Hampir Rp 2.000 Triliun Kredit Nganggur Di Bank
JAKARTA,ID-Dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun ini, fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed/UL) debitur di bank hampir tembus Rp2.000 triliun, tepatnya Rp1.996,5 triliun. Angka ini tumbuh tinggi 17,6% dibandingkan posisi Mei 2022 yang sebesar Rp1.697,8 triliun. Hingga Mei 2023, statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dari sisi permodalan, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi bank dengan jumlah kredit menganggur terbesar, yakni senilai Rp753,2 triliun, tumbuh 8,1% (yoy) per Mei 2023. bahkan, nilai tersebut lebih tinggi dari kredit menganggur di KBMI 4 atau bank kelas kakap yang senilai Rp744,94 triliun, naik 16,3% (yoy). Dari data OJK, kredit yang digulirkan industri perbankan per Mei 2023 sebesar Rp 6.557,08 triliun, tumbuh 9,39% dibandingkan Rp6.012,36 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Dengan kredit yang tumbuh tinggi, menunjukkan dunia usaha yang mulai ekspansi, selain itu sektor riil juga kembali meminta fasilitas kreditnya di bank meskipun belum ditarik. Meski demikian, UL merupakan fasilitas yang akan ditarik debitur ketika sudah ada permintaan di sektor riil. (Yetede)
NU dan Jokowi Berpotensi Tentukan Kemenangan Capres
JAKARTA,ID-Pakar sosiologi politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi menyebut Nahdatul Ulama (NU) dan Presiden Jokowi berpotensi untuk menentukan kemenangan calon presiden (capres) 2024. Hasil survei berbagai lembaga menyatakan jarak keterpiihan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berselisih tipis dan masih masuk dalam batas galat (margin of error) Untuk itu, dukungan dari NU sangat diperlukan karena organisasi yang telah berusia dua abad itu memiliki basis massa loyal tradisional yang bisa digerakkan oleh sebuah tim. Faktor penting lainnya adalah Presiden Jokowi yang memiliki sentimen positif yang banyak atribut yang disukai pemilih. "Kalau magnet presiden Jokowi itu sebagai presiden yang punya atribut yang disukai pemilih dan sentimennya positif. Kalau NU punya basis massa besar, jadi dua-duanya baik NU maupun Presiden Jokowi saya kira akan menentukan apalagi tambahan suara yang diperlukan hanya 5-7%," kata Kuskrindo dalam keterangan tertulisnya terima di Jakarta. (Yetete)
Simpang Siur Rencana Penghapusan Pertalite
JAKARTA – Usulan penghapusan Pertalite yang akan diimplementasikan tahun depan kembali mencuat kendati sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa kali menyangkal rencana tersebut. Gagasan itu muncul dari PT Pertamina (Persero) sebagai kelanjutan Program Langit Biru yang telah dimulai beberapa tahun lalu.
Pertamina tengah melakukan pengkajian untuk meningkatkan kadar oktan BBM bersubsidi menjadi RON 92. Caranya adalah mencampur Pertalite dengan etanol sebanyak 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. "Program tersebut merupakan hasil pengkajian internal Pertamina. Belum ada keputusan apa pun dari pemerintah," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya, kemarin, 31 Agustus 2023.
Nicke mengatakan akan mengusulkan rencana tersebut kepada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Jika nantinya usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, kata dia, harga Pertamax Green 92 akan ditentukan pemerintah. "Tidak mungkin jenis BBM khusus penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya." (Yetede)
Tinggi Beban Klaim Asuransi Akibat Polusi
JAKARTA - Perusahaan asuransi mulai kewalahan membayar lonjakan klaim kesehatan akibat polusi udara yang memburuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam beberapa bulan terakhir. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk atau Sinarmas MSIG Life mencatat klaim penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendominasi pembayaran klaim dan manfaat MSIG, yang senilai total Rp 1,3 triliun pada paruh pertama tahun ini. Head of Customer & Marketing Sinarmas MSIG Life, Lukman Auliadi, menuturkan penurunan kualitas udara, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan jumlah kasus ISPA melonjak dua kali lipat pada kuartal II 2023 dibanding pada kuartal sebelumnya. “Terdapat lebih dari 12 ribu kasus dari Januari hingga Juni 2023 dengan nominal klaim naik 54 persen untuk total polis individu dan kumpulan,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Lukman mengungkapkan kesadaran nasabah akan polusi udara yang memburuk juga menyebabkan intensitas pengecekan kesehatan bertambah karena tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nasabah juga dimudahkan dalam mengajukan klaim secara digital melalui aplikasi VEGA by Sinarmas MSIG Life. (Yetede)
Animo Berwisata Tinggi
Animo warga yang melakukan perjalanan wisata ”balas dendam” atau revenge tourism diperkirakan masih terjadi sampai sekarang. Animo ini menjadi peluang bisnis pelaku usaha di ekosistem industri pariwisata nasional, seperti lembaga keuangan dan agen perjalanan wisata. Executive Vice President Marketing and Lifestyle Business Division Head Bank OCBC NISP Amir Widjaya, Kamis (31/8) di Jakarta, mengatakan, Bank OCBC NISP melalui laporan Financial Fitness Index 2023 menemukan 35 % warga mengaku pernah melakukan pengeluaran gaya hidup secara impulsif dalam enam bulan terakhir, mencakup konser, bepergian (travelling), dan belanja berlebihan. ”Artinya, fenomena revenge tourism sejalan dengan temuan laporan Financial Fitness Index 2023 yang kami rilis baru-baru ini,” ujarnya.
Menurut dia, beberapa produk Bank OCBC NISP sampai mendukung hal itu, seperti produk untuk memenuhi kebutuhn transaksi dan daya tarik tunai bebas konversi kurs selama warga bepergian di luar negeri. ”Namun, sebagai perbankan tetap penting mengedukasi agar masyarakat pintar menyiasati keinginan agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar lainnya dan investasi tetap aman,” kata Amir. Dirut PT Caturnusa Sejahtera Finance (Traveloka PayLater) Doan Lingga, mengatakan, fenomena revenge tourism menandakan minat warga berwisata kembali pasca pencabutan pembatasan sosial seiring redanya pandemic Covid-19. Traveloka mengamati fenomena itu sampai sekarang masih terlihat. Pada Agustus 2023, misalnya, dan secara khusus pada periode menuju libur panjang (long weekend) HUT Kemerdekaan Ke-78 RI, Traveloka mencatat peningkatan volume transaksi produk akomodasi hingga 55,5 % pada periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2023 dibandingkan minggu sebelumnya. (Yoga)
Yang Berekspansi dan Yang Terbebani
Dari tahun ke tahun, BUMN selalu menuturkan dua kisah. Kisah perusahaan pelat merah yang berprestasi, berekspansi, atau bertransformasi, dan kisah BUMN yang terbebani utang atau penugasan negara. Kisah itu kini terulang kembali. Saat ini, Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan-perusahaan negara agar bisa berperan aktif di kancah regional dan global. Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik menjadi sasaran. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, beberapa BUMN berupaya memperkuat ekspansi bisnis di sejumlah sektor strategis di kawasan Asia Tenggara. Beberapa proyek kerja sama tengah berjalan di Singapura, Malaysia, dan Filipina. ”Hal ini merupakan buah transformasi perusahaan-perusahaan BUMN yang membuat mereka menjadi lebih tangguh, produktif, dan siap berkompetisi di panggung global,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (30/8).
Di Singapura, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan Singtel, dalam pengintegrasian IndiHome ke Telkomsel. Dengan integrasi itu, kepemilikan efektif Telkom di Telkomsel naik menjadi 69,9 % dan Singtel 30,1 %. Selain itu, Telkom melalui anak usahanya, yakni NeutraDC, bekerja sama dengan Singtel dan Medco Power dalam pembangunan Data Center di Batam. Proyek yang ditargetkan mencapai kapasitas IT Load 51 megawatt hingga 2031 itu diharapkan mampu menarik minat perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menaruh data di Singapura berpindah ke Batam. Di sisi lain, ada kisah beberapa BUMN yang tengah mengalami masa sulit, terutama BUMN Karya yang banyak terbebani utang dan penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur nasional. Ada lima BUMN Karya yang tengah terlilit utang jumbo, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Berdasarkan laporan keuangan BEI pada semester I-2023, total utang kelima BUMN Karya itu Rp 274,82 triliun, dengan Rp 46,21 triliun merupakan total utang BUMN Karya di bank-bank BUMN. (Yoga)
POLUSI UDARA, Presiden Instruksikan Sanksi hingga Penutupan Industri
Semua pihak diminta turut berupaya mengurangi polusi udara di kawasan Jabodetabek. Presiden Jokowi menegaskan, pengawasan ketat bakal dilakukan ke berbagai sektor, termasuk industri yang menjadi sumber polusi. Jika aturan tak ditaati, sanksi tegas hingga penutupan operasionalisasi bakal diberlakukan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke SMK Negeri Jateng di Kota Semarang, Rabu (30/8). Menurut Presiden, perlu kerja total dalam mengatasi persoalan polusi udara tersebut. Semua pihak diminta terlibat dalam kerja-kerja bersama tersebut.
”(Perlu) perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik atau transportasi massal. (Selain itu), penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya juga (perlu) diwajibkan dan diharuskan,” kata Presiden. Pemerintah telah menerapkan teknologi modifikasi cuaca dan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi. Tak hanya itu, pengawasan terhadap industri, pembangkit listrik tenaga uap, dan uji emisi kendaraan pun telah dilakukan. Presiden menyebutkan, sanksi tegas hingga penutupan bakal diberlakukan. ”Kemarin, pas rapat, sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber (pengendali pencemaran), tegas untuk ini. Sebab, harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal,” kata Presiden. (Yoga)
Pemerintah Siagakan Lagi Dana Cadangan
Kondisi perekonomian tahun depan diperkirakan diliputi ketidakpastian. Ada tantangan yang mengharuskan APBN bekerja lebih keras dibandingkan dengan dua tahun ini. Guna mengantisipasi ketidakpastian dan mengurangi penerbitan utang baru, pemerintah menyiapkan dana cadangan Rp 51,4 triliun melalui saldo anggaran lebih. Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 51,4 triliun. Selain untuk menekan utang, SAL antara lain juga akan digunakan untuk dana cadangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan belanja pemilihan umum.
Dalam penjelasan Pasal 28 RUU APBN 2024, tambahan dana SAL akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan prioritas yang muncul di tahun depan. Misalnya, menurunkan pembiayaan utang dan cadangan belanja IKN atau sentra pertumbuhan ekonomi baru, belanja pemilu, kompensasi, kurang bayar dana bagi hasil (DBH), serta kurang bayar subsidi. Pemerintah sudah menggunakan SAL sebagai kas cadangan untuk menutup defisit anggaran dan menutupi kebutuhan pembiayaan beberapa tahun terakhir. Untuk 2023, pemerintah mengakumulasikan SAL Rp 478,9 triliun dari APBN 2022, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti tahun ini. (Yoga)
PARIWISATA, Angkutan Udara Berperan Sentral
Akses transportasi udara masih memegang peran sentral untuk mendukung perjalanan wisata karena kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan. Penambahan rute dan frekuensi penerbangan dinilai bakal memikat turis untuk datang selain harus disertai promosi destinasi yang gencar. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B Sukamdani, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/8) berpendapat, ketika suatu bandara internasional menambah maskapai tujuan internasional, potensi wisatawan mancanegara (wisman) datang juga akan bertambah. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan 8,5 juta kunjungan wisman. Hingga Juni 2023, realisasinya 5,18 juta kunjungan. Sementara target pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) 1,4 miliar pergerakan dan realisasinya sampai Juni 2023 mencapai 433,57 juta pergerakan.
Menurut dia, maskapai nasional bisa bekerja sama dengan maskapai luar negeri untuk mendatangkan wisman potensial. Pemda juga berperan penting dalam mendukung penerbangan langsung (direct flight). Pemerintah di Manado, Sulut misalnya, termasuk yang agresif mendukung penerbangan langsung untuk mendatangkan wisman. Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, memperkirakan, hingga akhir 2023, Garuda dapat mencatatkan pertumbuhan penumpang lebih dari 60 %. Target ini diharapkan tercapai saat periode puncak, seperti Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal ini didukung ekspansi rute dan penambahan frekuensi penerbangan di rute favorit secara bertahap. Memasuki triwulan III-2023, kata Irfan, Garuda terus memperkuat jaringan, antara lain rencana pembukaan rute Denpasar-Sorong, peningkatan frekuensi penerbangan untuk rute favorit dari/menuju Denpasar, Surabaya, Singapura, Malang, dan Tanjung Pinang. Selain Garuda, maskapai lain juga membuka rute baru atau menambah frekuensi penerbangan untuk mendukung pemulihan pariwisata. (Yoga)
Pertamina Usulkan Pengganti Pertalite
PT Pertamina (Persero) ingin mengganti produk BBM jenis pertalite dengan pertamax green 92 dengan cara mencampur pertalite dengan etanol pada 2024. Lantaran pasokan etanol dalam negeri belum memadai, ethanol fuel grade diharapkan bisa dipenuhi impor. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8) mengatakan, pihaknya ingin melanjutkan program Langit Biru ke tahap II. Pada 2024, Pertamina berencana menaikkan RON 90 (pertalite) ke RON 92 (pertamax).
”Karena aturan KLHK menyatakan octane number (RON) yang dibolehkan di Indonesia minimum 91. Ini sangat pas. Dari aspek lingkungan bisa menurunkan emisi karbon, lalu mandatory bioenergi bisa kami penuhi,” kata Nicke. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR dan pemerintah untuk meluncurkan pertamax green 92. Produk BBM itu akan dihasilkan dari campuran pertalite dengan etanol sehingga nilai oktan meningkat menjadi 92. Nicke menekankan, hal tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina dan belum ada keputusan apa pun dari pemerintah. Kalaupun menjadi program pemerintah, harganya akan regulated (disubsidi/kompensasi) dan tak mungkin diserahkan ke mekanisme pasar. (Yoga)









