Pemerintah akan meningkatkan alokasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel pada tahun 2023 mendatang menjadi sekitar Rp 130 triliun. Angka ini naik 30% dari target 2022 sebesar Rp 100 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, penambahan alokasi ini dilakukan seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi di SBN ritel. Menurut dia, pada tahun 2021 dan 2022, banyak masyarakat yang tidak berhasil investasi di SBN ritel karena kehabisan kuota. Alhasil, Kemenkeu harus menutup masa penawaran lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro menilai, target alokasi penerbitan SBN ritel sebesar Rp 130 triliun tergolong realistis. Ia meyakini target tersebut akan tercapai di tahun depan.

Aksi rights issue PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI kebanjiran permintaan. Hal itu tercermin dari penawaran saham rights issue BRIS yang kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,4 kali. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan jumlah saham beredar ( free float ), juga menunjukan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental BSI. “Rights issue diserap oleh investor institusi baik domestik maupun asing serta publik. Terjadi kelebihan permintaan atau atas saham yang diterbitkan sebanyak 1,4 kali pada saat penawaran," terang Hery Gunardi dalam keterangan resminya, Senin (26/12). Pada rights issue ini, Bank Mandiri selaku pemilik 50,83% saham BSI melaksanakan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) miliknya. Sementara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang memiliki 24,85% saham BRIS telah melaksanakan sebagian HMETD atau sebanyak 500 juta saham. Sedangkan bank pelat merah lainnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), masih dalam proses rights issue dengan target dana Rp 4,13 triliun. Jumlah target dana ini sudah mencakup penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2,48 triliun.

Menjelang tutup tahun, bisnis perbankan di Tanah Air masih dinaungi cerlang. Pasokan likuiditas yang sempat tersendat kini direspons dengan permintaan kredit yang meningkat. Selain itu, penggalangan dana pihak ketiga tumbuh di atas realisasi tahun lalu. Dengan dua indikator vital yang masih moncer itu, bank cukup percaya diri bahwa target yang dipatok pada awal tahun ini bahkan berpotensi terlampaui. Situasi itu terlihat dari sisi penyaluran kredit yang masih kuat hingga November 2022 karena ditopang oleh permintaan pembiayaan di kelompok korporasi. Berbagai indikator yang dirilis Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertegas sinyalemen terhadap kemampuan bank dalam menjaga kinerjanya sepanjang tahun ini. Indikator penyaluran kredit, misalnya per November 2022 mampu tumbuh 10,8% year-on-year (YoY). Outstanding kredit bank tercatat Rp6.317,7 triliun. Apalagi, laju kredit itu masih ditopang kemampuan bank dalam mendulang dana pihak ketiga (DPK). Hingga November 2022, kinerja DPK tumbuh 9,4% YoY dengan total Rp7.736,3 triliun. Transmisi suku bunga acuan terhadap aliran dana masyarakat ke sistem perbankan terlihat dari tambahan DPK secara bulanan yang tumbuh signifikan sejak Agustus lalu. (Lihat infografik) Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan kinerja bisnis dan profitabilitas sampai akhir tahun ini akan terjaga. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto, kinerja perseroan masih sesuai dengan rencana bisnis sesuai yang ditetapkan pada awal tahun. “Kami optimistis dapat mempertahankan kinerja positif,” katanya, Senin (26/12).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI optimistis semakin mendapatkan kepercayaan investor lokal dan luar negeri setelah mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) dalam aksi korporasi melalui pemberian hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pihaknya mencatatkan oversubscribed hingga 1,4 kali pada saat penawaran rights issue. Selain itu, aksi korporasi itu berhasil meningkatkan jumlah saham free float sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hery, tingginya permintaan itu menunjukan bahwa investor baik dari dalam maupun luar negeri semakin percaya pada kinerja fundamental emiten perbankan syariah tersebut.Hery menambahkan rights issue yang tengah berproses menuju tahap akhir itu diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dengan tingkat atau rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) mencapai kisaran 20 persen. Dengan begitu, struktur permodalan BSI akan setingkat dengan rata-rata industri perbankan dan juga dapat menopang pertumbuhan pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang semakin bertumbuh pesat.

Gas bumi menjadi komoditas energi yang tengah naik pamor dan digadang-gadang bakal menggeser keberadaan minyak bumi dan batu bara pada masa depan. Tidak dapat dinafikan bahwa gas memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan dua energi berbasis fosil tersebut. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan hingga 2035, komoditas gas masih digunakan untuk menjembatani transisi energi global. Transisi yang dimaksud adalah peralihan dari penggunaa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara menuju pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik diakui memiliki bermacam keunggulan a.l. capacity factor yang cukup tinggi dan menjadi pembangkit listrik base load, biaya investasi per megawatt pun lebih murah dibandingkan dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) juga memproyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia 2050 menjadi sekitar 24%, terbesar kedua setelah EBT. Sepanjang 2012—2021, porsi pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik rata-rata meningkat sekitar 1,50% per tahun.

Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan membuat persyaratan khusus bagi pedagang dari luar negeri melakukan penjualan di marketplace Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan persyaratan khusus itu guna melindungi pelaku UMKM serta meningkatkan konsumsi produk lokal. Dia berharap persyaratan khusus itu masuk dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). “Hal yang kami usulkan pertama adalah pembatasan ritel online. Sekarang ini ritel online bisa langsung menjual produknya dari luar negeri sehingga masuk ke sini,” jelasnya dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kemenkop UKM, Senin (26/12). Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melindungi UMKM, konsumen, dan menjaga agar produk asing tidak menyerbu Indonesia. “Sehingga kami minta di ritel online ditutup. Kalau mau jual di Indonesia, harus buka perusahaan di Indonesia, lalu mereka boleh jual secara online,” imbuh Teten.

Kementerian Kelautan dan Perikanan siap menerapkan skema penangkapan ikan terukur mulai awal tahun depan setelah mendapatkan restu Presiden Joko Widodo melalui penerbitan payung hukum skema baru itu. Periode 2023 merupakan tahun pertaruhan untuk merealisasikan penangkapan ikan terukur di Tanah Air. Alasannya adalah uji coba sistem penangkapan ikan berbasis kuota dan zonasi ditargetkan bisa dimulai 1 Januari 2023. Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pemerintah mewujudkan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Konsep tersebut mentransformasikan pengelolaan perikanan yang selama ini sepenuhnya berbasis input control ke dalam pengelolaan berbasis output control. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan roh dari kebijakan penangkapan ikan secara terukur adalah supaya sumber daya ikan terjaga dengan baik. Dia mengestimasikan potensi sumber daya perikanan di Indonesia mencapai sekitar 12 juta ton per tahun. Bila mengacu teori bahwa ikan yang bisa ditangkap maksimal 80% atau 9,6 juta ton per tahun, dia menjamin populasi ikan tetap bisa terjaga. Program selanjutnya, budi daya perikanan bisa lebih di kedepankan. Trenggono menyatakan terdapat tiga jenis kuota penangkapan ikan terukur yang diberikan kepada pemangku kepentingan di perikanan. Pertama, kuota kepada industri penangkap ikan. Kedua, kuota kepada masyarakat lokal atau pesisir. Ketiga, kuota untuk hobi serta pendidikan dan pelatihan. CEO IOJI Mas Achmad Santosa menilai justru rencana penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang digagas KKP lebih berpihak kepada nelayan kecil yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Indonesia. Menurutnya, kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari lima program Ekonomi Biru yang digagas KKP untuk menjaga kesehatan ekosistem perikanan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Mas Achmad mendukung penuh lima program Ekonomi Biru.

JAKARTA – Aksi korporasi rights issue PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 1,4 kali. Hal ini menunjukan bahwa investor baik dari dalam dan luar negeri semakin percaya terhadap kinerja bank bersandi saham BRIS tersebut. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan free float sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga menunjukan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental perseroan. Pada rights issue ini, Bank Mandiri selaku pemilik 50,83% saham perseroan melaksanakan seluruh HMETD. Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI yang memiliki 24,85% saham BRIS telah melaksanakan sebagian HMETD atau 500 juta saham. “Proses rights issue ini menuju tahap akhir, dan harapannya dapat memperkuat struktur permodalan dengan tingkat CAR sekitar 20%- an. Sehingga selain setingkat dengan rata-rata industri perbankan juga dapat menopang pertumbuhan pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang semakin tumbuh pesat. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun hingga akhir Desember 2022. Dari jumlah tersebut, realisasi penyaluran ke koperasi sektor riil mencapai 24,5% dari target sebesar 15%. "Akhir Desember 2022 sudah terealisasi Rp 1,8 triliun atau 100% tersalurkan. Untuk koperasi sektor riil sudah terealisasi 24,5%. Namun saya belum puas, tahun depan harus lebih tinggi,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023, Senin (26/12/2022). Pemerintah mendorong agar koperasi menjadi inkubator bisnis bagi UMKM. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan LPDB agar menjadi pihak yang memperkuat pendanaan bagi koperasi. Pada saat yang sama, LPDB juga dapat berperan untuk membiayai UMKM. “Karena ini bagian dari arahan Presiden Joko Widodo lewat Menteri Keuangan supaya pembiayaan ini baik KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun LPDB agar memperkuat sektor produksi, supaya kita nggak dikuasai produk impor,” tandas Teten. (Yetede)

JAKARTA, ID – Realisasi investasi di sektor pariwisata telah mencapai US$ 1,8 miliar atau setara Rp 28,13 triliun hingga akhir September 2022, sekitar 75% dari target yang ditetapkan pemerintah. Investasi tersebut tersebar di berbagai destinasi wisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Indonesia. "Target investasi pariwisata 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah US$ 2,42 miliar. Dan posisi September sudah US$ 1,8 miliar, jadi hampir mencapai target,” kata Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Oni Yulfian dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Senin (26/12/2022). Pemerintah terus memacu investasi di sektor pariwisata, terutama di lima destinasi super prioritas (DSP) dan delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata. Kelima DSP tersebut adalah Danau Toba, Sumatera Utara; Borobudur, Jawa Tengah; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; dan Likupang, Sulawesi Utara.  (Yetede)