Mengelola Bara Nafsu Kuasa
Renungan Idul Fitri KH Robikin Emhas, Ketua Pengurus Besar NU, Stafsus Wapres RI, mengingatkan seluruh umat beriman kembali ke asal muasal sebagai makhluk Tuhan yang suci bagaikan bayi tidak mempunyai dosa. Makna terdalamnya, tiada iman tanpa keterlibatan ikut berlomba berbuat baik bagi sesama. Pesan spiritual KH Robikin Emhas memberikan isyarat semakin menguatnya fenomena keterbelahan sosial disertai kebencian sesama warga masyarakat. Pesan ini harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat sipil, terutama para elite politik, agar dalam perburuan kekuasaan tidak menghalalkan segala cara. Wanti-wanti bernada keprihatinan merawat fitrah mengungkapkan pula agar merayakan kemenangan melawan nafsu kenikmatan badaniah tetap harus waspada berbagai godaan, terutama nafsu kuasa. Latar belakang nasihat, demonstrasi mahasiswa dicemari kerusuhan dan penganiayaan jauh di luar batas kemanusiaan. Tanpa peradaban, manusia adalah serigala bagi sesamanya.
Kegamangan sangat valid karena pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan kisah tragis. Mimbar mulia merayakan kedaulatan rakyat dikoyak-koyak politik identitas yang mengobarkan kebencian. Tragedi sejenis berulang pada Pilpres 2019. Banyak kalangan waswas di Pemilu 2024 petaka sejenis terulang kembali. Terlebih ancaman populisme dan pascakebenaran masih merajalela dan dijadikan senjata utama mereka yang lapar kuasa. Biasanya dua mazhab terkutuk itu bersekutu dengan sentimen primordial memproduksi kebohongan yang menggiring logika ke arah kebencian sehingga masyarakat tercabik-cabik dan perkutuban semakin mengeras. Para pemburu kekuasaan memanfaatkan rezim pasca kebenaran bukan sekadar membuat kebohongan diterima sebagai kebenaran, melainkan juga memperkeruh makna sehingga sulit membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Akibatnya, para pengikut menerima segala ucapan tokohnya sebagai kebenaran absolut.
Menyeleksi pemimpin perlu cermat menyelisik rekam jejak karakter dan kompetensi, bukan jejak rekam pencitraan serta akrobat kalimat yang disulam dan dijejalkan ke publik lewat media sosial. Dalam demokrasi yang sehat, kelemahan negara bukan hanya dibebankan kepada pemerintah; masyarakat sipil harus memberdayakan diri dan meningkatkan konsolidasi agar menjadi ”teman berlatih” (sparring partner) negara sehingga relasi mereka saling menguatkan. (Yoga)
PENJABAT KEPALA DAERAH, Fungsi Pemonitoran dan Evaluasi Harus Kuat
Lima penjabat gubernur pengganti gubernur-wakil gubernur yang berakhir masa jabatannya akan dilantik Kamis (12/5). Mereka menjadi gerbong pertama penjabat kepala daerah yang dilantik dan menyusul, hingga 2023, 265 daerah juga akan dipimpin penjabat. Untuk memastikan para penjabat berkinerja baik serta netral selama pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024, pemerintah dituntut untuk menguatkan fungsi pemonitoran dan evaluasi. Keputusan menunjuk para penjabat gubernur berada di tangan Presiden Jokowi setelah nama-nama calon disaring Kemendagri, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kemensetneg dan Badan Kepegawaian Negara. Gubernur petahana turut mengajukan nama-nama calon aparatur sipil negara yang layak menjadi penjabat. Sekjen Kemendag Suhajar Diantoro, Rabu (11/5), mengatakan, kelima penjabat gubernur akan dilantik di kantor Kemendagri, Jakarta, oleh Mendagri Tito Karnavian. Gerbong pelantikan penjabat berikutnya,lanjut Suhajar, digelar 22 Mei 2022, penjabat yang dilantik adalah penjabat bupati/wali kota.Total 37 bupati-wakil bupati dan 6 wali kota-wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 22 Mei.
Ketua DPRD Banten Andra Soni meyakini penyelenggaraan pemerintahan daerah di Banten akan tetap berjalan baik meski daerah dipimpin penjabat gubernur. DPRD akan mengawasi tindak tanduk penjabat terpilih. DPRD juga akan mendukung kepemimpinan penjabat dalam hal penganggaran ataupun urusan legislasi. Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Saleh Siknun menyampaikan, pihaknya berharap penjabat gubernur terpilih dapat melanjutkan program-program strategis pemerintah pusat dan Gubernur-Wagub Papua Barat, Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani. ”Kami juga berharap penjabat gubernur menjalin silaturahmi dengan DPRD dan tokoh masyarakat setempat. Tujuannya, mengatasi berbagai masalah sosial di tengah masyarakat,” tutur Saleh. Ketua STIPAN Soni Sumarsono mengatakan, setelah penjabat dilantik, fungsi pemonitoran dan evaluasi oleh Kemendagri penting untuk diperkuat. Jika kelak ada penjabat yang tidak menjalankan tugas de- ngan baik atau tidak profesio- nal, semisal tidak netral saat pemilu dan pilkada serentak nasional pada 2024, mereka harus langsung diganti. Kemendagri harus meyakinkan public, penjabat yang dipilih adalah pilihan yang terbaik. (Yoga)
Pertamina Tingkatkan Pengawasan Solar Subsidi
PT Pertamina (persero) telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan aksi penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Upaya tersebut yakni meningkatkan pengawasan secara berlapis di level stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), menerapkan sistem digitalisasi SPBU hingga melibatkan aparat penegak hukum. Dengan adanya program digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM, dan transaksi penjualan di SPBU. Selain itu, seluruh data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PBH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan premium. Maraknya kasus penyelewengan solar bersubsidi dipicu oleh disparitas dengan harga solar nonsubsidi. (Yetede)
Multipolar Technology Bagikan Dividen Rp 253,13 M
PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) membagikan dividen sebesar Rp253,13 miliar atas 1.875.000.000 saham atau Rp135 per lembar saham. Besaran tersebut telah disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) emiten teknologi informasi (IT) sistem integrator itu yang digelar secara daring, Rabu (11/5/2022). Presiden Direktur Multipolar Technology Wahyudi Chandra mengatakan, dividen sebesar Rp253,13 miliar tersebut berasal dari laba perseroan 2021 yang mencapai Rp 260,87 miliar. Dalam RUPST ini, perseroan juga memaparkan empat fokus inisiatif strategis bisnis yang ingin dijalankan di 2022. Keempatnya adalah memperkuat basis pelanggan, meningkatkan kapabilitas di teknologi baru, mengembangkan sumber daya alam manusia dan kesungguhan operasional serta memperluas portofolio digital dan teknologi. "Perseroan terus berupaya memperluas target pasar melalui diversifikasi produk layanan guna memenuhi kebutuhan pelanggan dalam membangun ketahanan digital, (Yetede)
PUPR Siap Percepat Belanja Infrastruktur
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono memastikan pihaknya siap mempercepat pertumbuhan ekonomi. "Tolong dipercepat, nanti akhir Mei 2022 kita lakukan miditern review. Tahun ini sangat krusial untuk bisa kita manfaatkan dalam meringankan beban anggaran 2023. Tetapi langkah percepatan harus tetap menjaga kualitas produk dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, kompetitif, transparan, dan akuntabilitas," tutur Menteri Basuki saat acara Halal Bihalal. Selain itu, Menteri Basuki, mengungkapkan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional. Dalam belanja infrastruktur ia menekankan seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri, apabila terpaksa impor harus diketahui direktur jendral dan bila benar-benar tidak ada produksi dalam negeri. "Pasca-pandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor," ungkapnya. (Yetede)
Penggunaan Sawit Untuk Biodiesel Tidak Ganggu Pasokan Minyak Goreng
Asosiasi Produsen Biofeul Indonesia (Aprobi) menegaskan bahwa penggunaan minyak sawit untuk program biodiesel tidak mengganggu pasokan bahan baku minyak goreng (migor). Minyak sawit yang digunakan untuk biodiesel hanya sebesar 15% dari total produksi nasional yang mencapai 48,09 juta ton pada 2021. Namun demikian, selama ini banyak isu yang bermunculan dan dan menganggap biodiesel telah mengganggu pasokan migor. Menurut Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan, program biodiesel tidak mengganggu penggunaan sawit untuk migor. "Pada 2022, total produksi sawit nasional diperkirakan 52 juta ton, sementara kebutuhan sawit untuk biodiesel 8,4 juta ton. Artinya, pasokan sawit ini mencukupi kebutuhan pangan dan energi," ujar dia, kemarin. Aprobi optimistis program biodiesel sepanjang tahun ini berada di jalur positif dengan adanya komitmen kuat pemerintah dan dukungan dari kepentingan industri. (Yetede)
Kejagung Periksa Ketua Asosiasi Pedagang dan Lin Che We Soal Minyak Goreng
Kejaksaan Agung (kejagung) memeriksa Ketua DPW Asosiasi perdagangan, Nanda Sudrajat terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendukung pembuktian dan pemberkasan perkara. "NS (Nanda Sudrajat) selaku Ketua Dewan Wilayah Asosiasi Dagang diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO 2021 sampai dengan Maret 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kasuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (11/5). Tidak hanya Nanda, Kejagung juga memeriksa saksi atas nama Lin Che Wei selaku penasehat kebijakan/analisa pada independen Research & Advesory Indonesia untuk mengusut perkara yang sama. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022." tutur Ketut. (Yetede)
Bantalan Subsidi untuk Peredam
Pemerintah bersiap menghadapi lonjakan inflasi. Sejumlah rencana pun disusun, "Kalau 2020-2021, ancaman masyarakat paling besar adalah pandemi. Sekarang, 2022, ancaman terbesarnya adalah inflasi, naiknya harga-harga." ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu rencana pemerintah adalah menyiapkan bantalan subsidi agar lonjakan inflasi tak terlalu mempengaruhi masyarakat. Sri Mulyani menyatakan, stimulus tersebut bakal dianggarkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang selama dua tahun terakhir difokuskan untuk mengatasi pandemi. "Implikasinya, nanti postur APBN berubah," ujar Sri Mulyani. Dalam dua bulan ke depan, Kementerian Keuangan akan berembuk kembali dengan DPR guna membahas postur perubahan APBN 2022. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, ancaman inflasi tidak hanya dihadapi Indonesia. Sejak rantai pasok dunia terganggu akibat Covid-19 tantangan tersebut dihadapi berbagai negara. (Yetede)
Bank-Bank Kecil Masih Berjuang Penuhi Modal
Nama-nama investor baru terus bermunculan sebagai pemegang saham baru di bank domestik bermodal mini. Seiring berkembangnya tren perbankan digital, investor tak jauh-jauh dari perusahaan yang menawarkan inovasi teknologi.
Teranyar, Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) menggandeng Investree Singapore Pte Ltd. (Investree Group) sebagai pemegang saham baru. Tolaram sebagai pengendali Bank Amar telah meneken kesepakatan penjualan sebanyak 18,4% kepemilikan saham di bank ini kepada platform fintech peer to peer (P2P) lending yang beroperasi di Indonesia di bawah bendera PT Investree Radhika Jaya. Pasca aksi ini, Tolaram masih akan jadi pengendali AMAR. Bank Amar juga akan kembali right issue dengan menerbitkan 20 miliar saham di semester II 2022. Selain Bank Amar, setidaknya masih ada belasan emiten bank kecil yang modal intinya masih dibawah ketentuan minimum yang harus dipenuhi hingga akhir 2022 sebesar Rp 3 triliun.
kepercayaan Konsumen Mulai Luntur
Optimisme konsumen makin meningkat pada April 2022. ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan laporan yang sebesar 113,1 atau lebih tinggi dari 111,0 pada Maret 2022. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam laporan Survei Konsumen BI, Rabu (11/9) menyebut, peningkatan IKK pada bulan April 2022 ini didorong oleh peningkatan keyakinan akan kondisi ekonomi saat ini. Sebaliknya, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan nampak menurun. Ini terlihat dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada April 2022 yang sebesar 127,2 atau lebih rendah dari 128,1 pada bulan Maret 2022. Melemahnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan disebabkan penurunan ekspektasi konsumen terhadap kondisi dunia usaha, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja.









