DPR Sah kan Perubahan UU Jalan
DPR Mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.38/2004 tentang jalan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Kamis (16/12). Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, pengesahan RUU Perubahan UU Jalan merupakan jawaban atas kebutuhan payung hukum dalam penyelenggraan jalan yang belum terakomodasi dalam UU No.38/2004. "Semoga RUU ini membangun tekad optimistis dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia ke depannya," ungkap Ridwan. Sementara itu, Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljon mengatakan setelah pengesahan tersebut selanjutnya RUU akan diundang-undangkan oleh pemerintah. "Tugas selanjutnya adalah menyusun peraturan perundang-undangan kedalam pengaturan yang lebih teknis dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan Presiden, dan peraturan Menteri PURP," tutup Menteri PURP. (Yetede)
Kepercayaan Publik Jadi Kunci Utama
Kepercayaan publik merupakan kunci pemerintahan efektif, perlu diperkuat dan inovasi digital inklusif harus diperkokoh. Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas jadi keniscayaan kelola pemerintahan. Presiden Jokowi dalam sambutan virtual pembukaan Open Government Partnership Global Summit Korea 2021 (15/12), menuturkan tahun ini 10 tahun berdirinya Open Government Partnership (OGP). agar pemerintahan efektif, partisipasi publik diperkuat dengan kanal pengaduan terpadu, yaitu LAPOR, yang terhubung dengan 600 lembaga pemerintah pusat dan daerah.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menuturkan, dalam 10 tahun terakhir dunia merealisasikan pemerintah terbuka yang mempraktikkan transparansi, antikorupsi, dan pelibatan masyarakat. Hasilnya, 78 pemerintah pusat dan 76 pemerintah lokal bersama masyarakat global jadi kekuatan penghela yang bawa demokrasi satu langkah ke depan. Nilai yang dikejar pemerintah terbuka adalah keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dan demokrasi. OGP dibuat untuk pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. (Yoga)
UNESCO Akui Gamelan Jadi Warisan Budaya Tak Benda
UNESCO menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda, menjadi langkah awal mengeksplorasi pengaruh gamelan terhadap perkembangan musik dunia. Gamelan jadi warisan budaya Indonesia ke-12 yang diakui UNESCO setelah wayang, keris, batik, pendidikan membatik, angklung,tari saman,tiga genre tari Bali, noken, pinisi, pencak silat, dan pantun.
Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid berkata, penetapan ini meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia, juga jadi tantangan kita semua untuk menunjukkan ke dunia, upaya Indonesia memajukan kebudayaan. Etnomusikolog Franki Raden berkata gamelan tak sekadar warisan budaya tak benda, tapi berpengaruh besar dalam perkembangan musik di dunia, khususnya di abad ke-20. (Yoga)
Komitmen Garuda Indonesia
Renegosiasi tarif sewa pesawat harus diperjuangkan Garuda, karena bertahan tidaknya ditentukan renegosiasi itu. Indonesia sebagai negara kepulauan dapat ditekankan Garuda dalam renegosiasi. Penerbangan tidak tergantikan bagi Indonesia, terlalu mahal untuk hubungkan tiap pulau dengan jembatan. Merawat jaringan jalan dan jembatan hingga jutaan kilometer juga mustahil dilakukan. Jika renegosiasi dan kemudian restrukturisasi berhasil, Garuda Indonesia pun harus berubah jadi maskapai yang simpel. Menurut Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Garuda tak akan lagi menyewa pesawat.
Efisiensi mutlak dijalankan, juga sinyal manajemen Garuda mau berubah. Dengan hilangkan jemputan kru pesawat atau kru tak menginap di hotel berbintang. Pesan efisiensi bagi publik penting karena salah satu solusi Garuda mengangkasa adalah pemakaian APBN. Garuda sebaiknya cari mitra lebih strategis untuk masa depan. Mitra itu strategis bukan karena uang yang dibawa, melainkan juga keahlian dan pengalamannya. (Yoga)
Pajak Karbon, dari Indonesia untuk Dunia
Dibandingkan negara lain, Indonesia paling terdampak perubahan iklim berdasar laporan Bank Dunia tahun 2019. Dengan aktivitas mitigasi dan adaptasi, kita meminimalkan risiko perubahan iklim bagi perekonomian Indonesia. Dari banyak pendanaan inovatif, pasar karbon dan pajak karbon yang anut filosofi polluters-pay principle jamak dilakukan di banyak negara. Pemerintah telah mengesahkan regulasi nilai ekonomi karbon (NEK), pajak karbon disandingkan skema pasar karbon diharap mampu bersinergi mendorong optimalisasi pencapaian seluruh target. Kerangka operasional NEK diatur dalam Perpres No 98/2021 mengenai NEK.
Tarif awal pajak karbon, Rp 30/kilogram CO2 atau 2,1 USD/ton CO2. Target mayoritas dari sektor kehutanan, energi dan transportasi yang menyumbang 97 % total target, sisanya dari sektor limbah, pertanian dan industri (3 persen). Dengan skema pembiayaan mekanisme transisi energi (ETM), PLN menargetkan PLTU batubara tak akan lagi beroperasi tahun 2056 dimana dengan skema ETM, pemerintah mengurangi PLTU batubara secara bertahap (phasing down). Misalnya, dengan memendekkan masa penggunaan selama 10 tahun dan menggantikannya dengan pembangkit listrik energy baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. (Yoga)
Surplus Neraca Perdagangan Menguat
Surplus neraca perdagangan Indonesia terjadi karena kinerja positif ekspor yang ditopang lonjakan harga komoditas lemak dan minyak hewan/nabati, termasuk minyak kelapa sawit mentah, serta bahan bakar mineral, seperti batubara, diikuti lonjakan ekspor komoditas bernilai tambah tinggi, seperti besi dan baja, serta mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya. ”Kinerja ekspor positif ini tentu saja akan turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Kepala BPS Margo Yuwono (15/12).
Mendag Muhammad Lutfi memperkirakan, defisit dagang Indonesia China pada 2024 bisa nol, karena ekspor Indonesia ke China mulai didominasi produk yang sudah memiliki nilai tambah, seperti besi dan baja. Berdasarkan data Kemendag, pada Januari - Oktober 2021, Indonesia mengekspor kendaraan bermotor dan suku cadangnya senilai 7,1 miliar dollar AS. (Yoga)
The Fed Siap Menghadapi Inflasi
Setelah lebih dari satu dekade inflasi di level moderat, gelombang kenaikan harga telah mempengaruhi ekonomi AS. Harga mobil, perumahan, hingga makanan telah mengguncang regulator yang berniat memberikan pesan yang meyakinkan tentang pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Presiden AS Joe Biden telah memprioritaskan strategi untuk mengatasi inflasi yang melanda keluarga-keluarga di Amerika. Sementara kenaikan suku bunga adalah senjata yang efektif melawan, itu juga merupakan alat tumpul yang bisa menghalangi perubahan. Berharap untuk menghindari kejatuhan politik yang negatif, tim Biden dan pejabat The Fed selama berbulan-bulan telah mencoba meyakinkan konsumen yang gelisah. Pihaknya mengatakan,lonjakan harga sebagian besar disebabkan oleh dampak pendemi, seperti kekurangan semikonduktor dan aktivitas pengiriman yang kacau, akan segera surut. (Yetede)
28 Proyek Strategis Nasional Rp 130 T Diperkirakan Tuntas Tahun Ini
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memperkirakan, sebanyak 28 proyek strategis nasional (PNS) berhasil diselesaikan hingga akhir 2021 dengan total nilai proyek mencapai Rp 130 triliun. "Sedangkan delapan proyek lagi yang diperkirakan senilai Rp 94,3 triliun, didorong agar segera rampung. Sehingga, total 28 PNS sepanjang 2021, senilai Rp 130 triliun. Untuk 2022, KPPIP mengestimasikan ada 29 PNS dapat selesai,"ucap Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo. Percepatan pelaksanaan PNS berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Proyek strategis nasional tersebar di seluruh wilayah Indoneia, pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keberadaan proyek strategis nasional terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Menurut Airlangga, pembangunan PNS diberbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah maupun nilai tambah industri. (Yetede)
DPR Setuju Tambahan PMN 2021 dan Alokasi 2022 ke 11 BUMN-Lembaga
Komisi XI DPR dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta (15/12), menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2021 dan alokasi tahun 2022 untuk 11 badan usaha milik negara (BUMN) dan Lembaga. "Semuanya setuju ya untuk pemberian tambahan PMN tahun 2021 dan alokasi tahun 2022 yang sudah dibahas dalam rapat panitia kerja dalam beberapa hari lalu," ujar ketua Komisi XI DPR Dito Ganintudo. "Badan Bank Tanah juga akan menerima PMN di 2021 sebesar Rp 1 triliun untuk pemenuhan kebutuhan modal awal secara bertahap, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah," ujar dia. Seperti dilaporkan Antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (persero) akan mendapatkan PMN di tahun 2022 sebesar Rp 1,08 triliun untuk dukungan penjaminan 19 proyek infrastruktur. (Yetede)
Kemenperin Akselerasi Pembentukan Ekosistem Halal
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakselerasi pembentukan ekosistem halal untuk mendukung target Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada 2024. Selain pasar yang besar, terdapat potensi dari aktivitas ekonomi melalui industri makanan dan minuman (mamin), fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, media, serta jasa keuangan, dan valuasinya diproyeksikan Rp 4.375 triliun. "Salah satu topik yang dibahas dalam FGD adalah pembentukan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan Baristand milik Kemenperin yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia," kata Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Doddy Rahadi di Jakarta, Rabu (15/12). Oleh karena itu, Kemenperin telah menunjuk Balai Besar Kimia dan Kemasan sebagai salah satu LPH, dengan lingkup kegiatan meliputi verifikasi/validasi, inspeksi produk dan/atau proses produk halal (PPH), inspeksi rumah potong hewan/unggas, dan inspeksi, serta audit, dan pengujian jika diperlukan terhadap kehalalan produk. (Yetede)









