Peserta Tax Amnesty Dijanjikan PPh Lebih Rendah
Pemerintah tengah menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk menampung dana repatriasi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty yang akan dilakukan pada Januari hingga Juni 2022. Peserta PPS yang menempatkan dananya di SBN akan mendapatkan keuntungan lebih karena wajib pajak akan memperoleh tarif pajak penghasilan (PPh) final yang lebih rendah.Penerbitan SBN seri khusus untuk peserta PPS terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara, dengan kupon tetap atau fix rate. Selain itu, dijelaskan lini waktu keikutsertaan wajib pajak dalam PPS dan Pembelian SBN. Periode 1 Januri hingga 30 Juni 2022 merupakan waktu wajib pajak mengungkapkan harta, (Yetede)
AS Jatuhkan Sanksi Atas Tiongkok
Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (16/12) waktu setempat meluncurkan serangakain tindakan untuk mengacam perlakuan Tiongkok terhadap mayoritas Uyghur. Senat AS sepakat mengekang perdagangan dan menjatuhkn sanksi baru atas Tiongkok. Burns, mantan Duta Besar untuk Yunani dan NATO, telah menggambarkan Tiongkok sebagai agresor dan mencela apa yang disebutnya genosida Uyghur. Beberapa bisnis AS telah menyuarakan kegelisahan tentang Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur. UU ini melarang impor semua barang dari wilayah Uyghur kecuali perusahaan menawarkan bukti yang dapat diverifikasi bahwa produksi tidak melibatkan perbudakan. Pemerintah Biden pada Jumat meluncurkan serangkaian sanksi atas pengawasan di Xinjing.
Blue Bird Investasi Rp.12 Triliun Untuk Armada Baru
PT Blue Bird Tbk (BIRD) siap melakukan peremajaan dengan menambah 5000 armada baru pada 2022 mendatang. Agar rencana itu berjalan dengan mulus, perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) hingga Rp1,2 triliun. Direktur Blue Bird Eko Yuliantoro menjelaskan, peremajaan yang dimaksud yakni pada kendaraan-kendaraan taksi maupun non taksi yang dimiliki perseroan. Langkah ini diambil sejalan dengan potensi pemulihan mobilitas yang akan terjadi pada tahun depan dan meningkatnya permintaan. Ada beberapa alasan yang membuat blue bird yakin bahwa tahun depan permintaan akan mulai pulih. Pertama, selama Desember 2021 perseroan berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan akibat tingginya permintaan. Kedua, adanya pelonggaran PPKM yang menjadi sentimen positif agar dapat menopang kinerja perseroan di tahun depan (Yetede)
Industri Pengolahan Kelapa Tembus Pasar Ekspor
PT Pacific Eastern Coconut Utama (PT PECU), industri pengolahan buah kelapa di Pangandaran, Jawa Barat, sukses menembus pasar ekspor. Dalam berbisnis, PT PECU memaksimalkan pasokan kelapa dari hasil perkebunan petani lokal. Saat ini, PECU telah menggandeng 1.300 petani lokal dalam rantai pasok. Air santan kelapa diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada, air kepala kemasan diekspor ke AS, Tiongkok dan Jerman. Kemudian serbuk dan tepung kelapa diekspor ke Rusia, Jepang, Tiongkok, dan Inggris. PT PECU yang merupakan industri terbesar di Pangandaran terus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian. (Yetede)
Bawang Putih yang Sungguh Terabaikan
Pada Presiden Jokowi (14/12), petani Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jateng, berkeluh soal masuknya impor bawang putih saat panen, yang tekan harga, juga tutup akses petani ke pasar hingga hasil panen menumpuk tak terjual. Presiden langsung kontak Mendag Muhammad Lutfi, dan berharap persoalan itu tidak terulang lagi. Tahun lalu, Bupati Temanggung M Al Khadziq minta penghentian bawang putih impor ke Jateng karena panen menumpuk bersamaan masuknya 54.000 ton bawang putih impor, harga bawang putih petani Temanggung anjlok dari Rp 10.000-Rp 14.000 per kg jadi Rp 6.000-Rp 8.000 per kg.
Dengan harga lebih murah, pedagang dan konsumen memilih bawang impor, yang menghancurkan sektor budidaya di hulu. Keluhan petani Temanggung menegaskan problem pengaturan dan pengawasan impor yang menghambat pengembangan bawang putih nasional. Tanpa keseriusan pemerintah memperketat impor dan kembangkan bawang dalam negeri, lupakan target swasembada, karena tidak akan terjadi jika petani tidak diberi kesempatan memperoleh keuntungan dari usahanya. Anggaran dan tenaga yang dikerahkan untuk mengawal program akan sia-sia. (Yoga)
Pemodal Minati Pulau Kecil
Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari menyatakan, pemerintah mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pengelolaan ruang laut. Tahun ini, PNBP pengelolaan ruang laut Rp 27,26 miliar atau naik 399 % dari target Rp 6,82 miliar, bersumber dari kesesuaian pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, serta pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pada 2022, program unggulan pengelolaan ruang laut mencakup peningkatan investasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, melalui penanaman modal asing di pulau-pulau kecil, reklamasi, pemanfaatan air laut, wisata bahari, dan pemanfaatan benda muatan asal kapal tenggelam.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf berkata, pengembangan investasi di pulau-pulau kecil bertujuan meningkatkan PNBP yang akhirnya dikelola untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sarana di pulau-pulau kecil lain. Saat ini, 29 investor asing (PMA) menjajaki pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk resor wisata, dari Amerika Serikat dan Australia. Investor umumnya mencari pulau kecil tak berpenghuni. Keunggulan PMA adalah jaringan pasar di tingkat internasional hingga memudahkan pemasaran dan promosi. (Yoga)
Proyek Strategis Nasional Beri Manfaat Nyata
Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak 2016 silam dinyatakan telah mendatangkan banyak manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Sebanyak 208 PSN tersebut meliputi 57 proyek jalan dan jembatan, 19 proyek bendungan dan irigasi, 56 proyek jembatan dan jalan, 19 proyek kawasan, 16 proyek pelabuhan, 16 proyek kereta, 15 proyek energi, 12 proyek sektor air bersih dan sanitasi, 8 proyek bandara udara, 5 proyek teknologi, dua proyek perumahan, dan satu proyek tanggul pantai, dan satu pendidikan. Kriteria strategis meliputi: memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejateraah sosial, pertahanan dan keamanan nasional, penyerapan tenaga kerja, efek sosial-ekonomi, dan efek sosial. (Yetede)
Waspadai Dampak Ekonomi pada Penduduk Generasi X dan Milenial
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Ateng Hartono dalam webinar ”Indonesian Demographic Outlook 2022” (16/12) sebut, pengangguran generasi milenial dan generasi X Februari 2020, sebulan sebelum Covid-19 pertama di Indonesia 4,74 % dan 2,01%, 6 bulan pandemi atau Agustus 2020, pengangguran generasi milenial 7,16 % dan generasi X 3,68 %, yang menganggur justru dari kelompok terdidik dan meningkatkan kemiskinan Indonesia yang September 2019 hanya 9,2 %, terendah sejak Indonesia merdeka, naik hingga 10,2 % September 2020.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Turro S Wongkaren ingatkan, rasio ketergantungan menggambarkan penduduk usia nonproduktif dibanding produktif Indonesia saat ini mirip dengan negara-negara Arab saat Arab Spring 2010-2012. Besarnya pasokan tenaga kerja muda, tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak memicu gejolak sosial ekonomi yang ujungnya menimbulkan gejolak politik dan keamanan. (Yoga)
Menggugat Komitmen soal JKN
12 Desember diperingati sebagai hari Universal Health Coverage, upaya pemimpin dunia penuhi hak asasi tiap orang hidup sehat produktif dan sembuh dari penyakit, dirumuskan dalam Universal Health Coverage (UHC) pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), ditandatangani Wapres Jusuf Kalla pada 2015. Pemenuhan hak layanan kesehatan itu dirumuskan dalam JKN, diatur UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN). Tapi pemimpin rumah sakit dan tenaga medis keluhkan rendahnya tarif JKN yang belum disesuaikan sejak 2014. Peserta JKN juga keluhkan layanan yang tak memuaskan akibat bayaran ke faskes yang tidak memadai. Data serial Susenas tunjukkan, jutaan peserta JKN terpaksa bayar biaya berobat yang memiskinkan (Lebih dari 10 % pendapatan rumah tangga).
Ketika BPJSK alami defisit dan minta pemerintah memenuhi kewajiban tutup defisit, sebagian pejabat pemerintah menyoroti belanja manfaat (biaya produksi) JKN dan curigai ada moral hazard/fraud oleh faskes, padahal pemerintah tidak menyesuaikan bayaran kapitasi dan case mix base group (CBG) lebih dari enam tahun. Tenaga kesehatan dipaksa produksi di bawah biaya pokok produksi. Akibatnya, kualitas layanan peserta JKN tak bagus, sehingga banyak pejabat tinggi negeri dan pejabat BPJSK tak gunakan JKN karena persepsi kualitas atau antrean yang lama. Padahal Pada 2021, pemerintah pungut cukai rokok Rp 172 triliun,tetapi subsidi iuran JKN pada 98 juta penduduk termiskin Rp 50 triliun. Sementara subsidi energi (BBM, gas, listrik) Rp 128 triliun. (Yoga)
Mahasiswa Disiapkan Jadi Pendiri Usaha Rintisan
Mahasiswa dengan minat kewirausahaan disiapkan jadi pendiri usaha rintisan berbasis teknologi atau startup lewat program Startup Campus, bagian dari Kampus Merdeka, mahasiswa belajar langsung dari ahli, termasuk pendiri startup sukses, serta dapat akses permodalan guna membesarkan ide usaha rintisan yang diajukan. Setelah jalani program 5 – 6 bulan secara daring, rangkaian pelatihan diakhiri Demo Day Startup Campus Batch I (16/12). Achmad Zaky, Founder Achmad Zaky Foundation berkata, Demo Day merupakan cara bagi mahasiswa pendiri usaha rintisan berbasis teknologi dapat pendanaan.
Plt Dirjen Dikti Ristek, Kemendikbudristek, Nizam berkata, Indonesia surga startup, dengan 2.500 usaha rintisan. Ada pula unicorn dan decacorn. Diharap dari mahasiswa, sudah bisa kembangkan passion hingga nanti jadi pendiri startup yang unicorn. Wayah Surya Wiroto, Managing Director Endeavor Indonesia, dukung program yang dorong kemauan dan keinginan anak muda jadi wirausaha dimana tahapan untuk jadi wirausaha tidak mudah dan butuh keseriusan tinggi. (Yoga)









