GGRM Suntik Rp 7 Triliun ke Anak Usaha Bidang Jalan Tol
PT Gudang Garam Tbk (GGRM) nampak semakin serius melakukan diversifikasi bisnis. Kali ini, GGRM menyuntik modal Rp 7 triliun kepada anak usahanya yang bergerak di bisnis infrastruktur jalan, yakni PT Surya Kerta Agung (SKA).
Menilik keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/1), total modal yang disetor GGRM ke Surya Kerta Agung sebanyak 7 juta saham. Sayangnya, manajemen GGRM belum menyebutkan dengan gamblang tujuan dan maksud dari penambahan modal ini.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, diversifikasi GGRM ke segmen infrastruktur jalan bisa berdampak baik ke kinerja emiten. Hanya saja, hasil dari diversifikasi ini baru akan terlihat dalam jangka panjang. Diversifikasi bisnis GGRM bisa berkontribusi positif di tengah kondisi industri rokok yang selalu terhimpit kenaikan cukai rokok.
OJK Memproses Merger Chubb Life dan Cigna
Tentakel bisnis Chubb Life Indonesia semakin meluas. Itu sejalan dengan rencana PT Chubb Life Insurance Indonesia untuk melakukan penggabungan usaha dengan PT Asuransi Cigna.
Rencana tersebut bakal terlaksana selangkah lagi. Chubb Life tinggal menunggu persetujuan merger dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK, Bambang W. Budiawan menjelaskan, terkait persetujuan merger tersebut. Sedang berproses, ujarnya singkat kepada KONTAN, Selasa (10/1).
Dalam hal ini, Chubb Life Indonesia akan menjadi entitas yang menerima penggabungan. Sebagai akibat dari penggabungan, Asuransi Cigna akan berakhir demi hukum, tanpa harus didahului dengan likuidasi.
DISKON BLUE CHIPS AWAL TAHUN
Pasar saham yang lunglai pada awal tahun ini tak kuasa menahan indeks harga saham gabungan (IHSG) tergelincir ke zona merah. Kendati demikian, fase koreksi itu justru membuka peluang bagi investor untuk berbelanja saham blue chips dengan harga ‘diskon’. Sepanjang 2-10 Januari 2023, IHSG merosot 3,33% dan parkir di level 6.622,5. Performa itu menjadi yang paling boncos di antara negara-negara Asia Pasific yang mayoritas menghijau dipimpin oleh bursa Hong Kong dan Korea Selatan yang melompat masing-masing sebesar 7,84% dan 5,14% sejak awal tahun ini. Indeks komposit yang menukik dipicu oleh pelemahan harga saham-saham emiten berkapitalisasi pasar besar dan arus keluar modal asing yang sudah membukukan net sell Rp2,85 triliun. Fase bearish saham-saham blue chips juga menekan manuver indeks LQ45 dan IDX30 yang berturut-turut mengalami penurunan 3,85% dan 3,95% hingga Selasa (10/1). Tren koreksi saham itu berimbas terhadap indikator valuasi saham-saham konstituen IDX30 mayoritas bergerak turun. Berdasarkan data Bloomberg, 19 saham emiten IDX30 saat ini diperdagangkan dengan price to earnings ratio (PER) di bawah rata-rata PER dalam 5 tahun atau relatif murah. Menurut Head of Equity Research and Strategy Mandiri Sekuritas Adrian Joezer, pelemahan IHSG tidak lepas dari aksi investor asing yang melakukan rotasi dengan mengalihkan dana ke pasar Asia bagian utara, terutama China. Data yang dihimpun Mandiri Sekuritas memperlihatkan aliran keluar dana asing juga dialami bursa saham Malaysia dan Filipina. Adrian mengatakan turunnya harga saham blue chips bisa menjadi momentum bagi investor untuk melakukan akumulasi atau buy on weakness. Senada, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan investor dapat melakukan cicil beli terhadap saham blue chips dengan acuan valuasi di bawah rata-rata PER 5 tahun.
Proyek Smelter & Berkah Kelistrikan Nasional
Penyetopan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara pun membuat pasokan listrik dari PLN sebagai alternatif di tengah masih tingginya investasi untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri. Terlebih, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menganjurkan pelaku industri smelter untuk mengambil listrik dari PLN, dan menjadikan opsi membangun pembangkit listrik mandiri sebagai opsi terakhir. Hal itu pun sesuai dengan amanat transisi energi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang percepatan Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, memastikan kesiapan perseroan dalam menyiapkan infrastruktur kelistrikan guna menopang proyek penghiliran yang akan berlangsung di berbagai wilayah di Nusantara. Selama ini, PLN juga tercatat memiliki reputasi yang baik dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk smelter. Misalnya, pada awal 2023 perusahaan melaksanakan pengisian tegangan pertama Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Bukuan dan PT Kalimantan Ferro Industry (KFI). Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroan bakal lebih hati-hati dalam menghitung penambahan daya terpasang untuk mendukung operasi smelter di Tanah Air. Alasannya, apabila perhitungannya meleset dengan realisasi investasi smelter justru akan memperlebar kondisi kelebihan pasokan atau over supply listrik yang terjadi belakangan.
PROSPEK ASET KEUANGAN : SURAT UTANG UNGGULI SAHAM
Tren dana keluar asing selama 2 tahun terakhir di pasar surat utang diperkirakan berakhir dan menggeser saham sebagai aset keuangan berperforma prima pada 2023.
Pasar saham menutup tahun 2022 dengan dana asing sebesar Rp60 triliun, sedangkan pasar surat utang kehilangan dana asing sebesar Rp129,16 triliun. Namun, pada 2023 cerita menjadi berbeda. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengemukakan pasar obligasi Indonesia cenderung memiliki daya tahan kuat pada 2022, terlepas dari tren kenaikan suku bunga agresif. Hal ini tecermin dari pertumbuhan pasar obligasi sebesar 3,5% secara tahunan.Pada 2023, Handy mengatakan pasar obligasi memiliki prospek positif karena tekanan dari risiko inflasi telah bergeser ke potensi perlambatan ekonomi dunia. Dalam hal perekonomian terkontraksi, Handy mengatakan investasi pada obligasi cenderung menunjukkan kinerja positif dengan asumsi imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun mencapai 6,8% pada 2023.
“Return investasi obligasi bisa mencapai 25% dalam dua tahun ke depan yang berasal dari pendapatan bunga dan capital gainnya. Kalau ternyata IHSG bisa tumbuh di atas itu, tentunya IHSG lebih bagus. Namun, jika tidak, obligasi lebih baik,” katanya.Ekspektasi inflasi pada 2023 bakal lebih rendah karena puncaknya telah tecapai yakni 5,51% secara tahunan pada Desember 2022.
PENAIKAN TARIF TOL JAKARTA—CIKAMPEK : MTI & YLKI Merespons Berbeda
Wakil masyarakat merespons beragam rencana Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menaikkan tarif Jalan Tol Jakarta—Cikampek. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai rencana penaikan tarif tol Jakarta—Cikampek (Japek) itu wajar dengan catatan perlu dibarengi peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung. “Selama memenuhi syarat memang harus naik,” katanya, Selasa (10/1). Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 2/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan mengatur evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali. Penyesuaian tarif tol dilakukan berdasarkan pengaruh laju inflasi, dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Dia melanjutkan operator sebuah ruas tol tentu tidak akan menaikkan tarif tanpa perhitungan. Operator jalan tol, imbuhnya, pasti akan memperhatikan banyak aspek sebelum menentukan besaran kenaikan, seperti adanya potensi resesi, tingkat inflasi dan lainnya. Djoko berharap penyesuaian tarif ini juga dibarengi dengan peningkatan layanan dari PT Jasamarga Transjawa Tol selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tol itu. Dia menuturkan tol Jakarta—Cikampek termasuk dalam jalur premium mengingat tingginya volume kendaraan yang melintas pada jalan ini.
Kebijakan untuk Cegah PHK Dinilai Mendesak
PHK masih merebak, terutama di sektor industri padat karya berorientasi ekspor. Pencegahan gelombang PHK dinilai mendesak. Solusi preventif itu perlu menyasar aspek ketenagakerjaan dan kelangsungan industri. ”Melihat fenomena PHK harus dari dua sisi, yaitu mencegah agar tidak merebak dan saat PHK telanjur terjadi. Pemerintah tetap perlu mengeluarkan insentif bagi pekerja dan pengusaha. Namun, hal yang lebih penting sekarang adalah mengeluarkan upaya preventif agar jangan sampai gelombang PHK merebak tahun 2023,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (10/1) di Jakarta. Insentif pencegahan bisa menyasar ongkos produksi dan diberikan kepada pengusaha saat memulai tahap produksi. Dengan demikian, insentif pemerintah bukan melulu berupa pengurangan pajak pada pascaproduksi. Syarat mengakses insentif juga dipermudah agar banyak pengusaha bisa memanfaatkan. Adapun insentif bagi pekerja, seperti program Kartu Prakerja, seharusnya tetap digencarkan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, tidak semua industri padat karya berorientasi ekspor. Di tengah tekanan ekonomi global, ada sejumlah industry padat karya berorientasi ekspor yang bertahan. Ada pula yang sebaliknya. Kemenaker sedang mengkaji peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk mengatasi fenomena itu. Senior Program Officer Organisasi Buruh Internasional (ILO) Lusiani Julia menyampaikan, konvensi internasional tidak mengenal prinsip no work no pay (upah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan). Akan tetapi, praktik atas prinsip itu sudah terjadi di beberapa negara. Dia berpendapat, langkah terbaik menghadapi isu resesi ekonomi global yang berdampak ke industri padat karya orientasi ekspor masih berupa dialog sosial untuk mencari cara mencegah PHK, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun industri. (Yoga)
Disparitas Harga di Wilayah Timur Mulai Turun
Program Gerai Maritim PemanfaatanTol Laut dapat semakin menurunkan disparitas harga pangan dan barang penting di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk memperluas jangkauan dan semakin menekan disparitas, pemerintah tidak hanya menambah trayek tol laut, tetapi juga akan memperkuat sentra logistik dan menambah jenis barang. Sejumlah persoalan masih membayangi implementasi tol laut. Selain belum optimalnya muatan balik, infrastruktur bongkar muat barang di sejumlah daerah masih belum memadai. Plt. Dirjenl Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri, Selasa (10/1) mengatakan, selama 2022, program Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut mampu menekan disparitas harga pangan pokok dan barang penting dengan rata-rata penurunan 12,18 %. Hal itu terutama terjadi di sejumlah daerah di Papua, Maluku, dan NTT. Penurunan harga tertinggi, sebesar 50 %, terjadi pada komoditas tepung terigu di Kabupaten Supiori, Papua, dari Rp 20.000 per kg menjadi Rp 10.000 per kg.
Harga bawang merah di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, turun 46,15 % dari Rp 65.000 per kg menjadi Rp 35.000 per kg. Di Kabupaten Sabu Raijua, NTT, harga minyak goreng turun 44 % dari Rp 25.000 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. ”Pengaruh terhadap penurunan harga dan disparitas harga akan lebih nyata jika volume barang yang diangkut menggunakan tol laut semakin besar. Semakin banyak barang, semakin lebih besar pengaruhnya pada pasokan dan harga barang tersebut di wilayah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan (3TP),” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Pada 2023, pemerintah menambah rute tol laut menjadi 39 trayek dari 34 trayek pada 2022, berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla No KP-DJPL 678 Tahun 2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2023. (Yoga)
Keterlibatan Petani Kunci Pacu Produksi Gula
Upaya mendongkrak produksi gula konsumsi membutuhkan keterlibatan petani tebu. Perannya menopang suplai bahan baku. Namun, pendampingan di sisi teknis budidaya, permodalan, dan jaminan penyerapan diperlukan agar tujuan tercapai. Dirut PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) MohammadAbdul Ghani menilai, petani berperan strategis dalam peningkatan produksi gula nasional. PTPN III merupakan induk BUMN perkebunan yang membawahkan 13 PTPN. ”Dua tahun terakhir, produksi tebu meningkat dari 11 juta ton jadi 13,5 juta ton. Kami menyerap (tebu) produksinya dan membantunya mendapatkan kredit usaha (KUR) yang tahun lalu totalnya Rp 2 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 600 miliar,” katanya saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Selasa (10/1). Ghani memaparkan target produksi gula PTPN III pada 2026 sebesar 2,1 juta ton, 2,5 kali lipat produksi saat ini 768.000 ton. Guna mencapai target itu, belanja modal yang dibutuhkan sepanjang 2021-2026 diperkirakan Rp 16 triliun. PTPN III berencana mengubah struktur anak usaha dengan membentuk PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co yang menyatukan sejumlah PTPN yang berfokus pada perkebunan tebu dan produksi gula.
”Dari 65.000 hektar lahan tebu yang kami kelola, ada 6.000 hektar yang (produktivitasnya) sudah mencapai 8 ton per hektar setara gula. Kami ingin mereplikasinya (dari wilayah PTPN satu ke lainnya), dengan memberikan bantuan bibit. Kami juga ingin melakukan bongkar ratun empat tahun sekali,” ujarnya. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, upaya mendongkrak produksi gula mesti memperhatikan petani. Dia memperkirakan petani akan kehilangan pendapatan untuk sementara waktu, misalnya saat bongkar ratun. ”Perusahaan perlu menyiapkan strategi komunikasi untuk memperoleh kesediaan petani,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen berharap gula petani tahun ini dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Menurut dia, imporgula pada 2022 berlebihan. Karena itu, petani meminta pemerintah tak berlebihan mengimpor gula tahun ini. (Yoga)
Pajak Natura Baru Berlaku Semester Kedua
Pemotongan pajak atas natura dan kenikmatan yang diterima karyawan dari perusahaan baru berlaku pada semester II tahun ini. Implementasinya menunggu pemerintah merampungkan penyusunan peraturan teknis terkait obyek pajak penghasilan itu agar tidak ada salah pemotongan akibat peraturan yang rancu. Rancangan permenkeu (PMK) itu akan mengatur lebih detail tentang pengecualian jenis natura dan kenikmatan yang tidak dikenai pajak serta batasan nilai natura yang termasuk obyek pajak. Natura dan kenikmatan itu adalah imbalan selain uang dalam bentuk barang atau fasilitas tertentu yang diterima pegawai dari perusahaan tempatnya bekerja. Menurut Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, Selasa (10/1) pemerintah akan memberi masa transisi 3-6 bulan sebelum menerapkan pajak atas natura. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas natura diperkirakan baru dimulai pada semester II-2023. Imbalan natura dan kenikmatan yang diterima karyawan sepanjang 2022 otomatis tidak dikenai pemotongan pajak oleh perusahaan.
”Akan ada masa transisi karena PMK belum terbit dan butuh sosialisasi. Semester I ini kami selesaikan detail peraturannya supaya perusahaan paham mana yang bisa dipotong dan mana yang tidak agar tidak salah potong,” kata Suryo dalam konferensi pers di Jakarta. PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang baru diterbitkan akhir tahun lalu mengatur, karyawan wajib menghitung dan membayar sendiri PPh terutang atas natura dan kenikmatan yang mereka terima sepanjang 2022. Pajak itu wajib dibayarkan dan dilaporkan paling lambat 31 Maret 2023 saat jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2022. Sementara mulai 1 Januari 2023, perusahaan wajib memotong secara langsung PPh atas imbalan natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan, pajak atas natura yang diterima selama masa transisi (periode Januari-Juni 2023) dapat dihitung dan dilaporkan sendiri oleh karyawan dalam SPT tahunan 2023 yang disetorkan Maret 2024. Pemotongan langsung oleh perusahaan baru dimulai Juli 2023.”Misalnya, kalau semester ini saya dapat membership golf dari perusahaan, saya laporkan sendiri di SPT tahunan saya nanti di 2024. Tapi, kalau terimanya Agustus 2023, perusahaan yang memasukkan fasilitas golf itu sebagai penghasilan saya, yang langsung dipotong pajak,” katanya. (Yoga)









