Menggeliatnya kembali UMKM seiring pulihnya perekonomian turut mendukung kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laba bersih BRI triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 12,22 triliun, tumbuh 78,13 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen mendukung UMKM agar dapat naik kelas. BNI bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) meningkatkan penyaluran kredit bagi UMKM. Pada triwulan pertama tahun ini, BRI mencatat total penyaluran kredit Rp 1.075,93 triliun atau bertumbuh 7,43 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kredit UMKM berkontribusi 83,95 % total kredit BRI, yakni Rp 903,29 triliun. Total kredit kepada segmen UMKM pada triwulan pertama tahun ini bertumbuh 9,24 % secara tahunan. ”Kondisi UMKM yang mulai pulih mendorong penyaluran kredit BRI,” ujar Dirut BRI Sunarso pada paparan kinerja keuangan triwulan pertama 2022, Senin (25/4). Pertumbuhan penyaluran kredit itu diikuti kualitas kredit yang baik. Hal ini tecermin dari rasio kredit macet (NPL) BRI sebesar 3,09 % pada Maret 2022, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,30 %.

Pada kesempatan yang berbeda, BNI bekerja sama dengan LPEI untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang berorientasi ekspor. Kerja sama itu dalam hal pemberian penjaminan kredit syarat ringan kepada UMKM program pembiayaan fastrex dengan maksimum fasilitas hingga Rp 25 miliar. UMKM pun akan mendapat pendampingan dan pelatihan. Dirut BNI Royke Tumilaar menuturkan, tujuan kerja sama ini sejalan dengan komitmen BNI untuk mendukung mitra UMKM agar dapat naik kelas dan go global. BNI berperan sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai kolaborator yang mempertemukan mitra UMKM dengan pemangku kepentingan. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso menyampaikan, sebagai sesama agen pembangunan, BNI dan LPEI perlu bekerja sama dengan erat dalam konteks pengembangan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh negeri. LPEI tengah fokus pada peningkatan fungsi lembaga dalam meningkatkan ekspor khususnya di segmen UMKM. (Yoga)

Pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah yang direncanakan rampung April 2022 mundur dari target. Sebelum lahan dialihkan dan didistribusikan ke pihak lain, pemerintah memutuskan memberikan ruang klarifikasi kepada pelaku usaha tambang yang keberatan izin usahanya dicabut. Kementerian Investasi mencatat, per 24 April 2022, dari 2.078 IUP bermasalah dengan total luas 3,2 juta hektar yang direkomendasikan pencabutannya pada Januari 2022, pemerintah sudah menandatangani pencabutan 1.118 IUP  dengan total luas areal 2,7 juta hektar. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin (25/4) di Jakarta, mengatakan, masih ada 960 IUP lain yang perlu diproses pencabutannya. Proses pencabutan terpaksa mundur dari target yang seharusnya dirampungkan pada April 2022 karena pemerintah perlu berhati-hati dalam mencabut izin. Menurut dia, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi tidak ingin pencabutan IUP tersebut menjadi kontraproduktif terhadap iklim usaha. Satgas ingin memastikan bahwa usaha yang dicabut izinnya itu betul-betul memenuhi syarat..

Sejauh ini, ada 226 perusahaan yang menyatakan keberatannya, 160 diantaranya telah diundang untuk melakukan klarifikasi dan 144 perusahaan hadir untuk memberikan klarifikasi. Mereka diminta menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, serta justifikasi terkait kegiatan usaha terkait yang izinnya dicabut. Kementerian Investasi menargetkan memulai pendistribusian areal IUP yang sudah dicabut pada Mei 2022. Izin usaha yang sudah dicabut itu akan dialihkan ke beberapa kelompok prioritas, seperti ormas, tempat ibadah atau organisasi agama, BUMD, BUMDes, koperasi, serta UMKM di daerah. Peneliti Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Heri Firdaus, menilai, pencabutan IUP ini perlu dijadikan momentum untuk bertransformasi meninggalkan sektor pertambangan yang selama ini menghasilkan emisi tinggi dan berdampak buruk pada lingkungan. Yang perlu diperhatikan pemerintah setelah pencabutan izin dirampungkan adalah mekanisme distribusi serta penentuan pengalihan izin. Distribusi izin hasil pencabutan harus betul-betul ditujukan pada sektor pengganti dan pihak pengelola yang tepat untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah terkait. (Yoga)

Para pelaku UMKM berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merealisasikan kontrak pembelian barang/jasa. Dengan demikian, penyerapan produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berhenti pada komitmen dan diharapkan dapat menyokong perkembangan UMKM di dalam negeri. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas pada Pameran dan Pencocokan Bisnis Tahap II di JCC, Senin (25/4) mengatakan, nilai yang ditargetkan Presiden Jokowi Rp 400 triliun sudah terlampaui. ”Kini tinggal rencana itu dibelanjakan atau tidak. Inilah yang menjadi perhatian kami,” ujarnya. Berdasarkan data LKPP, anggaran belanja barang/jasa nasional mencapai Rp 1.039,7 triliun tahun ini. Dalam laporan terbaru, jumlah penyedia untuk pengadaan barang/jasa nasional Rp 561,6 triliun, terdiri dari pemda Rp 274,1 triliun dan kementerian/lembaga Rp 287,5 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pencocokan bisnis digelar untuk memperkuat produk dalam negeri. ”Kami optimistis, kalau produknya dibeli pemerintah, UMKM punya kesempatan memperbaiki produk dan meningkatkan kualitasnya,” ujar Teten. Menparekraf Sandiaga S Uno menyebutkan, sesuai Business Matching Tahap I di Bali, komitmen belanja pemerintah diharapkan mencapai Rp 483,2 triliun. Dia berharap komitmen itu direalisasikan jadi kontrak. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kementerian / lembaga dan pemerintah daerah jangan hanya sampai pada kontrak, tetapi juga menuntaskan pembayarannya. Dia meminta semua direksi BUMN untuk mengutamakan penyerapan produk dalam negeri. Menurut Erick, sesuai komitmen, setiap tender barang/jasa di bawah Rp 400 juta harus diberikan kepada UMKM. Kini sudah memiliki hampir 15.000 UMKM yang tergabung dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dengan nilai transaksi Rp 20 triliun. (Yoga)

Tokopedia mencatat transaksi belanja daring melalui platform e-dagang mencapai 99 % dari total 7.230 kecamatan yang ada di  Indonesia. Menurut Head of External Communications Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya, Senin (25/4), di Jakarta, mitra penjual Tokopedia juga meningkat menjadi 12 juta orang pada 2022 atau naik 64,38 % dibanding Januari 2020. (Yoga)

BI dan Bank International Settlement (BIS) Innovation Hub menggelar G20 Techsprint Initiative 2022. Tahun ini temanya adalah  pengembangan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currencies. Demikian disampaikan Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendrata, Senin (25/4). (Yoga)

Zakat merupakan konsep jaminan sosial yang lebih dulu ada dibandingkan dengan konsep jaminan sosial modern yang sekarang banyak diterapkan di negara-negara. Merujuk UU  No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai dengan ajaran Islam, terdapat delapan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (pengelola) zakat, orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk Islam seperti mualaf, budak atau hamba sahaya, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), dan orang-orang yang bepergian untuk keperluan maslahat seperti menuntut ilmu. Dengan sasaran sedemikian, pemanfaatan zakat juga mencakup sebagai program penanggulangan kemiskinan yang serupa dengan sistem jaminan sosial.Akan tetapi, hal itu hanya dapat terwujud jika potensi zakat yang ada bisa dioptimalkan penghimpunan dan pengelolaannya.

Wapres Ma’ruf Amin pada World Zakat Forum 2019 mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat lebih dari Rp 230 triliun. Namun, hanya 3,5 % yang berhasil dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam laporan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dilansir Badan Amil Zakat Nasional RI (BaznasRI), salah satu penelitian terkait potensi penghimpunan zakat di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda (2012). Penelitian tersebut menyebutkan, potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 217 triliun yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besaran potensi ini setara 1,57 %PDB Indonesia tahun 2010. Penelitian lainnya (Sudibyo, 2018), potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4 % PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak. Besarnya potensi tersebut belum terealisasi secara optimal. Data Baznas, 2021 dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun secara nasional sebesar Rp 14,11 triliun. Dalam satu dekade terakhir, dana yang berhasil dihimpun tahun 2021 ini tumbuh 538 %. Pada tahun 2012, dana ZIS yang terhimpun baru Rp 2,21 triliun. Untuk tahun 2022, masih diliputi suasana pandemi, dana ZIS nasional ditargetkan bisa mencapai Rp 26 triliun.

Dari dana ZIS yang terhimpun 2021 sebesar Rp 14,11 triliun tersebut, penyalurannya tercatat Rp 12,22 triliun yang dibagi ke dalam lima kategori. Porsi terbesar (68,6 %) ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan. Selebihnya ditujukan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Khusus untuk zakat, pada Baznas Pusat terhimpun dana sebesar Rp 447,5 miliar yang mayoritas disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan, khususnya kepada fakir-miskin. Secara rata-rata, dana zakat yang disalurkan kepada kelompok fakir-miskin mengambil porsi 60-70 % dana yang dihimpun. Tak diragukan lagi, peran zakat berkontribusi besar mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya akan lebih besar lagi jika dana yang terhimpun lebih besar dari tahun ke tahun. (Yoga)

Pergeseran sistem perdagangan sebagai dampak pandemi membuat system livestream shopping atau penjualan langsung naik daun. Potensi besar pasar Indonesia menjadi modal bagi strategi marketing ini tumbuh pesat. Seiring banyaknya waktu orang di rumah sepanjang pandemi, terjadi peningkatan transaksi berbasis digital atau e-commerce. Berdasarkan laporan BI, di tengah pandemi, bisnis dagang berbasis digital ini diproyeksi tumbuh 33,2 % dari tahun 2020 yang mencapai Rp 253 triliun menjadi Rp 337 triliun pada 2021. Bisnis e-dagang di Indonesia semakin menjanjikan. Tumbuhnya bisnis e-dagang tersebut, juga disokong maraknya strategi penjualan streaming langsung atau dikenal dengan livestream shopping atau live commerce. Penjualan streaming langsung adalah teknik pemasaran ketika pelaku bisnis mengadakan acara belanja virtual secara real time (waktu nyata) untuk memamerkan dan menjual produk mereka kepada pelanggan.Penjualan streaming sedang naik daun untuk pelaku bisnis. Tak hanya toko-toko besar yang sudah memiliki merek terkenal, tetapi pengecer dan pelaku UMKM yang tak memiliki lapak juga bisa menjalankan strategi pemasaran ini.

Dengan memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk secara langsung, baik penjual maupun pembeli sama-sama mendapat keuntungan. Pembeli lebih puas dan cepat mengambil keputusan untuk membeli karena bisa melihat produk secara langsung. Produk fashion (pakaian, tas, sepatu, dan lainnya) masih menjadi favorit sistem belanja streaming langsung, diminati 7 dari 10 responden. Kepuasan konsumen yang bisa langsung melihat produk fashion yang ditawarkan (model, bahan, warna, ukuran) menjadi nilai tambah yang dapat memengaruhi keputusan konsumenuntuk membeli.Produk makanan, kecantikan, dan rumah tangga juga cukup diminati melalui livestream shop\ping. Di pasar Indonesia, prospek penjualan streaming langsung cukup menjanjikan. Riset Ipsos menemukan, 78 % konsumen pernah mendengar dan mengetahui alternative belanja melalui live streaming, bahkan 71 % telah mengaksesnya, dan 56 % mengaku pernah membeli produk melalui live streaming selama pandemi. Indonesia menjadi pasar potensial bagi perkembangan e-commerce, termasuk livestream shopping. McKinsey melaporkan, orang Indonesia termasuk pengguna teknologi digital paling antusias di dunia. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan empat jam sehari untuk mengakses internet di perangkat seluler (dua kali rata-rata orang AS). Perdagangan daring juga berkembang pesat. Tercatat 30 juta orang Indonesia bertransaksi daring, menciptakan pasar 8 miliar USD. Diprediksi pasar tumbuh lebih dari 40 miliar USD dalam lima tahun ke depan, 60 % penjualan disumbang oleh perdagangan daring melalui lokapasar, antara lain Tokopedia,Shopee, dan Lazada. Sisanya dilakukan melalui media social Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tik Tok, dan lainnya. (Yoga)

Kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai 28 April nanti, menurut saya, lebih sebagai bentuk hukuman ke para pengusaha sawit yang selama ini sulit diajak kerja sama oleh pemerintah. Kebijakan larangan ekspor ini sebenarnya punya manfaat seperti membuat pasokan produk sawit melimpah di dalam negeri dan harganya menjadi murah. Akan tetapi, manfaat ini tidak seimbang dibandingkan dampak negatifnya. 

Pemerintah mencabut sebanyak 1.118 izin usaha pertambangan (IUP) dari awal tahun hingga 24 April 2022. Pencabutan ini dilakukan karena pemilik izin tersebut tidak menggunakannya hingga batas waktu yang diberikan Ketua Satgas sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Senin (25/4) menyebut dari seluruh IUP yang dicabut ini, total areal luasnya mencapai 2.707.443 hektare (ha).

Utang pemerintah Indonesia bertambah tambun. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 31 Maret 2022 sebesar Rp 7.052,50 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,39%. Secara nominal, posisi utang pemerintah terjadi peningkatan seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Maret 2022 untuk menutup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun, jika dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah Maret naik 0,54% atau Rp 37,92 triliun dari posisi Rp 7.014,58 triliun menjadi Rp 7.052,50 triliun di akhir Maret 2022.