JAKARTA, ID – Kenaikan suku bunga acuan The Fed (Federal Funds Rate/FFR) sebesar 25 basis poin (bps) diproyeksi akan menahan koreksi indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih lanjut. Pasalnya, kenaikan tersebut sudah sesuai ekspektasi pelaku pasar sehingga diharapkan meredam gejolak di pasar modal. “Memang menurut ekspektasi pelaku pasar The fed akan menaikkan suku bunga acuan 25 basis points (bsp) sehingga menjadi 5,25%. Dengan demikian, tekanan profit taking pasar saham global mereda,” kata Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta, Nafan kepada Investor Daily, Rabu (3/5/2023). Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), anjlok 50,58 poin (0,74%) ke level 6.812,7. Dalam satu hari, IHSG bergerak direntang 6.776,9-6.865,6 dengan nilai transaksi Rp 9,28 triliun. Sejumlah sektor saham seperti energi turun 1,45%, sektor material dasar -1,09%, sektor industri -1,33%, dan transportasi-1,16%. Sedangkan penguatan melanda saham sektor properti 0,46%, sektor konsumer primer 0,27%, dan sektor konsumer non primer 1,17%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Harga Indonesia Crude Price (ICP) April tahun 2023 telah ditetapkan sebesar US$ 79,34 perbarel, meningkat dibandingkan dengan Maret 2023 sebesar US$ 74,59 per barel. Analisis Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menyatakan kenaikan ICP ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan dari OPEC+. Harga ICP tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 174.K/MG.03/DJM/2023 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April 2023 pada tanggal 2 Mei 2023. “Pada awal April, OPEC+ mengumumkan tambahan pemangkasan produksi sebesar 1,16 juta Barrel Oil Per Day (BOPD), di luar ekspektasi pasar. Sehingga total pemotongan produksi OPEC+ termasuk perpanjangan pemotongan produksi Rusia menjadi sebesar 3,66 juta bopd, setara dengan 3,7% dari permintaan minyak mentah global,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Selasa (2/5). Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa dari laporan EIA (Energy Information Administration), terjadi penurunan stok April dibandingkan dengan Maret 2023, yang terdiri dari minyak mentah sebesar 9,1 juta barel menjadi 460,9 juta barel; Gasoline sebesar 1,5 juta barel menjadi 221,1 juta barel; dan Distillate sebesar 1,6 juta barel menjadi 111,5 juta barel. (Yetede)

JAKARTA, ID - Investasi di industri makanan sepanjang kuartal I-2023 mencapai Rp 20,32 triliun, naik 9,87% dibanding periode sama tahun lalu. Kenaikan investasi terutama didorong dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang melesat 29,59% menjadi Rp 11,2 triliun, dari sebelumnya Rp 8,69 triliun. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi yang masuk ke industri makanan sepanjang tiga bulan pertama 2023 terdiri dari PMDN sebesar Rp 11,2 triliun dan penanaman modal asing (PMA) US$ 615,4 juta atau setara Rp 9,05 triliun. “Sektor makanan masih memiliki prospek yang cerah ke depan. Sektor ini merupakan basic need yang kemarin pertumbuhannya sempat tertahan saat pandemi Covid-19. Kini, konsumsinya sudah membaik, yang tentunya mendorong investasi bertambah besar,” kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (03/05/2023). Tauhid mengungkapkan, tingginya permintaan akan produk makanan mendorong investor lokal maupun luar negeri berani masuk dan menanamkan modalnya ke industri ini. Terlebih, besarnya pasar Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan tinggi kedepan. “Kalau kita lihat, pola pengeluaran masyarakat kita di makanan relatif lebih tinggi seiring pemulihan ekonomi. Ini menjadi peluang yang ditangkap investor,” tutur dia. (Yetede)

JAKARTA, ID – Zakat dapat menjadi salah satu penopang dalam instrumen fiskal. Dalam hal ini zakat dapat berperan untuk membantu pemerintah terhadap pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukkan zakat  misalnya pengentasan kemiskinan, stunting, dan perlindungan sosial. “Sejarah pengelolaan keuangan publik Islam menunjukkan, zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber pendapatan sekaligus sumber pengeluaran negara,” kata Wakil Presiden (Wapres) Mar’uf Amin dalam Asia Pacific Tax Forum di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5/2023). Ma’ruf mengatakan bila melihat dalam konteks kebijakan fiskal, zakat merupakan salah satu instrumen yang fungsi awalnya menyerupai instrumen fiskal. Dari sisi pendapatan, zakat merupakan bagian yang dihimpun oleh amil dari harta kena zakat yang dibayarkan oleh muzakki. “Pada sisi pengeluaran, zakat yang dicatat adalah besaran distribusi zakat kepada delapan golongan asnaf,” kata Ma’ruf. Bahkan, jelas Wapres, zakat dapat menjadi stabilisator otomatis fiskal, karena dana zakat akan dibelanjakan kepada kelompok miskin, sehingga konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi, sehingga membuat situasi menjadi lebih stabil. (Yetede)

LONDON, ID – Para ekonom terkemuka memprediksi penaikan suku bunga berkepanjangan akan memperlihatkan kelemahan-kelemahan lebih lanjut di sektor perbankan, dan berpotensi membahayakan kapasitas bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Proyeksi era baru inflasi tinggi disampaikanmenyusul kabar penyelamatan First Republic Bank oleh JPMorgan Chase pada akhir pekan lalu. The Federal Reserve (The Fed) dijadwalkan mengumumkan keputusan kebijakan moneter terbarunya pada Rabu (03/05/2023) siang waktu setempat, diikuti oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis (04/05/2023). Seperti diberitakan, perbankan sentral di seluruh dunia telah sedemikian agresif menaikkan suku bunga selama lebih dari setahun untuk meredam laju inflasi yang sangat tinggi. Namun, dalam beberapa hari terakhir, para ekonom memperingatkan bahwa te kanan harga tampaknya masih lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Sebelumnya, laporan “WEF Chief Economists Outlook” yang dirilis pada Senin (01/05/2023) telah menyoroti isu tingkat inflasi tetap menjadi perhatian utama. (Yetede)

JAKARTA, ID – Internasional Data Corporation (IDC), lembaga pemeringkat dan riset pasar global, menyebutkan bahwa Indonesia masih mengimpor 1,5 juta unit mesin printer jenis inkjet dengan nilai US$ 214 juta atau sekitar Rp 3,13 triliun pada 2022. Jumlah impor printer ini naik 16,2% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1,3 juta unit dan nilai transaksi meningkat 12,4% dari tahun sebelumnya US$ 191,2 juta atau sekitar Rp 2,79 triliun. Selain itu, Indonesia masih mengimpor mesin fotokopi 10.800 unit dengan nilai US$ 37,8 juta tahun 2022, meningkat masing-masing 19,7% dan 36,3% dari tahun sebelumnya sebanyak 9.000 unit dan nilai US$ 27,73 juta. Printer dan mesin fotokopi merupakan produk perangkat keras (hardware) teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan erat dengan komputer, sebagai fungsi output. Sedangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan secara tidak langsung telah berpengaruh pada permintaan (demand) terhadap printer dan mesin fotokopi. “Sepanjang tahun 2022, IDC mencatat bahwa tender printer dan mesin fotokopi untuk organisasi didominasi sektor pemerintahan yang memiliki budget relatif lebih stabil dibandingkan sektor swasta yang masih melakukan efisiensi keuangan pasca pandemic,” ujar Senior Market Analyst – IDC Indonesia Sarah Annisa kepada InvestorDaily, dikutip Rabu (3/5/2023). (Yetede)

JAKARTA - Nasib peremajaan armada kereta rel listrik Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (KRL Jabodetabek) tak kunjung putus. Pemerintah masih membuka peluang mengimpor kereta bekas asal Jepang, kendati sebelumnya opsi tersebut tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan opsi tersebut nantinya diputuskan bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "BPKP sedang melakukan pengkajian final," kata dia saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, kemarin. Kalau opsi impor kereta bekas disepakati, Tiko, sapaan akrab Kartika, mengatakan pengadaan sepur asal Jepang akan dipercepat agar dalam enam bulan bisa tiba di Tanah Air. Artinya, kalau impor diputuskan pada Mei atau Juni, armada tambahan itu bisa tiba dan beroperasi pada Desember. Armada tersebut nantinya digunakan untuk mengurangi waktu tunggu penumpang atau headway pada rute-rute tertentu. "Kami sudah identifikasi beberapa line seperti dari Bekasi yang bisa tambah headway-nya. Misalnya, lima menit sekali," kata dia. (Yetede)

JAKARTA — Tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang rendah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi otoritas fiskal dan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan berbagai strategi untuk menaikkannya. Pada 2022, rasio pajak Indonesia hanya 10,4 persen atau berada di bawah rata-rata negara-negara di dunia yang sebesar 13,5 persen. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional ASEAN, Indonesia juga tertinggal. Thailand memiliki rasio pajak sebesar 14,5 persen, Filipina 14 persen, dan Singapura 12,9 persen. Adapun tax ratio merupakan ukuran perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, berujar bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam meningkatkan tax ratio. “Yang terus dilakukan adalah melakukan perluasan basis pemajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela, ekstensifikasi, dan inovasi penggalian potensi melalui pengawasan wajib pajak strategis dan pengawasan berbasis kewilayahan,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 3 Mei 2023. (Yetede)

Wajah Rien Simon (81) semringah seusai Mariana Selan menyuntikkan obat ke dalam infus. Inilah suntikan terakhir sebelum ia diperbolehkan pulang dari Puskesmas Wonreli, di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, tempat ia menjalani rawat inap dua hari terakhir. Keluhan sembelit yang ia alami sudah teratasi. ”Tidak bayar. Bapak peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Iurannya dibayar pemerintah. Bapak langsung pulang,” jawab Mariana. Di pintu keluar, ia menanti ambulans yang akan membawa pulang ke rumahnya di Desa Romleher Utara, Kecamatan Kisar Utara, 20 menit dari Puskesmas Wonreli. Jasa medis dan obat yang diberikan serta ambulans yang mengantarnya kembali, semuanya tanpa dipungut biaya.

Sebagai warga di pulau yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu, ia merasakan betul perjuangan mendapat layanan kesehatan di masa lalu. Keterbatasan fasilitas kesehatan di Pulau Kisar dan pulau-pulau di sekitarnya membuat banyak warga terpaksa berobat ke negeri tetangga, Timor Leste. Bisa saja mereka mengakses fasilitas kesehatan lebih lengkap di Ambon, ibu kota Maluku, atau Kupang, ibu kota NTT. Namun, untuk mencapai Ambon, dibutuhkan waktu pelayaran tiga hari, sementara ke Kupang paling cepat dua hari. Mereka juga harus menyiapkan uang lebih banyak untuk transportasi.

Pulau Lirang menjadi pintu keluar menuju Timor Leste. Di sana mereka mendapat rekomendasi dari kepala desa setempat. Dengan menyewa perahu motor 30 menit ke Pulau Atauro, milik Timor Leste. Mereka lalu dijemput dengan pesawat rumah sakit dari Dili, ibu kota Timor Leste. Biaya pengobatan selama di Timor Leste berikut transportasi dengan pesawat itu tidak dibebankan kepada pasien dari Indonesia hingga tahun 2019. ”Namun, sekarang kami tak berobat lagi ke Timor Leste. Di sini sudah semakin bagus,” ujar Simon. Kehadiran program JKN sejak tahun 2014 secara perlahan mengubah pelayanan kesehatan di pulau terluar itu. Masyarakat didaftarkan sebagai peserta JKN yang hampir sebagian besar iurannya ditanggung pemerintah. Di sisi lain, fasilitas kesehatan mulai dibenahi dan tenaga kesehatan ditambah.

Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, mengatakan, Pemkab Maluku Barat Daya memberi contoh yang baik. Kendati berada di daerah terluar yang masih minim infrastruktur, pembangunan aspek kesehatan diutamakan. ”Untuk tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran Rp 8.164.800.000 untuk tanggungan peserta JKN. Kami terus berkolaborasi ke depan, termasuk sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Memang wilayah kabupaten itu sulit karena pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut,” ujarnya. (Yoga)

AS lagi-lagi terancam gagal bayar. Uang tunai hasil penerimaan negara dan langkah-langkah di luar kebiasaan yang dikelola Departemen Keuangan AS tak akan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah federal mulai Juni 2023. Situasi darurat keuangan Pemerintah AS itu disampaikan Menkeu Janet Yellen dalam surat resmi kepada Ketua DPR AS Kevin McCarthy. Surat tertanggal 1 Mei itu merupakan surat tindak lanjut atas surat Yellen kepada McCarthy per 13 Januari tentang batas maksimal atau pagu utang Pemerintah AS dan kemampuan Departemen Keuangan AS membiayai operasionalisasi pemerintah federal.

”Pada surat 13 Januari, saya memberi catatan bahwa uang tunai dan langkah-langkah di luar kebiasaan untuk membiayai operasionalisasi pemerintah federal AS akan habis pada awal Juni,” kata Yellen dalam surat terakhirnya. Setelah mengevaluasi realisasi penerimaan pajak federal baru-baru ini, menurut Yellen, perkiraan optimistis menunjukkan bahwa Departemen Keuangan AS tidak akan mampu membayarkan kewajiban-kewajiban pada awal Juni. ”Dan itu  sangat mungkin terjadi sejak 1 Juni jika Kongres tidak menaikkan atau menunda pagu utang,” katanya. Yellen menegaskan, kegagalan Kongres meningkatkan pagu utang pemerintah akan menyebabkan kesulitan bagi warga AS dan mencederai posisi kepemimpinan global AS. Persoalan itu juga akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan AS mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya. (Yoga)