Menteri Kesehatan (Menkes)  Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa seluruh pasien Covid-19 sampai saat ini masih ditanggung pemerintah. "Harusnya ditanggung pemerintah semua. Jadi kalau ada pasien yang ditagih pihak rumah sakit, itu tidak benar, Dalam perawatan itukan ada paket-paketnya berdasarkan aplikasi INA-CBGs. Kalau mengikuti paket layanan itu,  ya seharusnya rumah sakit mengikuti peraturan itu. Jadi sudah ada paket yang harus dibayar pemerintah semua," kata Menkes Budi kepada Beritasatu.com di Gedung Kementerian Kesehatan  (Kemenkes) Jakarta. Menkes Budi, mengatakan, hal itu terkait dengan ditebitkannya  Keputusan Menteri Keshatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian  Biaya Pelayanan Pasien Covid-19.  "Sebenarnya, biaya rumah sakit itu menurun drastis dari periode Delta ke Omicron karena sangat berbeda varian virusnya  Kalau Delta dia masuk parahnya cepat dan masuk ICU cepat. Jadi paket perawatan dan obat yang mahal  masuk semua ke pasien . Sementara untuk Omicron berbeda  dan tidak seperti Delta," ungkapnya. (Yetede)

Ke-87 perusahaan yang meraih penghargaan ini mencapai level kemajuan signifikan dalam penuruanan  emisi GRK setelah  diseleksi dari 124 perusahaan yang menyampaikan sustainability report (SR). Penghargaan atas kerja sama Bumi Global Karbon (BGK) Foundation dengan majalah Investor "Perusahaan yang terbukti sukses dalam hal upaya penurunan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca dan kemudian  mempublikasikannya secara baik perlu diberikan apresiasi. Dengan penghargaan ini, diharapkan  makin banyak korporasi yang menerapkan  program penurunan emisi  dengan standar yang terukur," ujar Direktur Pemberitaan BeritaSatu  Media Holdings Primus Dorimulu. Terdapat empat level penilaian atas keberhasilan perusahaan  dalam perhitungan penurunan  emisi. Pertama, Platinum Plus mengungkapkan tiga cakupan emisi dan perhitungan  GRK termasuk dalam lingkup  verifikasi pihak independen.  Mayoritas korporasi yang mencatat kemajuan dalam upaya  penurunan emisi datang dan kalangan perusahaan publik yang tercatat di BEI. (Yetede)

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry  Damayanti mengatakan, dunia sedang mengalami krisis yang  sangat parah, lantaran  saat ini dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Namun ketidakpastian kembali meningkat karena perang antara Rusia dan Ukraina yang  mengakibatkan tekanan ekonomi makin tinggi, sehingga harga komoditas global meningkat tajam. Bahkan, IMF mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global  yang semula sebesar 4,4% menjadi 3,6%. Destry memproyeksikan tekanan harga  komoditas energi dan pangan berpotensi meningkat lebih tinggi sehingga memicu inflasi ditingkat global. "Namun kita sangat beruntung, jika kita melihat dampak langsung perang Rusia dan Ukraina, konflik ke Indonesia sangat terbatas. Bahkan, dalam batas tertentu Indonesia  mendapat keuntungan khususnya (ekspor) karena Indonesia terkenal dengan negara berbasis komoditas," ujarnya. Pemulihan ekonomi yang berlangsung kuat  juga dikonfirmasi melalui  data indikator ekonomi pada Maret 2022, seperti penjualan ritel, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur. (Yetede)

Sebanyak 120 emiten di Bursa Efak Jakarta (BEI) tercatat secara sukarela telah menerbitkan laporan  environment, social,  and good governance (ESG) dan sejumlah tersebut akan meningkat hingga menjadi lima kali lipat pada akhir 2022.Namun, agar lebih maksimal dalam menyajikan  informasi soal posisi perusahaan dari sisi pengurangan emisi atau produk emisi serta mudah dianalisis, diusulkan agar laporan ESG dibuat seperti laporan keuangan. "Saya kira ini merupakan referensi dasar  bagi dunia usaha baru Indonesia untuk mengetahui  bagaimana kondisi mereka dari sisi emisi, efisiensi pengurangan emisi  mereka,"ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia  (AEI) Samsul Hidayat dalam webinar bertajuk 'Menagih Komitmen Korporasi Mendukung Target Penurunan Emisi 29% pada 2030' yang diselenggarakan Berita Satu Media Holdings, Jumat (22/4).  Sementara Bumi Global Karbon Foundation  mengumumkan, ada 87 perusahaan yang telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca. (Yetede)

Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memastikan suntikan dana penyertaan modal negara  (PMN) Rp 7,5 triliun tidak akan digunakan untuk membayar utang. Direktur Utama Garuda, Irfan Satiaputra, mengatakan sebagian besar dana itu  akan digunakan untuk restrukturisasi bisnis perusahaan. Salah satu kebutuhan bisnis yang paling besar, kata Irfan, adalah pemulihan  jumlah armada dan aspek operasional lainnya untuk mendukung kinerja. Dia mencontohkan dana PMN akan digunakan untuk menjalankan kembali pesawat yang selama ini di-grounded. "Dana itu untuk kebutuhan internal, bukan untuk membayar utang. Sebab dalam proposal, kami tidak ada permohonan dana tunai," kata dia kepada Tempo, Jumat, 22 April 2022. Dalam skema yang direncanakan pemerintah, dana PMN baru cair apabila proposal perdamaian  telah disetujui dalam voting penundaan kewajiban pembayaran utang  (PKPU), bulan depan. Untuk itu Garuda akan menyampaikan kepastian  modal segar tersebut  kepada para kreditor agar mereka menyetujui proposal.

Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Presiden Jokowi menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Hal ini disampaikan di Istana Merdeka, Jumat (22/4), seusai memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, sebenarnya jika hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tidak perlu dihentikan. Menurut Bhima, kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan kebijakan DMO untuk CPO sebesar 20 %. Disparitas harga tinggi antara minyak goreng kemasan dan curah di pasar memunculkan celah penyelewengan dari hulu ke hilir. Sejak program minyak goreng bersubsidi digulirkan satu bulan terakhir, ditemukan beberapa indikasi  pelanggaran berupa pengemasan ulang minyak goreng curah dan monopoli distribusi untuk membentuk harga jual di atas Rp 14.000 per liter. (Yoga)

Peringatan Hari Bumi 2022 setiap tanggal 22 April, tahun ini mengambil tema ”Invest In Our Planet” atau ”Berinvestasi di Planet Kita”. Mengutip dari situs earthday.org, tema kali ini bertujuan mendorong 1 miliar orang, termasuk pemerintah dan dunia usaha, membantu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan sejahtera. ”Pemerintah harus berinvestasi, membangun infrastruktur untuk transisi ke energi baru terbarukan dan ekonomi hijau secara umum. Regulator harus memberikan kepastian di pasar bersama dengan pemberian subsidi dan insentif. Ini akan mengakhiri subsidi bahan bakar fosil,” ujar Presiden earthday.org Kathleen Rogers, Jumat (22/4). Secara global, kapasitas proyek PLTU batubara yang dibatalkan mencapai 1.175 gigawatt. Hingga Juli 2021, setidaknya ada enam negara, yakni China, India, Vietnam, Indonesia, Turki, dan Bangladesh, yang masih berencana membangun PLTU batubara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membuka forum Civil Society 20 (C20) menyebut, pemerintah telah menyiapkan optimalisasi potensi energi terbarukan yang mencapai 3.686 gigawatt. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa dalam peringatan Hari Bumi 2022 menyatakan, Pemerintah Indonesia mendorong ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon sebagai salah satu transformasi ekonomi Indonesia. (Yoga)

Setelah dua tahun menahan diri, tahun ini pemerintah melonggarkan beberapa aturan seperti mudik dan buka bersama. Hal ini menjadi godaan besar bagi ”keamanan” THR yang diterima. Alokasi dana THR disarankan setidaknya untuk tiga pos wajib, Pertama, alokasi untuk zakat dan sedekah. Kedua, THR untuk pekerja dan angpau untuk keluarga. Dimana THR pekerja adalah kewajiban, sedangkan angpau adalah sedekah. Ketiga, kebutuhan Lebaran. Setiap rumah tangga memang memiliki kebutuhan dan keinginan yang bervariasi. Secara umum, kebutuhan Lebaran setiap keluarga dapat diidentifikasi terdiri dari kebutuhan makanan Lebaran serta pemberian THR dan angpau untuk keluarga. Prioritaskan penggunaan dana THR untuk hak ke pekerja dan persiapan hidangan Lebaran. Jika masih ada sisa, baru digunakan untuk belanja yang lain. Idealnya, penggunaan THR maksimal 30 % untuk pos pengeluaran ini karena pos mudik Lebaran belum dikeluarkan. THR sebaiknya tidak dihabiskan hanya untuk keperluan hari raya. Usahakan mengalokasikan kelebihan THR untuk dana darurat setelah dikurangi zakat dan sedekah. Lokasi penyimpanan dana darurat idealnya pada tabungan biasa yang mudah diakses.

THR juga sangat baik digunakan untuk menambah aset investasi. Berbagai impian seperti dana pendidikan anak, dana uang muka pembelian rumah, dan lainnya dapat dibantu dengan investasi dana THR. Pemilihan aset investasi sebaiknya tetap disesuaikan dengan jangka waktu berinvestasi dan profil risiko calon investor. THR juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan tahun ajaran baru pada pendidikan anak. Jika tahun ini Anda tidak memperoleh THR, usahakan rumah tangga untuk mencari tambahan penghasilan dari berbisnis rumahan. Tidak perlu mengejar untung besar, asal dagangan laku dan ada keuntungan tipis. Keuntungan yang dikumpulkan ini bisa mengurangi beban rumah tangga bulanan sehingga penghasilan bulanan dapat dikelola untuk pengeluaran Lebaran. (Yoga)

Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan energi nasional. Hal itu dibuktikan secara nyata saat INSA mengerahkan  sejumlah armadanya untuk mengangkut batu bara  saat PLN tengah mengalami masa kritis. "Saat kami diminta untuk membantu PLN, INSA mengerahkan sebanyak  130 vessel shipment untuk mengangkut batu bara PLTU" kata Ketua Umum INSA yang juga koordinator WKU IV Kadin Indonesia Bidang Peningkatan  Kualitas Manusia. Kapal-kapal tersebut, bukan kapal yang diperuntukkan bagi batu bara, melainkan kapal pengangkut pupuk dan komoditas lainnya. "Semua bahu-membahu bantu PLN untuk mengangkut batu bara yang saat itu pasokannya tengah kritis. Atas upaya itu, pemadaman listrikpun bisa terhindarkan," jelasnya. (Yetede)

Ketua Pengurus Yayasan Harian Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merivisi ketentuan penurunan tarif klaim Covid-19 yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.HK01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuak Teknis Klaim Pengganti Biaya Pelanggan Pasien Covid-19. "Dari sisi produk hukum yang berlaku mundur, saya kira itu sesuatu hal yang bermasalah. Tidak boleh membuat peraturan yang berlaku surut. Kemudian dari sisi subtansi, kebijakan ini memang tidak fair bagi rumah sakit dan mengancam perlindungan pasien jadi kita minta peraturan ini direvisikan," kata Tulus Abadi. Dalam penentuan tarif klaim Covid-19, Tulus mengatakan, sebaiknya Kementerian Kesehatan juga melibatkan asosiasi rumah sakit untuk berdiskusi, sehingga tidak ada yang diragukan. (Yetede)