Dana Moneter Internasional (IMF) mengonfirmasikan, perekonomian global terus memburuk dengan cepat. Selasa  (26/7) IMF memangkas lagi proyeksi pertumbuhan global pada 2022, dari 3,6 % menjadi 3,2 %. Pada triwulan II-2022, menurut IMF, perekonomian global sebenarnya sudah mengalami kontraksi akibat melemahnya ekonomi China dan Rusia. Tiga perekonomian terbesar dunia, AS, China, dan UniEropa, kini stagnasi akibat inflasi tinggi. Tingginya inflasi dan perang Ukraina bisa menyeret perekonomian dunia ke ambang resesi. Dunia, menurut IMF, memasuki masa yang berbahaya dan gelombang baru ketidakpastian. Problema yang ada sebelum pandemi belum berlalu, sementara krisis utang global mengancam banyak negara berkembang.

Direktur European Institute Columbia University Adam Tooze mengingatkan, dunia dihadapkan pada polycrisis, terjadinya berbagai krisis secara simultan, yang bisa memicu badai penuh dampak sosial ekonomi, mulai dari krisis pangan, ledakan wabah, stagflasi, krisis utang, hingga kemungkinan perang nuklir, dalam 6-18 bulan ke depan. Ekonom Nouriel Roubini juga meyakini resesi kali ini bersifat akut. Tidak hanya dalam, tetapi juga akan bertahan selama beberapa waktu. Dia menyebut krisis kali ini stagflationary debt crisis, kombinasi situasi stagflasi 1970-an dan krisis utang 2008, dengan tingkat utang pemerintah dan swasta terhadap PDB global meningkat tajam dari 200 % (2019) ke 350 % (2022), terutama akibat pandemi.

Dalam kondisi seperti ini, normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga yang terlalu cepat akan memicu gelombang gagal bayar dan kebangkrutan rumah tangga, korporasi, lembaga finansial, dan juga pemerintah. Stagflasi tak hanya mengancam negara maju, seperti AS dan Eropa, tetapi juga banyak negara miskin. Miliaran penduduk kian kesulitan mengakses kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan dasar, memicu tensi sosial di sejumlah negara. IMF menyerukan kerja sama global untuk mengatasi krisis ini. Memperkuat daya tahan ekonomi domestik lewat koordinasi dan bauran berbagai kebijakan kembali menjadi kunci bagi Indonesia untuk menekan dampak resesi akut global kali ini. (Yoga)

Sejumlah cara mengatasi inflasi pangan diusulkan Institute of Development on Economics and Finance dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Cara-cara tersebut mencakup diversifikasi negara asal impor, pembukaan restriksi pangan melalui kerja sama perdagangan, membuat kebijakan pro pangan, dan budidaya pangan yang lebih tahan terhadap anomali cuaca. Hal itu mengemuka dalam Gambir Trade Talk 2022 #6 bertajuk ”Inflasi Global: Pangan Dunia untuk Indonesia Kestabilan Harga Bahan Pokok” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag secara hibrida di Jakarta, Rabu (27/7).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, inflasi di Indonesia lebih didominasi komoditas pangan, baik lokal maupun impor. Hal itu tidak terlepas dari kenaikan harga pangan global dan masalah tahunan di dalam negeri berupa gangguan produksi pangan akibat cuaca. Ia mengusulkan beberapa langkah mengatasi inflasi pangan. Pertama, kemandirian pangan lokal seperti kedelai, daging sapi, dan gula. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan perbaikan produktivitas dan luas tanam, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi produksi. Kedua, memperbaiki system produksi pangan yang bergantung pada cuaca,terutama cabai dan bawang merah, melalui riset dan teknologi pangan. Ketiga, mencari sumber alternative negara importir lain. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi subsidi dan input pangan, seperti benih dan pupuk, agar harganya stabil dan petani tidak dirugikan.

Officer off Food Security and Nutrition Officer FAO Dewi Fatmaningrum menyatakan, FAO telah merekomendasikan sejumlah program mitigasi kiris pangan global kepada setiap  negara di dunia. Kunci utamanya ialah setiap negara harus membuka perdagangan. Ketum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang berpendapat, kenaikan harga pangan berdampak pada rumah tangga dan dunia usaha. Kenaikan harga pangan dapat semakin menggerus daya beli rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah. Kepala BKP Kasan Muhri menuturkan, laju kenaikan inflasi tengah melanda dunia, termasuk Indonesia. Inflasi disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat sejumlah faktor, seperti pandemi Covid-19, anomali cuaca, restriksi pangan, dan invasi Rusia ke Ukraina. ”Ada angin segar dari penandatanganan pembukaan ekspor pangan antara Rusia, Ukraina, dan PBB yang difasilitasi Turki. Harapannya ketersediaan dan harga pangan global kembali stabil,” tuturnya. (Yoga)

Polemik upah minimum tahun 2022 belum selesai bergulir, tetapi kebijakan upah minimum 2023 sudah di depan mata. Meski masih tiga bulan lagi sampai penetapan, diskusi seputar upah minimum sudah sepatutnya dibahas dari sekarang untuk mengevaluasi sistem pengupahan yang kini berlaku dan menghindari mengulangi kesalahan yang sama tahun depan. Untuk pertama kalinya, tahun ini, kenaikan upah minimum berada di bawah tingkat inflasi tahun berjalan.

Tingkat inflasi tahunan ketika kebijakan upah minimum 2022 ditetapkan adalah 1,66 % (Oktober 2021). Jika ditelisik satu per satu, mayoritas provinsi saat itu memiliki tingkat inflasi lebih tinggi daripada persentase kenaikan upah minimum. Setengah tahun berlalu setelah kebijakan upah minimum 2022 berlaku, inflasi tahunan sudah 4,35 % secara tahunan (Juni 2022) dan diperkirakan terus meningkat hingga 5 persen pada akhir tahun ini.

Survei Angkatan Kerja Nasional terbaru pada Februari 2022 menunjukkan, 50,61 % pekerja di Indonesia masih digaji di bawah upah minimum. Dalam empat tahun terakhir, hanya 48-57 % pengusaha yang patuh menggaji buruh sesuai standar minimum. Dalam kondisi lebih banyak pekerja digaji di bawah atau sebesar upah minimum, peran upah minimum sebagai instrumen jaring pengaman bagi pekerja seharusnya lebih diperkuat. Sudah selayaknya kebijakan upah minimum tahun 2023 ditetapkan di atas inflasi atau seminim-minimnya selaras dengan inflasi. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 2022. ”Kami berharap dengan upaya banding ini besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan, ”kata Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Rabu (27/7). (Yoga)

Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 22 Juli 2022 telah mencapai Rp 146,7 triliun. Realisasi tersebut baru 32,2% dari alokasi anggaran PEN tahun ini yang sebesar Rp 455,62 triliun.

Empat emiten Grup Salim kompak menebar deviden dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp 5,49 triliun, Keempatnya yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT. Salim Invomas Pratama Tbk (SIMP) dan PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP). Cum dividen keempat saham ini jatuh pada awal Agustus mendatang. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya menyampaikan, di antara keempat saham tersebut, dia mengunggulkan LSIP. Alasannya yield yang diberikan dividen perusahaan sawit ini menarik. 

Transaksi digital menggunakan teknologi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) semakin familiar. Hal ini terekam dalam data Bank Indonesia (BI). Volume transaksi QRIS bertumbuh 156% secara tahunan menjadi 74,01 juta di Juni 2022 lalu. Kenaikan juga terlihat dari nominal transaksi QRIS sebesar Rp 8,6 triliun yang tumbuh 333% secara tahunan. Di tahun ini, BI menargetkan ada 15 juta pengguna baru yang hingga Juni lalu sudah ada sekitar 9,6 juta lebih. Tahun lalu BI mencatat ada 11,5 juta pengguna yang memakai teknologi QRIS. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (APSI), Susiana Suhendra juga memberikan gambaran kenaikan transaksi QRIS yang signifikan itu. "Nominal transaksinya mencapai Rp 9 triliun, ini meningkat 9 kali dibandingkan awal tahun 2020,"ujarnya.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) telah mengantongi pra penjualan atau marketing sales senilai Rp 3,99 triliun hingga akhir Juni 2022. Grup Ciputra optimistis bisa memenuhi target penjualan pada tahun ini. "Kami masih optimistis target Rp 8,2 triliun bisa tercapai di tahun 2022 dan belum ada perubahan target saat ini," ungkap Direktur CTRA, Tulus Santoso dalam paparan publik, Rabu (27/7). Tulus menambahkan, pada tahun 2022, CTRA juga telah menambah beberapa proyek baru diantaranya proyek CitraLand Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Proyek CTRA selanjutnya adalah CitraLand Sampali Kota Deli Megapolitan di Sumatera Utara. 

Hubungan Indonesia dan Jepang memasuki babak baru, di tengah upaya masing-masing negara memulihkan perekonomiannya dari pandemi Covid-19. Komitmen kedua negara baik terkait perdagangan, investasi, maupun ekonomi akan membawa relasi RI dan Jepang menjadi lebih dalam lagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga negara yakni China, Jepang, dan Korea Selatan. Jepang menjadi negara kedua yang dikunjungi Jokowi dalam lawatan kali ini. Presiden tiba di Jepang pada Rabu (27/7) dinihari, dan telah bertolak ke Korsel pada Rabu sore. Dalam kunjungan yang relatif singkat tersebut, Kepala Negara bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk membahas sejumlah isu penting; dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di bidang perdagangan, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Pada 2021, total perdagangan antara Indonesia dan Jepang tercatat sebesar US$32,5 miliar. Adapun, sepanjang Januari-Mei 2022, perdagangan di antara keduanya telah mencapai US$9,7 miliar. Di bidang investasi, kedua negara sepakat melanjutkan kerja sama. Bahkan, lawatan Presiden kali ini berhasil mendulang raihan komitmen investasi baru senilai Rp75,4 triliun di sejumlah bidang, termasuk otomotif, serta energi baru dan terbarukan