Sinyal Tarif Cukai Rokok Naik 2023
Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok di tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk mencapai target penerimaan cukai pada tahun depan. Dalam pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2023, mematok target penerimaan cukai sebesar Rp 245,45 triliun. Angka ini tumbuh 9,5% dari outlook penerimaan tahun ini yang sebesar Rp 224,2 triliun. Selain itu, setiap perumusan kebijakan tarif cukai rokok, pemerintah memperhatikan empat pilar kebijakan. Pertama, aspek kesehatan melalui pengendalian konsumsi. Kedua, keberlangsungan industri. Ketiga, penerimaan negara, dan Keempat, pemberantasan rokok ilegal.
Tahun Depan, Suntikan Modal BUMN Rp 45,9 Triliun
Pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total anggaran sekitar Rp 45,9 triliun pada 2023.Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, suntikan modal dibagi berdasarkan klaster BUMN. Pertama, injeksi modal untuk klaster infrastruktur sebesar Rp 40,4 triliun. Kedua, pada kluster ini akan diberikan kepada tiga BUMN yakni, PT Hutama Karya sebesar Rp 28,9 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 10 triliun, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1,5 triliun. Lalu ketiga injeksi modal untuk investasi klaster pangan dan lingkungan hidup akan diberikan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebesar Rp 2,6 triliun.
Jaga Margin Laba, KLBF Berencana Naikkan ASP 2%-3%
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) masih akan kembali meningkatkan harga jual rata-rata atau
average selling price
(ASP) pada semester kedua tahun ini. Langkah ini dilakukan demi menjaga margin laba bersih perusahaan.
Direktur Utama KLBF Vidjongtius mengatakan, kenaikan harga tersebut akan dilakukan secara selektif. "Diperkirakan kenaikan ASP sebesar 2%-3%," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (19/8).
Sebagai informasi, pada semester I-2022, KLBF telah meningkatkan harga jual sekitar 3%-5% pada produk-produk tertentu. KLBF berharap tetap dapat mengejar pertumbuhan pendapatan 11%-15% hingga akhir tahun ini.
Cacar Monyet Belum Berdampak ke Emiten
Kasus pertama cacar monyet alias monkeypox telah ditemukan di Indonesia, pekan lalu. Sejumlah emiten di sektor kesehatan pun ambil ancang-ancang untuk antisipasi merebaknya wabah ini.
Salah satunya PT Royal Prima Tbk (PRIM). Michael Mok Siu Pen, Direktur Royal Prima, menegaskan, pihaknya terus mengembangkan ketersediaan kapasitas dan ruang khusus (isolasi) untuk menangani penyakit menular, termasuk monkeypox. "Kami siap berperan jadi benteng ketahanan kesehatan nasional," kata Michael, Senin (22/8).
Antisipasi penanganan wabah cacar monyet juga dilakukan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA). "Kami akan mengikuti arahan dan petunjuk dari Menteri Kesehatan terkait hal tersebut," ujar Aditya Widjaja, Head of Investor Relations Mitra Keluarga.
Langkah antisipasi penanganan wabah monkeypox juga ditempuh emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius bilang, antisipasi dimulai dari program edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan sarana laboratorium serta pengobatannya. "Kami akan mengedukasi soal vaksinasi dan mengembangkan kerjasama dengan pihak yang menguasai kompetensi di riset penyakit monkeypox ini," kata Vidjongtius.
Cabang Fisik Bank Semakin Berkurang
Jumlah kantor cabang bank semakin menyusut seiring tren digitalisasi layanan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) kantor cabang bank umum di dalam maupun luar negeri per Juni 2022 sebanyak 36.111 unit, menurun dari Juni 2021 yang sebanyak 47.401 kantor cabang.
Artinya, dalam setahun terakhir, bank sudah menutup 11.290 unit jaringan kantor cabang. Padahal, jumlah bank umum yang ada di Indonesia tidak mengalami perubahan, tetap 107 unit.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) misalnya telah memangkas jumlah kantor cabang dari 8.993 jaringan di akhir 2021 menjadi 8.804 unit per Juni 2022. Corporate Secretary BRI menyatakan, akan terus melakukan penataan jaringan kerja, baik menambah atau mengurangi, agar lebih produktif dan efisien namun tetap efektif dalam memberikan layanan.
Adapun PT Bank Mandiri Tbk telah menutup 40 kantor cabang sepanjang 2022. Untuk layanan pada cabang yang masih beroperasi diubah menjadi smart branches.
Grup Astra Jaring Transaksi Rp 1,56 Triliun di GIIAS
Grup Astra mendapatkan berkah dari Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Dalam perhelatan otomotif yang berlangsung 11 hari itu, Astra Financial meraih transaksi senilai Rp 1,56 triliun.
Perolehan itu 4% lebih tinggi daripada target. Astra Financial hanya menargetkan jumlah angka transaksi sebesar Rp 1,50 triliun selama perhelatan pameran otomotif tersebut berlangsung.
Jika dibandingkan dengan perhelatan serupa di tahun sebelumnya, hasil itu juga naik sebesar 87,59%. Dalam ajang GIIAS Jakarta 2021 Astra Financial mencatatkan jumlah transaksi senilai
Rp 830 miliar.
ADHI Andalkan LRT dan Tol Aceh
Sepanjang semester I-2022, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menorehkan pertumbuhan kinerja. Kontrak baru dan adanya proyek carry over tahun 2021 menjadi faktor pendorong pertumbuhan kinerja emiten konstruksi pelat merah ini.
Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), ADHI meraih pendapatan sebesar Rp 6,33 triliun pada semester I-2022, atau meningkat 42,3% dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp 4,44 triliun.
Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya Tbk Farid Budiyanto mengemukakan, pencapaian laba bersih mengindikasikan ADHI tetap bertumbuh di tengah pemulihan pandemi Covid-19 dan dampak kenaikan harga bahan baku.
"Pertumbuhan kinerja perusahaan didorong oleh percepatan proyek carry over tahun 2021 dengan meningkatkan produktivitas di proyek tersebut. Dan juga kontribusi konsolidasi lini bisnis investasi dan konsesi pada sisi pendapatan lain-lain," ungkap Farid saat dihubungi KONTAN, Senin (22/8).
Catatan KONTAN, manajemen ADHI mengungkapkan bahwa tahun ini target kontrak baru senilai Rp 24 triliun-Rp 28 triliun. Optimisme ini karena adanya pergeseran kontrak baru di tahun 2021 dari beberapa proyek pembangunan jalan tol dengan nilai sekitar Rp 9 triliun.
Dari sisi cash in pada semester I-2022, ADHI pun melaporkan telah menerima realisasi pembayaran untuk pekerjaan dua proyek besar yang sedang digarap antara lain proyek LRT Jabodebek fase I sebesar Rp 1,6 triliun (termasuk PPN) dari pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Selain itu, ADHI mendapatkan cash in dari pekerjaan proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh sebesar Rp 1,2 triliun (termasuk PPN) dari PT Hutama Karya (Persero). "Pembayaran kedua proyek besar tersebut diharapkan meningkatkan likuiditas ADHI untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek-proyek ADHI khususnya di proyek strategis nasional," kata dia.
PalmCo Bidik Dana IPO Rp 5-10 T
JAKARTA, ID – Rencana pemerintah mendirikan PalmCo dan menjadikannya perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan target dana Rp 5-10 triliun merupakan keputusan yang tepat. Kehadiran subholding sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group itu akan berdampak positif bagi industri sawit nasional, pasar saham domestik, pemerintah, BUMN, dan masyarakat. Apalagi PalmCo akan mengintegrasikan seluruh perkebunan sawit BUMN dan disiapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Di satu sisi, PalmCo dapat memerankan fungsi inti-plasma dan menjadi penjamin pembelian (offtaker) sawit rakyat, sehingga perusahaan itu dapat menjalankan public service obligation (PSO) atau domestic market obligation (DMO) untuk stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri yang selama ini kerap bergejolak. Dengan demikian, BUMN dapat berperan lebih besar dalam industri kelapa sawit dan turunannya. Di sisi lain, kehadiran PalmCo akan meningkatkan daya saing perusahaan BUMN atau anak BUMN terhadap perusahaan swasta, baik di dalam negeri maupun di level global. PalmCo juga bisa menjadi rujukan (benchmark) bagi pengintegrasian unit-unit bisnis di holding BUMN. (Yetede)
Pemerintah Jangan gegabah Naikkan Harga BBM
JAKARTA, ID – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah tidak gegabah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM. Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Apalagi, jika dasarnya adalah pembengkakan beban subsidi BBM di APBN 2022 hingga Rp 502 triliun. Prinsipnya, APBN 2022 memang di desain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat," kata Kamrussamad, Senin (22/8). Dia menjelaskan, realisasi belanja subsidi energi hingga semester I-2022 baru Rp 75,59 triliun. Dari jumlah ter sebut, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg baru mencapai Rp 54,31 triliun atau 36,36% dari Pagu APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022). Kemudian, realisasi subsidi listrik baru mencapai Rp 21,27 triliun atau 35,71% dari pagu. "Artinya, klaim pemerintah yang menyatakan harga BBM subsidi saat ini sudah membebani APBN tidak benar. Sebab, tahun ini, masih ada sekitar 65% lagi alokasi APBN untuk subsidi dan kompensasi energi di semester II," tegas dia. (Yetede)
Dua Minggu Berturut-turut Tiongkok Pangkas Suku Bunga
BEIJING, ID – Bank sentral Tiongkok kembali memangkas suku bunga pinjaman utamanya pada Senin (22/8). Satu minggu setelah secara mengejutkan menurunkan dua suku bunga. Menurut laporan, People’s Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga pinjaman (loan prime rate/LPR) tenor lima tahun sebesar 15 basis poin, dari 4,45% menjadi 4,30%. Bank sentral Tiongkok itu juga menurunkan LPR tenor satu tahun sebesar 5 basis poin menjadi 3,65%. Ada pun sebagian besar pinjaman baru di Negeri Tirai Bambu itu didasarkan pada LPR satu tahun. “Pelonggaran/stimulus moneter baru dipandang sia-sia, ibarat ‘mencambuk kuda mati’. Ini mengingat ekonomi Tiongkok sangat membutuhkan konsumen kembali ke jalanan untuk membelanjakan uang,” demikian catatan Widnell, yang dilansir CNBC. Sehubungan dengan putaran pengurangan suku bunga yang terbaru, Ahli Strategi Pasar Global untuk Asia Pasifik (ex-Jepang) di Invesco, David Chao menuturkan bahwa hal itu mengisyaratkan keseriusan penurunan yang terjadi di pasar properti. (Yetede)









