JAKARTA - Dedolarisasi membawa dampak positif bagi pergerakan kurs non-dolar Amerika Serikat. Permintaan akan dolar AS menjadi lebih rendah karena transaksi perdagangan global menjadikan mata uang lokal sebagai preferensi kurs utama, khususnya dalam hubungan bilateral. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menuturkan dedolarisasi melemahkan kurs dolar AS dan memperkuat mata uang domestik, termasuk rupiah. “Rupiah diperkirakan menguat di kisaran 14.500-14.750 per dolar AS hingga akhir tahun nanti,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Penguatan mata uang negara-negara berkembang, di sisi lain, memberikan peluang penguatan impor barang-barang modal. Harga produk barang dan jasa asal AS pun akan menjadi lebih murah sehingga ikut membawa dinamika dalam persaingan perdagangan di pasar global.

Piter melanjutkan, dominasi dolar AS kian goyah kala sejumlah negara dengan ekonomi kuat melempar wacana untuk membentuk mata uang bersama, di antaranya Cina, Rusia, India, dan Brasil. “Mata uang bersama ini diyakini akan menggoyang posisi dolar sebagai mata uang utama dunia.” Sebagaimana diketahui, ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina menjadi momentum bagi banyak negara yang berseberangan dengan Amerika untuk meninggalkan dolar AS dan membuat poros tandingan. (Yetede)

Ada dua problem krusial yang membelit BUMN Karya hingga kini. Pertama, tumpukan utang yang bisa merongrong fundamental bisnis perusahaan. Kedua, persoalan tata kelola (GCG) yang berujung ke kasus korupsi. Kasus teranyar, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Destiawan Soewardjono, menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dia diduga terlibat dalam perkara korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari sejumlah bank. Destiawan menjabat Direktur Utama WSKT sejak tiga tahun terakhir hingga saat ini. Bersamaan dengan krisis tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka wacana konsolidasi BUMN Karya. Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan sembilan perusahaan karya pelat merah menjadi hanya empat perusahaan. Dia mengklaim konsolidasi BUMN Karya tak menghambat proyek yang sedang digarap. Dus, ada dua opsi skema konsolidasi, yakni merger dan sistem kepemilikan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, saat ini rencana konsolidasi BUMN Karya masih digodok. Dia belum bisa membeberkan identitas BUMN Karya yang hendak dikonsolidasi, skema maupun informasi lainnya. Sejumlah pihak menyoroti rencana pemerintah mengonsolidasikan BUMN Karya. Intinya, langkah konsolidasi tak cukup menyelesaikan persoalan fundamental di BUMN Karya. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, konsolidasi BUMN bukan obat mujarab segala jenis penyakit yang menjangkiti sebagian BUMN Karya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad berpendapat, konsolidasi BUMN Karya juga tak luput dari sejumlah tantangan. Salah satunya terkait perbedaan kultur perusahaan. "Menurut saya mau tak mau good corporate governance harus dilakukan, tapi ada semacam kontrol sistem, intelijen dan sebagainya di internal yang memang harus ada, ini sering kali kelupaan," kata dia, kemarin.

Sejumlah aturan teknis di sektor perpajakan yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum juga terbit hingga saat ini. Padahal, aturan teknis tersebut dibutuhkan untuk menopang target penerimaan pajak di tahun ini. Beleid yang belum juga terbit tersebut antara lain aturan teknis pajak natura, pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lokal, dan aturan teknis lainnya. Terutama yang berada di bawah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, semakin lambat pemerintah melakukan penerbitan aturan teknis tersebut, maka semakin kecil peluang yang dimilikinya untuk meningkatkan percepatan aktivitas ekonomi, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Kalangan dunia usaha juga berharap regulasi teknis tersebut bisa segera terbit. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, kalangan dunia usaha tengah menantikan sejumlah aturan yang sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan tersebut. Sarman berharap, Kementerian Keuangan bisa bergerak cepat menyelesaikan aturan teknis yang belum juga rampung tersebut. Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat, aturan teknis perpajakan yang belum terbit itu sangat penting buat menggali sumber penerimaan pajak baru tahun ini. Tentu, lambannya proses regulasi itu bakal berdampak terhadap penerimaan pajak.

Aksi penambahan modal pelaku industri perbankan di Tanah Air berlanjut di tahun 2023. Bedanya, jika tahun lalu aksi korporasi itu merupakan cara memenuhi ketentuan modal inti minimum, kali ini tujuannya adalah untuk memperkuat permodalan agar lebih lincah melancarkan ekspansi. Sebut saja misalnya KB Bukopin Tbk (BBKP) yang akan menggelar aksi rights issue dengan target perolehan dana hingga Rp 12 triliun. BBKP akan merilis maksimal 120 miliar saham baru dengan nominal Rp 100 per saham. Investor Relation BBKP I Putu Adi Saputra menyatakan, Kookmin Bank selaku pemegang saham pengendali akan bertindak sebagai pembeli siaga dan berkomitmen memborong 100% saham baru BBKP. BBKP akan mengalokasikan dana rights issue untuk memperkuat permodalan anak usaha, dan mendukung ekspansi kredit di semua segmen. Selain BBKP, Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) akan merilis 14,72 miliar saham baru dengan nominal Rp 250 per saham, setara 41,87% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana yang dibidik sekitar Rp 3,68 triliun. Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) membidik dana rights issue Rp 1,38 triliun pada pertengahan tahun ini. Namun, IBK selaku pengendali  hanya akan mengeksekusi sebagian haknya dan sisanya dialihkan ke PT Bumi Indawa Niaga (BIN). Selepas rights issue , modal inti AGRS akan naik menjadi Rp 5,3 triliun.

Bukan perkara mudah bagi para nasabah korban kasus polis palsu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (MISG Life) mendapatkan kembali dananya. Meski nasabah telah mengantongi kemenangan atas dua gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manado, namun MISG Life dan Swita Glorite Supit melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya banding. Dua perkara tersebut tercatat dengan nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mnd dan 61/Pdt.G/2022/PN Mnd. Majelis hakim pada kedua perkara itu, telah memutuskan MISG Life, Swita dan Veike Alma Angelique Wakary membayar kerugian nasabah secara tanggung renteng. Perkara tersebut pun kini ditangani Pengadilan Tinggi Manado. Pihak MSIG Life menyatakan melakukan upaya banding, karena menilai dirinya juga merupakan korban dari aksi eks karyawannya tersebut. "Kami juga sebagai korban dan kami akan memperjuangkan hak kami," ujar Lukman Auliadi Head of Customer & Marketing PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Salah seorang korban berinisial JT kepada KONTAN mengatakan pada 17 April 2023 sejatinya telah berlangsung audiensi dengan pihak MSIG Life. MSIG Life, kata JT, disebut menawarkan ganti rugi senilai Rp 6,9 miliar dari total kerugian Rp 133 miliar. Tentu saja tawaran itu langsung ditolak para nasabah.

Federal Reserve alias The Fed seolah tak pernah berhenti menghentak pasar keuangan dunia. Termutakhir, pada Kamis (4/5), Bank Sentral Amerika Serikat (AS) itu kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25% untuk mengamankan inflasi. Kendati sinyal kenaikan suku bunga acuan telah muncul jauh-jauh hari, pengetatan moneter tersebut tetap bikin negara lain ketar-ketir. Sebab, makin tinggi suku bunga acuan di Negeri Paman Sam, akan mendorong keluar­nya modal asing dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Impaknya, nilai tukar pun kian rentan. Untungnya, Indonesia diproyeksikan memiliki imunitas yang tinggi, baik dari sisi pasar keuangan maupun ekonomi secara keseluruhan. Alasannya, baik otoritas fiskal dan bank sentral telah melakukan respons dini. Bank Indonesia (BI) misalnya, telah mengerek suku bunga acuan dengan agresif sejak Agustus 2022. Pun Kementerian Keuangan yang mengutak-atik postur fiskal untuk menebalkan bantalan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui Bisnis di sela-sela Pertemuan Tahunan Ke-56 ADB di Incheon, Korea Selatan, Kamis (4/5), mengatakan aksi The Fed tak memberikan hentakan keras bagi ekonomi nasional. Meski begitu, pemerintah terus memantau kesenjangan antara imbal hasil US Treasury dengan Surat Berharga Negara (SBN). “Kami akan terus menjaga sehingga keseimbangan antara cost of fund yang mengalami tekanan luar biasa besar gara-gara kenaikan suku bunga The Fed dengan belanja yang harus baik dan membuat ekonomi kita tumbuh,” ujarnya. Selain itu juga melakukan Operation Twist, yakni menjual SBN bertenor pendek dan membeli di tenor panjang sebagai bagian dari langkah untuk mendukung kebijakan dan memperkuat stabilitas.   Ditemui di lokasi sama, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan kode bank sentral tak akan mengekor The Fed. Menurutnya, suku bunga pada posisi menjadi 5,75% sudah cukup untuk memastikan inflasi dalam negeri terkendali. Terlebih, secara total bank sentral telah mengatrol suku bunga acuan hingga 225 basis poin sejak Agustus tahun lalu. Dia bahkan optimistis inflasi indeks harga konsumen (IHK) juga akan turun cepat, yakni di bawah 4% mulai Agustus tahun ini. "Kami sampaikan dulu core inflation di bawah 4%, sekarang malah 2,83% ,” katanya.

Tren kenaikan suku bunga acuan di tingkat global belum juga surut. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25%. Kenaikan ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2007. Kebijakan moneter yang ditempuh The Fed ini sudah diproyeksikan sebelumnya. Bahkan, para ekonom memprediksikan bahwa The Fed bakal beberapa kali menaikkan suku bunga sepanjang 2023. Upaya The Fed untuk menetapkan kebijakan suku bunga tentu saja demi menjaga stabilitas ekonomi Negeri Paman Sam. Kendati, kebijakan itu berdampak pada munculnya gejolak di pasar keuangan, investasi negara lain, dan nilai tukar di sejumlah negara berkembang. Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield). Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield).

Beberapa produsen sepeda motor listrik di Indonesia melaporkan tengah memasuki tahap pengetesan subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua, meskipun kebijakan itu berlaku sejak 20 Maret 2023. Co Founder PT Smoot Motor Indonesia (Smoot) Kevin Phang mengatakan bahwa perusahaannya tengah menjalani prosedur pengetesan Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira) “Sudah lolos tapi belum mulai ini Sisapiranya, masih testing,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/5). Pada tahun ini, dia menargetkan bisa menjual 100.000 unit atau 50% dari target subsidi kendaraan listrik pemerintah.Kevin optimistis target itu bisa tercapai apabila bantuan relaksasi pembelian motor listrik pemerintah berjalan lancar. Bahkan, menurutnya, jumlah subsidi yang menyasar 200.000 unit bisa ludes dengan cepat. Smoot memiliki dua model motor listrik yang sudah lolos verifikasi pemerintah yaitu Smoot Elektrik Tempur dan Zuzu. Dalam kesempatan berbeda, produsen motor listrik merek Selis, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) melalui anak usahanya, PT Juara Bike, juga tengah menjalani prosedur dalam memanfaatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng menyatakan SLIS sudah lulus verifikasi dari Kemenperin. “Kami sudah mendapatkan surat penetapan dari Kemenperin dan saat ini kami telah masuk dalam proses verifikasi dealer,” kata Wilson. Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Riyanto Umar mengatakan realisasi subsidi kendaraan listrik yang menyasar 200.000 unit motor tak kunjung terjual. Setidaknya, dia menyatakan pada sisa 8 bulan tahun ini sepeda motor listrik harus terjual sebanyak 25.000 unit per bulan. Riyanto mengatakan bahwa implementasi subsidi penjualan motor listrik di lapangan itu tidak mudah.

SKK Migas menargetkan blok yang dikelola Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL), entitas Genting Group yang dikendalikan taipan dan pengusaha resor judi asal Malaysia, Lim Kok Thay, tersebut bisa beroperasi komersial pada 2025 atau 2026, setelah beberapa kali tertunda sejak hak pengelolaan dipegang pada 2008. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, produksi gas dari GOKPL direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk milik PT Pupuk Kaltim dan pasar gas alam cair. “Dengan kemampuan pasok hingga setidaknya 2043, maka diperkirakan kesinambungan produksi gas jangka menengah akan terjaga dalam rangka mendukung penghiliran dan transisi energi,” kata Kurnia saat dihubungi, Kamis (4/5). Adapun, Kementerian ESDM telah menyetujui revisi rencana pengembangan lapangan atau plan of development (PoD) I Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri sejak awal Februari 2023.

Kementerian Perdagangan menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sebelum menentukan kelanjutan penggantian selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng satu harga pada 2022 yang diklaim sebesar Rp344 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji akan mengumumkan pendapat hukum dari Kejagung serta mengeluarkan kebijakan khusus soal refaksi minyak goreng jika diminta Kejagung. Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku institusi di sektor kelapa sawit siap membayar penggantian selisih harga jual minyak goreng pada 2022 jika ada aturannya. “Jadi dia mau bayar kalau ada aturannya. Kalau tidak, nanti BPDPKS bisa masuk penjara. Oleh karena itu BPDPKS menyetujui ingin membayar asalkan aturannya itu ada. Aturan di Kemendag itu juga sudah tidak ada,” jelasnya, Kamis (4/5). Zulkifli menegaskan BPDPKS memang bertugas membayar refaksi jika ditetapkan dalam regulasi. Khusus Kemendag, dia menyatakan bertugas mengeluarkan regulasinya jiak diminta oleh Kejagung. Hingga saat ini, dia mengeklaim belum mendapatkan pendapat hukum dari Kejagung mengenai proses rafaksi minyak goreng yang saat itu kebijakannya berada di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey meminta kepastian dari pemerintah terhadap selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng yang mencapai Rp344 miliar. Sayangnya, Kemendag tidak bisa langsung meminta BPDPKS untuk membayar rafaksi minyak goreng kepada peritel. Alasannya, Kemendag masih menunggu pendapat hukum dari Kejagung. Pendapat hukum tersebut disebut-sebut masih diproses. Pertemuan Aprindo dengan Kemendag dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, dan Staf Khusus Mendag. Selain meminta kepastian, Kemendag berjanji untuk mengundang produsen minyak goreng dalam waktu dekat untuk menanyakan relevansi perjuangan rafaksi.