Indonesia diprediksi akan terkena fenomena kemarau panjang (El Nino) pada bulan Agustus 2023 mendatang. Kemarau yang disertai cuaca kering ini dipastikan bakal berdampak terhadap produksi pangan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kemtan) Suwandi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional. Salah satunya adalah mendorong petani untuk mempercepat musim tanam setelah panen raya. "Kebijakan Menteri Pertanian adalah percepatan tanam setelah panen raya yang hampir berakhir di bulan Mei," kata Suwandi, Jumat (28/4). Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto mengatakan, untuk mitigasi dampak El Nino, Bapanas telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN agar segera menugaskan BUMN pangan untuk mengamankan stok dari hulu ke hilir. Sejatinya, Bapanas hanya berwenang di sektor pasca produksi dan distribusi pangan. Namun, El Nino bisa berimbas pada penurunan produksi, sehingga mengganggu stabilitas harga pangan. Untuk itu, perlu antisipasi sejak dini.

Penopang pendapatan bank-bank besar di Tanah Air sepanjang tiga bulan pertama tahun ini tampil beragam. Ada bank yang tetap mengandalkan pendapatan dari bunga. Ada juga bank yang terus mengoptimalkan pendapatan dari non bunga. Sejatinya, perbankan ingin mengoptimalkan pendapatan non bunga tahun ini agar bisa tumbuh dua digit di saat bunga acuan dalam tren meningkat. Namun, volatilitas nilai tukar rupiah menekan pendapatan berbasis komisi dari lini bisnis foreign exchange trading, revaluation dan derivatif. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri tercatat mampu mengandalkan pendapatan non bunga sebagai penopang pertumbuhan bisnis mereka kuartal I 2023. BRI mencatat non interest income tumbuh 14,3% secara tahunan alias year on year  (yoy), sedangkan pendapatan bunga bersih hanya tumbuh 8,3% yoy. Bank Mandiri bisa mengimbangi pertumbuhan pendapatan dari bunga dan non bunga yakni masing-masing sekitar 12% yoy. Sementara pendapatan Bank  Centtral Asia (BCA) dan Bank BNI di tiga bulan pertama ditopang dari bunga. Net interest income (NII) BCA melonjak 28% yoy. Sedangkan pendapatan non bunganya baru tumbuh 5,6% yoy.  BNI  mencatat penurunan pendapatan non bunga hingga 19,7% yoy. NII bank pelat merah ini tumbuh 12,7% yoy.

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selepas libur Lebaran pada pekan ini sukses menembus zona hijau. Perkembangan ini memberikan optimisme bagi indeks komposit untuk dapat kembali mencapai level psikologis 7.000 pada paruh pertama tahun ini. Sinyal positif ini memantik optimisme pasar terhadap prospek investasi pasar saham dalam negeri di tengah ancaman resesi ekonomi global. Mengingat hingga hari terakhir perdagangan sebelum libur Lebaran, IHSG masih terkapar di zona merah. Bisnis mencatat, selama 2 hari berturut-turut usai libur Idulfitri, IHSG menguat 1,81%. Jadi, meskipun kemarin sempat melemah 0,43%, IHSG tumbuh positif 0,95% sepanjang tahun berjalan 2023 atau year-to-date (YtD), menjadi 6.915,72. Head of Research Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima menilai, reli IHSG mulai terlihat sejak Maret 2023, sejalan dengan ekspektasi bahwa inflasi Indonesia terkendali berkat suku bunga yang bertengger di posisi puncak. Kendati tren positif terus menguat, dia mengimbau pelaku pasar mewaspadai potensi penurunan harga saham-saham berbasis energi seperti batu bara, khususnya usai momentum pembagian dividen. Raphon lebih memfavoritkan saham perbankan, seperti BBRI dan BBTN. Muhammad Alfatih, Vice President & Senior Technical Analyst Samuel Sekuritas, menambahkan bahwa IHSG berhasil menembus pola konsolidasi yang terbentuk sejak September 2022 di kisaran 6.735-6.860. Hal ini mengindikasikan potensi kenaikan lanjutan menuju target harga sekitar 7.100.

Harapan pemerintah untuk menyelamatkan aset negara yang dicuri oleh para oknum aparatur melalui tindak pidana korupsi mulai memperlihatkan titik terang seiring dengan selesainya draf RUU Perampasan Aset yang tinggal selangkah lagi disampaikan ke Senayan. Konfirmasi tuntasnya rancangan beleid tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan bahwa presiden telah memberi disposisi penugasan kepada para menteri terkait sebelum RUU itu dikirimkan ke DPR. Adapun surat presiden untuk RUU Perampasan Aset kini ada di meja Presiden Joko Widodo, Kamis (27/4). Menurut rencana, RUU tersebut akan diserahkan kepada Komisi III DPR setelah rapat internal pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga selesai. Alhasil dalam perkiraan, paling lambat pekan depan RUU ini sudah ada di tangan parlemen dan siap untuk dibahas. Mengingat begitu mendesaknya aturan ini, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sebelum Lebaran sempat memberi pernyataan terkait dengan proses penerbitan UU yang tidak kunjung selesai. Menurutnya, RUU Perampasan Aset memang merupakan inisiatif dari pemerintah tetapi dirinya juga meminta agar DPR segera membahas aturan tersebut. Desakan keberadaan RUU Perampasan Aset terus muncul ke permukaan mengingat maraknya kasus pamer harta yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat negara dan keluarganya. Kasus penyelewengan wewenang aparat negara memang kerap kali berujung pada tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Begitu banyaknya kasus yang mencuat ini kian menggarisbawahi betapa mendesaknya keberadaan UU Perampasan Aset agar pemerintah dapat melakukan langkah penegakan hukum sekaligus membuat jera para pelaku kejahatan. Apalagi laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan sebelumnya mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang jumlahnya hingga Rp349 triliun.

PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) memastikan bakal membagikan dividen final untuk tahun buku 2022 senilai total US$800 juta pada bulan depan.Direktur BYAN Jenny Quantero mengatakan, total dividen BYAN yang akan dibagikan untuk tahun buku 2022 sejumlah US$1,8 miliar, di mana US$1 miliar telah dibagikan BYAN sebagai dividen interim pada Januari lalu.“Saat itu dibagikan US$0,030 per saham. Untuk finalnya kami bagikan US$800 juta lagi, atau setara dengan US$0,024 per saham,” kata Jenny, dikutip Jumat (28/4). Dengan laba bersih dan total dividen tersebut, maka dividen payout ratio BYAN diperkirakan sebesar 82,9% dari laba bersih 2022.Dalam kesempatan terpisah, PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) juga menyetujui pembagian dividen tahun buku 2022 senilai Rp1,48 triliun atau setara Rp75 per saham.Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) AKRA yang digelar kemarin, menyepakati dividen fi nal senilai Rp50 per saham atau sekitar Rp987 miliar.Persetujuan ini menjadikan total dividen AKRA selama tahun buku 2022 menjadi Rp75 per saham atau sekitar Rp1,48 triliun. Sebelumnya, dividen interim AKRA sebesar Rp25 per saham telah dibayarkan pada 16 Agustus 2022. Direktur dan Corporate Secretary AKRA Suresh Vembu menyampaikan, AKRA memiliki kebijakan pembagian dividen minimal 30% dengan ketentuan laba bersih lebih dari Rp50 miliar.

Fenomena perekrutan tenaga kerja ke luar negeri untuk dipekerjakan sebagai pelaku penipuan daring tengah merebak. Model penawaran perekrutannya muncul di media sosial dan aplikasi pesan instan. Pemerintah diharapkan segera mengupayakan pencegahan dan penegakan hukum yang nyata agar fenomena ini tidak semakin berkembang. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menggambarkan, sepanjang 2022, Migrant Care menerima pengaduan 271 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Kamboja, Filipina, Myanmar, Laos, Arab Saudi, UEA Irak, dan Libya. Dari jumlah itu, 189 WNI mengadu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau perekrutan ilegal, lalu ditempatkan bekerja sebagai penipu daring (online scammer) dan tukang judi daring. Mereka mayoritas ditempatkan di Kamboja. Beberapa di antaranya ditempatkan di Myanmar, Laos, dan Filipina.

”Sebagian besar perekrutan melalui platform digital, seperti Facebook, Telegram, dan Whatsapp. Pelaku biasanya menawarkan promo gaji besar, fasilitas tempat tinggal, makan, pusat olahraga, komisi, dan gratis biaya keberangkatan. Setelah itu, korban umumnya diberangkatkan menggunakan penerbangan carter,” ujar Wahyu, Jumat (28/4) di Jakarta. Dia menduga penawaran gaji yang besar dan kecocokan pekerjaan teknologi informasi menjadi alasan korban bisa terjebak. Dugaan lainnya, korban baru saja kehilangan pekerjaan di Indonesia. (Yoga)

Kian meluasnya praktik sistem kerja kontrak dan keengganan industri mengurangi ketergantungan pada staf kontrak kian mengancam posisi tawar dan kesejahteraan pekerja. Hasil survei terhadap 1.162 perusahaan yang dirilis JobStreet Indonesia, ”2022–2023 Outlook: Rekrutmen, Kompensasi, dan Benefit”, menunjukkan animo sebagian besar responden mem- pertahankan atau menambah jumlah staf kontrak dalam perekrutan tenaga kerja mereka (Kompas, 28/4). Sistem yang cenderung merugikan pekerja tak terampil ini menjadi problem besar bagi Indonesia karena sebagian besar tenaga kerja kita kurang terampil. Menurut data BPS, Agustus 2022, sebanyak 54,31 % angkatan kerja kita berpendi-dikan SMP ke bawah. Kebutuhan mengatasi angka pengangguran secepatnya dan ketidakmampuan menyiapkan angkatan kerja untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar membuat pemerintah terkesan begitu gampang meliberalisasi pasar kerja.

Ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang business friendly, yang diyakini akan menjanjikan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam beberapa aspek, hal ini dilakukan dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja. Serikat pekerja menganggap pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan UU penggantinya (UU No 6/2023) telah melempangkan jalan bagi kapitalisme dan perbudakan modern. Dibutuhkan formula seimbang serta adil antara tuntutan mewujudkan iklim investasi kondusif bagi penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan kewajiban negara memberikan perlindungan serta jaminan kehidupan yang layak bagi warganya. (Yoga)

Sejumlah negara di Uni Eropa (UE) pernah mengalami ”pahitnya” secangkir kopi karena harga yang melambung tinggi pada Agustus 2022. Forum Ekonomi Dunia atau WEF menyebutnya ”secangkir kopi mengisahkan kenaikan inflasi”. Eurostat mencatat, harga secangkir kopi di sejumlah negara di kawasan UE naik 16,9 % pada Agustus 2022. Setahun sebelumnya, harga kopi hanya meningkat 0,5 %. Jika meminumnya dengan susu atau gula, dampak inflasi akan lebih tajam. Harga susu segar dan rendah lemak masing-masing naik 24,3 % dan 22,2 %, sedangkan harga gula melonjak 33,4 % secara tahunan. Pada Agustus 2022, harga kopi dunia mencapai 243,21 USD per pon. Kenaikan harga kopi itu merupakan imbas pandemi Covid-19. Penguncian wilayah untuk menekan penularan Covid-19 di negara-negara produsen membuat rantai pasok komoditas terganggu. Gangguan distribusi juga menyebabkan biaya logistik melonjak tinggi dan berpengaruh pada harga.

Kini, meski mulai turun, harga kopi di pasar internasional masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Harga kopi arabika di Bursa Berjangka ICE di AS, per Rabu (26/4) diperdagangkan 192,2 USD per pon, turun 13,19 % dibanding tahun lalu. Harga kopi di UE diperkirakan kembali naik setelah UU Bebas Deforestasi (EUDR) diberlakukan. Pada 19 April 2023, Parlemen UE mengesahkan regulasi penjamin produk-produk yang dijual di kawasan UE tidak terkait dengan perusakan atau degradasi hutan. Kopi merupakan salah satu komoditas yang wajib memenuhi persyaratan EUDR. The Washingthon Post (22 Februari 2023) memantik pembacanya terkait regulasi UE itu dengan artikel berjudul ”How EU Wants to Stop Deforestation in Your Coffee”. Di situ disebutkan, UE akan melarang impor komoditas yang baru diproduksi di lahan yang berasal dari perusakan hutan. Senior Advisor for The American Association of the Indo-Pacific Khalil Hegarty menyatakan, regulasi itu dapat mendorong harga-harga komoditas naik. (Yoga)

Hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya menumpuk hingga 9,927 juta ton per April 2023. Hal itu terjadi lantaran pasar CPO global masih lesu. Jika pasar kembali normal, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan baru ekspor CPO dan tiga produk turunannya. Untuk saat ini, Gapki menilai langkah yang diambil pemerintah sudah benar. Berdasarkan data Kemendag, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) per April 2023 sebesar 9,927 juta ton, terdiri dari 3,027 juta ton yang dibekukan pemerintah pada Februari-April 2023 dan 6,9 juta ton yang tidak dibekukan.

Per 1 Mei 2023 hingga Januari 2024, pemerintah akan mencairkan deposit atau pembekuan hak ekspor secara bertahap, rata-rata 336.000 ton per bulan. Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Jumat (28/4) mengatakan, tidak banyak eksportir yang merealisasikan hak ekspor lantaran pasar CPO global masih sepi. Pada Januari-Maret 2023, rata-rata ekspor CPO Indonesia 1,8 juta ton per bulan, di bawah volume ekspor CPO normal 2,5 juta-3 juta ton per bulan. Lemahnya permintaan itu terjadi lantaran beberapa negara importir CPO, terutama India, menyubstitusi sebagian impor CPO dengan minyak nabati lain. (Yoga)

Sebagai dampak pandemi Covid-19, progres pembangunan smelter tembaga yang baru milik PT Freeport Indonesia atau PTFI di Gresik, Jatim, baru 60 % dari seharusnya rampung tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk menunda rencana kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah atau konsentrat tembaga. PTFI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara masih diizinkan ekspor tembaga mentah hingga pertengahan 2024.

”Nah, sampai progresnya, komitmennya menyelesaikan (smelter tembaga) dan enggak boleh lebih dari pertengahan tahun depan,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif seusai mengikuti rapat terbatas terkait ekspor tembaga yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/4). Arifin berencana segera meninjau progres pembangunan smelter PTFI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada pekan depan. ”Itu di sana ada juga Amman. Kan, yang ada (tambang) tembaga cuma dua, Amman dan Freeport. Progresnya sampai berapa dulu, ini akan ditinjau minggu depan,” ucapnya. (Yoga)