Keadilan Restoratif Tak Bisa untuk Korupsi
Wakil Ketua Komisi III DPR dari PAN, Pangeran Khairul Saleh mengusulkan, ”Bagaimana kalau kasus besar yang menarik perhatian, termasuk kasus korupsi bisa diselesaikan dengan restorative justice (keadilan restoratif),” sehingga kerugian negara bisa dicegah. Anggota Fraksi PAN Sarifuddin Suding menegaskan, keadilan restoratif paling tepat digunakan untuk tindak pidana ringan, merujuk Pasal 3 Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2021, yang menyebutkan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus meliputi unsur materil dan formil. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, penanganan pidana dengan keadilan restoratif perlu diperhatikan karena rentan diselewengkan. Mekanisme yang mengutamakan dialog membuka ruang transaksional oknum aparat.
Menurut Pengajar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, keadilan restoratif tak bisa digunakan untuk kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan negara. Koruptor harus dihukum secara pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Konsep keadilan restorative yang mengedepankan dialog, kemudian membebaskan pelaku seusai memberi pertanggung jawaban ke korbannya, tak bisa diterapkan. Dalam raker Komisi III DPR dan Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memaparkan penuntasan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sepanjang 2021, ada 11.811 kasus diselesaikan. Jumlah itu naik 28,3 % dibanding 2020, yakni 9.199 kasus. (Yoga)
Kawal Pengelolaan Sumber Daya Alam
Masyarakat diminta mengawal kebijakan pemerintah terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Pengelolaan SDA yang diatur regulasi ini pun perlu diperhatikan. Manager Kajian Hukum dan Kebijakan Walhi Satrio Manggala (24/1) mengatakan, ”Pada Desember 2021, terbit Perpres No 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Hal ini tidak diperbolehkan menurut putusan MK,” ketidakpatuhan terhadap putusan MK dikhawatirkan berdampak pada pengelolaan SDA. UU Cipta Kerja mengandung sejumlah aturan yang bisa merusak lingkungan, seperti ketiadaan kewajiban menyertai amdal dalam proyek kawasan ekonomi khusus. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan, apabila penyelenggara negara tak mematuhi MK, bisa membahayakan keberlanjutan alam dan warga dalam jangka panjang. Terjadinya bencana alam merupakan dampak kerusakan lingkungan. (Yoga)
Regulasi Restitusi Masih Berujung Segelintir Ganti Rugi
Empat perempuan asal Kabupaten Malang, Jatim, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal, yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi secara ilegal akhir 2020, tetapi pemberangkatannya digagalkan kepolisian dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerima restitusi Rp 17.560.000, Selasa (18/1/2022). Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut disidangkan di PN Kepanjen, Malang, dengan 2 terdakwa, Bashori divonis pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 180 juta serta membayar restitusi Rp 17.560.000 subsider 1 bulan, dan Naser yang masih dalam proses persidangan. Restitusi dibayarkan sesuai perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan diserahkan oleh Kajari Kepanjen Edi Handoyo,
Jumlah restitusi yang diperoleh korban sangat rendah, karena pelaku/terpidana tak mampu membayar, kadang terpidana tidak membayar restitusi karena memilih menjalani hukuman pidana penjara. Gabriel Parinama Astha, Direktur Advokasi Parinama Astha, ormas yang mendampingi korban TPPO mengungkap, rendahnya jumlah restitusi karena pelaku yang terjerat hukum hanya orang lapangan dari keluarga miskin. Untuk pemenuhan hak-hak TPPO, salah satunya restitusi, pelaku yang merupakan auktor intelektualis TPPO semestinya harus dijerat. (Yoga)
Gasifikasi Gantikan Elpiji
Pemerintah secara resmi memulai proyek gasifikasi batubara menjadi dimetil eter atau DME untuk menggantikan elpiji, yang dibangun di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Sumsel, dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi, Senin (24/1). Proyek ini ditargetkan memproduksi DME 1,4 juta ton atau 1 juta ton elpiji per tahun. Gasifikasi diperkirakan mengurangi subsidi Rp 7 triliun per tahun. Jika impor elpiji dihentikan dan digantikan DME, efisiensi APBN mencapai Rp 60 triliun-Rp 70 triliun.
Proyek gasifikasi batubara di Sumsel ini dikerjakan konsorsium PTBA, Pertamina dan Air Products dari AS selaku pemilik teknologi gasifikasi. Untuk menghasilkan DME 1,4 juta ton per tahun, kebutuhan batubara yang disediakan PTBA sebanyak 6 juta ton. Tanda tangan nota kesepahaman kerja sama Investasi Air Products senilai 15 miliar USD dilakukan akhir November 2021 di Dubai, UEA. Proyek ditargetkan tuntas dalam 2,5 tahun.
Hasil uji balitbang Kementrian ESDM menunjukkan, nyala api DME berwarna biru dan api mudah dinyalakan. Hanya saja, waktu memasak menggunakan DME 1,2 kali lebih lama dibandingkan elpiji. Secara teknis, pemanfaatan DME 100 persen layak dan bisa menggantikan fungsi elpiji. (Yoga)
”Unicorn” Terus Marak, Persaingan Kian Sengit
Berdasarkan laporan riset Credit Suisse ”ASEAN Unicorns: Scaling New Heights”, Oktober 2021, dalam 2-3 tahun terakhir, jumlah perusahaan rintisan bidang teknologi dengan valuasi 1 miliar USD, disebut unicorn, telah mencapai lebih dari 30 perusahaan di Asia Tenggara, Singapura dan Indonesia paling banyak berkontribusi pada kehadiran unicorn. Unicorn berlatar tekfin terdepan, di ikuti sektor perdagangan secara elektronik atau e-dagang, logistik, serta solusi teknologi. Sebagian besar unicorn di Asia Tenggara memiliki model bisnis ke konsumen (B2C). Sesuai laporan riset Mandiri Group ”The Billion Dollar Moment: A Paradigm Shift for Indonesian IPO’s” (Desember 2021) kesepakatan merger dan akuisisi perusahaan rintisan bidang teknologi (start up) di Asia pada 2021, meningkat pesat. Nilainya mencapai 75 miliar USD.
Beberapa unicorn cenderung mengakuisisi guna mengoptimalkan dampak exit strategy, yaitu strategi untuk mengakhiri investasi dengan cara yang akan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian, seperti Carsome Group mengakuisisi iCar Asia senilai 200 juta USD. Start up mengakuisisi perusahaan rintisan lebih kecil untuk menguatkan ekosistem produk mereka., sedang beberapa unicorn memilih melantai di bursa saham sebagai perwujudan exit strategy, seperti Bukalapak, Grab, GoTo, dan Traveloka. Sekjen Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro berpendapat, situasi di atas membuat start up akan bermunculan pada tahun mendatang. Masih banyak generasi muda yang tertarik membuat start up dengan inovasi baru. (Yoga)
Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Pedagang Pasar Tetap Bisa Untung
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, minyak goreng satu harga bagi pasar rakyat atau tradisional akan digelontorkan distributor mitra produsen minyak goreng mulai 26 Januari 2022. Pemerintah menjamin pedagang pasar tradisional bisa meraih untung dengan menjual minyak goreng Rp 14.000 per liter, hal ini juga berlaku bagi para pedagang daring. Minyak goreng dari produsen ditetapkan sampai ke distributor Rp 12.500 per liter, dengan HET Rp 14.000 per liter, masih ada ruang keuntungan bagi distributor dan pedagang pasar.
Untuk penyediaan ke pasar tradisional di daerah terpencil, distributor mendapat ganti biaya pengiriman dari pemerintah. Sama seperti dana subsidi minyak goreng satu harga, dana penggantian biaya pengiriman juga berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dialokasikan Rp 7,6 triliun. ”Pedagang pasar yang telanjur memiliki stok lama, bisa meminta retur minyak goreng tersebut kepada distributor,” ujarnya. Pemerintah menyediakan 1,5 miliar liter minyak goreng selama enam bulan, dan sudah berjalan ditoko dan gerai ritel modern. (Yoga)
Sumut Minta Peningkatan Bagi Hasil Sawit
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta peningkatan dana bagi hasil sawit untuk daerah diakomodasi dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. ”Sumut memberikan penghasilan Rp 575 triliun untuk negara (pemerintah pusat). Namun, yang diberikan kepada Provinsi Sumut hanya 4 % ,” kata Edy saat acara kunker Baleg DPR di Medan, Senin (24/1/2022).
2022 Tahun Terakhir Defisit Anggaran Diatas 3 Persen
Pemulihan ekonomi membuka peluang defisit anggaran tahun depan bisa kembali di bawah 3 % dari PDB. Hingga akhir tahun 2021, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.000,3 triliun atau 114,9 % dari target. Adapun realisasi anggaran belanja Rp 2.786,8 atau 101,3 %, defisit anggaran 4,65 % dari PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,78 %, untuk program PEN 2021, realisasi sementara sebesar Rp 658,6 triliun atau 88,43 % dari pagu. Menurut Menkeu Sri Mulyani, realisasi pendapatan negara yang melebihi 100 % merupakan recovery dan rebound yang sangat kuat di tengah situasi yang masih pandemi dengan ancaman dari varian Delta dan Omicron.
Pada tahun terakhir pelonggaran defisit anggaran atau tahun 2022, anggaran pendapatan dalam APBN Rp 1.846,14 triliun, lebih tinggi dibandingkan target 2021. Anggaran belanja Rp 2.714,16 triliun sehingga defisit anggaran Rp 868,02 triliun atau 4,85 % dari PDB. Angka defisit anggaran 2022 yang diturunkan merupakan upaya pemerintah secara bertahap menyesuaikan besaran defisit anggaran sesuai amanat dari perppu untuk kembali ke batas 3 % pada 2023. Dampak pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpotensi memberikan tambahan penerimaan, juga ada peluang penerimaan dari pengembalian aset eks BLBI. Sementara dari sisi belanja, alokasi dana PEN tidak sebesar dua tahun sebelumnya, yaitu Rp 455,62 triliun atau turun 38,8 %. (Yoga)
Kenaikan Suku Bunga Dapat Meningkatkan Krisis Utang
Laporan yang dirilis Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Inggris, Jubilee Debt Campaign (JDC) menyampaikan bahwa kenaikan tingkat suku bunga The Fed dan bank-bank sentral lain kemungkinan bakal memperburuk krisis utang global khususnya bagi negara-negara berkembang. Mengingat pasar yang sudah memperkirakan empat kali kenaikan sebanyak 0,25 poin presentase tahun ini, Ekonom Goldman Sach dan David Miracle mengatakan bahwa penyebaran Omicron bisa semakin memperburuk kenaikan harga dan mendorong The Fed menuju ke tingkat kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Laporan JDC menambahkan, pembayaran utang yang naik tajam dapat menghambat pemulihan ekonomi negara-negara dari pandemi. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgivea menuturkan pada pekan lalu bahwa kenaikan suku bunga The Fed dapat meredam antusias pada pemulihan yang sudah lemah di negara-negara tertentu. (Yeteda)
Panasonic Investasi US$ 700 Juta Untuk Baterai Tesla
Menurut sebuah laporan baru, perusahaan elektronik Panasonic menginvestasikan US$ 700 juta, untuk memproduksi sel baterai lithium-ion Tesla disebuah pabrik di Jepang pada 2023. Produsen kendaraan listrik (EV) Tesla telah bersiap untuk memulai produksi mobil pertamanya menggunaka sel baterai 4680. Ini adalah sel baterai tanpa tab baru dalam format yang lebih besar, dengan bahan kimia baru yang diluncurkan pada 2020. Untuk pertama kalinya Tesla berencana memproduksi sel baterai sendiri untuk mendukung produksi kendaraan listriknya. Panasonic, mitra baterai tertua Tesla secara tentatif mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan jalur produksi prototipe untuk sel baterai baru tersebut. Sekarang, menurut laporan baru dari Nikkei Asia, Panasonic mengatakan telah menyetujui investasi sebesar 89 miliar yen (US$ 705 juta) di pabrik Wakayama, Jepang untuk memprodukdi 4680 sel baterai untuk Tesla. (Yetede)









