JAKARTA – PT Inalum berencana menambah kapasitas produksi aluminium hingga 1,5 juta ton per tahun secara bertahap sampai 2028. Anak usaha Mind ID ini optimistis permintaan bakal meroket. Direktur Utama Inalum, Danny Praditya, mengatakan permintaan aluminium primer dunia bakal meningkat 2,5 persen sampai 2028. Angka tersebut mengacu pada laporan Wood Mackenzie Longterm Outlook Kuartal I 2023 dan CRU Longterm Outlook Desember 2022. Keduanya memperkirakan total konsumsi produk turunan bauksit tersebut mencapai 80 juta ton.

Tren permintaan di dalam negeri, menurut dia, tak akan jauh berbeda. Terlebih, pemerintah tengah mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Sebagai gambaran, satu kendaraan listrik roda empat membutuhkan 1 ton aluminium untuk produksinya. "Termasuk jika bicara baterai, ternyata 19 persen battery pack (kendaraan listrik) itu aluminium. Hal ini juga akan memberikan kontribusi permintaan yang signifikan," kata dia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, kemarin. (Yetede)

UBUD,ID-Toyota melalui yayasan Toyota Mobility Foundation (TMF) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program  Sustainable Advancing Real Tranformation atau SMART di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Program dengan nilai investasi Rp 26 miliar ini bertujuan untuk mengatasi masalah polusi dan kemacetan di Ubud. Melalui program ini, Toyota akan mengerahkan mobil elektrifikasi untuk melayani mobilitas warga lokal dan turis di Ubud. Bali selama enam bulan mulai dari September 2023 hingga Februari 2023. Executive Program Director TMF Pras Ganesh menjelaskan, ada dua solusi yang dilakukan TMF dalam program SMART, solusi pertama adalah menyediakan sepuluh unit kendaraan eletrifikasi (xEV) untuk layanan antar-jemput berdasarkan permintaan di area  Ubud Tengah. Akan ada beberapa perhentian yang semuanya terletak pada jarak 10 menit berjalan  kaki dari tujuan wisata utama dan situs lokal yang populer. Layanan tersebut didukung aplikasi pemesanan SWAT mobility yang berfungsi untuk menikmati kenyamanan  transportasi wisata dan penduduk setempat. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencetak laba bersih sepanjang semester I-2023 sebesar Rp1,1 triliun, melesat 56% dibanding periode sama tahun lalu Rp734 miliar. Mengacu laporan keuangan konsolidasian interim perseroan per Juni 2023, keberhasilan Jasa Marga mendongkrak laba bersih didorong kenaikan pendapatan sebesar 18% menjadi Rp 8,9 triliun dari Rp 7,5 trliun. Penghasilan bisnis jalan tol tetap menjadi mesin utama pendapatan perseroan dengan kontribusi sebesar sebesar 6,1 triliun, naik tipis dari sebelumnya Rp 6 triliun. Penguatan daya juga disumbangkan  dari hasil usaha lain, seperti jasa pengoperasian jalan tol yang naik dari Rp 247 miliar pada semester  1-2022, menjai Rp 289 miliar pada enam bulan tahun ini. Selanjut, usaha pemeliharaan jalan tol juga meningkat dari Rp 134 miliar menjadi Rp 283 miliar, termasuk bisnis BBM SPBU yang melejit menjadi  Rp142 miliar dari sebelumnya Rp 82 miliar. Belum lagi, usaha-usaha lain yang  yang dikelola perseroan seperti sewa lahan, sewa properti, dan lainnya yang kompak  mencatatkan pertumbuhan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kalangan pengamat transportasi menilai tiket penumpang Kereta Cepat Jakarta Relasi Jakarta-Bandung tak perlu disubsidi oleh pemerintah, mengingat moda transportasi modern berbasis rel ini masuk dalam kelompok kereta eksekutif. Sementara itu, PT Kereta cepat Indonesia China (KCIC) telah mengusulkan tarif Kereta cepat Relasi Jakarta-Bandung antara Rp 250.000 sampai Rp 350.000 bagi tiga kelas, yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama. "(Kendati ada kelas ekonominya) Kereta Cepat masuk kelompok kereta eksekutif. Subsidi (hanya) hanya diberikan untuk kereta api perintis, perkotaan, dan ekonomi," kata pngamat transportasi sekaligus Ketua pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno kepada Investor Daily, (Rabu (23/08/2023). "Jika ingin cepat ke Bandung ya naik KA Cepat, meski hanya sampai Tegalluar menggunakan KA cepat sampai Bandung. Asal, disertai freeder (angkutan pengumpan) yang memadai," papar Djoko. (Yetede)

YOGYAKARTA,ID-Sebuah terobosan dilakukan PT PLN Primer Indonesia (PLN EPI)  dalam membangun ekonomi sirkular. Berkolaborasi dengan Keraton Yogyakarta dan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, PLN EPI melakukan penghijauan di lahan kritis, tandus dan marjinal di Gunung Kidul dengan tanaman Indigofera. Tanaman tesebut nantinya bisa menjadi sumber biomasa untuk co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut Direktur Biomasa PLN EPI Antonius Aris, ide awalnya adalah menciptakan solusi bagi petani-peternak yang kerap kesulitan memperoleh hijauan untuk pakan ternak, khususnya di musim kemarau. Dari empat tanaman yang diuji cobakan pada akhir 2022 lalu, terbukti tanaman Indigofera yang paling cocok dan mampu bertahan di lahan kering. Selain daun yang bisa langsung  dimanfaatkan untuk pakan, dari tanaman ini, rantingnya bisa dijual ke PLN sebagai sumber biomassa untuk co-firing pembangkit listrik. "Jadi ini ada aspek ekonomi kerakyatan sekaligus environmental-nya. Ada konservasi lahan kritis, lahan tandus dan marjinal, kemudian men-generate pendapatan bagi masyarakat, juga akan menjadi sumber energi alternatif untuk mengurangi penggunaan batu bara dengan energi biomassa pada pembangkit listrik, sehingga akan menekan emisi," kata Aris. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan larangan penjualan barang impor dengan harga dibawah US$ 100 atau setara Rp1,5 juga di situs perniagaan daring  (e-commerce), akan menimbulkan efek domino tidak hanya ke sektor usaha  UMKM, tapi juga penerimaan pajak, hingga potensi gugatan di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Kebijakan yang tujuan awalnya untuk melindungi UMKM di dalam negeri, dikhawatirkan justru bisa menjadi bumerang karena membuka ruang importasi ilegal dan ancaman PHK massal. "Alih-alih melindung UMKM, kebijakan larangan impor dibawah US$ 100 justru akan memberikan multiplier effect (efek berganda). Di samping tak memiliki yurisprudensi di dunia internasional, kebijakan tersebut rentan telah membuka ruang importasi ilegal dari negara pengirim maupun kualitas produk tak tervalidasi," kata Ketua Asisoasi pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) Sonny Harsono dalam keterangan resminya, Kamis, (24/8/2023). Sonny menambahkan, efek domino dari kebijakan tersebut juga memuat perekonomian Indonesia  yang tengah bangkit kembali terpuruk. (Yetede)

Partai-partai politik peserta Pemilu 2024 lebih memprioritaskan menggerakkan mesin politik ketimbang mengharapkan efek ekor jas dari bakal calon presiden yang didukung guna meningkatkan elektabilitas. Semua calon anggota legislatif di semua tingkatan dikerahkan demi mendongkrak tingkat keterpilihan serta dukungan suara pada pesta lima tahunan 2024 mendatang. Strategi untuk menggerakkan mesin partai tak terkecuali dilancarkan oleh dua partai politik (parpol) yang konsisten berada di papan atas, yakni PDI-P dan Partai Gerindra. Kedua partai politik meyakini bisa menggenjot elektabilitas dengan mengoptimalkan kerja partai bersama dengan calon anggota legislatif (caleg) yang mulai turun ke lapangan. Survei Litbang Kompas periode 27 Juli-7 Agustus 2023 merekam, sekalipun konsisten berada di posisi pertama dan kedua, belum ada kenaikan signifikan pada tingkat keterpilihan PDI-P dan Partai Gerindra.

Elektabilitas PDI-P naik 1,1 % dibandingkan survei Mei lalu, sedangkan Gerindra meningkat 0,3 %. Di papan tengah, kenaikan signifikan dialami PKB, yakni 2,1 %, elektabilitas PKS juga naik drastis hingga 2,5 %. Sementara itu, tiga partai papan tengah lain, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem, mengalami penurunan masing-masing 0,1 %, 1 %, dan 0,4 %. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Rabu (23/8) mengatakan, konsistensi elektabilitas merupakan buah dari strategi gotong royong yang dikedepankan partainya. Ia optimistis raihan itu akan terus meningkat. Apalagi mulai akhir Agustus kerja mesin politik partai akan diperkuat oleh para caleg seiring ditetapkannya daftar calon sementara (DCS). (Yoga)

Tabungan atau simpanan menjadi penyangga saat terjadi guncangan ekonomi atau situasi darurat. Apa jadinya jikalau tabungan tergerus hingga tak bersisa. Konsumsi rumah tangga menjadi andalan dalam PDB Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak membuat peran konsumsi menjadi signifikan. Pada awal pandemi Covid-19, triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga tumbuh minus 5,51 % secara tahunan. PDB triwulan II-2020 tumbuh minus 5,32 % secara tahunan.  Kini, triwulan II-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,23 % secara tahunan. Perannya terhadap PDB sebesar 53,31 %.  Perekonomian Indonesia tumbuh 5,17 % karena daya beli masyarakat dan mobilitas meningkat seiring pandemi yang mereda. Masyarakat kembali bepergian, berwisata, dan berkegiatan di luar rumah dengan leluasa. Kafe dan restoran kembali ramai. Kegiatan pendidikan luar jaringan (luring) kembali aktif sehingga rumah kos terisi.

Di satu sisi, aktivitas masyarakat yang kembali bergairah itu memacu konsumsi rumah tangga. Konsumsi bahan bakar meningkat, ongkos transportasi dialokasikan lagi setelah pada masa pandemi bekerja dan bersekolah dari rumah, intensitas makan di kafe dan restoran kembali naik setelah pada masa pandemi membawa bekal makanan dari rumah. Di sisi lain, masyarakat kelompok bawah merogoh tabungan untuk menopang lonjakan belanja berupa kebutuhan sehari-hari, seperti makanan. Mandiri Spending  Index menunjukkan, belanja masyarakat kelompok bawah (yang memiliki tabungan dengan rata-rata saldo di bawah Rp 1 juta) pada Juli 2023 tumbuh 66,2 % secara tahunan. Dana pihak ketiga atau tabungan masyarakat kelompok bawah pun anjlok ke level 83,0 atau terendah sejak Januari 2022. Tabungan bisa habis jika terus-menerus digunakan untuk menambal kekurangan biaya konsumsi. Situasi ini mesti diwaspadai agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. (Yoga)

Dalam RAPBN 2024, pemerintah mencantumkan target ketahanan pangan di bidang pertanian. Beberapa di antaranya adalah peningkatan ketersediaan beras nasional menjadi 46,84 juta ton, bawang merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton, dan cabai 252.501 ton. Pemerintah juga menargetkan lumbung pangan (food estate) seluas 61.400 hektar terbangun di Kalteng. Selain itu, produksi padi di Kalteng, Sumsel, dan Papua Selatan juga ditargetkan sebanyak 5,06 juta ton. Produktivitas padi dan Indeks Pertanaman ditargetkan meningkat masing-masing 5,3 % dan 5,0 % per tahun. Selain itu, nilai tukar petani(NTP)juga ditargetkan meningkat di kisaran 105-108 dan nilai tambah per tenaga kerja pertanian bisa menjadi Rp 59,8 juta per orang per tahun.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Rabu (23/8/2023), menilai, target ketersediaan beras sebanyak 46,84 juta ton pada 2024 tidak masuk akal. Hal itu disebabkan produksi beras pada 2015-2022 sudah stagnan dan cenderung turun 0,21 % per tahun. Produksi beras nasional rata-rata sebanyak 31 juta ton per tahun. Jika ditambah dengan surplus beras akhir tahun, stok yang ada di masyarakat, swasta, dan Perum Bulog, rata-rata ketersediaan beras nasional sekitar 35 juta ton. ”Apalagi tahun ini produksi beras bakal turun akibat dampak La Nina dan El Nino. Jadi, tidak mungkin jika dalam setahun, ketersediaan beras bisa langsung meningkat drastis jadi 46,84 juta ton,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi memperkirakan produksi beras tahun ini bakal turun 5 % dibandingkan tahun lalu. (Yoga)

Pemerintah membutuhkan waktu untuk menegosiasikan isi dokumen perencanaan investasi pada Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau JETP. Masih banyak isu mendasar yang perlu dinegosiasikan ulang, termasuk upaya untuk mendapat porsi dana hibah yang lebih besar dari total komitmen pendanaan senilai 20 miliar USD. Sebelumnya, pemerintah sempat menunda peluncuran Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Investasi Komprehensif (CIPP) JETP, dari seharusnya pada 16 Agustus 2023 menjadi jelang akhir 2023. Dokumen itu berisi keterangan terkait skema pendanaan, rekomendasi kebijakan, daftar proyek investasi dan transisi energi yang adil, serta kajian dampak transisi energy di Indonesia.

Wakil Ketua Sekretariat JETP Paul Butarbutar, Rabu (23/8) mengatakan, dana yang sejauh ini terkumpul untuk pengakhiran dini PLTU sesuai rencana masih sangat terbatas. Dari total pendanaan publik 10 miliar USD yang dijanjikan, hanya sedikit yang benar-benar dialokasikan untuk penghentian dini PLTU batubara. Oleh karena itu, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mematangkan berbagai aspek dalam dokumen CIPP JETP, termasuk aspek pendanaan yang dinilai masih kurang, baik dari segi jumlah total maupun porsi hibah yang terlalu kecil. ”Setelah evaluasi dari tim teknis yang dipimpin International Energy Agency (IEA), kita melihat bahwa target itu sebenarnya bisa dieksekusi, tetapi itu akan membutuhkan jumlah uang yang substansial dan usaha luar biasa dari semua pihak, sampai membuat rencana ini hampir mustahil diterapkan,” kata Paul dalam seminar yang digelar saat Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 di Jakarta. (Yoga)