JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) berancang-ancang mengerek tarif transaksi  kendaraan di 15 ruas jalan tol pada bulan ini di tengah tinggi inflasi. Selain tak diikuti peningkatan layanan, koordinator Indonesian Toll Road Wacth, Deddy Herlambang, mengatakan belum ada pembaruan aspek standar layanan minimal (SPM) sebagai salah satu pertimbangan kenaikan tarif tol. Standar tersebut masih berlandaskan aturan  yang disusun pada 2014. Padahal, kata dia, arus penggunaan jalan dan karakter pengguna jalan tol terus berkembang selama hampir satu dekade. "Tak logis karena SPM tak pernah naik kelas, tapi tarif terus naik per dua tahun," kata Deddy kepada Tempo, kemarin, 11 Januari 2023. " saharusnya poin SPM ditambah agar penilaian semakin ketat" Kenaikan tarif tol berbasis inflasi ini didasari evaluasi dua tahunan yang diatur dalam Pasal 48 ayat 23 Tahun 2022 tentang Jalan. (Yetede)

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakin nilai investasi untuk  proyek jalan tol pada tahun ini masih cukup besar. Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja, mengatakan terdapat sekitar Rp 62 triliun komitmen investasi yang baru masuk pada tahun ini. Nanti kalau sudah financial close dan mulai konstruksi, kita bisa hitung sebagai realisasi investasi," ujar Endra saat dihubungi Tempo, kemarin, 11 Januari 2023. Selain Rp 62 triliun komiten investasi tersebut, Kementerian PURP mencatat saat ini  realisasi investasi jalan tol yang sudah masuk tahap konstruksi mencapai Rp458,6 triliun. Nilai tersebut diguyur untuk 28 ruas jalan tol, seperti jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Sumedang-Dawuan-Jalan tol Yogyakarta-Bawen, jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu. (Yetede)

Menlu Retno LP Marsudi memaparkan fokus keketuaan ASEAN plus empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang akan dijalani sepanjang tahun 2023. Tantangan global diakui semakin berat. Meski demikian, dengan cara pandang positif, kerja sama, dan paradigma kolaborasi, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2023 di Jakarta, Rabu (11/1) Retno yakin Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan kepemimpinannya dalam diplomasi di panggung global. Setelah dinilai sukses menjalankan keketuaan G20 pada 2022, Indonesia akan memfokuskan diplomasi pada 2023 dengan menjadi ketua ASEAN. Selain itu, ada empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang dipaparkan Retno, yakni penguatan diplomasi kedaulatan, memperkuat diplomasi pelindungan, memajukan kerja sama ekonomi, serta menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Retno juga mencanangkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Sebelumnya, Indonesia sudah empat kali menduduki posisi itu, termasuk terakhir pada 2019-2020.

”Tantangan dunia di tahun 2023 akan semakin berat. Ketidakpastian global dan situasi geopolitik akan semakin berat. Ketidakpastian global dan situasi geopolitik yang dinamis masih akan menjadi karakteristik dunia. Rivalitas antarkekuatan besar juga terus menajam,” kata Retno. Mengutip prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 % tahun lalu menjadi 2,7 % tahun ini, Retno menggaris bawahi soal situasi tahun 2023. Berkaca dari sukses keketuaan G20 di tengah situasi yang tidak menentu, ia menyatakan, Indonesia telah membuktikan bahwa persahabatan dan kolaborasi mampu mengatasi situasi sulit itu. ”Di tengah tantangan dunia yang semakin sulit ini, cara pandang positif, kerja sama, dan optimisme justru semakin diperlukan. Cara pandang inilah yang akan digunakan Indonesia dalam menjalankan keketuaan di ASEAN tahun ini,” ujar Retno. Di bawah Indonesia, keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Retno mengungkapkan, saat memimpin ASEAN, Indonesia ingin menjadikan organisasi regional ini tangguh, menjadi barometer kerja sama yang bisa berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan serta, lebih jauh, kesejahteraan global. (Yoga)

Indonesia terus berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian Timor Leste sebagai salah satu bagian dari peta jalan keanggotaan negara tersebut di ASEAN. Walaupun secara prinsip negara-negara anggota ASEAN telah menerima Timor Leste, ada hal yang harus dipenuhi Timor Leste sebelum secara resmi bergabung. Hal itu dibahas dalam pertemuan bilateral Menlu Retno Marsudi dengan Menlu dan Kerja Sama Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno di Jakarta, Rabu (11/1). Pertemuan tersebut berlangsung setelah Retno menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2023.

Dalam pertemuan itu, dibahas tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan Kawasan Industri Bersama. Untuk memperlancar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industry itu, keduanya sepakat mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Trade Zone di dalam kawasan industri perbatasan, yang terletak antara Distrik Oecusse dan Provinsi NTT. Keduanya juga membahas pentingnya percepatan penyelesaian perjanjian investasi bilateral dan nota kesepahaman tentang komunikasi dan informatika. Retno dan Reis Magno sepakat perjanjian-perjanjian itu diupayakan diselesaikan pada tahun ini agar bisa segera ditandatangani oleh Perdana Menteri Timor Leste. (Yoga)

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia 2023 turun tajam menjadi 1,7 % dari semula 3 %. Meski demikian, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh positif 4,8 %. Untuk menjaga ekonomi domestik dari efek tekanan global, fleksibilitas pengelolaan fiskal dibutuhkan di tengah berlanjutnya tren pengetatan moneter. Laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2023 yang dirilis Bank Dunia, Selasa (10/1) menilai, risiko resesi global akan makin nyata tahun ini. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 pun dipangkas dari proyeksi laporan sebelumnya pada Juni 2022 sebesar 3 % menjadi 1,7 %. Jika terjadi, ini akan menjadi pertama kalinya dalam 80 tahun terakhir dunia mengalami resesi dua kali dalam satu dekade. Inflasi yang meroket, kenaikan suku bunga tinggi, laju investasi yang merosot, dan disrupsi ekonomi akibat invasi Rusia ke Ukraina menambah risiko pelambatan. Untuk saat ini, ekonomi negara maju terkena imbas pelambatan paling signifikan, dengan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 95 %. Pelambatan di negara berkembang diyakini tidak sedrastis di negara maju, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dipangkas 70 %. Namun, dampak yang dirasakan bakal lebih panjang.

Pada akhir 2024, level pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan berada 6 % di bawah kondisi prapandemi, meski kondisi ekonomi global pada titik itu diperkirakan mulai membaik. ”Negara berkembang akan menghadapi pelambatan ekonomi yang panjang akibat beban utang dan investasi yang melemah. Apalagi, aliran modal global akan lebih banyak terserap ke negara maju yang juga sedang menghadapi krisis kenaikan suku bunga dan beban utang tinggi,” kata Presiden World Bank Group David Malpass dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (11/1). Di tengah gejolak itu, Indonesia masih diyakini tumbuh positif di level 4,8 %, sama dengan proyeksi versi Desember 2022, meski melambat dari proyeksi versi Juni 2022, yaitu 5,2 %. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, membenarkan, daya tahan ekonomi Indonesia terhitung kuat, khususnya selama konsumsi rumah tangga bisa terus terjaga. Namun, potensi efek pelambatan ekonomi global itu tetap perlu diwaspadai. Pertama, kenaikan inflasi bisa berlanjut di dalam negeri akibat efek tingginya inflasi di AS. Kebijakan pengetatan moneter AS untuk mengontrol inflasi di negara itu akan berdampak pada kenaikan suku bunga acuan oleh BI. Selain itu, lesunya ekonomi C ina selaku mitra dagang utama Indonesia akan berdampak pada penurunan kinerja ekspor serta melandainya harga komoditas yang selama ini memberi ”keuntungan” bagi perekonomian Indonesia. (Yoga)

Morela Hernandez dan kawan-kawan membuat riset tentang situasi yang kadang membuat tidak nyaman, tetapi penting dalam pengambilan keputusan. Riset yang dimuat dalam MIT Sloan Management Review, Desember 2022, menyarankan para eksekutif untuk mempertimbangkan  ketidaknyaman dalam pengambilan keputusan. Pembuat keputusan sering kali ingin melepaskan diri dari ketidaknyamanan psikologis. Mereka ingin melepaskan salah satu bentuk ketidaknyamanan, yaitu ambivalensi, dengan membuat pilihan secepat mungkin. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami ambivalensi tidak selalu bisa mengidentifikasi dengan benar apa yang menyebabkan konflik, semisal antara emosi positif dan negatif. Menyadari keadaan ini, ambivalensi yang teridentifikasi dapat mengarahkan kita pada pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Naomi B Rothman dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul ”Embracing the Power of Ambivalence” di Harvard Business Review beberapa waktu yang lalu menyebutkan, dalam menghadapi ketidakpastian tentang masa depan, banyak karyawan mungkin telah memupuk ambivalensi emosional, berupa perasaan campur aduk. Situasi seperti itu muncul saat menghadapi masalah seperti kemunduran prestasi kerja dan rintangan dalam pekerjaan yang dialami. Akan tetapi, penelitian mereka menunjukkan bahwa ambivalensi emosional juga dapat membuat orang lebih mudah beradaptasi karena membantu  mereka memikirkan berbagai hal dengan cara yang lebih fleksibel. Situasi itu juga memungkinkan mereka menemukan cara alternatif untuk mendekati sebuah masalah. Menurut Rothman, pemimpin dapat menggunakan pendekatan yang diilhami oleh wawancara motivasi untuk membantu karyawan mengeksplorasi sisi positif dan negative dari suatu masalah sehingga ketidaknyamanan emosi malah memberi dampak baik. Ketidaknyamanan tak perlu dihindari, tetapi dicari manfaatnya dan kemudian diselesaikan ketika berpotensi merusak dan merugikan semua pihak. (Yoga

Pemerintah memproyeksikan ekspor Indonesia tetap tumbuh pada 2023 kendati mengalami perlambatan. Peningkatan ekspor diharapkan juga memperkuat cadangan devisa negara. Oleh karena itu, pengaturan devisa yang parkir di dalam negeri akan diubah. Hal ini dibahas dalam rapat terbatas terkait evaluasi ekspor Indonesia 2022 yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, Rabu (11/1) di Jakarta. Dalam keterangan seusai rapat, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, nilai ekspor Indonesia pada 2022 meningkat cukup tinggi. Sampai November 2022, nilai ekspor Indonesia 268 miliar USD.

Peningkatan ini terjadi atas kontribusi beberapa komoditas utama, seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan CPO. Negara tujuan ekspor Indonesia masih didominasi China dan AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke China sampai November mencapai 57,7 miliar USD, sedangkan ke AS sebesar 26,1 miliar USD. India kini masuk sebagai salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai sampai November 2022 sebesar 21,6 miliar USD. Selain itu, masih ada Jepang dengan nilai ekspor 21,1 miliar USD. Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Uni Eropa 19,6 miliar USD. Ke depan, menurut Airlangga, diharapkan negosiasi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) bisa segera diselesaikan supaya hambatan tarif untuk beberapa komoditas bisa diatasi. (Yoga)

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) membidik pembiayaan untuk pengadaan kapal ikan berukuran 30 gros ton (GT). Direktur Badan Layanan Umum LPMUKP I Nengah Putra Winata, di Jakarta, Rabu (11/1), mengemukakan, pembiayaan difokuskan bagi koperasi-koperasi perikanan agar memperoleh kuota tangkapan di zona industri dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur. (Yoga)

Survei yang dilakukan The Trade Desk bersama lembaga riset YouGov terhadap lebih dari 2.000 penduduk Indonesia pada November 2022 menunjukkan bahwa 88 % masyarakat yang disurvei berencana berbelanja di bulan Ramadhan tahun ini. Lebih dari 53 % responden berencana membelanjakan dana tunjangan hari raya (THR) secara daring dibandingkan menabungkannya. Hal ini disampaikan oleh General Manager The Trade Desk Purnomo Kristanto, Rabu (11/1) di Jakarta. (Yoga)

Pemerintah menyetujui rencana pengembangan lapangan migas di Wilayah Kerja Tuna, Laut Natuna Utara, Provinsi Kepri. Langkah pemerintah yang mengabaikan protes China terkait kegiatan hulu migas di perairan perbatasan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan warga Natuna. Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Rabu (11/1) menyatakan, pemerintah dan warga Natuna mendukung rencana pengembangan (plan of development/POD) di Wilayah Kerja (WK) Tuna yang akan dioperasikan perusahaan asal Inggris, Premier Oil. Peningkatan kegiatan hulu migas itu dinilai semakin mempertegas hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara (LNU). ”Salah satu cara untuk melindungi Natuna adalah memperbanyak investasi asing. Dengan begitu, akan semakin banyak negara yang terlibat menjaga Natuna saat ada pihak yang mau mengganggu hak berdaulat Indonesia,” kata Rodhial saat dihubungi dari Batam.

Pada Agustus-Oktober 2021,kapal survei China, Haiyang Dizhi 10, terpantau beroperasi di LNU. Kapal itu diduga menggelar riset bawah laut di  sekitar lapangan migas WK Tuna dan WK Natuna Timur. Tak berselang lama, China mengirim nota diplomatik untuk memprotes Indonesia yang melakukan pengeboran migas di LNU. Protes itu diabaikan pemerintah karena Indonesia tidak pernah mengakui Sembilan Garis Putus yang diklaim China di Laut China Selatan. Pada 28 Desember lalu, Kementerian ESDM mengumumkan bahwa Blue Sky menjadi pemenang lelang WK Paus di lepas pantai Natuna Timur. Estimasi gas bumi di sana sebesar 2,5 triliun kaki kubik (TCF). Pada Senin (2/1), SKK Migas mengumumkan pemerintah telah menyetujui rencana pengembangan di WK Tuna. Pemerintah diperkirakan akan memperoleh hingga Rp 18,4 triliun. (Yoga)