SKK Migas menargetkan blok yang dikelola Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL), entitas Genting Group yang dikendalikan taipan dan pengusaha resor judi asal Malaysia, Lim Kok Thay, tersebut bisa beroperasi komersial pada 2025 atau 2026, setelah beberapa kali tertunda sejak hak pengelolaan dipegang pada 2008. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, produksi gas dari GOKPL direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk milik PT Pupuk Kaltim dan pasar gas alam cair. “Dengan kemampuan pasok hingga setidaknya 2043, maka diperkirakan kesinambungan produksi gas jangka menengah akan terjaga dalam rangka mendukung penghiliran dan transisi energi,” kata Kurnia saat dihubungi, Kamis (4/5). Adapun, Kementerian ESDM telah menyetujui revisi rencana pengembangan lapangan atau plan of development (PoD) I Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri sejak awal Februari 2023.

Kementerian Perdagangan menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sebelum menentukan kelanjutan penggantian selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng satu harga pada 2022 yang diklaim sebesar Rp344 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji akan mengumumkan pendapat hukum dari Kejagung serta mengeluarkan kebijakan khusus soal refaksi minyak goreng jika diminta Kejagung. Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku institusi di sektor kelapa sawit siap membayar penggantian selisih harga jual minyak goreng pada 2022 jika ada aturannya. “Jadi dia mau bayar kalau ada aturannya. Kalau tidak, nanti BPDPKS bisa masuk penjara. Oleh karena itu BPDPKS menyetujui ingin membayar asalkan aturannya itu ada. Aturan di Kemendag itu juga sudah tidak ada,” jelasnya, Kamis (4/5). Zulkifli menegaskan BPDPKS memang bertugas membayar refaksi jika ditetapkan dalam regulasi. Khusus Kemendag, dia menyatakan bertugas mengeluarkan regulasinya jiak diminta oleh Kejagung. Hingga saat ini, dia mengeklaim belum mendapatkan pendapat hukum dari Kejagung mengenai proses rafaksi minyak goreng yang saat itu kebijakannya berada di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey meminta kepastian dari pemerintah terhadap selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng yang mencapai Rp344 miliar. Sayangnya, Kemendag tidak bisa langsung meminta BPDPKS untuk membayar rafaksi minyak goreng kepada peritel. Alasannya, Kemendag masih menunggu pendapat hukum dari Kejagung. Pendapat hukum tersebut disebut-sebut masih diproses. Pertemuan Aprindo dengan Kemendag dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, dan Staf Khusus Mendag. Selain meminta kepastian, Kemendag berjanji untuk mengundang produsen minyak goreng dalam waktu dekat untuk menanyakan relevansi perjuangan rafaksi.

Jawa Tengah tempo dulu terkenal memiliki berbagai pelabuhan dagang dan perikanan yang terbentang di pesisir pantai utara, seperti Lasem, Teluk Semarang, Rembang, Juwana, dan Pekalongan. Namun, lambat laun pelabuhan-pelabuhan perikanan itu meredup menyusul sejumlah persoalan yang membelit nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya. Hanya saja, inovasi Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel) yang diluncurkan akhir tahun lalu, diyakini bakal memompa sektor perikanan wilayah ini dalam kontribusinya ke perekonomian daerah. Secara geografis, provinsi ini diapit oleh dua segara di ujung utara dan selatan. Kampung-kampung nelayan juga dapat dengan mudah ditemui di sepanjang kawasan pesisir. Namun kenyataannya, kondisi perikanan Jawa Tengah hari ini juga tidak baik-baik amat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi perikanan laut Jawa Tengah yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih terhitung rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sendiri sudah mulai menaruh perhatian terhadap sektor usaha perikanan tangkap. Pada Desember 2022, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman diteken menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kebijakan itu diambil sebagai wujud dukungan Pemprov Jateng kepada nelayan dan petambak garam. Ganjar juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan atau Siandin.  Harapannya, nelayan bisa memanfaatkan informasi cuaca, statistik perikanan, hingga basis data harga dan pemasaran untuk menunjang usahanya. emprov Jateng juga telah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). PT Produksi Pangan dan Energi Nusantara (Propanen) menjadi rekanan pemerintah daerah yang bakal membina, serta mendorong nelayan-nelayan di pesisir Jawa Tengah untuk membangun korporasi. 

Bisnis menemui Muhammad Qunut, Koordinator BUMNel dari Propanen, buat mengorek lebih lanjut perkembangan proyek tersebut. Menurutnya, dari hasil diskusi yang dilakukan, problem yang dihadapi teman-teman nelayan a.l persoalan bahan bakar minyak [BBM], TPI, harga, mutu ikan, keuangan nelayan sendiri, dan permodalan. Propanen menawarkan skema kerja sama pembiayaan untuk nelayan-nelayan yang ingin membentuk BUMNel. Di awal pelaksanaan program, komposisi kepemilikan saham terbagi menjadi 60% milik Propanen sebagai penyuntik modal awal, dan sisanya milik nelayan itu sendiri. “Sebagai bagian dari BUMNel, Propanen mengirim perwakilan, tetapi semua manajemen BUMNel diambil dari Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Komisaris dan pengawasnya saja yang dari Propanen, dibantu oleh Kepala Desa,” jelas Qunut. Sementara itu, Muhyidin, Kepala Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, merespons positif rencana pembentukan BUMNel tersebut. Desa Magersari sendiri menjadi salah satu desa yang bakal menjadi percontohan dari program BUMNel Pemprov Jateng. “Dengan adanya BUMNel ini, nelayan disamping punya penghasilan dari menangkap ikan, mereka bisa mendapat bagi hasil dari usaha perusahaan. Harapannya, BUMNel ini bisa berkembang ke penyediaan alat tangkap, pengelolaan BBM, termasuk pengelolaan ikan Saya harapkan begitu,” katanya saat ditemui Bisnis.

Daerah-daerah tujuan utama migrasi di Indonesia belum sepenuhnya terbangun secara baik. Kesepuluh daerah itu belum mampu memberikan lingkungan ideal layak huni bagi 27,8 juta warganya. Minimnya kelayakan tersebut terlihat dari indeks layak huni hasil analisis Litbang Kompas yang diolah dari data kuantitatif yang menjadi indikator pembangunan daerah layak huni. Hasilnya, 10 daerah tujuan utama migrasi 2021 belum ideal sebagai kota layak huni. Daerah-daerah itu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, Kota Tangerang, dan Kota Bandung. Fenomena ini menjadi ironi lantaran daerah tujuan migrasi, yang juga sentra perekonomian dengan upah relatif tinggi dan fasilitas pendukung lengkap, belum memberikan kehidupan yang layak bagi warganya. Hampir semua daerah tujuan migrasi di Indonesia belum siap menerima kehadiran pendatang dalam jumlah masif. Pembangunan yang sporadis dan tidak terkontrol bermunculan seiring padatnya wilayah akibat serbuan para pendatang. Alihalih hidup tenteram dan nyaman, warga setempat,termasuk para perantau, harus hidup berdampingan dengan sejumlah persoalan. Menurut pengamat Lingkungan Perkotaan Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, Rudy P Tambunan, perkembangan kota yang acak mengakibatkan banyak persoalan.

”Perkotaan di Indonesia umumnya berkembang mengikuti pola urban sprawl (acak atau tak terencana). Perkembangan kota tidak didukung sarana prasarana tepat pada waktunya sehingga terjadi keterlambatan pembangunan dan muncul banyak masalah sosial serta ekonomi,” ujar Rudy, Kamis (6/4). Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi fenomena migrasi. ”Pentingnya perkotaan dan permukiman layak huni, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur pelayanan dasar, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya,” ujarnya. Indeks layak huni disusun dari 16 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat parameter utama, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Kompas mengguna-kan data 2021 pada setiap indikator. Parameter ekonomi, misalnya, terdiri dari jumlah pengangguran dan  besaran upah minimum. Parameter lingkungan diukur melalui tingkat kepadatan penduduk, kejadian bencana, dan ruang terbuka hijau dengan rentang penilaian 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, tingkat layak huni daerah semakin tinggi. Analisis dilakukan pada 514 kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa seluruh daerah di Indonesia memperoleh skor tidak lebih dari 0,7. Artinya, daerah-daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang hidup yang layak huni bagi  penduduknya. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 diperkirakan bakal sedikit melambat. Konsumsi rumah tangga yang belum pulih betul serta turunnya kinerja ekspor akibat normalisasi harga komoditas global jadi risiko yang perlu diantisipasi sepanjang paruh awal 2023. Sejumlah ekonom memproyeksikan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini berada di bawah 5 %, yakni di kisaran 4,8 %-4,9 %. Kondisi itu turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 sebesar 5,01 % serta sepanjang tahun 2022 sebesar 5,31 %. Perkiraan itu dikemukakan menjelang pengumuman data produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan I-2023 oleh BPS, Jumat (5/5).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (4/5), konsumsi rumah tangga masih akan jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi awal tahun ini, terutama di tengah kinerja ekspor yang melemah akibat menurunnya harga komoditas global. Meski demikian, terjadi tren pelambatan pada laju konsumsi rumah tangga ketimbang sebelumnya. Hal itu  terlihat dari Indeks Penjualan Riil (IPR) atau Survei Penjualan Eceran per triwulan I-2023 yang dirilis BI pada 12 April 2023. IPR triwulan I-2023 diperkirakan tumbuh 1,6 % secara tahunan, melambat dibandingkan dengan IPR triwulan IV-2022 sebesar 1,9 %. Survei BI memprediksi, penjualan eceran di hampir semua kategori barang masih terkontraksi pada triwulan I-2023, kecuali sektor makanan dan minuman yang tumbuh 4,5 %. Meski tumbuh positif, penjualan eceran di sektor makanan dan minuman itu hanya naik tipis dari 4,4 % pada triwulan sebelumnya. (Yoga)

Kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, sebesar 0,25 % poin menjadi 5-5,25 %, pada hari Rabu (3/5) waktu setempat, diyakini tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar. Sebab, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. ”Karena sesuai ekspektasi, para pemilik modal pun tidak lantas serta-merta menarik modalnya dari Indonesia atau capital outflow sehingga tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah,” ujar Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual saat dihubungi pada Kamis (4/5).

David menjelaskan, berbagai indikator perekonomian Indonesia yang dalam kondisi positif juga memberikan keyakinan para pemilik modal bahwa risiko investasi di Indonesia cenderung menurun. Alih-alih melemah setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga, nilai tukar rupiah justru menguat terhadap dollar AS. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup di level Rp 14.632, menguat ketimbang perdagangan Rabu yang sebesar Rp 14.706. Adapun sejak awal tahun hingga Kamis (4/5), nilai tukar rupiah telah menguat sebesar 6,15 %. Penguatan nilai tukar rupiah itu ditopang oleh derasnya arus modal masuk ke dalam negeri. (Yoga)

Tingginya harga beras turut menekan pedagang warung nasi. Sejumlah pedagang yang mayoritas berskala UMKM serta melayani pekerja sektor informal sebagai pelanggan memilih untuk menanggung kenaikan harga. Namun, sebagian lainnya terpaksa menaikkan harga atau mengurangi porsi nasi yang dijual. Berdasarkan data Panel Harga Bapanas per Kamis (4/5) rata-rata nasional harga beras medium ditingkat pedagang eceran senilai Rp 11.900 per kg, sedangkan beras premium Rp 13.620 per kg. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata nasional harga beras medium Rp 10.810 per kg dan beras premium Rp 12.340 per kg. Sejumlah pelaku UMKM, khususnya warung nasi, mengandalkan beras sebagai bahan baku.

Mereka antara lain pelaku usaha warung tegal, nasi padang, nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, nasi kucing, dan nasi rames. Ada juga dagangan lain yang mengandalkan beras, seperti ketupat, lontong, dan arem-arem. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny, Kamis (4/5), mengatakan, sejumlah pelaku UMKM pedagang warung nasi sudah menaikkan harga. Dia mencontohkan, terdapat pedagang yang menaikkan harga nasi dari Rp 3.000 per porsi pada tahun lalu jadi Rp 4.000 per porsi. Adapun bagi pedagang yang tidak menaikkan harga, pilihannya adalah mengurangi porsi nasi yang dijual. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesulitan pedagang warung nasi, Hermawati berharap pemerintah dapat meredam harga beras, karena ada tambahan pasokan dari impor. Pasokan ini diharapkan dapat segera membanjiri pasar. (Yoga)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan secara grup 602,99 juta dollar AS pada triwulan I-2023 atau tumbuh 72 % secara tahunan. Garuda juga membukukan penurunan rugi bersih sebesar 50,91 % menjadi 110,03 juta dollar AS. ”Pada triwulan II-2023, kami optimistis pendapatan Garuda bakal berkontribusi besar terhadap pendapatan,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Kamis (4/5/2023), di Jakarta. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat aturan pengelolaan reksa dana dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Aturan ini diterbitkan menyikapi isu likuiditas dalam pengelolaan reksa dana dan pengembangan reksa dana yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. (Yoga)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Kota Bogor di bidang transportasi untuk mengatasi kemacetan dan mempermudah mobilitas warga. Itu terungkap dalam pertemuan antara Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kamis (4/5) di Balai Kota DKI Jakarta. Bus Transjakarta akan membantu mobilitas warga Bogor ke Jakarta.  Ada satu titik pertemuan antar angkutan umum yang dioperasikan Pemprov DKI dengan Kota Bogor. Di titik itu, penumpang berpindah angkutan. (Yoga)