Singapura bukan hanya menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. Selain China, pemerintah negeri jiran itu juga rajin menebar investasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Terbaru Singapore Telecommunications (Singtel) dan perusahaan ride hailing-to-payment Grab Holdings Ltd masing-masing membeli 16,3% saham PT Bank Fama International dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK). Investor Singapura lain, Mahogany Global Investment Ltd jadi pemegang saham mayoritas dan pengendali Wahana Interfoof Nusantara Tbk (COCO). Mahogany menguasai 30,68% saham COCO. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana mengatakan, meski banyak investor asing masuk khususnya ke sektor perbankan Tanah Air, industri ini masih didominasi oleh investasi lokal sebesar 73%. 

Di tengah aktivitas masyarakat yang mulai bergeliat pasca-serangan varian Delta pada tahun lalu, industri mikro, kecil, dan menengah alias UMKM kembali mendapat sorotan pemerintah. Selama pandemi Covid-19, nyaris seluruh operasional UMKM di dalam negeri terpukul dan berkinerja negatif. Namun, setelah badai pandemi mereda, masalah yang membelit UMKM selama pandemi masih tertinggal. Atas dasar inilah, pemerintah memandang masalah UMKM harus lekas terurai agar sektor ini bisa kembali diandalkan sebagai ujung tombak ekonomi. UMKM-lah yang dianggap paling potensial karena berdaya ungkit besar membangkitkan keterpurukan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo bahkan sampai harus kembali menegaskan komitmennya agar seluruh jajarannya memahami bahwa sektor UMKM wajib menjadi motor pemulihan dan penggerak ekonomi.

Bagaimanapun caranya, terang Presiden, porsi kredit kepada UMKM harus bisa naik menjadi 30% pada 2024 dari posisi saat ini yang baru berkisar 20%. Menurut Kepala Negara, target 30% tersebut tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah. Penegasan Presiden tersebut jelas ditujukan kepada lembaga keuangan, yang di dalamnya termasuk perbankan agar ‘ikhlas’ dan berhati gembira membukakan akses kredit kepada UMKM tanpa ribet dan bertele-tele. Masalah paling krusial justru terletak di pundak perbankan, baik swasta maupun BUMN, yang langsung berhadapan dengan UMKM. Oleh karena itu, perbankan perlu memiliki strategi dan siasat yang tepat untuk mendorong UMKM dapat tampil lebih berdaya saing. Adapun, perbankan sebagai pengucur kredit juga tetap mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.

Penetapan upah minimum (upah) dilakukan tiap tahun, bahkan seolah menjadi ritual pengujung tahun yang tidak mungkin bisa dilewatkan. Pada masa pandemi penetapan upah tentu akan menjadi makin sulit, pasalnya baik pelaku usaha maupun pekerja juga tengah mengalami tekanan karena dampak ekonomi pandemi Covid. Di sisi lain, bagi pekerja bertahan pada masa pandemi juga tidak mudah. Tekanan kenaikan kebutuhan hidup pekerja dirasakan karena faktor inflasi, pemotongan gaji, bahkan hingga terburuk adalah saat sebagian pekerja harus dirumahkan tanpa gaji selama pandemi.

Dengan kondisi tersebut, penetapan kenaikan upah tentu akan menjadi sulit. Termasuk adalah apakah penetapan kenaikan upah tahun 2022 oleh sejumlah kepala daerah yang bertentangan dengan PP 36 Tahun 2021 juga bisa memenuhi unsur kesejahteraan? Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja. Salah satunya dan mungkin yang paling utama menurut penulis adalah hak untuk sejahtera. Dengan konstruksi pemikiran tersebut, maka instrumen penetapan upah sangatlah kompleks. Kenaikan upah semestinya tidak semata dilihat pada kemampuan jangka pendek dan pada standar kehidupan layak untuk buruh. Dengan rerata kenaikan upah 8,6% tiap tahun, dalam jangka panjang upah menjadi faktor penghambat daya saing produk Indonesia.

PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (Capex) sebesar Rp 385 miliar pada 2022. Dana Capex akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas  produksi usaha kertas  coklat atau Brown Eco Manufactur (ECO) dengan memasang paper mechine 2 (PM2).  Direktur Utama Alkindo Naratama Herwanto Susanto memperkirakan, penambahan kapasitas produksi ini bakal tuntas pada awal November 2022. Pasalnya, proses pemasangan PM 2 sudah dilaksanakan sejak  2021 dan instalasi PM 2 untuk industri yang berskala  besar biasanya akan memakan waktu sekitar satu setengah tahun. "Proses terus berkelanjutan selama 24 jam dalam seminggu. Pemasangan mesin juga terus dilakukan berbarengan dengan sipil. Berbeda dengan industri lain yang umumnya sipil disiapkan ketika semuanya sudah jadi, lalu mesin datang. Sedangkan industri kertas tidak. Sipil akan terus datang, total yang datang sekitar  200-an kontainer dengan 10 kloter," terangnya. 

Kalangan Parlemen mengingatkan agar hasil yang dicapai (output) dari pembangunan kawasan pangan skala luas (food estat)  harus sesuai tujuan awal pencananagn proyek yakni solusi krisis ketersediaan pangan. Anggota Komisi IV DPR RI dan Fraksi PKS Slamet menjelaskan, karena anggaran pembangunan food estat dari APBN dan jumlahnya tidak sedikit  maka sudah seharusnya publik mengetahui progres pelaksanaan dan hasilnya. "Dan kami di DPR sebagai wakil rakyat adalah yang paling berhak tahu untuk pertama kali. 

Kami ingin tahu apakah tujuan awal  dan hasil akhir dan juga  dana yang keluar itu nyambung atau tidak, ada korelasi positif atau tidak, tujuan awalkan untuk menjaga ketersediaan pangan," kata Slamet kepada Investor Daily, Jumat (21/1). Namun,kata Slamaet rapat Internal Komisi IV DPR terkait Panja Food Estat pada Kamis (20/1) justru 'masuk angin'. Rapat internal yang seyogyanya  dengan agenda pembahasan Panja Food Estat distop bahkan mengalihkan  usulan panja lain yang tidak ada  dalam keputusan rapat internal Komisi IV. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan fintech lending per Desember 2021 mencapai Rp 29,88 triliun, meningkat 2,43 secara bulanan (month to month /mtm), peningkatan itu menandakan terjadinya perputaran uang yang produktif. Kepala Executif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, 103 penyelenggaraan  fintech lending  sudah mengantongi status berizin dari OJK. Dia menerangkan, OJK sedang membereskan aturan terbaru bagi fintech lending. POJK 77/2016 bakal diperbaharui dan disempurnakan dengan melihat perkembangan yang ada. "Drafnya sedang proses finalisasi, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Tentu target kami ingin cepat selesai. Karena kalau itu selesai nanti sekalian kami umumkan peraturan  baru sekaligus mencabut moratorium." kata dia. 

Pertemuan pemimpin ASEAN dengan Presiden AS Joe Biden, yang direncanakan berlangsung Januari ini, ditunda. Alasannya, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, adalah melonjaknya kasus Omicron. Namun ditengarai, alasan sejatinya adalah tak jelasnya tawaran AS kepada negara-negara Asia Tenggara. Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah (20/1) mengatakan, pertemuan pemimpin ASEAN-AS merupakan permintaan Washington, namun belum bisa direalisasikan. November 2021, AS mengumumkan akan mengundang pemimpin ASEAN ke Washington untuk pertemuan ASEAN-AS pada Januari 2022. Hingga pekan ketiga Januari 2022, tak ada tanda-tanda rencana itu akan terealisasi. Padahal, pertemuan itu diharapkan menjadi ajang pembuktian keseriusan AS pada Asia Tenggara

Koordinator Indo-Pasifik di Gedung Putih Kurt Campbell mengatakan, ”Sudah jelas bahwa hubungan tidak hanya secara diplomatik, militer, strategis. Perlu hubungan komersial, investasi di Indo-Pasifik,” Gary Clyde Hufbauer, peneliti Peterson Institute of International Economics, menilai pemerintahan Biden tidak punya kebijakan jelas pada Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik yang diumumkan pada Oktober 2022.” Kalau membahas soal inisiatif ekonomi, AS biasanya sibuk merayu dan menawarkan hal tak jelas. Selalu minim realisasi investasi,” kata Hufbaer. Tantangan lain pada usulan kerangka kerja sama itu adalah AS berusaha mengintervensi negara lain lewat isu perdagangan, terekam sepanjang 2021 pemerintahan Biden berkeras memasukkan isu kesejahteraan pekerja dan perubahan iklim dalam perjanjian dagang. AS juga dinilai sibuk menawarkan isu politik dan keamanan kawasan. Padahal, bangsa Indo-Pasifik lebih peduli pada isu ekonomi. Terlebih di tengah pemulihan dampak pandemi, negara-negara membutuhkan perdagangan internasional yang adil. (Yoga)

Presiden Jokowi (20/1) pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), berjanji mengintensifkan interaksi pelaku ekonomi dunia pada Presidensi G-20 Indonesia 2022. Peran aktif swasta diharapkan berkontribusi pada pemulihan global yang lebih kuat dan inklusif. Mengusung tema Presidensi G-20 ”Recover Together Recover Stronger”, Presiden akan mengedepankan kemitraan dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang.

Presidensi G-20 Indonesia berfokus pada 3 prioritas : pertama, penataan kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis, yang menyasar peningkatkan produksi vaksin dengan distribusi yang merata serta mempercepat mobilisasi investasi dan pendanaan yang dibutuhkan guna mencegah krisis selanjutnya. Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan masyarakat, terutama UMKM. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga ditingkatkan serta keamanan data harus terjaga. Ketiga, transisi energi yang ramah lingkungan.

Pendiri dan Executive Chairman WEF Klaus Schwab mengapresiasi Presidensi G-20 Indonesia. ”Untuk masa depan kita, saya berharap di bawah kepemimpinan Anda dapat membawa dampak konkret yang dapat dirasakan hingga tahun ini,” ujar Schwab kepada Presiden Jokowi dalam dialog virtualnya. Menurut Schwab, prioritas dan fokus presidensi Indonesia di G-20 menunjukkan cara Indonesia memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial secara internal. (Yoga)

Inflasi meningkat tajam di AS, Eropa, dan beberapa negara berkembang, dipicu pemulihan ekonomi yang kuat, kenaikan harga energi, harga pangan, hambatan rantai pasok, dan besarnya likuiditas pasar keuangan. Inflasi di AS mencapai 7 %, tertinggi selama 40 tahun, krena itu, The Fed harus menaikkan suku bunga sekitar 4 kali dimulai Maret 2022. The Fed juga mengurangi pembelian obligasi (tapering), mengendalikan neraca keuangannya yang demikian besar. Negara berkembang dengan inflasi tinggi antara lain Turki dan Brasil. Brasil telah menaikkan suku bunga beberapa kali. Turki atas desakan presidennya tidak menaikkan suku bunga karena menghambat pemulihan ekonomi.

Sementara itu penyebaran varian Omicron meningkat signifikan di banyak negara. Namun, dengan vaksinasi dan memperketat kembali prokes, tak harus lagi dilakukan lockdown. Bagaimanapun penyebaran Omicron menghambat pemulihan ekonomi. Karena itu, mencegah penyebaran Omicron menjadi bagian penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Inflasi di Indonesia masih relatif rendah 1,87 % karena pemulihan ekonomi belum kuat benar, dan harga energi dikendalikan pemerintah. Sementara harga pangan mulai merangkak naik. Rantai pasok juga mengalami hambatan. Likuiditas yang besar di pasar keuangan dengan rendahnya suku bunga kebijakan rentan terhadap inflasi. BI harus menyesuaikan rencana The Fed menaikkan suku bunga, kemungkinan 4 kali di 2022. Sejarah kebijakan moneter memperlihatkan, kenaikan suku bunga The Fed berkait erat dengan kenaikan suku bunga kebijakan di Indonesia, selain karena inflasi, juga karena terjadinya aliran modal keluar dan tekanan terhadap rupiah.

Inflasi dan Omicron kali ini sama-sama sumbernya dari luar negeri. Keduanya juga punya sifat penularan yang tinggi (fenomena kuantum), berakibat besar pada masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Upaya mengendalikannya harus dilakukan secara antisipatif, dengan tindakan yang bertahap sesuai intensitasnya, dan siap melakukan tindakan yang lebih ketat jika keadaannya memburuk secara berarti. (Yoga)

Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ”Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 % tahun ini, kami memproyeksikan pertumbuhan sejumlah sektor industri jasa keuangan akan ikut terakselerasi,” Untuk sektor perbankan, OJK memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit 2022 sekitar 7,5 % plus minus 1 %. Target ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit 2021 sebesar 5,2 %.

OJK juga menetapkan target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank pada 2022 sebesar 10 % plus minus 1 %. Di sektor industri keuangan nonbank, OJK menargetkan pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan, industri asuransi jiwa, industri asuransi umum, hingga dana pensiun. Piutang pembiayaan ditargetkan bertumbuh 12 % plus minus 1 %. Adapun aset industri asuransi jiwa dan industri asuransi umum tumbuh 4,66 % dan 3,14 %. Sementara aset dana pensiun tahun ini diproyeksikan tumbuh 6,47 %.

Dalam acara yang sama, Presiden Jokowi berkata, penyebaran kasus Covid-19 yang semakin terkendali di paruh terakhir tahun lalu menjadi modal untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi tahun ini.  Presiden meminta industri jasa keuangan agar terus memberikan dukungan dan keberpihakan pendanaan pada sektor riil, khususnya UMKM. ”Sektor ini adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini porsi kredit UMKM dalam industri perbankan baru 20 % total kredit. Saya ingin ini ditingkatkan jadi 30 % pada 2024,” ujar Presiden Jokowi. (Yoga)