dibandingkan dengan periode awal pandemi yang kala itu sempat menyentuh angka penjualan 21 ribuan pada Mei 2020. "Kami ingin industri sepeda motor dapat melanjutkan kontribusinya, sejalan dengan membaiknya pasar sepeda motor dalam negeri. Kami yakin beberapa program pemulihan ekonomi dan program vaksinasi massal dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan daya beli konsumen, serta berdampak positif dalam pertumbuhan penjualan sepeda motor tahun ini,” jelasnya. Lanjutnya, pada periode lima bulan pertama tahun ini, sejumlah pabrikan anggota AISI berusaha menstimulasi pasar dengan memperkenal kan beberapa model motor baru. Seperti dari Honda mengenalkan CBR150R, PCX160, CB150R Streetfire, CRF250 Raly dan CBR60OR. Kemudian Kawasaki mengenalkan Ninja ZX-1OR, grafis baru Ninja ZX-25R, KLX150 dan D-TRACKER150. Tak ketinggalan, Yamaha juga mengenalkan RI5, Nmax, V-ixion dan MTl5. Bekerja sama dengan lembaga pembiayaan, ATPM juga berusaha memasarkan sepeda motor dengan beragam program menarik.

Dana Tak Cukup, Terbitkan SK Bertahap

Fadilla Anggraini 22 Jun 2021 Sumatera Ekspres

JAKARTA Industri maskapai jadi salah satu yang terdampak pandemi Covid-19. Berbagai pembatasan serta aturan ketat penerbangan membuat bisnis terganggu. Hal itu berimbas ke PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. Direktur Utama, Irfan Setiaputra, mengatakan, ada sebanyak 1.099 pegawai yang mendaftar dan menyetujui skema pensiun dini yang ditawarkan perusahaan. Itu terjadi setelah ada penawaran kepada para karyawan yang perlu menekan beban perusahaan lewat efisiensi. "Ini program yang kami tawarkan dan sama sekali enggak punya intensi jahat dan ini mengikuti aturan UU Ketenagakerjaan. Dari 1.099 jumlah yang masuk, sayangnya kami lihat jumlah pilot yang daftar tidak terlalu banyak" kata Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR-RI, kemarin (21/6).

Dia membeberkan, rencananya, program akan dilakukan secara bertahap dan dirampungkan hingga akhir tahun ini. Namun, meski banyak yang mendaftar. Tapi Garuda belum memiliki cukup dana untuk memensiunkan seluruh yang mendaftar. Irfan menegaskan, meski sudah mengajukan pension dini. Namun, hak mereka untuk tetap digaji sebagai karyawan masih tetap ada selama Surat Keputusan (SK) pension belum keluar. "Jadi, eksekusi ini sesuai dengan ketersediaan dana dan akan dilakukan bertahap bebernya.

Sebenarnya, jelas Irfan, efisiensi tidak hanya lewat program pensiun dini saja. Namun juga cara lainnya. Seperti menawarkan skema cuti di luar tanggungan khususnya bagi pekerja perempuan yang akan dan baru melahirkan. Selain itu, pihaknya juga akan menawarkàn program serupa bagi karyawan Garuda yang sedang melanjutkan studi agar mereka bisa meninggalkan perusahaan untuk waktu tertentu. "Jadi kami lagi cari cara offering memenuhi kebutuhan karyawan. Tapi kami tidak ada keinginan menzalimi karyawan,” pungkas Irfan.

Inspirasi Masyarakat Untuk Transformasi

Fadilla Anggraini 22 Jun 2021 Sumatera Ekspres

PALEMBANG - Tak lama lagi. Tepatnya 5 Juli, PT Bank Negara Indonesia (BNI) akan merayakan HUT ke-75. Usia matang ini akan dimanfaatkan BNI untuk mewujudkan visinya dan menjadi momen untuk BNI #LompatLebih Tinggi. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, mengatakan, transformasi ke-75 BNI ini adalah shared values antara BNI dan bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi untuk lompat lebih tinggi. "Fokus BNI pada HUT ke-75 ini adalah menginspirasi masyarakat agar bertransformasi khususnya dari UMKM," katanya melalui press release, kemarin (21/6). Selain itu, BNI juga ingin memberikan motivasi dan semangat kepada segenap BNI Hi-Movers untuk ikut juga bertransformasi secara bisnis. Kemudian menjadi agen transformasi untuk masyarakat dan merayakan ketangguhan Bangsa Indonesia dan BNI dalam melewati masa pandemi. Untuk di wilayah 03, perayaan HUT dengan kegiatan gowes sepeda diikuti oleh beberapa peserta yang juga melíbatkan komunitas pengusaha, nasabah/debitur, unsur muspida/institusi, BI, dan OJK.

Pemimpin Wilayah BNI W03, Sunarna Eka Nugraha, mengatakan, pihaknya berharap agar semua bisa tetap fight dalam menghadapi tantangan. "Untuk memenangkan tantangan yang hadir juga merupakan fokus utama kita sehingga kita bisa melompat lebih tinggi, sesuai dengan tagline BNl yaitu #LompatlLebihTinggi" ucap dia. la mengatakan, kegiatan melibatkan lima kota di area kerja BNI Wilayah 03, mulai dari Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan Tanjung Karang. Yang mana di setiap kota juga telah memiliki temanya masing-masing mulai dari heritage, UMKM/Agen46, eksportir dan juga pariwisata." tukasnya.


Pilihan Editor